Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor diwanti-wanti berisiko menciptakan distorsi pasar dan mengulang praktik monopoli komoditas seperti Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era Orde Baru.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pembentukan BUMN ekspor yang terintegrasi dari hulu hingga hilir terlalu berisiko dilakukan di tengah kondisi ekonomi domestik yang masih menghadapi tekanan.

Dia menyoroti pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp17.800 per dolar AS serta tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai sinyal tantangan terhadap fundamental ekonomi nasional.

“Ide baru pembentukan BUMN khusus ekspor ini memicu kekhawatiran terjadinya distorsi pasar dan politisasi bisnis,” kata Huda, dikutip Minggu (24/5/2026).

Rencana pembentukan BUMN ekspor sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026.

Pemerintah berencana membentuk BUMN khusus ekspor untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, mengurangi kebocoran pajak, dan meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.

Dalam skema tersebut, seluruh ekspor komoditas strategis nasional akan dilakukan melalui satu pintu BUMN ekspor yang terhubung dengan pengelolaan investasi strategis negara melalui Danantara.

Huda menilai model tersebut mengingatkan pada pengalaman BPPC pada periode 1990—1998 yang memonopoli perdagangan cengkeh nasional. Saat itu BPPC menjadi satu-satunya pembeli sekaligus penjual cengkeh nasional. Petani tidak diperbolehkan menjual hasil panennya di luar BPPC, sementara industri rokok wajib membeli melalui lembaga tersebut.

Menurut Huda, skema monopoli tersebut akhirnya menimbulkan distorsi pasar ketika industri rokok tidak mampu menyerap cengkeh dengan harga tinggi yang ditetapkan BPPC. Akibatnya, stok menumpuk di gudang dan harga cengkeh di tingkat petani justru anjlok drastis.

“Pengalaman tersebut menjadi peringatan jika BUMN ekspor melakukan monopoli pasar, ini bisa merugikan petani maupun pelaku usaha,” ujarnya.

Selain risiko monopoli, Huda juga menilai pembentukan BUMN ekspor rentan terhadap politisasi bisnis dan praktik korupsi. Dia juga menyoroti memburuknya indeks persepsi korupsi Indonesia sepanjang 2009—2025 yang menunjukkan tantangan besar dalam tata kelola, sistem hukum, dan kebebasan sipil.

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2025 menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap praktik korupsi dalam aktivitas ekonomi.

“Mulai dari masuk lewat jalur orang dalam hingga korupsi pengadaan barang publik,” kata Huda.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan melemahnya tata kelola pemerintahan dan dapat berdampak terhadap iklim investasi serta kepercayaan publik terhadap negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mencopot pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yang kongkalikong dengan wajib pajak (WP) terkait dengan permohonan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi.

Untuk diketahui, pemerintah termasuk di dalamnya Kemenkeu saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau restitusi dipercepat.

Purbaya mengatakan bahwa ke depannya manajemen restitusi akan lebih diawasi lebih saksama. Sebab, dia menduga terjadinya kebocoran pada pengembalian lebih bayar pajak 2025 yang mencapai Rp361 triliun.

Oleh sebab itu, dia menyebut tujuannya memperketat aturan adalah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam manajemen restitusi. Utamanya bagi restitusi WP eksportir sumber daya alam (SDA) seperti batu bara.

"Misalnya kalau industri batu bara bayar PPN, direstitusi, jangan sampai yang dibayar kebalik. Yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima. Kan tekor. Bahkan ada yang bilang ekspornya belum keluar, restitusinya udah keluar. Jadi saya dirampok. Itu yang saya mau kendalikan," terangnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenkeu (BPPK), Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, eksportir batu bara menjadi sorotan Purbaya sejak dia makin menyoroti manajemen restitusi. Kendati ada faktor moderasi harga komoditas tahun lalu, dia ingin memastikan ke depannya tidak ada kebocoran.

