Bisnis.com, JAKARTA - Publik berharap mem­peroleh in­­­­formasi terkait kinerja Ba­­­­dan Pe­­­ngelola In­­­ves­­­tasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Da­­­nantara, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk tahun buku 2025.

Sambil menunggu diterbit­kannya laporan keuangan (LK) audited konsolidasi BPI Danantara, penjelasan berikut memotret kinerja DIM untuk tahun buku 2025 (audited) dan per 30 April 2026 (unaudited), beserta saran perbaikan keterbukaan informasi agar sejalan dengan aspek transparansi sebagai salah satu pilar good governance.

Sebagai pilar pengelola in­­vestasi dari Danantara, se­­­telah membukukan jumlah aset senilai Rp131,99 triliun pada tahun 2025, DIM mampu mencatatkan ke­­­na­­­ikan jumlah aset sebesar 6,09% menjadi Rp140,03 triliun per 30 April 2026.

Dari jumlah aset tersebut, akun investasi meningkat tajam dari hanya Rp30,01 miliar pada akhir tahun 2025 menjadi Rp16,63 triliun pada 4M26. Pada tahun 2025 DIM hanya men­­­­catatkan investasi berupa su­­­­rat berharga dalam bentuk pe­­­­nem­­­patan reksa dana (RD) se­­­nilai Rp30,01 miliar.

Hal ini dapat dipahami ka­­­rena DIM baru beropera­­­si secara komersial pada akhir Oktober 2025 setelah me­­­ne­­­rima setoran modal dari Da­­­nan­­­tara sebagai pemegang sa­­­ham senilai Rp50,00 triliun (Oktober 2025) dan Rp20,00 triliun (Desember 2025).

Selanjutnya, investasi DIM per April 2026 sebagian besar masih berupa penempatan RD yang mencapai Rp11,77 tri­­­liun setelah memperhitungkan unrealized loss senilai Rp607,26 miliar dan unrealized gain on forex sebesar Rp45,75 miliar.

Hingga bulan April 2026, dilakukan penambahan pe­­­nempatan RD senilai Rp12,30 triliun dari posisi awal ta­­­hun senilai Rp30,01 miliar. Dengan mempertimbangkan kontribusi utama investasi dari penempatan RD tersebut, informasi lebih lengkap ten­­tang RD seharusnya disajikan di LK DIM untuk periode tersebut.

Contoh penyajian lebih detail dapat dilihat dari LK entitas sepengendali, yakni Bank BRI dan Bank Mandiri, yang menyajikan lebih terperinci investasi berupa pe­­nempatan RD berdasarkan nama dan nilai wajar melalui laba rugi, untuk RD dalam mata uang rupiah dan valas. Melalui informasi ini, stakeholders dapat melihat sejauh mana diversifikasi pemilihan RD dilakukan oleh DIM sehingga mampu meminimalkan potensi risiko konsentrasi pada produk RD tertentu.

Selain penempatan RD, DIM juga mencatatkan investasi pada subholding senilai Rp4,86 triliun per April 2026, di mana jenis investasi ini belum dilakukan pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, investasi pada subholding pada Danantara Investment Holding (HK) IV Ltd yang bergerak pada lintas sektor senilai Rp2,57 triliun. Selain itu, untuk sektor pendanaan, DIM berinvestasi pada Danantara NB Multi Strategy Ltd dan Danantara Mitra Kapital masing-masing senilai Rp1,17 triliun dan Rp1,11 triliun.

Kepemilikan DIM pada ke­­­tiga entitas usaha tersebut masing-masing 100,00%, 100%, dan 99,99% serta dila­­­por­kan dalam LK konsolidasi DIM beroperasional secara komersial pada tahun 2026. Sebagai catatan, DIM juga berinvestasi pada subholdings lainnya tetapi dengan nilai investasi jauh lebih rendah.

Namun, berdasarkan pengamatan penulis, belum ditemukan informasi lengkap ten­tang subholding tersebut di website DIM. Dalam hal ini, stakeholders harus dijelaskan struktur grup DIM dan profil lengkap subholdings tersebut beserta entitas anak di bawahnya (jika ada) yang dihubungkan dengan tema inti investasi dan sektor utama yang menjadi andalan investasi DIM.

