Jadi kami persiapkan betul, dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan, gangguan pada sistem Coretax mulai teratasi, setelah dilakukan serangkaian perbaikan beberapa hari terakhir.

Perbaikan dilakukan secara intensif, terutama pada fitur case management yang sebelumnya mengalami perlambatan dan kendala operasional.

"Coretax terus kami perbarui dan perbaiki. Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu secara internal kami selesaikan dari Jumat, Sabtu, Minggu (26-28/6) lalu. Hari ini sudah mulai oke lagi," kata Bimo, di Jakarta, Rabu.

Hasil pembaruan sistem akan diuji oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pekan depan sebelum dipaparkan ke publik.

“Jadi kami persiapkan betul, dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” ujar dia pula.

Bimo menjelaskan, DJP juga melakukan pembenahan pada sisi efisiensi algoritma yang sebelumnya dikembangkan oleh vendor.

Kini, pengembangan source code dilakukan secara internal oleh DJP, agar sistem lebih mudah disempurnakan sesuai kebutuhan.

Selain itu, DJP menyederhanakan tampilan antarmuka (user interface) Coretax, agar lebih sederhana dan mudah digunakan publik.

Meski demikian, ia mengakui perubahan itu memerlukan waktu penyesuaian bagi para pengguna yang sudah terbiasa dengan tampilan sebelumnya.

“User interface-nya juga sudah kami ubah secara lebih simple. Tentu pasti ada penyesuaian dari yang kemarin biasa menggunakan user interface yang lama, ini dengan user interface baru yang jauh lebih simple dan lebih mudah dipahami,” katanya lagi.

Lebih lanjut, Bimo mengatakan pengembangan Coretax ke depan akan ditangani oleh tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PESIAP).

"Tim khusus itu nanti akan melebur ke dua direktorat. Direktorat Transformasi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan juga Direktorat Transformasi Proses Bisnis," katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap setidaknya bisa naik 100 persen, jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital melonjak hingga 100 persen menjadi Rp24 triliun per tahun setelah penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui lokapasar.

Sebagaimana diketahui pemerintah resmi menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual di lokapasar. Pungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun.

“Kami berharap setidaknya bisa naik 100 persen, jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Target tersebut mempertimbangkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penyempurnaan sistem perpajakan, serta masukan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM dan penyelenggara lokapasar.

“Tentu ini mempertimbangkan pengujian kepatuhan, mempertimbangkan juga perbaikan sistem, dan tentu terus mendengar dari para pelaku, khususnya UMKM dan juga 'marketplace'-nya. Mudah-mudahan semangatnya kita arahkan ke sana, yaitu kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Bimo menjelaskan dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak dari pelaku usaha perdagangan digital terus menunjukkan tren positif. Selama ini penerimaan dari sektor tersebut berada pada kisaran Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per tahun.

Dengan diterapkannya mekanisme pemungutan melalui lokapasar, DJP berharap kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga penerimaan negara dari sektor tersebut bisa bertambah signifikan.

“Mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat. Akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Coretax kami meningkat,” tuturnya.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menunjuk empat perusahaan lokapasar sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang melalui platform digital.

Keempat lokapasar tersebut yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli.

Penunjukan itu berlaku pada 1 Juli 2026. Namun, pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan sehingga kewajiban pemungutan pajak efektif diberlakukan mulai 1 Agustus 2026.

Dalam skema pajak lokapasar, pihak lokapasar akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual.

Konsumen tetap melakukan pembayaran seperti biasa melalui platform, kemudian lokapasar memungut pajak, menerbitkan invoice, menyetorkan pungutan ke kas negara, serta melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai keputusan pemerintah kembali menempatkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp381 triliun mencerminkan urgensi mendorong penyaluran kredit.

Yusuf mengatakan apa yang sedang dilakukan pemerintah pada dasarnya adalah menjaga agar momentum pertumbuhan kredit tidak melemah lebih jauh.

Ia mengatakan indikasinya terlihat dari pola kebijakannya. Pemerintah sempat menarik dana SAL sekitar Rp110 triliun pada Juni 2026, lalu menempatkannya kembali dalam waktu singkat.

"Pergerakan seperti itu biasanya menunjukkan adanya tekanan likuiditas yang perlu segera direspons, bukan kondisi yang benar-benar longgar," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

Ia mengatakan kekhawatiran itu juga tercermin dari proyeksi sejumlah ekonom yang menilai pertumbuhan kredit berisiko turun apabila tidak ada tambahan likuiditas.

"Artinya, kebijakan ini lahir karena pemerintah ingin mencegah perlambatan kredit yang pada akhirnya bisa menekan pertumbuhan ekonomi," ujar Yusuf.

Ia mengatakan sejak penerapan PSAK 71, bank harus membentuk pencadangan kerugian kredit berdasarkan ekspektasi risiko, sehingga kebutuhan modal dan likuiditas meningkat.

Di sisi lain, Himbara juga masih menanggung beban pembiayaan berbagai proyek strategis pada periode pemerintahan sebelumnya.

Jika kondisi tersebut menjadi penyebab utama, penempatan dana SAL dinilai bukan sekadar menambah kas bank, tetapi juga membantu meredakan tekanan akibat kebutuhan pencadangan dan kualitas aset.

Terkait besaran dana, Yusuf menilai nominal Rp381 triliun cukup apabila tujuannya menjaga stabilitas likuiditas dan menekan kenaikan biaya dana.