Untuk itu, pengetatan manajemen restitusi dijanjikan tak hanya menyasar WP. Purbaya turut memastikan agar pegawainya tidak bermain-main dalam kebijakan restitusi. Dia menyebut akan mendalami lebih lanjut kantor pelayanan pajak yang ditemukan melayani restitusi dengan nilai terlalu besar.

"Jadi kalau ada tempat, pajak yang restitusi kekencangan dan kami investigasi, ada [ditemukan] masalah, otomatis langsung saya pindahin kepalanya. Saya enggak bisa pecat sih," kata mantan Ketua Lembagan Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Meski demikian, pada kesempatan tersebut Purbaya langsung mendengar konfirmasi dari Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun bahwa pencopotan atau non-job bisa dilakukan.

Dia menyebut bahwa Sekjen sebelum Robert, yakni Heru Pambudi, menjelaskan bahwa kementerian tidak bisa menerapkan non-job kepada pegawainya. Oleh karena itu, opsi yang bisa diambil sebelumnya terhadap pegawai 'nakal' yaitu dimutasi ke tempat lain. Ini disebutnya juga sejalan dengan penjelasan Kementerian PAN-RB.

"Tetapi [Sekjen] yang baru bilang boleh di-non-job kan. Perintah Presiden juga gitu. Kalau perlu, kalau memang ini, ya non-job-kan. Kasih gaji, suruh tinggal di rumah. Lebih kecil loss-nya untuk kami. Sekarang saya bisa kerjakan itu, dan saya akan kerjakan," pungkasnya.

Kalau perlu diaudit bersama. Karena ini menyangkut uang rakyat,

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencium aroma kebocoran pendapatan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai imbas inkonsistensi maupun tertutupnya data pelanggan listrik yang dinilai tidak lagi sekadar persoalan administratif.

"DPRD bersama Bapenda Kabupaten Bekasi tidak pernah mendapatkan angka pasti terkait jumlah pelanggan listrik. Ironisnya, data yang disampaikan oleh PLN kerap berubah tanpa penjelasan yang jelas," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin di Cikarang, Senin.

Ia mengungkapkan DPRD telah melayangkan panggilan resmi kepada PLN UP3 Cikarang sebanyak dua kali. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi yang mampu menjawab persoalan keganjilan tersebut sehingga turut menimbulkan tanda tanya besar bagi pemerintah daerah.

Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa persoalan tersebut bisa saja menyangkut sistem pelaporan yang tidak sinkron atau bahkan ada celah yang belum terungkap.

Minimnya keterbukaan data ini dapat memperbesar risiko terjadi kebocoran pajak yang seharusnya menjadi hak daerah.

DPRD mulai mendorong langkah lebih tegas, termasuk kemungkinan audit independen terhadap data pelanggan listrik yang dimiliki PLN. Selain itu, pihak eksekutif setempat juga didesak segera turun tangan untuk memediasi persoalan yang berlarut-larut ini.

"Kalau perlu diaudit bersama. Karena ini menyangkut uang rakyat," ungkap Politisi Partai Gerindra ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan secara terbuka mempertanyakan validitas data tersebut karena menilai kondisi ini bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan indikasi lemahnya transparansi yang bisa berdampak langsung pada keuangan daerah.

"Datanya berubah-ubah. Ini bukan hal sepele. Kalau basis datanya tidak jelas, sangat mungkin ada potensi pajak yang tidak masuk," ujarnya.

Iwan menegaskan, PPJ sendiri merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihitung dari konsumsi listrik masyarakat. "Tanpa data pelanggan yang akurat, penghitungan pajak berisiko meleset bahkan membuka ruang kehilangan pendapatan dalam jumlah besar," ucapnya.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari PLN setempat menyangkut inkonsistensi data tersebut. Sikap diam ini justru memperkuat tekanan publik terhadap pentingnya transparansi, terutama dari badan usaha milik negara yang mengelola sektor vital.

"Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, bukan hanya potensi PAD yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan dan pelayanan sektor energi di daerah," kata dia.

PPJ kini telah berubah nama serta konsep menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik berdasarkan Undang-Undang 1/2022 terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, efektif berlaku sejak tahun 2024.

PBJT Tenaga Listrik merupakan bentuk modernisasi dari PPJ dengan integrasi hukum lebih kuat dan kewajiban alokasi daerah secara lebih tegas mengingat alokasi penggunaan dana kini lebih ketat diatur oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari penerimaan pajak ini untuk fasilitas penerangan jalan umum dan infrastrukturnya. Mengacu data Bapenda Kabupaten Bekasi, realisasi pencapaian PBJT Tenaga Listrik tahun 2026 mencapai Rp173,89 miliar hingga Minggu (19/4) pukul 16.00 WIB.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit terhadap restitusi atau pengembalian lebih bayar pajak jumbo sepanjang 2020 hingga 2025.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Purbaya menduga adanya sedikit kebocoran pada mekanisme restitusi yang pada 2025 lalu mencapai Rp361 triliun. Sejalan dengan peningkatan pengawasan, dia menyebut tengah melakukan audit melibatkan pihak internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga BPKP.

Purbaya mengungkap audit terhadap restitusi itu dilakukan terhadap wajib pajak (WP) yang salah satunya bergerak di sektor sumber daya alam (SDA).

"Sekarang sedang diaudit restitusi SDA dan lain-lain dari 2020 sampai 2025. Saya internal fokus yang 2025, eksternal masuk BPKP 2020 sampai 2025. Jadi saya pengen melihat di mana sih, karena saya dengar dari luar kebocorannya besar," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Purbaya memastikan bahwa langkahnya untuk memperketat pengawasan restitusi bukan untuk menghalangi hak WP. Namun, dia ingin memastikan agar restitusi bisa didapatkan bagi mereka yang berhak.

Salah satu contoh yang kembali diuraikannya adalah pengusaha sektor batu bara. Hal ini tidak lepas dari penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) akibat Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

Dengan mendapatkan status BKP, maka WP atau pengusaha kena pajak (PKP) batu bara berhak mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara. Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat apabila status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran.

"Contoh untuk industri batu bara, PPN-nya saya 'subsidi' Rp25 triliun. Gimana hitungannya? Dengan restitusi ya, saya mengeluarkan Rp25 triliun dibandingkan income untuk PPN. Itu kan udah enggak benar. Katanya hitungannya ini, ini, filosofinya kan enggak gitu. Kalau PPN kan kalau lebih dibalikin, kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.

Untuk diketahui, DJP Kemenkeu mengembalikan lebih bayar pajak ke WP pada tahun lalu mencapai Rp361 triliun. Pada akhir Desember 2025 lalu, penerimaan pajak neto hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN yakni Rp2.189,3 triliun.

Tingginya restitusi turut menyebabkan penerimaan pajak tertekan sepanjang 2025. Akibat tak sampai target, shortfall mencapai Rp271,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang ia terima tidak jelas.

"Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Rp360 triliun. Laporan ke saya enggak terlalu jelas dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Ia mengatakan kini sedang dilakukan audit restitusi pada sektor sumber daya alam dan lainnya untuk periode 2020 hingga 2025.

Audit dari internal Kementerian Keuangan akan difokuskan pada 2025, sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit periode 2020 hingga 2025.

"Jadi saya pengen lihat di mana sih ini-ininya karena saya dengar di luar juga, wow, itu kebocorannya besar. Jadi kita pengen itu. Jadi sekarang kita perketat," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin restitusi diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Ia mencontohkan praktik di industri batu bara yang dapat mengajukan restitusi PPN hingga sekitar Rp25 triliun per tahun.

"Itu enggak benar. Hitungannya ini, ini, ini lah. Filosofinya kan enggak gitu. Restitusi kan kalau PPN lebih dibalikin kan," ujar Purbaya.