Informasi ini diharapkan mem­perjelas perkembangan DIM selama periode pelaporan meski disadari Danantara saat ini masih dalam tahap pembentukan awal. Untuk memperkuat peran sebagai pilar pengelola investasi Danantara, DIM seharusnya menjelaskan alur proses investasi secara ringkas, dari tahap awal hingga akhir disertai proses kontrol dari setiap tahapan proses in­­­vestasi tersebut beserta organ utama dan organ pendukung tata kelola.

Selanjutnya, dari sisi liabilitas, DIM telah menerbitkan surat utang jangka panjang (SUJP) atau Patriot Bond me­­­lalui skema private placement senilai Rp50,00 triliun dan Rp11,38 triliun pada bulan Oktober dan Desember 2025. Pada 17 Maret 2026, DIM juga menerbitkan Patriot Bond sebesar Rp7,00 triliun.

Secara kumulatif, jumlah SUJP DIM mencapai Rp61,34 tri­­liun pada tahun 2025 dan naik 11,27% menjadi Rp68,25 triliun per April 2026 dengan kontribusi ma­­­­terial terhadap jumlah liabilitas sebesar 99,13% dan 98,62% untuk kedua periode tersebut. Dengan mempertimbangkan peran strategis DIM dan kontribusi vital SUJP ter­­­sebut, DIM sebaiknya me­­­nyajikan informasi tentang struktur SUJP tersebut beserta rencana penggunaan dan realisasinya secara berkala melalui website.

Terakhir, dengan posisi kas dan setara kas DIM senilai Rp123,03 triliun yang berasal dari setoran modal dari pe­­­me­­gang saham dan dana dari penerbitan SUJP, posisi ekuitas sebesar Rp70,82 triliun per April 2026 didukung oleh capaian laba periode berjalan sebesar Rp705,73 miliar dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,96x memberikan ruang lebih bagi DIM untuk berinvestasi ke depan.

Pencapaian yang diraih ha­­­­­­rusnya dipublikasikan me­­­­lalui sebuah press release se­­­­hingga memberikan nilai tam­­­bah bagi stakeholders. Pe­­­ning­­­kat­an ke­­­terbukaan informasi harus dilakukan sehingga mam­­­pu sejalan dengan yang telah dilakukan oleh se­­­­jum­lah entitas sepengendali yakni BUMN yang telah ter­­­catat di BEI baik sebagai issuer sa­­­ham dan/atau obligasi. Ke­­­ter­­­bukaan informasi kepada berbagai stakeholders sangat penting sebagai bagian dari prinsip transparansi dan me­­­ru­­pakan implementasi dari good governance.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Policy Studies (IPS) menilai hilirisasi semakin menjadi penggerak utama investasi nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seiring realisasi investasi berbasis hilirisasi yang mencapai Rp147,5 triliun atau sekitar 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun pada triwulan I 2026.

Peneliti IPS Indra Kusumawardhana mengatakan capaian tersebut menunjukkan hilirisasi tidak lagi sekadar kebijakan pengolahan sumber daya alam, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah, penguatan industri domestik, dan pemerataan investasi di daerah.

"Hilirisasi kini menjadi salah satu motor utama investasi nasional. Namun keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan juga dari kemampuannya menciptakan transfer teknologi, industri turunan, keterlibatan tenaga kerja lokal, dan penguatan rantai pasok domestik," kata Indra dalam keterangan tertulis IPS di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kajian IPS, sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi dengan nilai mencapai Rp98,3 triliun. Investasi terbesar berasal dari komoditas nikel sebesar Rp41,5 triliun, disusul tembaga Rp20,7 triliun serta besi dan baja Rp17 triliun.

Sementara itu, investasi hilirisasi di sektor perkebunan dan kehutanan tercatat sebesar Rp48,6 triliun, sedangkan sektor minyak dan gas mencapai Rp600 miliar.

IPS juga mencatat sebanyak 75,5 persen investasi nasional pada triwulan I 2026 terealisasi di luar Pulau Jawa, terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang menjadi pusat pengembangan industri pengolahan mineral.

Menurut IPS, tren tersebut menunjukkan kebijakan hilirisasi mulai mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.

Meski demikian, IPS mengingatkan pemerintah agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan awal komoditas.

Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada pendalaman industri (industrial deepening) melalui pengembangan industri manufaktur bernilai tambah tinggi, penguasaan teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan industri turunan.

Kajian IPS juga mencatat industri pengolahan tumbuh 5,04 persen pada triwulan I 2026. Namun sektor tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya ketergantungan terhadap impor dan masih terbatasnya ekspor produk manufaktur bernilai tambah.

Karena itu, IPS merekomendasikan pemerintah menjaga momentum hilirisasi melalui kebijakan investasi yang menghasilkan dampak produktif bagi perekonomian.

Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat transfer teknologi, meningkatkan keterlibatan industri domestik dalam rantai pasok global, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mengarahkan belanja negara pada program-program yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 5,8% hingga 6,5%.

Target tersebut dinilai harus ditopang oleh transformasi struktural ekonomi, peningkatan investasi, hingga kontribusi nyata Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap perekonomian nasional.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut sejalan dengan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Namun, menurutnya, target itu harus dibarengi dengan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

"Target pertumbuhan yang disepakati PANJA sejalan dengan usulan KEM-PPKF, yaitu di rentang 5,8% hingga 6,5%. PANJA memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis disertai upaya transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar Said dalam rapat Banggar DPR, Senin (29/6/2026).

Untuk mencapai target tersebut, DPR meminta pemerintah menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kisaran 5,3% hingga dengan 5,6% melalui penyempurnaan program bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi agar lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga diminta memperluas lapangan kerja, mengendalikan inflasi pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, penurunan biaya logistik, insentif perpajakan, dan kepastian hukum.

Di sisi investasi, Banggar menargetkan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi nasional tumbuh 6,5% hingga 7,5%.

Untuk itu, DPR menilai pemerintah perlu memperkuat program hilirisasi industri sekaligus membangun industri prioritas nasional agar Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam rantai pasok global.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti peran BPI Danantara. Menurutnya, lembaga investasi tersebut sudah saatnya memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sudah waktunya Danantara kita tagih kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Selain itu, Banggar dan pemerintah menyepakati sasaran inflasi 2027 berada pada kisaran 1,5%-3,5%, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan berada di rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Dalam postur makro fiskal 2027, pendapatan negara ditargetkan sebesar 12,01%-12,40% terhadap PDB, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai 13,81%-14,80% terhadap PDB.

Adapun defisit APBN dipatok pada kisaran 1,8%-2,4% terhadap PDB dengan rasio utang pemerintah diperkirakan berada di level 40,31%-40,64% terhadap PDB.

Banggar juga menyoroti meningkatnya Debt Service Ratio (DSR) pemerintah. DPR menilai pemerintah perlu menyusun peta jalan pengelolaan DSR beserta langkah mitigasinya agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Said mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir berada di kisaran 5%, pertumbuhan penerimaan negara hanya sekitar 2,8%. Ketimpangan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya beban pembayaran utang.

"Oleh karenanya, tidak heran kalau DSR kita sekarang hampir 47,19% kita minta pemerintah supaya ada peta jalan terhadap DSR kita dan mitigasinya seperti apa, sehingga kalau itu dimasukkan dalam asumsi makro, akan menjadi pegangan kita bersama," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DSR jauh melampaui batas aman yang umumnya disarankan para ekonom yakni 25% sampai dengan 30%.

Dalam rapat tersebut, Banggar dan pemerintah juga menyepakati sejumlah arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Salah satunya memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN 2027 serta memperkuat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembiayaan pendidikan dasar secara bertahap dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) mencatatkan total dana kelolaan (asset under management/AUM) sebesar Rp124 triliun hingga akhir Maret 2026.

Perseroan mempertahankan posisinya sebagai manajer investasi (MI) terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia.

Director & Chief Investment Officer Fixed Income Manulife Aset Manajemen Indonesia Ezra Nazula mengatakan dari total dana kelolaan tersebut, sebanyak Rp63 triliun berasal dari reksa dana, sedangkan Rp61 triliun berasal dari Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Nilai dana kelolaan KPD tersebut menjadi yang terbesar di industri pengelolaan investasi nasional.