Pengalaman penempatan SAL sebelumnya menunjukkan tambahan likuiditas mampu mengurangi tekanan di pasar uang, menekan kebutuhan bank menawarkan bunga deposito tinggi, serta menjaga pertumbuhan kredit.

"Dengan nilai Rp381 triliun, yang terdiri dari Rp281 triliun dana aktif dan Rp100 triliun dana siaga, kapasitas intervensinya tentu lebih besar," ujar Yusuf.

Namun, menurut dia, likuiditas yang melimpah tidak otomatis membuat kredit tumbuh. Saat ini nilai undisbursed loan disebut masih cukup besar, yang menunjukkan banyak fasilitas kredit telah disetujui bank tetapi belum dimanfaatkan debitur.

Kondisi tersebut mengindikasikan persoalan mulai bergeser dari sisi pasokan dana ke sisi permintaan.

Ia mengatakan dunia usaha masih berhati-hati berekspansi, sehingga keputusan menarik pinjaman tetap bergantung pada prospek bisnis, kelayakan usaha, kualitas agunan, serta penilaian risiko bank.

Oleh karena itu, tambahan likuiditas dinilai hanya menciptakan ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan pelaku usaha.

"Jadi, menurut saya, nominal tersebut cukup untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, tetapi belum tentu cukup untuk mengangkat permintaan kredit apabila kepercayaan dunia usaha belum pulih," ujar Yusuf.

Yusuf memperkirakan dampak pertama dari kebijakan tersebut adalah likuiditas perbankan menjadi lebih longgar dan tekanan biaya dana berkurang.

Dengan demikian, bank tidak perlu terlalu agresif menghimpun dana mahal, sehingga biaya pendanaan lebih terkendali.

"Kondisi ini juga memberi ruang bagi bank untuk tetap menyalurkan pembiayaan ketika kebutuhan kredit mulai meningkat," ujar Yusuf.

Namun, ia mengingatkan terdapat risiko lain yang perlu diantisipasi, yakni munculnya distorsi persaingan lantaran Himbara memperoleh sumber dana yang lebih murah dibandingkan bank lain.

Selain itu, dana SAL merupakan instrumen pengelolaan kas pemerintah, bukan tambahan modal permanen. Dana tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin.

"Dana tersebut dapat ditarik kembali ketika dibutuhkan pemerintah sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin dan tidak bergantung pada sumber likuiditas ini," ujar Yusuf.

Kementerian Keuangan bakal kembali mengguyur perbankan dengan dana pemerintah sebesar Rp381 triliun hingga akhir tahun ini. Rinciannya Rp281 triliun akan langsung diberikan ke perbankan dan Rp100 triliun sebagai dana cadangan yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan kebijakan ini untuk memastikan likuiditas perbankan benar-benar terjaga dan sanggup menyalurkan kredit.

"Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ujar Juda dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," imbuhnya.

Menurut Juda, sampai saat ini masih banyak permintaan kredit ke perbankan. Pemerintah pun ingin memastikan bahwa perbankan tidak terkendala dana dalam penyalurannya.

"Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penempatan dana SAL kembali dilakukan untuk mengatasi kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengering, sehingga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

"Masalah Himbara itu kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, 'Saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah.' Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9) siang.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kian merosot hingga hampir menyentuh level Rp18 ribu. Mata uang Garuda melemah 9 poin atau 0,05 persen ke Rp17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6) sore.

Pelemahan rupiah ini menjadi alarm bagi dompet masyarakat karena diprediksi dapat memicu efek domino dari lonjakan harga, termasuk barang pokok seiring meroketnya biaya impor bahan baku.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai dampak pelemahan rupiah terasa langsung pada kehidupan sehari-hari karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku industri, komponen elektronik, gandum, kedelai, hingga bahan baku obat-obatan.

Yusuf menjelaskan ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, biaya impor naik dalam rupiah dan pada akhirnya diteruskan ke harga jual sehingga disebut terjadinya inflasi barang impor (imported inflation).

"Inilah yang dikenal sebagai imported inflation. Kenaikan harga kemudian tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kota yang mengonsumsi barang impor, tetapi juga oleh petani dan pelaku usaha yang bergantung pada pupuk, pakan ternak, bahan bakar, atau input produksi lain yang memiliki komponen impor," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menegaskan dengan inflasi yang terjadi akibatnya daya beli masyarakat tergerus secara perlahan, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan.

"Akibatnya, daya beli masyarakat tergerus secara perlahan karena harga berbagai kebutuhan naik, sementara pendapatan tidak selalu meningkat dengan kecepatan yang sama," pungkasnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menerangkan pelemahan rupiah yang terjadi dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik.

Dari sisi global, menurutnya, penguatan dolar AS biasanya dipicu oleh kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan kondisi ketidakpastian global yang membuat investor cenderung mencari aset yang lebih aman (flight to safety). Hal ini menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sementara dari sisi domestik, faktor seperti defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor yang tinggi, serta persepsi pasar terhadap prospek ekonomi dan fiskal juga turut memengaruhi.

"Jadi meskipun sebelumnya rupiah sempat menguat, perubahan sentimen global yang cepat dapat dengan mudah membalikkan arah tersebut," ungkap Ronny.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai capaian Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara perlu diikuti peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani agar berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani serta dukungan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional.