Purbaya akan menindak tegas jika ditemukan penyimpangan dalam proses restitusi pajak, baik dari pihak eksternal maupun internal.

"Kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis. Itu akan kita beresin sekarang. Kalau yang main-main nanti kita kurangin, kita auditkan. Kita masukin penjara, baik eksternal maupun internal," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, BPKP menargetkan audit tersebut rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Ia berharap hasilnya sudah terlihat pada kuartal II, sehingga sumber potensi kebocoran dapat diketahui.

Saat rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 4 Februari 2026, Purbaya juga pernah menyoroti lonjakan restitusi pajak yang mencapai ratusan triliun rupiah ini. Kala itu, ia menilai dampaknya akan signifikan terhadap penerimaan pajak neto.

Menurut Purbaya, besarnya restitusi perlu dicermati karena memengaruhi kinerja pendapatan negara meski penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi.

"Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Itu naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Purbaya menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

"Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun," ujarnya.

Namun, Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak. Ia menyebut lonjakan restitusi pada 2025 dipengaruhi oleh pemindahan restitusi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025," ujarnya.

Menurut Purbaya, apabila faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah.

"Dengan perhitungan yang sama, kalau enggak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling sekitar Rp270 triliun," katanya.

Ia menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi penerimaan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara.

"Itu akan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik," ujar Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang ia terima tidak jelas.

"Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Rp360 triliun. Laporan ke saya enggak terlalu jelas dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Ia mengatakan kini sedang dilakukan audit restitusi pada sektor sumber daya alam dan lainnya untuk periode 2020 hingga 2025.

Audit dari internal Kementerian Keuangan akan difokuskan pada 2025, sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit periode 2020 hingga 2025.

"Jadi saya pengen lihat di mana sih ini-ininya karena saya dengar di luar juga, wow, itu kebocorannya besar. Jadi kita pengen itu. Jadi sekarang kita perketat," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin restitusi diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Ia mencontohkan praktik di industri batu bara yang dapat mengajukan restitusi PPN hingga sekitar Rp25 triliun per tahun.

"Itu enggak benar. Hitungannya ini, ini, ini lah. Filosofinya kan enggak gitu. Restitusi kan kalau PPN lebih dibalikin kan," ujar Purbaya.

Purbaya akan menindak tegas jika ditemukan penyimpangan dalam proses restitusi pajak, baik dari pihak eksternal maupun internal.

"Kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis. Itu akan kita beresin sekarang. Kalau yang main-main nanti kita kurangin, kita auditkan. Kita masukin penjara, baik eksternal maupun internal," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, BPKP menargetkan audit tersebut rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Ia berharap hasilnya sudah terlihat pada kuartal II, sehingga sumber potensi kebocoran dapat diketahui.

Saat rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 4 Februari 2026, Purbaya juga pernah menyoroti lonjakan restitusi pajak yang mencapai ratusan triliun rupiah ini. Kala itu, ia menilai dampaknya akan signifikan terhadap penerimaan pajak neto.

Menurut Purbaya, besarnya restitusi perlu dicermati karena memengaruhi kinerja pendapatan negara meski penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi.

"Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Itu naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Purbaya menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

"Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun," ujarnya.

Namun, Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak. Ia menyebut lonjakan restitusi pada 2025 dipengaruhi oleh pemindahan restitusi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025," ujarnya.

Menurut Purbaya, apabila faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah.

"Dengan perhitungan yang sama, kalau enggak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling sekitar Rp270 triliun," katanya.

Ia menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi penerimaan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara.

"Itu akan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematok target ambisius untuk mendongkrak rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto alias tax ratio ke level 11%—12% pada tahun ini.

Target tersebut disampaikan Purbaya dalam pelantikan 40 pejabat eselon II Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (6/2/2026).