"Hingga akhir kuartal I/2026, MAMI mengelola dana investasi milik lebih dari 2,6 juta investor individu maupun institusi di Indonesia dengan total aset mencapai Rp124 triliun," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Seiring dengan pertumbuhan bisnis, MAMI menegaskan komitmennya untuk menjalankan aspek keberlanjutan melalui program lingkungan. Dalam rangka memperingati World Environment Day 2026 sekaligus menandai 30 tahun kiprahnya di Indonesia, perusahaan melakukan penanaman 1.000 pohon di kawasan GII C Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Ezra Nazula mengatakan program bertajuk Investasi untuk Bumi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus masyarakat.

"Sebagai perusahaan yang bertumbuh bersama masyarakat dalam 30 tahun, MAMI tidak hanya berorientasi pada pencapaian bisnis, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga bumi melalui aksi yang terukur dan berkelanjutan," ujar Ezra.

Program Investasi untuk Bumi telah memasuki tahun keempat pelaksanaan. Sepanjang periode 2022 hingga 2026, MAMI telah menanam lebih dari 3.000 pohon di sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Menurut Ezra, penanaman pohon memberikan manfaat jangka panjang, mulai dari menyerap karbon, menjaga kualitas udara, mendukung konservasi tanah dan air, hingga menciptakan habitat bagi satwa.

Upaya tersebut dinilai selaras dengan komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan sekaligus memberikan solusi investasi bagi masyarakat Indonesia.

"Melalui program Investasi untuk Bumi, kami berharap dapat berkontribusi terhadap kelestarian bumi untuk generasi masa depan. Penanaman 1.000 pohon ini semoga menjadi tonggak awal bagi penanaman jutaan pohon lainnya di berbagai wilayah nusantara," katanya.

Dalam pelaksanaannya, MAMI menggandeng Trees4Trees, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Kolaborasi tersebut mencakup penentuan lokasi penanaman, pemilihan jenis pohon yang sesuai, hingga pendampingan agar program memberikan manfaat ekologis secara optimal.

Bisnis.com, Batam — Batam kembali mencatat kinerja investasi yang kuat di tengah tantangan ekonomi global dan persaingan antarwilayah dalam menarik modal. Sepanjang 2025, realisasi investasi di kawasan tersebut berhasil melampaui target dan menunjukkan tren pertumbuhan yang terus berlanjut pada awal 2026.

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), realisasi investasi Batam sepanjang 2025 mencapai Rp44,01 triliun atau tumbuh 72,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25,46 triliun. Capaian tersebut juga melampaui target investasi tahun 2025 sebesar Rp36,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan metode perhitungan investasi yang dikembangkan BP Batam melalui pendekatan bottom-up, nilai investasi yang terealisasi mencapai Rp69,30 triliun atau setara 115,5 persen dari target BP Batam sebesar Rp60 triliun.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan investasi strategis.

Menurut dia, pertumbuhan tersebut merupakan hasil dari berbagai pembenahan yang dilakukan secara konsisten, mulai dari penyederhanaan layanan investasi, reformasi regulasi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung.

“Data ini menunjukkan Batam tetap menjadi kawasan yang dipercaya investor. Di tengah tantangan ekonomi global, Batam mampu mencatat pertumbuhan investasi yang semakin menguat dan memperlihatkan iklim usaha yang semakin kompetitif,” kata Amsakar, belum lama ini.

Amsakar menilai pertumbuhan investasi menjadi ukuran objektif untuk melihat daya tarik suatu daerah.

Ia menjelaskan, ketika investasi terus meningkat, baik dari investor domestik maupun asing, hal itu menunjukkan adanya keyakinan terhadap prospek ekonomi dan kepastian berusaha di Batam.

Dari sisi sumber modal, pertumbuhan investasi domestik menjadi salah satu capaian paling menonjol.

Sepanjang 2025, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp18,43 triliun atau melonjak 125,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp8,16 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan optimisme pelaku usaha nasional terhadap perkembangan ekonomi Batam dan memperlihatkan bahwa pertumbuhan investasi tidak hanya ditopang modal asing.

Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) juga tetap tumbuh solid dengan nilai mencapai Rp25,58 triliun atau meningkat 47,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17,30 triliun.

Singapura masih menjadi investor terbesar di Batam, diikuti sejumlah negara mitra strategis yang terus memperluas aktivitas usahanya.

