Jakarta (ANTARA) - Institute for Policy Studies (IPS) menilai hilirisasi semakin menjadi penggerak utama investasi nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seiring realisasi investasi berbasis hilirisasi yang mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun pada triwulan I 2026.

Peneliti IPS Indra Kusumawardhana mengatakan capaian tersebut menunjukkan hilirisasi tidak lagi sekadar kebijakan pengolahan sumber daya alam, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah, penguatan industri domestik, dan pemerataan investasi di daerah.

"Hilirisasi kini menjadi salah satu motor utama investasi nasional. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan transfer teknologi, industri turunan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan penguatan rantai pasok domestik," kata Indra dalam keterangan tertulis IPS di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kajian IPS, sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi dengan nilai mencapai Rp98,3 triliun. Investasi terbesar berasal dari komoditas nikel sebesar Rp41,5 triliun, disusul tembaga Rp20,7 triliun serta besi dan baja Rp17 triliun.

Sementara itu, investasi hilirisasi di sektor perkebunan dan kehutanan tercatat sebesar Rp48,6 triliun, sedangkan sektor minyak dan gas mencapai Rp600 miliar.

IPS juga mencatat sebanyak 75,5 persen investasi nasional pada triwulan I 2026 terealisasi di luar Pulau Jawa, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang menjadi pusat pengembangan industri pengolahan mineral.

Menurut IPS, tren tersebut menunjukkan kebijakan hilirisasi mulai mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.

Meski demikian, IPS mengingatkan pemerintah agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan awal komoditas.

Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada pendalaman industri (industrial deepening) melalui pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi, penguasaan teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan industri turunan.

Kajian IPS juga mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04 persen pada triwulan I 2026. Namun sektor tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya ketergantungan terhadap impor dan masih terbatasnya ekspor produk manufaktur bernilai tambah.

Karena itu, IPS merekomendasikan pemerintah menjaga momentum hilirisasi melalui kebijakan investasi yang menghasilkan dampak produktif bagi perekonomian.

Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat transfer teknologi, meningkatkan keterlibatan industri domestik dalam rantai pasok global, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mengarahkan belanja negara pada program-program yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Struktur pertanian kita masih sangat bergantung pada curah hujan, sementara sistem irigasi belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kekeringan skala besar,

Jakarta (ANTARA) - Pengamat mendorong penguatan implementasi strategi pemerintah dalam menghadapi potensi risiko fenomena El Nino terhadap sektor pangan, terutama pada aspek pengelolaan air dan peningkatan produktivitas pertanian.

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian mengatakan, dampak El Nino terhadap produksi beras sangat bergantung pada kapasitas mitigasi dan respons kebijakan yang dijalankan pemerintah.

“Dampak El Nino tidak selalu menurunkan produksi secara drastis, tetapi sangat tergantung pada kapasitas mitigasi dan respons kebijakan,” kata Eliza saat dihubungi ANTARA, Jakarta, Jumat.

Ia menilai langkah pemerintah seperti peningkatan areal tanam, optimalisasi irigasi, dan penyediaan benih tahan kekeringan merupakan upaya mitigasi yang cukup tepat dilakukan untuk menjaga produksi pangan.

Namun demikian, menurut dia, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan struktural di sektor pertanian nasional.

“Struktur pertanian kita masih sangat bergantung pada curah hujan, sementara sistem irigasi belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kekeringan skala besar,” ujarnya.

Eliza menambahkan, adopsi teknologi pertanian dan varietas tahan kekeringan juga masih perlu lebih merata, sehingga kemampuan meningkatkan produktivitas sebagai kompensasi penurunan luas tanam masih terbatas.

Selain itu, skala usaha tani yang relatif kecil dengan dominasi petani gurem dinilai menjadi tantangan dalam percepatan intensifikasi pertanian.

Eliza mencatat secara historis fenomena El Nino menurunkan produksi padi nasional sekitar 1-3 persen dan dapat mencapai 2-5 persen dalam kondisi ekstrem, dengan dampak yang lebih besar di tingkat daerah akibat kekeringan dan puso.

Ia juga menyebut potensi penurunan produksi pada periode Januari-Mei 2026 sekitar 2,22 persen secara tahunan, terutama dipengaruhi penurunan luas panen pada puncak musim panen Maret hingga Mei.

Menurut dia, pola musim yang tidak ideal, yakni curah hujan relatif tinggi pada awal tanam dan menurun pada fase akhir, dapat mengganggu siklus tanam dan panen sehingga sebagian produksi berpotensi bergeser ke periode berikutnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai langkah pemerintah dalam meningkatkan areal tanam, memperkuat irigasi, serta menambah alokasi pupuk dan benih merupakan bagian penting untuk menjaga produksi pangan.