"Kita sudah memiliki capaian baik terkait beras. Ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton atau 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,62 juta ton.

Selain itu, FAO memperkirakan stok beras Indonesia berpotensi meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026-2027.

Saat ini, pemerintah mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah melampaui 5 juta ton.

Menurut Eliza, keunggulan Indonesia di kawasan Asia Tenggara terutama ditopang oleh besarnya basis produksi beras nasional, termasuk luas lahan sawah yang signifikan.

Namun demikian, ia menilai produktivitas padi Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mampu menghasilkan produksi lebih tinggi per satuan luas lahan.

"Pemerintah perlu reorientasi prioritas. Kebijakannya harus bergeser tidak hanya mengejar volume produksi saja, tetapi menuju peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Produktivitas padi nasional saat ini masih berada di kisaran 5,2 ton per hektare, sedangkan Vietnam telah mencapai sekitar 6 ton per hektare.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budi daya padi di Indonesia.

Ia mengatakan peningkatan produktivitas menjadi penting karena tantangan sektor pertanian ke depan tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani.

Karena itu, menurut Eliza, kebijakan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas petani agar hasil panen dapat terus meningkat tanpa hanya bergantung pada perluasan lahan.

"Untuk menjadi benar-benar resilien dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim dan demografi, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman angka total produksi dan mulai serius mengejar efisiensi serta produktivitas yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad mengingatkan bahwa tingginya produksi beras tidak otomatis mencerminkan kuatnya ketahanan pangan nasional.

"Tidak bisa disamakan dengan ketahanan pangan secara keseluruhan kalau bicara soal produksi beras secara tahunan," kata Galau.

Menurut dia, ketahanan pangan juga ditentukan oleh efisiensi distribusi, stabilitas harga, kualitas rantai pasok, serta kemampuan masyarakat mengakses pangan secara merata.

Galau menilai keberlanjutan produksi beras perlu dibarengi perbaikan sistem distribusi dan peningkatan kesejahteraan petani agar manfaat kenaikan produksi dapat dirasakan secara luas.

Ia menambahkan kebijakan pangan juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada petani skala kecil yang masih menjadi tulang punggung produksi pertanian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim.

"Bukan hanya tentang kuantitas produksi yang bisa kita capai, tetapi bagaimana sistemik rantai pasoknya, stabilitas harga di level rumah tangga, dan kesejahteraan petani," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras.

Kementerian Pertanian menyebut upaya tersebut dilakukan melalui penguatan irigasi dan pompanisasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta optimalisasi lahan guna meningkatkan hasil panen dan indeks pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk penguatan irigasi, pompanisasi, dan penyediaan benih unggul guna menjaga produktivitas pertanian di tengah risiko cuaca ekstrem. Program tersebut mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare serta bantuan 80 ribu unit pompa air yang ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas unggul dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanpa bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan.

Kementerian Pertanian mencatat benih padi unggul yang dikembangkan memiliki potensi hasil lebih dari 8 ton per hektare, sementara upaya modernisasi alat dan mesin pertanian diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi usaha tani serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan ada penambahan 1 juta-2 juta ekor secara bertahap ini setidaknya bisa mengurangi sepertiga impor kita

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) dari pemerintah berpotensi mengurangi sekitar sepertiga impor daging sapi apabila diterapkan secara bertahap dan didukung reformasi kelembagaan.

Ia mengatakan pemanfaatan sebagian lahan sawit untuk diintegrasi terhadap produksi sapi dapat berpotensi menambah populasi sapi nasional hingga 2 juta ekor dalam jangka panjang.

“Dengan ada penambahan 1 juta-2 juta ekor secara bertahap ini setidaknya bisa mengurangi sepertiga impor kita,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, saat ini hampir 40 persen kebutuhan daging sapi nasional masih dipenuhi dari impor sehingga pengembangan SISKA dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pasokan sapi potong domestik.

Ia menjelaskan dengan rasio konservatif satu ekor sapi per 13 hektare, pemanfaatan separuh lahan sawit Indonesia berpotensi menampung hingga sekitar 2 juta ekor sapi.

Namun, ia menekankan pengembangan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan dan perlu dimulai melalui proyek percontohan atau yang terukur sebelum diterapkan secara luas.

“Sebaiknya piloting dulu, tidak perlu dipasang target harus 2 juta ekor,” ujarnya.

Eliza menilai SISKA lebih tepat diposisikan sebagai strategi komplementer untuk diversifikasi sumber protein hewani, bukan sebagai solusi tunggal dalam mencapai swasembada protein hewani.

Menurut dia, konsumsi protein hewani nasional masih didominasi ayam dan ikan, sedangkan daging sapi relatif memiliki harga lebih mahal serta termasuk komoditas premium dengan elastisitas pendapatan yang tinggi.

Dengan demikian, pengembangan integrasi sapi-sawit dinilai dapat membantu mengurangi beban impor, menghemat devisa, serta memperkuat ekonomi sirkular di wilayah perkebunan.

Eliza mengatakan potensi SISKA terletak pada pengurangan impor kebutuhan daging dan susu sapi dalam dekade mendatang dan penguatan ekonomi pedesaan di wilayah sawit, sepanjang didukung tata kelola yang tepat.