Purbaya mengakui bahwa realisasi tax ratio saat ini masih berkutat pada level 9%. Pada 2025, tax ratio tercatat di angka 9,31% atau lebih rendah dari tahun sebelumnya pada level 10,08%.

Bendahara negara pun menegaskan dengan tren pemulihan ekonomi yang mulai terlihat, tidak ada lagi alasan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meleset dari target.

"Saya mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9% sekarang, mungkin 11%—12% untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Ini misi yang berat," ujarnya dalam seremoni pelantikan pejabat eselon II di Kantor Kemenkeu, Jumat (6/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkapkan kekecewaannya karena penerimaan pajak tahun lalu berada di bawah target. Dia blak-blakan bahwa tahun lalu masih bisa bersembunyi di balik alasan perlambatan ekonomi saat berhadapan dengan DPR.

Kendati demikian, situasi tahun ini berbeda. Purbaya mengaku tidak akan memiliki argumen yang kuat jika ekonomi tumbuh namun setoran pajak tetap memble.

"Kalau sampai akhir tahun tax collection rate kita nggak membaik, padahal ekonominya tumbuh makin baik, saya akan 'digebukin' DPR dan saya enggak bisa bertahan lagi. Bagi ekonom seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya enggak bisa tidur. Sekarang saja sudah susah tidur," tegasnya.

Bersih-Bersih Internal

Optimisme Purbaya mengejar target 12% dibarengi dengan ultimatum pembersihan praktik korupsi. Dia menyoroti temuan KPK baru-baru ini terkait penggeledahan pegawai DJP dan Bea Cukai yang kedapatan memiliki safe house, uang tunai, hingga emas batangan seberat 3 kilogram.

"Artinya pegawai-pegawai kita masih belum bersih. Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya kalau kita tidak hati-hati akan terjadi terus," ungkapnya.

Purbaya lantas membeberkan salah satu modus kebocoran pajak yang melibatkan kolusi pegawai. Dia mencontohkan kasus sebuah perusahaan asal China yang telah beroperasi puluhan tahun di Indonesia, tetapi tidak membayar pajak dengan benar.

Menurutnya, fakta bahwa perusahaan tersebut bisa lolos dari kewajiban pajak selama bertahun-tahun menunjukkan adanya keterlibatan eksekutor di lapangan.

"Gampang itu sebetulnya [mendeteksinya]. Nanti ke depan, kalau ada tempat yang seperti itu lagi, pejabat di atasnya sampai ke Kanwil akan saya minta pertanggungjawabannya," ancam Purbaya.

Demi mencegah kebocoran berulang, Purbaya menerapkan aturan tanggung jawab renteng, jika ada pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka maka pejabat satu tingkat di atasnya akan langsung diganti. Dia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk mengawasi anak buahnya secara ketat dan tidak lagi berdalih tidak tahu.

Selain itu, Kementerian Keuangan akan mempercepat penggunaan artificial intelligence alias akal imitasi (AI) untuk meminimalisir kontak fisik antara petugas pajak dengan wajib pajak, sehingga celah negosiasi di bawah meja bisa ditutup.

"Pokoknya akhir tahun saya tidak mau dengar kalimat itu lagi dari Presiden, soal kebocoran, under-invoicing, dan lain-lain. Saya sedih melihatnya. Kalau prestasi bagus dan tax collection naik ke 11%—12%, alasan itu sudah hilang. Nanti kita pesta makan-makan kalau itu kejadian," tutupnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku merasa sedih setiap kali Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan kebocoran pajak dan bea cukai dalam berbagai rapat.

Ia menyebut isu tersebut kerap disampaikan Prabowo berulang meski di internal Kemenkeu telah dilakukan pembenahan.

"Jangan sampai pulang nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini. Beliau bilang gini, 'ada kebocoran pajaknya, ada under-invoicing ini, Bea Cukai yang mempermainkan kita," ujar Purbaya saat menyampaikan arahan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

"Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih melihatnya, padahal kita sudah berupaya," tambahnya.