Momentum pertumbuhan berlanjut pada Triwulan I 2026. Realisasi investasi Batam periode Januari–Maret 2026 tercatat mencapai Rp17,4 triliun atau tumbuh 102,85 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, PMA menyumbang Rp8,8 triliun atau tumbuh 50,71 persen, sedangkan PMDN mencapai Rp8,5 triliun atau melonjak 216,18 persen secara tahunan.

Lima negara investor terbesar pada periode tersebut berasal dari Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.

Dari sisi sektor usaha, investasi yang masuk semakin didominasi sektor bernilai tambah tinggi. Industri mesin dan elektronik menjadi kontributor terbesar dengan porsi 23,65 persen, disusul sektor kimia dan farmasi sebesar 21,18 persen, jasa lainnya sebesar 17,70 persen, serta kawasan industri dan properti sebesar 13,09 persen.

Menurut Amsakar, komposisi tersebut menunjukkan transformasi struktur investasi Batam yang semakin mengarah pada industri manufaktur, teknologi, dan sektor produktif yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Untuk menjaga momentum tersebut, BP Batam juga mendorong sejumlah kebijakan strategis, termasuk perluasan wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025.

Melalui regulasi tersebut, cakupan wilayah KPBPB Batam bertambah dari delapan pulau menjadi 22 pulau dengan luas kawasan meningkat dari sekitar 71.500 hektare menjadi 152.686,44 hektare.

Perluasan kawasan tersebut dinilai membuka ruang pengembangan investasi baru di sektor industri, logistik, pariwisata, energi, hingga ekonomi masa depan.

Selain itu, BP Batam juga mempercepat pembangunan infrastruktur strategis mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, sistem air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengelolaan limbah B3 hingga fasilitas layanan publik.

Amsakar menegaskan bahwa investasi dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hilirisasi mineral semakin menunjukkan perannya sebagai mesin pertumbuhan investasi nasional. Sepanjang triwulan I 2026, investasi di sektor hilirisasi mineral mencapai Rp 98,3 triliun atau sekitar 67 persen dari total investasi hilirisasi nasional yang mencapai Rp 147,5 triliun.

Besarnya investasi ini ditopang sejumlah komoditas strategis yang menjadi bagian dari portofolio Grup MIND ID, mulai dari nikel, tembaga, timah, hingga bauksit.

Kondisi ini menegaskan posisi holding industri pertambangan BUMN tersebut sebagai salah satu pilar utama dalam agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan sektor hilirisasi kini berkontribusi kian besar terhadap investasi nasional. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp 147,5 triliun atau setara 29,6 persen dari total investasi nasional Rp 498,8 triliun.

"Hal yang perlu kami soroti adalah sektor hilirisasi sumber daya alam yang kontribusinya meningkat menjadi 30 persen dari total realisasi investasi pada triwulan I 2026, yakni Rp 147,5 triliun," kata Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI.

Rosan menjelaskan, sektor mineral masih menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi nasional. Dari total Rp 98,3 triliun investasi mineral, komoditas nikel menyumbang Rp 41,5 triliun atau sekitar 42 persen.

Di posisi berikutnya tembaga dengan investasi Rp20,7 triliun, besi baja Rp 17 triliun, bauksit Rp 13,7 triliun, serta timah Rp 2,5 triliun. Sementara, sisanya berasal dari komoditas lain seperti emas, perak, kobalt, mangan, batubara, pasir silika, dan logam tanah jarang.

Data tersebut menunjukkan investasi hilirisasi nasional masih bertumpu pada komoditas mineral yang menjadi kekuatan utama Indonesia di pasar global.

Bagi MIND ID, capaian itu indikator kuat bahwa aset-aset strategis yang dikelola grup berperan besar dalam menarik investasi. ANTAM menjadi pemain utama pada rantai nilai nikel dan bauksit, PT Freeport Indonesia pada komoditas tembaga, serta PT Timah pada industri timah nasional.

Investasi besar yang masuk ke sektor mineral juga berdampak langsung pada pertumbuhan kawasan industri berbasis sumber daya alam di berbagai daerah. Rosan mengungkapkan, sekitar 75 persen investasi hilirisasi berada di luar Pulau Jawa.