Tantangan terbesar, lanjutnya, adalah membangun kepercayaan dan penyelarasan insentif antara perusahaan perkebunan, peternak, pemerintah, dan pelaku usaha lain yang terlibat.

"Keberhasilan itu bergantung pada reformasi kelembagaannya. Tantangan terbesar adalah membangun trust dan alignment insentif antar aktor," ungkap dia.

Ia menilai pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator, bukan hanya regulator, antara lain melalui proyek percontohan berskala besar dengan pemantauan ketat, insentif fiskal bagi perusahaan yang menjalankan integrasi, serta program khusus bagi petani dan peternak skala kecil.

“Kalau itu tidak ada, program SISKA berisiko menjadi narasi tanpa implementasi luas dan ini komplementer dengan strategi lain seperti pengembangan breeding nasional dan manajemen impor strategis," ucap Eliza.

Senada, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad juga menilai SISKA berpotensi menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas sapi domestik.

Namun, ia mengingatkan bahwa target besar swasembada protein hewani membutuhkan strategi yang lebih sistemik, termasuk perbaikan bibit, insentif modal usaha peternak kecil, serta perkembangan investasi logistik.

“SISKA sebagai satu instrumen pendukung peningkatan pasokan domestik itu mungkin menjadi satu hal, tapi persoalan berkaitan dengan swasembada protein hewani itu hal yang lain,” ucap Galau.

Galau mengatakan sebagian besar peternak sapi di Indonesia saat ini merupakan peternak rakyat skala kecil sehingga program integrasi perlu memastikan akses peternak kecil terhadap lahan, pembiayaan, dan rantai pasok.

Menurut dia, insentif bagi perusahaan perkebunan sawit skala besar juga perlu dirancang agar sejalan dengan kepentingan pengembangan peternakan rakyat.

Ia kemudian menilai peningkatan kesejahteraan peternak rakyat juga perlu menjadi perhatian agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

“Ada banyak permasalahan sistemik yang belum dijawab berkaitan dengan bagaimana sistem peningkatan kesejahteraan peternak, terutama peternak skala kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mendorong pengembangan SISKA sebagai salah satu strategi meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor daging dan susu sapi.

Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti mengatakan produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional sehingga pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk memperkuat pasokan protein hewani.

Pemerintah juga menilai integrasi sapi-sawit dapat meningkatkan efisiensi usaha peternakan karena pemanfaatan bungkil inti, pelepah, daun sawit, dan rumput di area perkebunan mampu menekan biaya pakan hingga 40 persen.

Kemenko Pangan mencatat Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Jika separuhnya dimanfaatkan untuk program integrasi tersebut, potensi tambahan populasi mencapai 2,73 juta ekor sapi, baik untuk penggemukan maupun pembibitan.

Peningkatan populasi sapi domestik tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor daging sapi yang pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 297 ribu ton.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pilihan laptop terbaik di pasar sangat banyak, mulai dari rilisan lama hingga yang terbaru. Tapi tidak semua laptop berkualitas nyaman untuk dibawa kemana-mana.

Karena saat bepergian, membawa laptop berukuran berat dan tebal tentu akan mengurangi kenyamanan. Sehingga laptop terbaik dengan desain tipis menjadi pilihan.

Tapi tidak perlu khawatir, saat ini hampir semua vendor laptop punya laptop tipis dan ringan yang bisa dibeli. Tidak sekadar tipis, laptop ringan dengan bodi ergonomis juga harus jadi prioritas. Laptop yang sering dijuluki dengan nama ultrabook tipis ini ternyata sudah dibekali dengan hardware spek tinggi.

Untuk mengakomodir keduanya, laptop dengan beragam prosesor powerful bisa jadi acuan.

Saat ini cukup banyak laptop tipis dan ringan yang ditenagai prosesor powerful banyak beredar di pasaran. Untuk memudahkan Anda, berikut beberapa rekomendasi laptop tipis dan ringan yang sudah dilengkapi prosesor powerful yang bisa dibeli.

Ini dia daftarnya!

1. ASUS Vivobook 14 Flip OLED (TP3407AA)

ASUS Vivobook 14 Flip OLED (TP3407AA) hadir sebagai laptop kerja dengan desain ringan yang cocok untuk mobilitas tinggi. Hal ini karena bobotnya yang hanya sekitar 1.40 kg dengan ketebalan 1.79 cm, sehingga nyaman dibawa ke kantor maupun tempat aktivitas lainnya.

Laptop ini ditenagai pilihan Series 3 Intel® Core™ 7 150U atau Core™ 5 120U yang dipadukan dengan Intel® Graphics serta RAM 8GB untuk mendukung kebutuhan multitasking harian secara efisien. Salah satu daya tarik utama laptop ini adalah fleksibilitas upgrade melalui ketersediaan slot tambahan untuk RAM dan SSD. Laptop ini juga dilengkapi layar 14 inci FHD anti-glare yang memberikan tampilan jernih dan nyaman di mata untuk bekerja dalam waktu lama.

2. ASUS Zenbook S 14 OLED (UX5406)

ASUS Zenbook S 14 OLED (UX5406) hadir sebagai ultrabook premium dengan desain sangat tipis dan material ramah lingkungan. Laptop ini menggunakan dua opsi warna elegan: Zumaia Gray dan Scandinavian White, serta material daur ulang bersertifikasi Global Recycled Standard (GRS).