Ia meminta jajarannya bekerja lebih sungguh-sungguh agar persoalan tersebut tidak kembali muncul dalam evaluasi presiden.

Purbaya menegaskan pembenahan penerimaan negara menjadi misi utama Kementerian Keuangan terutama setelah realisasi penerimaan pajak sebelumnya berada di bawah target akibat perlambatan ekonomi. Ia berharap perbaikan kondisi ekonomi dapat mendorong kinerja pajak dan bea cukai ke level yang lebih baik.

"Saya harapkan dengan membaiknya ekonomi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari pajak maupun Bea Cukai yang lebih tinggi lagi. Target saya ada perbaikan tax collection rate dari sekitar 9-9,5 persen menjadi 11-12 persen," katanya.

Menurut Purbaya, tantangan ke depan akan semakin berat karena ruang alasan semakin sempit. Jika ekonomi membaik tetapi rasio penerimaan pajak tidak ikut meningkat, ia menilai tidak ada lagi pembenaran yang bisa disampaikan kepada DPR RI.

"Kalau sampai akhir tahun tax collection rate tidak membaik padahal ekonominya semakin baik, saya tidak bisa memberikan argumen yang kuat. Bagi orang ekonomi seperti saya, itu kekalahan yang telak," ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan unit, baik di pusat maupun daerah, untuk turun langsung mengawasi kinerja pegawai dan memastikan tidak ada lagi praktik menyimpang. Purbaya menegaskan tidak ingin mendengar kembali pernyataan Presiden soal kebocoran penerimaan pada akhir tahun nanti.

"Pokoknya akhir tahun saya tidak mau dengar kalimat itu lagi dari Presiden. Kalau prestasi kita bagus dan tax collection naik, alasan itu sudah hilang," tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rangkaian pelantikan dan rotasi pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat (6/2). Kemenkeu tengah melakukan reformasi internal besar-besaran di DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) termasuk mutasi lebih dari 80 pejabat.

Langkah pembenahan dipercepat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat pajak dan bea cukai di beberapa daerah, yang berkaitan dengan dugaan suap, gratifikasi, serta penyalahgunaan kewenangan.

KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama keluarganya menggugat Internal Revenue Service (IRS) dan Departemen Keuangan AS dengan tuntutan sebesar 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp 167,86 triliun (asumsi kurs Rp 16.786 per dollar AS).

Gugatan tersebut diajukan oleh Trump, dua putranya yakni Donald Trump Jr dan Eric Trump, serta Trump Organization. Langkah ini menempatkan presiden AS tersebut berhadapan secara hukum dengan institusi di bawah pemerintahannya sendiri.

Gugatan didaftarkan di pengadilan federal Miami pada Kamis (29/1/2026).

Berawal dari Kebocoran Dokumen Pajak

Dikutip dari Financial Times, Jumat (30/12026), perkara ini bermula dari kebocoran dokumen pajak Trump yang dilakukan oleh mantan kontraktor IRS sekaligus pegawai Booz Allen Hamilton, Charles Littlejohn.

Dokumen tersebut dibocorkan kepada New York Times, ProPublica, dan sejumlah organisasi media lainnya pada 2019 dan 2020.

"Para tergugat telah menyebabkan kerugian reputasi dan finansial bagi para penggugat, menimbulkan rasa malu di hadapan publik, mencemarkan reputasi bisnis secara tidak adil, serta menggambarkan para penggugat secara keliru, yang berdampak negatif terhadap posisi publik Presiden Trump dan penggugat lainnya," demikian isi dokumen gugatan tersebut.

Tuduhan Kelalaian IRS dan Treasury

Keluarga Trump menuduh IRS dan Departemen Keuangan gagal menerapkan perlindungan yang memadai untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan dokumen pajak presiden AS dan keluarganya.

Hingga berita ini ditulis, IRS dan Departemen Keuangan belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait gugatan tersebut.