Investasi tersebut terutama terkonsentrasi di wilayah penghasil mineral seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang menjadi pusat pengembangan industri pengolahan nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Data BKPM menunjukkan, Sulawesi Tengah menjadi tujuan investasi terbesar kelima nasional dengan nilai Rp 32,1 triliun atau 6,4 persen dari total investasi triwulan I 2026. Maluku Utara menempati posisi keenam dengan investasi Rp25,2 triliun atau 5 persen.

Kedua provinsi tersebut menjadi contoh hilirisasi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pemerataan investasi di luar Pulau Jawa.

Secara nasional, sektor industri logam dasar dan barang logam juga menjadi subsektor investasi terbesar dengan realisasi mencapai Rp 69,4 triliun atau 14 persen dari total investasi nasional. Angka ini bahkan melampaui sektor pertambangan yang mencatat investasi Rp 51,9 triliun.

Menurut Rosan, pemerintah akan terus memperluas hilirisasi ke berbagai komoditas strategis agar nilai tambah ekonomi yang tercipta semakin besar.

"Kami juga terus mendorong hilirisasi komoditas strategis lainnya yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, dan rumput laut," ujarnya yang dikutip Rabu (17/6/2026).

Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2027 mencapai Rp 2.322 triliun, naik 13,8 persen dibandingkan target investasi 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun. Dalam mencapai target itu, hilirisasi mineral diperkirakan tetap jadi salah satu motor utama investasi nasional.

Besarnya investasi yang mengalir ke komoditas nikel, tembaga, timah, dan bauksit juga menunjukkan bahwa agenda hilirisasi tidak lagi sekadar kebijakan pengolahan bahan mentah, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk menarik modal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani untuk menyampaikan data terkait perkembangan investasi nasional kepada publik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/6/2026) besok.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menerima sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dalam pertemuan di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026).

Rapat dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam pertemuan itu, Presiden menerima paparan dari Rosan Roeslani. Laporan tersebut memuat hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Menurut laporan yang diterima Presiden, kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia terus menguat. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan meningkatnya realisasi investasi pada berbagai sektor strategis nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan hasil pembahasan dalam rapat tersebut. Teddy menyebut, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus terkait penyampaian perkembangan investasi kepada masyarakat.

"Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka," ujar Teddy dalam unggahannya di akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Pemerintah menilai keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kondisi perekonomian nasional. Penyampaian data investasi secara langsung juga diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai prospek ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

"Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai tetap mampu menjaga stabilitas pasar modal nasional di tengah pergerakan dinamis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kinerja positif perusahaan pelat merah di bursa saham menjadi salah satu penopang penting optimisme pasar dan ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan global.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa kondisi emiten BUMN saat ini tetap kuat dan mampu menopang stabilitas pasar di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik.

Menurutnya, kontribusi emiten BUMN tidak hanya tercermin dari capaian kinerja keuangan dan operasional perusahaan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga daya tahan sektor pasar modal nasional.

“Emiten BUMN saat ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan turut menjaga stabilitas pasar modal Indonesia di tengah dinamika IHSG,” ujar Dony saat kunjungan kerja strategis ke Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Kunjungan strategis ke Bursa Efek Indonesia

Kunjungan yang dilakukan lintas lembaga tersebut menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mengawal stabilitas pasar secara real-time.

Menurutnya, sinergi antarotoritas dan pelaku sektor keuangan dinilai penting untuk memastikan pasar modal Indonesia tetap resilien, sehat, dan mampu menghadapi berbagai dinamika ekonomi global.

Selain memperkuat koordinasi, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk menegaskan komitmen bersama dalam menjaga iklim investasi nasional agar tetap kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Stabilitas pasar modal dipandang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Melalui penguatan tata kelola investasi dan sektor keuangan, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong terciptanya ekosistem pasar yang sehat, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.

(ANN)

Idealnya bisa mencapai 1:4.500 atau setiap Rp1 triliun investasi langsung mampu menyerap 4.500 orang tenaga kerja. Investasi padat karya di sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan harus jadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai investasi pada sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan/manufaktur perlu menjadi prioritas guna meningkatkan serapan tenaga kerja di tengah pencapaian target investasi nasional.