Laptop ini ditenagai Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V dengan Intel® AI Boost NPU yang mampu menghasilkan hingga 47 TOPS AI performance. Layarnya berukuran 14 inci dengan resolusi 2.8K (2880 × 1800), OLED, rasio 16:10, serta dibekali RAM 32 GB LPDDR5X dan SSD PCIe 4.0 1 TB. Bobotnya hanya sekitar 1,2 kg dengan baterai 72 Whrs.

3. ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405)

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) adalah laptop premium berbasis Intel® Core™ Ultra Processor (Series 1) dengan GPU terintegrasi Intel® Arc™ Graphics serta Intel® AI Boost NPU.

Laptop ini mengusung layar 14 inci OLED 3K (2880 × 1800) 120Hz dengan sertifikasi VESA DisplayHDR. Dilengkapi RAM hingga 32 GB LPDDR5X dan SSD PCIe 4.0 hingga 1 TB. Bobotnya sekitar 1,2 kg dengan ketebalan 14,9 mm, serta sudah bersertifikasi Intel® Evo™ Platform.

4. ASUS ZenBook 3 UX390UA

ASUS ZenBook 3 UX390UA merupakan ultrabook premium generasi sebelumnya dengan desain aluminium ultra-tipis.

Laptop ini menggunakan Intel® Core™ i7-7500U Processor, RAM hingga 16 GB LPDDR3, dan SSD PCIe hingga 512 GB. GPU yang digunakan adalah Intel® HD Graphics 620. Layarnya berukuran 12,5 inci Full HD dengan panel IPS-level.

5. ASUS ZenBook Flip S UX370UA

ASUS ZenBook Flip S UX370UA adalah laptop convertible dengan desain 360° yang sangat tipis dan fleksibel.

Laptop ini ditenagai Intel® Core™ i7-8550U Processor, RAM 16 GB LPDDR3, dan SSD PCIe 3.0 512 GB. Layarnya 13,3 inci dengan resolusi 4K UHD (3840 × 2160) dan panel touchscreen.

6. Lenovo IdeaPad 720S-13ARR

Lenovo IdeaPad 720S-13ARR hadir dengan desain tipis berbahan aluminium premium.

Laptop ini menggunakan AMD Ryzen™ 5 2500U Mobile Processor dengan grafis terintegrasi AMD Radeon™ Vega 8 Graphics. RAM 8 GB DDR4 dan SSD PCIe 512 GB mendukung performa multitasking. Layarnya 13,3 inci Full HD IPS.

7. Acer Spin 7 (SP714-51)

Acer Spin 7 adalah laptop convertible ultra-tipis dengan ketebalan sekitar 10,9 mm.

Laptop ini menggunakan Intel® Core™ i7-7Y75 Processor dengan Intel® HD Graphics 615, RAM 8 GB LPDDR3, serta SSD PCIe 256 GB. Layarnya 14 inci Full HD IPS dengan Corning® Gorilla® Glass 5 dan mendukung multi-mode usage.

Deretan laptop tipis di atas menunjukkan evolusi perangkat modern yang tidak lagi hanya mengandalkan desain, tetapi juga kekuatan dari prosesor resmi berteknologi tinggi yang sangat powerful seperti Intel® Core™ Ultra, Intel® Core™, AMD Ryzen™, hingga Snapdragon® X Series.

Dengan kombinasi material premium, sertifikasi resmi seperti Intel® Evo™, GPU terintegrasi maupun dedicated, serta RAM LPDDR5X dan SSD PCIe NVMe, semua laptop ini menawarkan keseimbangan antara portabilitas, efisiensi daya, dan performa tinggi untuk kebutuhan profesional maupun harian.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kelapa menjadi salah satu komoditas yang layak diprioritaskan dalam program hilirisasi perkebunan rakyat, karena masih memiliki ruang besar untuk peningkatan nilai tambah.

“Sejauh ini belum banyak hilirisasi kelapa, buktinya Indonesia masih mengekspor banyak dalam bentuk kelapa bulat,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penguatan hilirisasi kelapa diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mampu meningkatkan ekspor produk olahan bernilai tambah.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan nilai ekspor kelapa dan produk olahannya sepanjang Januari–Oktober 2025 mencapai sekitar 2,48 miliar dolar AS atau setara Rp44,2 triliun.

Kinerja tersebut ditopang meningkatnya permintaan dari sejumlah negara Asia, terutama Tiongkok, serta negara tujuan lain seperti Malaysia, Singapura, Belanda, dan Thailand.

Eliza mengatakan besarnya permintaan tersebut menunjukkan potensi ekonomi komoditas kelapa masih sangat besar apabila lebih banyak diolah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri.

Ia menilai pengembangan industri hilir kelapa di Indonesia masih menghadapi tantangan. Nilai ekspor kopra, misalnya, baru sekitar 52 juta dolar AS, sementara ekspor berbagai produk turunan kelapa lainnya juga belum signifikan.

Eliza menambahkan ekspor minyak kelapa mentah Indonesia pada 2024 sekitar 333 ribu ton, lebih rendah dibandingkan Filipina yang mencapai sekitar 986 ribu ton.

Menurut dia, Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan Malaysia dalam pengembangan industri hilir kelapa. Padahal, Malaysia banyak mengimpor bahan baku kelapa dari Indonesia dan Filipina untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah.

“Malaysia pun banyak mengimpor kelapa dari Indonesia dan Filipina, tetapi hilirisasinya cukup dalam,” ujarnya.