Namun, menurut dia, implementasi di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan strategi tersebut dalam menekan dampak El Nino terhadap produksi dan harga pangan.

“Langkah (mitigasi dampak El Nino) dari pemerintah sudah ada, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, potensi gangguan produksi akibat El Nino tetap perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada pasokan dan harga beras di pasar.

“Ketika produksi menurun akibat kekeringan, pasokan beras berkurang dan itu berpotensi mendorong kenaikan harga,” tutur Esther.

Menurut dia, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), distribusi pangan, serta bantuan kepada wilayah terdampak perlu dioptimalkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Esther juga menyoroti sejumlah langkah konkret pemerintah yang menurutnya perlu terus dikawal, antara lain pembangunan 13 bendungan serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas lebih dari 412 ribu hektare guna meningkatkan ketersediaan air bagi pertanian.

Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton untuk mendukung produktivitas, serta melaksanakan percepatan tanam di berbagai wilayah sentra produksi.

“Upaya seperti peningkatan areal tanam dan penguatan irigasi menjadi penting untuk menjaga produksi di tengah risiko perubahan iklim,” ucap dia.

Pengamat juga mengingatkan pentingnya penyesuaian kalender tanam berbasis data iklim serta percepatan pembangunan infrastruktur air guna meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap risiko perubahan iklim.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan global.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Sabtu, menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu karena asumsi nilai tukar dalam APBN berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS, sementara saat ini rupiah mendekati Rp17.000 per dolar AS.

Menurut Esther, kondisi tersebut dapat membuat beban anggaran negara meningkat karena berbagai komponen belanja yang menggunakan denominasi dolar AS akan ikut membengkak, serta mengakibatkan ruang fiskal pemerintah untuk melakukan berbagai program pembangunan menjadi terbatas.

"Belum lagi harga minyak sekarang tembus 100 dolar AS per barel, berbeda jauh dari asumsi harga minyak di APBN 70 dolar AS per barel," katanya.

Meski demikian, Esther menilai pemerintah masih bisa mengantisipasi dengan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Pertama, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada kegiatan yang bersifat produktif, seperti program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara.

Sementara itu, belanja yang bersifat konsumtif dinilai perlu dikurangi atau dihentikan agar anggaran lebih efisien.

Kedua, pemerintah didorong untuk memperluas peluang dari sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan devisa. Langkah itu dinilai penting mengingat kebutuhan dolar AS akan semakin besar, terutama untuk pembayaran cicilan utang luar negeri serta berbagai transaksi internasional.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi hedging terhadap nilai tukar rupiah dalam setiap pembayaran yang menggunakan dolar AS. Dengan mekanisme tersebut, dampak pelemahan rupiah terhadap kewajiban pembayaran dalam mata uang asing dapat ditekan.

Selain itu, Esther juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya melalui pembangunan dan penambahan kilang minyak di dalam negeri agar minyak mentah yang dimiliki Indonesia dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam sumber energi alternatif seperti tenaga air, surya, dan angin.

"⁠Dorong investasi renewable energy agar Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada fossil energy karena Indonesia punya banyak alternatif energi terbarukan seperti air, surya, angin dan lain-lain. Beri insentif lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap harapannya skenario terburuk yang dibayangkan berbagai pihak di Timur Tengah tidak terjadi, terutama setelah perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan zionis Israel telah berlangsung selama kurang lebih dua pekan.

Di hadapan para menteri dan pejabat negara pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Presiden menekankan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak perang di kawasan Asia Barat, sekaligus mengkaji beberapa opsi penghematan.

"Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tetapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," kata Prabowo.

Walaupun demikian, Presiden menyatakan Indonesia sejauh ini dalam kondisi yang relatif aman.

Namun, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap waspada dan tidak lengah. "Walaupun merasa aman, tidak panik, kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek," ujar Presiden.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, dampak perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat turut menjadi sorotan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan langsung catatan masing-masing terkait isu tersebut dan dampaknya terhadap Indonesia.

Airlangga, saat memaparkan laporannya kepada Presiden, membuka kemungkinan defisit APBN dapat melampaui angka 3 persen manakala skenarionya perang berlangsung berlarut hingga lima bulan, enam bulan dan 10 bulan.

Dalam skenario yang dibuat pemerintah, harga minyak mentah dunia diprediksi mencapai 90 dolar AS per barel jika perang berlangsung hingga lima bulan, kemudian 97 dolar AS per barel jika perang berlarut hingga enam bulan, dan 115 dolar AS per barel jika perang berlangsung selama 10 bulan.