Bhima dihubungi di Jakarta, Senin, menyampaikan, pihaknya mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengejar besaran nominal investasi, tetapi juga memastikan investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal.

Ia mendorong idealnya setiap Rp1 triliun investasi mampu menyerap sekitar 4.500 tenaga kerja secara langsung. Oleh karena itu, investasi padat karya dinilai harus menjadi fokus pemerintah.

“Idealnya bisa mencapai 1:4.500 atau setiap Rp1 triliun investasi langsung mampu menyerap 4.500 orang tenaga kerja. Investasi padat karya di sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan yang harus jadi prioritas,” katanya.

Selain itu, Bhima menekankan pentingnya pemulihan dan penguatan kepercayaan investor melalui perbaikan tata kelola ekonomi dan kepastian hukum.

Menurut dia, aspek kepercayaan menjadi faktor penting untuk menjaga minat investasi, terutama di tengah sorotan pelaku usaha global terhadap kepastian regulasi.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan investasi menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik.

“Investasi memainkan peran yang sangat signifikan, berkontribusi sekitar 1,79 persen dari pertumbuhan ekonomi 5,61 persen,” kata Rosan dalam acara “Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast” di Jakarta, Jumat (8/5).

Rosan mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dengan kontribusi investasi mencapai sekitar 31-32 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada kisaran 27-28 persen.

Ia menjelaskan konsumsi domestik masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan investasi menjadi kontributor terbesar kedua.

Menurut Rosan, target investasi nasional pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yang sekaligus menyerap 706.569 tenaga kerja.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendorong penguatan kerja sama investasi, perdagangan, dan industri guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan diplomasi ekonomi multilateral dan perluasan kemitraan internasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Diplomasi Multilateral, Andi Anzhar Cakra Wijaya mengatakan, kerja sama ekonomi lintas negara menjadi strategi penting dalam menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha nasional.

“Kadin Indonesia memprioritaskan pendekatan pertumbuhan regional yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antarnegara mitra, khususnya di kawasan ASEAN, Asia Pasifik, Timur Tengah, serta kawasan strategis lainnya,” kata dia, Jumat (15/5/2026).

Melalui diplomasi ekonomi multilateral, Kadin berupaya memperkuat konektivitas antara pelaku usaha Indonesia dan mitra internasional. Langkah tersebut mencakup pembukaan akses pasar, transfer teknologi, penguatan rantai pasok industri, hingga peningkatan investasi yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan daerah.

“Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan volume perdagangan dan investasi, tetapi juga mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi regional, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilirisasi, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia,” ujar dia.

Andi menilai, stabilitas kawasan dan kolaborasi lintas negara menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif di tengah tantangan geopolitik global.

Karena itu, Kadin terus mendorong dialog strategis, forum bisnis internasional, serta kemitraan konkret yang menghasilkan proyek investasi dan kerja sama industri yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ke depan, Kadin Indonesia berharap kerja sama multilateral dapat menjadi instrumen utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi regional, memperluas peluang usaha untuk para pelaku industri nasional,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perusahaan BUMN dinilai menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026. Ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi pelat merah ikut menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurrahman mengatakan, kontribusi BUMN terlihat melalui belanja infrastruktur, sektor energi, perbankan, serta berbagai proyek strategis pemerintah yang terus berjalan.

“Pertumbuhan 5,61 persen tidak bisa dilepaskan dari peran ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi besar, termasuk BUMN yang selama ini menjadi motor utama berbagai proyek pemerintah,” ujar Rizal di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Rizal mengatakan, dalam kondisi global yang masih penuh tekanan, BUMN berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga investasi, likuiditas, serta stabilitas ekonomi domestik. Namun, ia mengingatkan pertumbuhan yang terlalu bergantung pada BUMN dan belanja pemerintah juga memiliki risiko terhadap kesehatan fiskal dan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut sejumlah BUMN masih menghadapi tekanan leverage, beban penugasan, serta penurunan efisiensi akibat terlalu sering digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi.

“Kalau tidak hati-hati, BUMN justru bisa mengalami crowding out terhadap sektor swasta dan menciptakan pertumbuhan semu atau kurang sehat karena terlalu ditopang ekspansi fiskal dan utang,” lanjut dia.