Eliza mengatakan pengembangan hilirisasi kelapa perlu dibarengi perbaikan tata niaga agar kebutuhan bahan baku industri dalam negeri tetap terpenuhi.

Menurut dia, sebagian industri pengolahan kelapa di dalam negeri masih menghadapi keterbatasan bahan baku sehingga kapasitas produksi belum dapat dimanfaatkan optimal.

Ia mengatakan terdapat industri kelapa yang memiliki kapasitas menganggur cukup besar, bahkan ada yang hanya beroperasi sekitar 33 persen dari kapasitas produksi maksimum.

“Ini sebuah ironi, di saat ingin hilirisasi kelapa di dalam negeri, industri eksisting kesusahan cari bahan baku kelapanya,” ungkap dia.

Eliza menjelaskan persoalan pasokan bahan baku dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari produksi yang terdampak cuaca, produktivitas yang relatif stagnan, hingga dominasi petani kecil dalam usaha perkebunan kelapa.

Ia menyebut lebih dari 90 persen produksi kelapa berasal dari petani skala kecil, bukan dari perkebunan besar seperti pada komoditas kelapa sawit.

Sebagian besar petani kelapa, lanjutnya, masih menerapkan teknik budidaya konvensional, minim pemupukan, terbatas dalam penggunaan teknologi, serta belum sepenuhnya menerapkan praktik pertanian yang baik atau good agricultural practices.

Selain itu, harga ekspor kelapa bulat yang relatif lebih menarik dibandingkan harga domestik mendorong pelaku usaha menjual kelapa ke luar negeri daripada memasok industri pengolahan dalam negeri.

Menurut Eliza, peningkatan ekspor kelapa perlu diimbangi dengan pengaturan pasokan agar industri hilir tetap memperoleh bahan baku yang cukup.

“Perlu adanya perbaikan tata niaga kelapa,” ucapnya.

Ia menilai pemerintah juga perlu memperkuat basis data kelapa nasional, mulai dari potensi produksi per wilayah, kebutuhan domestik untuk konsumsi langsung dan industri, hingga volume yang dapat diekspor.

Dalam jangka menengah dan panjang, Eliza mendorong pengelolaan perkebunan kelapa secara lebih modern melalui peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, penerapan praktik budidaya yang baik, serta penguatan kelembagaan petani.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah terus mempercepat hilirisasi perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Mentan juga memperkirakan hilirisasi kelapa dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut hingga puluhan kali lipat.

Dalam salah satu contoh, ia menyebutkan bahwa nilai kelapa yang semula hanya sekitar Rp3.000 per butir berpotensi meningkat menjadi Rp40.000-Rp50.000 per butir apabila diolah menjadi produk seperti santan atau air kelapa.

Lebih lanjut, Amran mengatakan bahwa hilirisasi komoditas pertanian seperti kelapa, minyak kelapa sawit, dan gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah ekonomi hingga sekitar Rp10 ribu triliun.

Penguatan produksi dan tata niaga dinilai menjadi kunci agar kelapa dapat menjadi komoditas hilirisasi perkebunan rakyat yang berkelanjutan sekaligus mendukung pertumbuhan industri olahan dan ekspor produk bernilai tambah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mendorong pemerintah mempercepat distribusi penggunaan benih tahan kekeringan dan varietas unggul untuk menekan risiko gagal panen akibat potensi El Nino Godzilla.

Eliza mengatakan varietas padi, jagung, dan kedelai yang lebih efisien dalam penggunaan air atau memiliki umur panen lebih cepat dapat membantu petani menghadapi kemarau panjang sekaligus mengurangi risiko penurunan produksi.

“Perlu juga penggunaan benih tahan kekeringan dan varietas unggul. Varietas padi, jagung, kedelai yang lebih efisien air atau cepat panen dapat mengurangi risiko (gagal panen) 10–15 persen,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, percepatan distribusi dan adopsi benih unggul perlu diikuti dengan penyuluhan intensif agar petani dapat menerapkan teknologi budidaya secara optimal sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Ia menilai penggunaan varietas yang tepat menjadi pelengkap penting bagi penguatan infrastruktur air karena kekeringan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman pada fase-fase kritis.

Eliza mengatakan padi merupakan komoditas yang paling rentan terdampak El Nino karena membutuhkan air dalam jumlah besar, terutama pada fase berbunga dan pengisian biji.

“Padi ini sangat rentan karena butuh air banyak, terutama fase berbunga dan pengisian biji. Sawah tadah hujan dan irigasi sederhana paling terdampak (kekeringan),” ujarnya.

Selain padi, jagung juga cukup rentan terhadap kemarau, terutama pada fase pembungaan, meskipun kebutuhan airnya tidak sebesar padi.

Menurut dia, banyak tanaman jagung dibudidayakan di lahan kering atau pada musim kemarau sehingga tetap membutuhkan strategi mitigasi yang tepat melalui pemilihan varietas dan pengelolaan air yang baik.

Sementara itu, tanaman hortikultura dinilai relatif lebih mudah dikelola dari sisi kebutuhan air melalui pompanisasi. Namun, komoditas tersebut tetap menghadapi risiko peningkatan serangan hama dan penyakit selama musim kemarau.

Eliza menilai pemerintah perlu memperkuat kombinasi kebijakan antara penyediaan benih unggul, penyuluhan, pengelolaan air, serta respons cepat terhadap gangguan hama dan penyakit.