"Kalau kita masukkan terhadap APBN kita Pak, yang sekarang, ini skenario pertama, ICP-nya di 86 (dolar AS per barel), kursnya di Rp17.000, Pak. APBN kita kursnya Rp16.500, kemudian dengan growth kita pertahankan Pak. Jadi, ini yang kita pertahankan growth di 5,3 (persen). (Imbal hasil, red.) Surat Berharga Negara (SBN) angkanya lebih tinggi Pak, 6,8 persen maka defisitnya adalah 3,18 persen," kata Airlangga.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memaparkan strategi pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil di atas 5 persen, sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas dan transisi energi sebagai fondasi jangka panjang.

Dalam pertemuan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO) di Gedung USCC, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu sore waktu setempat, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama dan stabilitas sebagai prasyarat utama mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ia meyakini kolaborasi dan kompromi antara para pemimpin bangsa akan menciptakan iklim kepercayaan yang kuat bagi investasi.

"Saya belajar bahwa kerja sama, kolaborasi, dan kompromi pada akhirnya akan terbukti lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan bagi semua pihak," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden Prabowo, stabilitas politik, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintah yang baik menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.

Kepala Negara menyebut bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena disiplin fiskal yang terjaga dan pertumbuhan stabil di atas 5 persen dan akan terus meningkat.

Salah satu strategi yang menjadi fokus utama pemerintah adalah penguatan ekonomi dari tingkat akar rumput atau masyarakat yang paling bawah.

Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan dapat dipertahankan dalam jangka panjang dengan pengelolaan sumber daya alam yang sehat dan berkelanjutan.

"Kita ingin memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan, tetapi kita juga perlu mengendalikan perekonomian dalam arti memastikan pemanfaatan sumber daya alam kita dilakukan secara sehat dan berkelanjutan," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menambahkan, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai prioritas. Ia mengaku masih terdapat pekerjaan rumah yang besar, terutama dalam peningkatan efisiensi logistik.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia akan membangun pelabuhan, bandara, dan jalan tol untuk meningkatkan efisiensi.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan transisi energi menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pemerintah berkomitmen mengembangkan energi terbarukan, kendaraan listrik dan industri energi hijau.

"Kami berkomitmen pada energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri hijau, namun pendekatan kami sangat pragmatis," imbuhnya.

Dengan kombinasi stabilitas politik, penguatan investasi, pembangunan konektivitas, serta transisi energi yang terukur, pemerintah optimistis mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - India dikabarkan siap memangkas secara drastis impor minyak dari Rusia. Keputusan ini diambil guna mematuhi sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap dua produsen energi utama Moskow, Rosneft dan Lukoil.

Menurut sumber industri yang dikutip Reuters, perusahaan-perusahaan penyulingan besar India seperti Reliance Industries, Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, dan Hindustan Petroleum Corp sedang meninjau ulang kontrak mereka untuk memastikan tidak ada pasokan yang berasal langsung dari perusahaan Rusia yang terkena sanksi.

"Kalibrasi ulang impor minyak Rusia sedang berlangsung, dan Reliance akan sepenuhnya mematuhi pedoman Pemerintah India," ujar juru bicara Reliance menanggapi pertanyaan soal rencana pengurangan impor minyak mentah Rusia, dikutip Kamis (23/10/2025).

Reliance, yang dimiliki miliarder Mukesh Ambani, merupakan pembeli utama minyak mentah Rusia di India. Perusahaan ini diketahui memiliki kontrak jangka panjang untuk mengimpor sekitar 500.000 barel per hari dari Rosneft, namun kini tengah beralih mencari pasokan baru dari Timur Tengah dan Brasil.

Seorang pejabat kilang India yang enggan disebutkan namanya mengatakan pemangkasan impor akan "besar-besaran," meski tidak langsung mencapai nol.

"Akan ada beberapa barel yang tetap masuk melalui perantara. Semuanya tergantung pada bank. Jika bank menyelesaikan pembayaran, maka kami akan membeli. Jika tidak, penerimaan akan nol," katanya.

Keputusan India ini datang di tengah meningkatnya tekanan diplomatik dari AS. Presiden Donald Trump, dalam masa jabatan keduanya, baru saja memperluas sanksi terkait Ukraina dengan menargetkan perusahaan minyak utama Rusia. Washington memberi waktu hingga 21 November bagi perusahaan global untuk menghentikan transaksi dengan Rosneft dan Lukoil.