Sebelumnya pada pekan ini, Departemen Keuangan menyatakan membatalkan kontraknya dengan firma konsultan Booz Allen sebagai bentuk sanksi atas kebocoran dokumen pajak Trump serta ribuan wajib pajak kaya lainnya.

Pada Januari 2024, Charles Littlejohn dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena membocorkan dokumen pajak Trump dan sejumlah individu kaya lainnya.

Hakim dalam sidang tersebut menyebut tindakan itu sebagai “pencurian terbesar dalam sejarah IRS”.

Dampak Publikasi Dokumen Pajak

Situs berita ProPublica menerbitkan lebih dari 50 laporan berdasarkan dokumen yang bocor. Laporan itu menyoroti strategi perpajakan para miliarder, mulai dari Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett hingga Michael Bloomberg.

Sebagai kandidat maupun saat menjabat presiden, Trump menolak mengikuti tradisi lama dengan tidak merilis laporan pajaknya ke publik. Keputusan tersebut memicu spekulasi media mengenai kondisi keuangannya.

Pada 2020, New York Times melaporkan bahwa pada 2016, tahun ketika ia terpilih sebagai presiden, Trump membayar pajak penghasilan federal sebesar 750 dollar AS.

Laporan itu juga menyebutkan Trump tidak membayar pajak penghasilan sama sekali dalam 10 dari 15 tahun sebelumnya setelah melaporkan kerugian yang melebihi pendapatannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menduga terjadi banyak praktik penggelapan dana pajak dan retribusi yang dipungut daerah sehingga tak masuk ke kantong APBD.

Tito menyebut, telah berpesan ke pemerintah daerah (pemda) untuk kreatif dalam meningkatkan pajak asli daerah (PAD). Dia mengimbau agar pemda tidak serta-merta menaikkan pajak seperti pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang sebelumnya memicu penolakan masyarakat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kendati demikian, Tito menilai pemda sekaligus pemerintah pusat juga tetap harus mendorong digitalisasi sistem penerimaan daerah guna mengurangi terjadinya kebocoran. Kendati tidak mengungkap daerah tertentu, dia menyebut, banyak pajak dan retribusi yang tidak masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

"Hotel, resto, dan lain-lain yang melayani masyarakat, mereka sudah menjadi collector [pajak] sebetulnya, atau retribusi. Masalahnya, barang ini sampai enggak ke Dispenda, dan saya yakin tidak. Mungkin hanya berapa persen," ungkapnya di acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Mendagri sejak 2019 itu mencontohkan Pemerintah Kota Banyuwangi yang membuat terobosan dengan mendigitalisasi sistem informasi penerimaan daerah. Alat itu menghubungkan data pajak dan retribusi yang dipungut oleh badan usaha dan terhubung langsung ke database Dispenda.

Tito pun meminta kepada Bank Indonesia (BI) untuk membantu digitalisasi sistem penerimaan daerah. Dia meminta agar bank sentral bisa membuat terobosan lagi seperti sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Menurut Tito, saat ini masih ada pemda yang melakukan pendataan manual pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD. Akibat modus penggelapan itu, banyak pemda yang disebut olehnya merugi.

"Dia rugi karena collector tidak menyerahkan kepada Dispenda. Mereka pakai dua buku, satu buku asli, satu buku untuk Dispenda," terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membuat sistem transaksi digital penerimaan asli daerah (PAD) seperti model sistem QRIS.

Tito menjelaskan, digitalisasi transaksi pajak dan retribusi antara pihak pemungut, yakni hotel, restoran, dan pengelola parkir ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda/Bapenda) itu menjadi sangat penting untuk mencegah kebocoran potensi PAD.