Menurut dia, target produksi pangan nasional masih dapat tercapai apabila mitigasi dilakukan secara efektif dan efisien melalui bauran kebijakan yang tepat.

Ia mencontohkan China pada saat El Nino 2023 tetap mampu mencatat peningkatan produksi meskipun luas panennya menurun karena didukung peningkatan produktivitas serta manajemen lahan dan pengendalian hama penyakit yang responsif.

“Target produksi masih bisa tercapai asalkan mitigasinya dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi ini semua tergantung bauran kebijakan yang diambil,” ungkapnya.

Eliza menambahkan kebijakan menghadapi El Nino tidak cukup hanya bertumpu pada satu instrumen, melainkan perlu menggabungkan kesiapan benih, pengelolaan air, penyuluhan, dan manajemen lahan agar produksi pangan tetap terjaga.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan penggunaan varietas unggul adaptif menjadi salah satu strategi untuk menjaga produksi pangan di tengah ancaman kemarau dan perubahan iklim.

Menurut Amran, petani dapat memanfaatkan varietas genjah dan toleran kekeringan seperti kelompok Inpago 4–13, Inpari 38–46, Situbagendit, Situpatenggang, Padjadjaran, dan Cakrabuana untuk menjaga produksi selama musim kemarau.

Pemerintah juga mendorong penggunaan varietas berumur pendek, teknologi hemat air, serta pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan percepatan tanam terus didorong dengan mengupayakan jarak antara panen dan tanam kembali tidak lebih dari 14 hari guna meningkatkan indeks pertanaman dan produksi pangan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan infrastruktur air, terutama jaringan irigasi, menjadi faktor penentu dalam menjaga produksi pangan nasional menghadapi potensi terjadinya fenomena iklim El Nino.

Menurut dia, berbagai langkah yang disiapkan pemerintah seperti pompanisasi, embung, sumur dalam, optimasi lahan, dan cetak sawah dapat membantu mengurangi dampak kekeringan, namun tetap membutuhkan dukungan sistem irigasi yang andal.

"Intervensi ini sebenarnya cukup efektif sebagai buffer untuk kemarau moderat hingga sedang, tapi kurang memadai secara mandiri untuk skenario El Nino kuat,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kekeringan pada dasarnya merupakan kondisi defisit air pada fase kritis pertumbuhan tanaman, sehingga ketersediaan air menjadi faktor paling menentukan keberhasilan produksi.

Eliza mengingatkan bahwa perbaikan irigasi perlu dilakukan tidak hanya pada jaringan tersier, tetapi juga pada bagian hulu.

Menurut dia, pendangkalan masih terjadi pada saluran irigasi primer, sekunder, bendung, hingga waduk akibat akumulasi sedimen yang dipengaruhi perubahan tata guna lahan dan terbatasnya bangunan pengendali sedimen.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat revitalisasi jaringan irigasi menghadapi tantangan karena membutuhkan biaya yang besar dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

"Irigasi ini kunci, tapi sekarang sekitar 60 persen jaringan irigasi masih masuk dalam kategori rusak," ujarnya.

Sementara itu, rehabilitasi jaringan tersier yang selama ini banyak dilakukan pemerintah dinilai memiliki dampak terbatas apabila persoalan di hulu belum ditangani secara menyeluruh.

Namun demikian, Eliza menyebutkan bahwa pompanisasi, embung, dan sumur dalam tetap memiliki peran penting sebagai sumber air tambahan di daerah rawan kekeringan.

Menurut dia, pompa dapat membantu menyelamatkan tanaman pada fase penting seperti pembungaan dan pengisian biji. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan pompa juga meningkatkan biaya produksi karena membutuhkan bahan bakar atau listrik untuk operasional.

Embung dan sumur dalam juga dinilai bermanfaat untuk diversifikasi sumber air, meski masih menghadapi tantangan berupa biaya operasional yang relatif tinggi, ketergantungan pada infrastruktur pendukung, serta skala pemanfaatan yang belum masif dibandingkan kebutuhan nasional.

Di wilayah rawan kekeringan seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, keberadaan pompa, embung, dan sumur dalam dapat membantu menjaga produksi, tetapi belum dapat menggantikan fungsi irigasi permanen.

“Pompanisasi, embung, dan sumur dalam cukup efektif sebagai suplemen air di daerah kritis,” ucapnya.

Selain itu, Eliza menilai program cetak sawah juga menghadapi tantangan karena lahan baru umumnya membutuhkan waktu satu hingga dua musim tanam untuk mencapai produktivitas yang stabil serta kerap menghadapi keterbatasan akses air.

Dengan demikian, investasi pada infrastruktur air dinilai memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar karena mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani dibandingkan subsidi input yang cenderung bersifat jangka pendek.

"Tanpa air yang cukup dan tepat waktu, benih unggul, pupuk, atau pola tanam pun berpotensi tidak bekerja secara optimal," ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memperkuat berbagai infrastruktur pertanian untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi pangan nasional, antara lain melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, irigasi perpompaan, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 15.000 unit irigasi perpompaan, 3.000 unit irigasi perpipaan, dan 3.000 unit bangunan konservasi air yang difokuskan pada sentra produksi padi serta wilayah rawan kekeringan.