India selama ini menjadi pembeli terbesar minyak mentah Rusia dengan volume sekitar 1,7 juta barel per hari sejak 2022, memanfaatkan harga diskon pasca invasi Rusia ke Ukraina. Namun, langkah terbaru ini menandai potensi perubahan besar dalam strategi energi India, dari ketergantungan pada minyak murah Rusia menuju hubungan dagang yang lebih erat dengan Amerika Serikat.

Harga minyak mentah Brent dilaporkan naik lebih dari 3% pada perdagangan Kamis seiring kekhawatiran pasar atas potensi gangguan pasokan akibat kebijakan baru tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memiliki strategi untuk mencegah potensi shortfall, alias tak capai targetnya setoran penerimaan pajak pada 2025.

Sebagaimana diketahui, dalam laporan Semester I-2025 (Lapsem) yang telah dikalkulasikan Kementerian Keuangan era kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan pajak berpotensi hanya terkumpul Rp 2.387,3 triliun, setara 95,8% dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.490,9 triliun.

Setoran penerimaan pajak selama sembilan bulan ini, atau per akhir September 2025 juga sebetulnya baru sebesar Rp 1.295,3 triliun atau turun 4,4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1.354,9 triliun.

Purbaya mengatakan, untuk mengatasi masalah potensi shortfall itu, ia telah mengeluarkan strategi khusus, yakni mendorong lebih cepat aktivitas perekonomian, sebagai langkah stimulus untuk mendorong setoran pajak.

"Dengan saya kan kalau pertumbuhan ekonomi lebih cepat, harusnya otomatis lebih cepat, kan? (setoran pajaknya). Apalagi private sectornya didorongkan sekarang, harusnya selebih cepat," kata Purbaya di Istana Negara, dikutip Selasa (21/10/2025).

Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan per awal September 2025, Purbaya memang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat aktivitas ekonomi, melalui dorongan peredaran uang primer atau M0 di sistem perekonomian.

Langkah yang ia tempuh ialah dengan mengeluarkan Rp 200 triliun dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara, dengan tujuan menekan biaya dana sehingga menstimulus pertumbuhan pembiayaan atau kredit.

Selain itu, Purbaya juga memastikan, akan terus konsisten mengeluarkan kebijakan mencegah kebocoran penerimaan negara di sektor pajak dan bea cukai untuk mencegah potensi shortfall.

"Kalau ceteris paribus ya kita tutupi kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul, ya. Jadi di cukai, di-underinvocijng, segala macem, kita periksa lagi. Di pajak juga saya. Saya harapkan yang main-main itu nggak main-main lagi sehingga kita nggak bocor pajaknya," tegas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto memuji Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan pendahulunya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut Prabowo, keberhasilan pemerintah dapat menjaga rendah inflasi tidak lepas dari strategi yang pernah dilakukan Jokowi.

"Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas ekonomi dunia, dan ini salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis pendahulu saya, presiden Joko Widodo," terang Prabowo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi September 2025 mencapai 2,65% secara year on year (yoy). Dibandingkan negara G20, Indonesia merupakan salah satu yang terendah.

"Harus kita akui mungkin pengalaman beliau sebagai Walikota, sehingga dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi, ini jangan dianggap remeh," jelasnya

Menurut Prabowo tidak banyak negara mampu memastikan ekonomi tumbuh tinggi namun inflasi terjaga. Indonesia dengan inflasi rendah, ekonomi masih mampu tumbuh di kisaran 5%.

"Banyak negara hebat pertumbuhan tapi inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus inflasi sangat tinggi," kata Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja para menteri dalam 1 tahun terakhir yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada level 5% di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Kita telah mencapai hal-hal yang sangat positif di bidang ekonomi," ungkap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Prabowo menjelaskan, awal pemerintahan sebenarnya dimulai dalam situasi yang berat. Perang pecah di berbagai kawasan dengan total 110 konflik bersenjata. Hal ini menyebabkan gangguan pada rantai komoditas strategis dunia. Pada beberapa negara terjadi krisis energi dan pangan.

"Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia, kita berada di 5%, di antara negara G20 kita salah satu yang tertinggi di kondisi sekarang," paparnya.

Di sisi lain inflasi juga terjaga pada level di kisaran 2% atau terendah pada negara G20. Hasil ini merupakan dampak dari strategi yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua. Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas ekonomi dunia, dan ini salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis pendahulu saya, presiden Joko Widodo," terang Prabowo.

"Harus kita akui mungkin pengalaman beliau sebagai Walikota, sehingga dengan teliti bisa menemukan bagaimana memantau dan mengendalikan inflasi, ini jangan dianggap remeh," jelasnya

Menurut Prabowo tidak banyak negara mampu memastikan ekonomi tumbuh tinggi namun inflasi terjaga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menceritakan upayanya menghapus utang 1 juta UMKM, petani dan nelayan di bank. Ini adalah salah satu kebijakan awal pemerintahannya.

