Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah kabar perihal warga Indonesia dengan tabungan di atas Rp3 miliar akan diwajibkan membeli produk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Dony menegaskan isu tersebut tidak benar alias hoax.

"Tidak benar informasi tersebut. Isu itu hoax. Tidak ada rencana pemerintah mewajibkan masyarakat Indonesia yang memiliki tabungan di atas Rp3 miliar untuk membeli Patriot Bond maupun Merah Putih Bond," kata Dony Oskaria kepada wartawan, Jumat (5/6).

Kabar mengenai masyarakat dengan tabungan di atas Rp3 miliar wajib membeli produk tersebut mencuat seiring disahkannya revisi UU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang.

Dony menyampaikan instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond dirancang sebagai produk investasi yang ditujukan bagi masyarakat maupun investor yang berminat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dony menegaskan tak ada kewajiban bagi masyarakat kalangan tertentu untuk membeli produk tersebut.

"Pemerintah dan Danantara berkomitmen menjalankan seluruh kebijakan investasi sesuai prinsip transparansi, tata kelola yang baik, serta menghormati hak masyarakat dalam mengambil keputusan investasi. Oleh karena itu, informasi yang menyebut adanya kewajiban pembelian bagi kelompok masyarakat tertentu tidak benar dan tidak memiliki dasar," ujar Dony.

DPR sebelumnya mengesahkan RUU P2SK menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI ke-20 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 yang digelar pada Kamis (5/6) kemarin.

Salah satu perubahan dalam aturan baru itu yaitu perihal Danantara yang menerbitkan surat utang khusus. Pemerintah meyakini penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond dapat memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi, RUU ini mengatur bahwa BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Instrumen itu juga diharapkan bisa memperluas pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat kapasitas investasi Danantara.

"Penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional, akuntabel dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sahih," ujar Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (4/6/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perubahan UU P2SK merupakan langkah strategis untuk memperkuat kerangka regulasi sektor keuangan sekaligus meningkatkan koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Atas nama pemerintah perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota DPR RI, khususnya ketua dan wakil Komisi XI yang telah menginisiasi RUU ini dan kerja sama dengan pemerintah,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Kamis (4/6/2026).

Menurut Purbaya, revisi UU P2SK memuat 17 topik utama perubahan yang mencakup penguatan kelembagaan otoritas keuangan, pengembangan pasar keuangan, hingga pengaturan instrumen investasi baru.

Salah satu perubahan penting adalah pengaturan yang memungkinkan Danantara menerbitkan surat utang khusus.

“Dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi, BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus termasuk patriot bond dan merah putih bond,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan penerbitan surat utang tersebut harus dilakukan dengan strategi pengelolaan dan pengendalian risiko yang profesional, akuntabel, serta didasarkan pada pertimbangan bisnis yang memadai.

Selain Danantara, revisi UU P2SK juga memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, aset kripto, hingga dana publik lainnya seperti dana haji dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

DPR juga diberikan kewenangan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Indonesia (BI), OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hasil evaluasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh lembaga terkait dan pemerintah.

Di sektor pasar modal, UU baru ini membuka jalan bagi demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni perubahan struktur kepemilikan bursa yang sebelumnya hanya dapat dimiliki anggota bursa menjadi terbuka bagi pihak lain, termasuk pemerintah atau lembaga negara.

Pemerintah dan DPR juga sepakat membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring ilegal serta perjudian daring yang melibatkan otoritas keuangan, kementerian/lembaga, dan aparat penegak hukum.

Selain itu, cakupan kebijakan penghapusan piutang macet UMKM diperluas hingga mencakup bank maupun lembaga keuangan nonbank milik BUMN dan BUMD.

“Kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” tanya Purbaya.

Adapun, rapat paripurna pengesahan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan UU tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Dasco, ke peserta rapat.

Setelahnya, seluruh fraksi menyetujui RUU P2SK menjadi undang-undang.