"Karena kita lihat saja kalau kita ke restoran, parkir, itu bayar pajak loh, sekian persen. Tapi kan masalahnya uangnya sampai gak ke Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah?" kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

"Mungkin enggak nyampe karena menggunakan manual. Jadi ya, suka-suka yang melaporkan, dan ini juga bisa menjadi potensi, akhirnya apa namanya itu, konspirasi antara petugas dengan kolektornya tadi, hotel-restoran," tegasnya.

Dengan digitalisasi transaksi PAD yang terhubung antar pihak pemungut dan Pemda, menurut Tito dapat mencegah para kepala daerah menaikkan secara serampangan tarif pajak yang langsung bersinggungan dengan daya beli masyarakat.

Ia mencontohkan, sebagaimana kejadian beberapa waktu lalu sejumlah Pemda menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB hingga didemo secara besar-besaran oleh rakyatnya sendiri.

"Itu akibat membuat hal baru, rakyat kecil terdampak, nanti repot. Nanti seperti kasus yang ada di Pati dan lain-lain, naikkan Pajak Bumi Bangunan, yang terdampak rakyat kecil, rakyat kecil akan bereaksi," paparnya.

Menurut Tito, sebetulnya sudah ada salah satu Pemda yang telah memiliki sistem PAD yang kuat dan terkoneksi dengan pihak pemungut, yakni seperti Pemkab Banyuwangi. Melalui digitalisasi sistem PAD itu, ia sebut daerah bisa meningkatkan penerimaannya sendiri tanpa harus menaikkan tarif.

"Dengan digitalisasi uangnya langsung masuk, maka itu akan meningkatkan PAD daerahnya tanpa harus membuat hal yang baru," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu meningkatkan kinerja penerimaan negara agar target setoran ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.076,9 triliun dapat tercapai pada akhir 2025. Hingga akhir September, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.295,3 triliun atau sekitar 62,4% dari target, turun 4,4% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp1.354,9 triliun.

Purbaya menilai pelemahan kinerja penerimaan pajak masih bisa tertutup oleh akselerasi ekonomi nasional pada kuartal IV tahun ini. Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melesat di atas 5,5% (year on year/yoy) setelah sempat melambat pada kuartal III.

“Tetapi kalau ceteris paribus, kita akan tutupi kebocoran-kebocoran yang timbul. Di cukai, underinvoicing, segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga saya harapkan yang main-main, enggak main-main lagi sehingga kita enggak bocor pajaknya,” ujar Purbaya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming di Istana Kepresidenan, awal pekan ini (20/10/2025).

Menanggapi rencana bosnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan bakal memantau secara ketat kepatuhan seluruh wajib pajak (WP) seiring dengan semakin besarnya potensi gap antara target dan realisasi penerimaan (shortfall) pajak tahun ini.

Bimo menyebut pihaknya telah menerapkan strategi micro management untuk memperdalam basis pajak, termasuk melalui koordinasi dengan seluruh kantor wilayah (kanwil) pajak di Indonesia.

“Kami list dari semua kanwil, potensi yang paling besar siapa, kemudian kira-kira kepatuhannya seperti apa, gap kepatuhannya kami endorse untuk bisa jadi optimum. Itu aja sih,” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan, DJP juga tengah mengevaluasi penerapan tarif efektif rata-rata (TER) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Aturan tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2024.

“Misalnya dari beberapa profesi, seperti dokter segala macam, banyak sekali yang sudah paham. Hanya kan kadang-kadang kalau kemarin dulunya kan rata, kalau sekarang kan susah,” ujarnya.

Bimo menyebut sejumlah keluhan dari wajib pajak terkait implementasi TER sudah dapat dimitigasi dengan baik. DJP pun akan terus memperbaiki sistem dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan meningkat menjelang akhir tahun fiskal.

Pemerintah berharap optimalisasi penerimaan pajak pada kuartal IV dapat mempersempit potensi shortfall. Dengan begitu, APBN 2025 tetap berada dalam jalur yang kredibel di tengah tekanan perlambatan global dan peningkatan kebutuhan belanja negara.