Dia terpanggil untuk melakukan penghapusan utang ini setelah mendapat banyak sekali keluhan dari petani dan pengusaha kecil datang padanya untuk meminta bantuan soal pinjaman utang yang lama belum dibayar.

Bahkan, ada petani yang tidak bisa mengakses pinjaman baru karena masih terbebani utang 25 tahun lalu. Dia pun memanggil beberapa bankir untuk membahas mengenai pemutihan utang. Prabowo sempat mendapatkan penolakan dari para bankir. Mereka mengatakan penghapusan utang bisa menjadi moral hazard.

"Saat kampanye, banyak perwakilan petani/UMK datang. 'Pak, kami tak bisa dapat pinjaman baru karena utang 25 tahun lalu masih tercatat.' Saya panggil beberapa bankir, kami diskusikan, dan saya paham bahwa setelah 25 tahun, sebagian besar sudah write-off di pembukuan bank," ujarnya dalam acara Global CEO Conference 2025, di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

"Tentu ada bankir konservatif yang berkata, 'Tidak bisa, Pak nanti jadi contoh buruk," katanya.

Kepada para bankir, Prabowo mengatakan para petani dan pengusaha kecil yang tak bisa bayar utang itu bukan berarti tak mau memenuhi kewajibannya. Hanya saja banyak kasus utang tak terbayarkan karena keadaan, misalnya usahanya terkena bencana alam ataupun gagal panen karena cuaca buruk.

Menurutnya, harus ada keberanian untuk mengambil langkah realistis. Langkah penghapusan utang ini, menurut Prabowo, bukan sekadar keringanan, tetapi bagian dari strategi menyeluruh untuk menghidupkan kembali roda ekonomi rakyat kecil.

Dengan penghapusan utang, petani dan pelaku UMKM diharapkan dapat kembali mendapatkan akses permodalan baru, memperluas usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

"Saya bilang orang-orang ini 25 tahun tak bisa bayar karena cuaca buruk, bencana alam, dan sebagainya. Tidak mungkin mereka melunasi. Harus realistis ada yang namanya penghapusan. Kami hapuskan utang," katanya.

Tangerang, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China tidak mengganggu laju ekspor Indonesia. Menurutnya, justru di tengah ketegangan global tersebut, ekspor Indonesia ke dua negara raksasa ekonomi itu masih menunjukkan peningkatan.

"Ya sementara ini kalau kita lihat dari angka-angka nggak ada masalah kan (kinerja ekspor Indonesia di tengah eskalasi perang dagang AS-China), ekspor kita malah terus surplus, tertinggi kita malah ke Amerika. Ekspor kita ke China juga naik," ujar Budi saat ditemui di sela kegiatan TEI ke-40 tahun 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025).

Ia menyampaikan, hingga saat ini belum terlihat adanya dampak negatif terhadap ekspor nasional. "Ya sementara nggak ada masalah, kalau data-datanya ekspor kita naik terus, bahkan sekarang kan juga ekspornya tumbuh terus ya, ya mudah-mudahan sih nggak ada masalah," katanya.

Optimisme itu turut didukung oleh capaian ekspor Indonesia yang terus mencatat pertumbuhan positif. Berdasarkan data Kemendag, nilai ekspor nasional pada periode Januari-Agustus 2025 naik 7,7% secara tahunan (year-on-year/yoy), melampaui target pertumbuhan tahun ini sebesar 7,1%.

"Target tahun ini kan (pertumbuhan ekspor nasional) 7,1%. Sekarang saja kalau Januari-Agustus 7,7%, mudah-mudahan sampai Desember terus ya, paling tidak sama atau lebih meningkat lagi. Kita usahakan meningkat," ucap dia.

Untuk menjaga momentum ekspor di tengah ketidakpastian global, Budi menegaskan Kemendag telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk memperkuat daya saing produk nasional serta membuka akses ekspor bagi UMKM dan desa berpotensi ekspor. Salah satu program andalannya adalah Desa Berani Inovasi, Siap Adaptasi (Bisa) Ekspor, yang bertujuan menjadikan desa sebagai motor penggerak perdagangan luar negeri.

"Pokoknya kita itu prinsipnya gini ya, kita itu ingin ekspor produk apapun, dari yang kalau kita lihat di desa, kita ada program desa ekspor itu sebenarnya tujuannya di desa itu banyak program, tapi nggak terstandarisasi. Nah setelah distandarisasi, diikutkan program UMKM Bisa Ekspor jadi bisa," tuturnya.