Berikut 17 Perubahan Utama dalam UU P2SK:

• Penguatan kelembagaan LPS
• Penguatan kelembagaan OJK
• Penguatan kelembagaan Bank Indonesia
• Evaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR
• Perluasan cakupan usaha perbankan dan perbankan syariah
• Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
• Pengaturan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan
• Penerbitan surat utang Danantara (Patriot Bond dan Merah Putih Bond)
• Pengaturan perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi
• Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas
• Bursa mineral dan komoditas strategis
• Penguatan pengaturan aset kripto
• Pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring
• Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia
• Perluasan penanganan piutang macet UMKM
• Penyelidikan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif
• Penguatan pengawasan dan penyehatan perbankan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi UU, Kamis (4/6/2026).

Keputusan ini diambil oleh persetujuan seluruh anggota DPR pada Sidang Paripurna pagi ini yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Dasco pada Sidang Paripurna tersebut.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir pada forum tersebut.

Sehari sebelumnya, Komisi XI DPR telah menyetujui draf yang sudah selesai dibahas di tingkat Panja tersebut. Rancangan omnibus law sektor keuangan ini telah dibahas sejak 4 Februari 2026.

Rapat Kerja Komisi XI DPR itu diawali dengan laporan panja yang disampaikan oleh Ketua Panja, yang dijabat oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal.

Setelah laporan panja, para anggota dewan juga saling mendengarkan dan menyampaikan pandangan mini seluruh fraksi. Hasilnya, seluruh anggota Komisi Keuangan DPR menyetujui agar rancangan beleid ini dibawa ke Sidang Paripurna.

"Kedelapan fraksi Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang," ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sambil mengetuk palu sidang dan disetujui oleh seluruh anggota komisi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menyelesaikan proses pembahasan revisi Omnibus Law Sektor Keuangan yakni UU No.4/2023.

Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal menjelaskan bahwa secara resmi Komisi XI DPR telah memulai pembahasan revisi omnibus law ini mulai 4 Februari 2026 dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, yang di antaranya diwakili oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, pembahasan di tingkat panja dimulai sejak 31 Maret 2026, dan dilanjutkan pada 1-2 April 2026, 6-7 April 2026, serta 2-3 Juni 2026, di mana Tim Penyusun dan Tim Sinkronisasi bekerja secara simultan .

Selama proses itu juga, Panja sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pemangku kepentingan lain seperti BI, OJK, LPS, Perbanas, Himbara, asosiasi serta pakar.

Dalam pembahasan, Panja membahas total 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM), dengan perincian 805 DIM Batang Tubuh dan 407 DIM Penjelasan.

"Berdasarkan hasil kerja tim penyusun dan tim sinkronisasi, telah tersusun draf RUU Perubahan UU P2SK yang terdiri 2 pasal romawi dan 105 angka perubahan, dengan total 145 pasal secara keseluruhan," jelas Hekal dalam rapat kerja Komisi XI DPR itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR ini turut memerinci 17 pokok materi muatan yang telah disepakati pada pembahasan panja, yaitu:

• 1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
• 2. ⁠Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
• 3. ⁠Kelembagaan Bank Indonesia (BI);
• 4. ⁠Evaluasi kinerja LPS, PJK, dan BI oleh DPR;
• 5. ⁠ Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;
• 6. ⁠Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;
• 7. ⁠Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;
• 8. Surat utang Danantara;
• 9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;
• 10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;
• 11. Bursa mineral dan komoditas strategis;
• 12. ⁠Aset kripto;
• 13. ⁠Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;
• 14. Pusat finansial internasional Indonesia;
• 15. Penanganan piutang macet pada UMKM;
• 16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan
• 17. Bank dalam penyehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Kesepakatan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan pembahasan ke tahap pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan selama proses pembahasan revisi UU P2SK.

SHUTTERSTOCK/KATJEN Ilustrasi keuangan, sektor keuangan.