Rizal mengatakan, kontribusi BUMN seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya proyek atau investasi, tetapi juga dari efek berganda terhadap industri domestik, penciptaan lapangan kerja produktif, hilirisasi industri, serta penguatan rantai pasok nasional.

Menurut Rizal, BUMN perlu berperan sebagai katalis industrialisasi dan peningkatan produktivitas ekonomi, bukan hanya sebagai pelaksana proyek pemerintah.

“Tata kelola, efisiensi, disiplin bisnis, dan kemitraan dengan sektor swasta juga harus diperkuat agar kontribusi BUMN benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengeklaim kian mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis serta penyelesaian berbagai hambatan investasi secara efektif, praktis, dan transparan.

Langkah penguraian hambatan aliasdebottleneckingini bertujuan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Proses tersebut dilakukan oleh pemerintah, salah satunya, melalui KanalDebottleneckingSatuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Penguraian hambatan itu juga dikatakan akan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih ada.

Skema penguraian hambatan investasi dan bisnis yang dilakukan pemerintah kini mencakup penyelesaian berbagai kendala, mulai dari perizinan, regulasi, perpajakan, logistik, infrastruktur, akses energi hingga koordinasi lintas sektor, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pada Selasa (12/5/2026) bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kuat, Indonesia perlu meningkatkan investasi dan partisipasi sektor swasta dalam perekonomian.

“Oleh karena itu, iklim usaha yang lebih baik, kebijakan investasi yang kredibel, kerangka hukum yang kuat, serta konsistensi penegakan aturan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Meski begitu, Purbaya menyebut bahwa implementasi hal-hal tersebut masih perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan. Hal itu, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan para investor dalam menjalankan usaha dan berinvestasi di Indonesia.

Dia pun mengatakan bahwa pembentukan KanalDebottleneckingmenjadi salah satu pendekatan praktis untuk mewujudkan kondisi itu.

Purbaya melihat bahwa mekanisme KanalDebottleneckinglebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi. Hal itu disebabkan oleh perbaikan regulasi yang langsung berasal dari permasalahan nyata yang memang dihadapi dunia usaha di Indonesia.

Dia dan pihaknya mengaku telah mendengar langsung permasalahan dari sektor swasta dan telah menyelesaikannya. Tidak lupa, dia menyebut bahwa peraturan yang ada akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno juga menegaskan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mendukung peningkatan investasi nasional.

Dia menggarisbawahi dinamika ekonomi global saat ini, termasuk adanya fenomena penggunaan hubungan ekonomi sebagai senjata. Tren itu kemudian yang mengharuskan negara-negara untuk makin adaptif dan cerdik dalam menjaga daya saing ekonominya.

Havas mengatakan bahwa Indonesia saat ini tidak sekadar bersaing dalam aspek lahan, insentif pajak, maupun fasilitas investasi semata dengan negara-negara lain. Namun, persaingan juga terjadi dalam hal pembangunan kepercayaan, kapasitas, efisiensi, ketahanan, kepastian hukum dan strategi investasi yang kredibel serta berkelanjutan.

Berhubungan dengan itu, upayadebottleneckingdisebut sebagai aspek penting untuk menciptakan proses investasi yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan investor.

Havas menekankan bahwa isu investasi, perdagangan, serta hubungan ekonomi internasional kini telah menjadi bagian penting dari kekuatan diplomasi Indonesia. Isu-isu itu pun turut dibahas dalam berbagai proses negosiasi internasional.

Dia pun menyatakan bahwa para Perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki peran yang sangat krusial dalam memfasilitasi investasi, baik menuju (inboundmaupun dari Indonesia (outbound). Para wakil juga menjadi pihak penerima pengaduan hambatan investasi serta menjadi fasilitator penyelesaian masalah investasi.

Maka, dia menilai bahwa Satgas P3-MPPE dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh Perwakilan RI di luar negeri dalam menemukan, memantau, dan menindaklanjuti potensi investasi dari berbagai aktor internasional lain secara terarah dan terkoordinasi.

Pemerintah pun menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkuat fasilitasi investasi, kepastian hukum, serta kemitraan antara pemerintah dan para pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah juga menekankan komitmen Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi. (Laurensius Katon Kandela)