Selain memperkuat infrastruktur air, pemerintah juga meningkatkan cadangan beras nasional guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan di tengah potensi kemarau panjang.

Kementerian Pertanian mencatat stok cadangan beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Angka tersebut berpotensi bertambah seiring perkiraan produksi dari tanaman padi yang masih berada dalam fase pertumbuhan (standing crop) sekitar 10 hingga 11 juta ton.

Dengan dukungan stok dan potensi produksi tersebut, pemerintah memperkirakan ketersediaan pangan nasional mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10 hingga 11 bulan ke depan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Stabilisasi yang memang harus diprioritaskan dulu

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai Bank Indonesia memprioritaskan stabilisasi nilai tukar rupiah lewat menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

“Stabilisasi yang memang harus diprioritaskan dulu,” ujar Faisal ketika ditemui di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, Kamis.

Faisal menyoroti Bank Indonesia yang sudah menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali dalam waktu singkat, yakni 5,25 persen pada 20 Mei; naik menjadi ⁠5,50 persen pada 9 Juni; kemudian naik menjadi⁠ ⁠5,75 persen pada 18 Juni.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam menstabilkan kurs rupiah yang saat ini berada di level Rp17.800-an per dolar AS.

“BI beberapa kali dalam waktu yang singkat (menaikkan suku bunga). Saya pikir, haluan kebijakannya memang sudah lebih serius untuk stabilisasi daripada pertumbuhan ekonominya,” ucap Faisal.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan BI menaikkan suku bunga lagi untuk memperkuat kurs rupiah, Faisal menjelaskan bahwa saat ini, spread antara BI Rate dan suku bunga The Fed saat ini berada di kisaran 200 basis poin (bps).

Angka tersebut, menurut Faisal, sudah cukup menarik minat pengusaha maupun pemilik dolar AS untuk menukarkan dolar AS-nya dengan rupiah.

“Mestinya dengan 200 bps, itu mestinya sudah cukup. Menurut saya, sih. Kalau (suku bunga) dinaikkan lagi, ongkosnya nanti ke pertumbuhan ekonomi terlalu besar, ya,” ujar Faisal.

Lebih lanjut, Faisal juga menyampaikan bahwa sudah saatnya masyarakat menerima kenyataan ihwal titik keseimbangan baru nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di angka Rp17 ribu-an.

“Artinya, sudah harus meneirma kenyataan baru bahwa keseimbangan baru itu di Rp17 ribuan. Kalau pengen dikejar terus sampai Rp16 ribuan, nanti ongkosnya ke sektor riil. Masalahnya itu,” kata Faisal.

Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026.

Suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi 6,50 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI di Jakarta, Kamis.

Perry menjelaskan, keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT RMK Energy Tbk (RMKE) memperkuat kerja sama strategis dengan perusahaan komoditas global Glencore melalui kesepakatan jual beli batu bara. Perseroan menilai kolaborasi tersebut dapat mendukung pertumbuhan segmen perdagangan batu bara pada tahun ini.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan, hingga Maret 2026, Glencore telah berkontribusi 21,14 persen terhadap total pendapatan penjualan batu bara RMKE pada kuartal I-2026.

Direktur Utama RMKE, Vincent Saputra, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi segmen penjualan batu bara terhadap kinerja perseroan secara keseluruhan.

"Pada tahun 2026, dengan infrastruktur yang telah terintegrasi dengan baik dan bertambahnya klien-klien baru dari segmen penjualan, RMKE menargetkan untuk menjual total 3,8 juta ton batu bara," ujar Vincent dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, target tersebut didukung oleh kesiapan infrastruktur logistik yang dimiliki perseroan. RMKE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik batu bara terintegrasi serta perdagangan batu bara.

Perseroan menilai infrastruktur logistik yang telah terintegrasi memungkinkan proses pengangkutan dan pengiriman batu bara dilakukan secara lebih efisien. Ke depan, RMKE menyatakan akan terus menjajaki kerja sama strategis untuk memperluas pasar dan memperkuat lini bisnis perdagangan batu bara.

Vincent menambahkan, integrasi logistik dari hulu hingga hilir juga diharapkan dapat mendukung efisiensi biaya distribusi di sektor energi.

"Dengan integrasi logistik dari hulu hingga ke hilir, RMKE dapat mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan energi dengan biaya logistik yang kompetitif. Kami meyakini bahwa biaya logistik yang efisien akan sangat mendukung kebijakan sektor energi pemerintah saat ini, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional," katanya.

Kerja sama dengan Glencore menjadi salah satu upaya RMKE untuk memperluas jaringan pelanggan di tengah upaya perseroan mencapai target penjualan batu bara sebesar 3,8 juta ton sepanjang 2026.

Sekadar informasi, mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, RMKE mengumumkan rencana aksi korporasi berupa pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:5. Langkah strategis ini mencerminkan keyakinan kuat manajemen terhadap fundamental dan prospek jangka panjang Perseroan.

Melalui aksi korporasi ini, nilai nominal saham RMKE yang semula sebesar Rp100

per saham akan dipecah menjadi Rp20 per saham. Dengan demikian, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh akan meningkat secara proporsional dari 4.375.000.000 saham menjadi 21.875.000.000 saham.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia pada 8 Mei 2026 dan akan segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 26 Juni 2026 untuk memperoleh restu dari para pemegang saham.

(Shifa Nurhaliza Putri)