Menurutnya, pembahasan yang berlangsung secara intensif telah menghasilkan kesepahaman mengenai berbagai perubahan yang diperlukan untuk memperkuat sektor keuangan nasional.

"Pemerintah mengapresiasi kerja DPR bersama pemerintah yang efektif dan produktif dalam membahas RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Hasil pembahasan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan, pendalaman, dan stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan," ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyatakan menerima hasil pembahasan RUU di tingkat Panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I. Pemerintah juga menyetujui agar revisi UU P2SK dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Purbaya menilai sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi faktor penting dalam mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, mendalam, dan berdaya saing global.

Ia menyebut perubahan UU P2SK merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah dinamika dan tantangan global.

"Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat," katanya.

Purbaya berharap penguatan kerangka hukum sektor keuangan melalui revisi UU P2SK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperkuat stabilitas sistem keuangan, memperdalam pasar keuangan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, sektor keuangan Indonesia diharapkan semakin mampu menjadi motor penggerak perekonomian dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.

IDXChannel - Komisi XI DPR RI bersama pemerintah resmi merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Salah satu isu penting dalam RUU tersebut yakni perluasan mandat Bank Indonesia (BI).

Keputusan ini diambil setelah melalui proses diskusi panjang, termasuk menyelaraskan sejumlah perbedaan pandangan antara kedua belah pihak menjelang tahap akhir finalisasi. Pengambilan keputusan tingkat II untuk mengesahkan regulasi Omnibus Law sektor keuangan ini dijadwalkan bakal dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (4/6/2026).

Sebagai perwakilan pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, tidak menampik adanya dinamika dan perdebatan selama proses penyusunan draf, termasuk kabar adanya jalan buntu (deadlock) dalam rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinsetis (Timsin). Namun, dia menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses legislasi.

"Masalah apa? Selalu kalau setiap diskusi pasti ada perbedaan pendapat. Makanya diperlukan diskusi supaya jadi sama pandangannya," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Bendahara Negara itu menambahkan bahwa dari berbagai perbedaan pandangan yang ada, pemerintah dan DPR pada akhirnya berhasil melunakkan ego masing-masing demi mencapai kesepakatan terbaik.

"Dan itu kan nanti dicari kompromi yang paling pas. Ada banyak titik saya lihat yang seperti itu. Tapi yang penting terakhir kan sudah ditemukan titik temu sehingga UU P2SK bisa diselesaikan. Besok, mudah-mudahan bisa langsung diundangkan," ujar Purbaya.

Salah satu poin penting yang berhasil disepakati dalam RUU P2SK ini adalah perluasan mandat BI. Dalam bauran kebijakannya ke depan, bank sentral tidak hanya dituntut menjaga stabilitas moneter, melainkan juga harus memastikan kondisi ekonomi kondusif terhadap sektor riil serta penciptaan lapangan kerja.

Menurut Purbaya, perluasan mandat ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan atau sepenuhnya baru di ranah kebijakan moneter global. Langkah ini mengadopsi praktik yang sudah lama diterapkan oleh beberapa bank sentral utama dunia, seperti The Federal Reserve (The Fed) di Amerika Serikat (AS)

"Itu kan hanya penambahan saja. Sama pandangannya Amerika seperti itu kan. Jadi enggak ada yang baru sebetulnya. Isunya udah lama dan mungkin kalau ada perbedaan pun enggak terlalu signifikan, karena itu udah praktik salah satu bank sentral terkuat di dunia kan," kata Purbaya.

Pemerintah menilai adopsi kebijakan ini sangat relevan untuk memperkuat sinergi antara kebijakan moneter dan sektor riil di dalam negeri. Dengan demikian, fokus BI akan menjadi lebih seimbang antara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi (kerja BI) bukan hanya stabilitas nilai tukar atau inflasi saja, tapi juga memperhatikan penambahan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja. Itu memang seperti itu salah satu praktik di dunia. Jadi bukan hal baru," pungkasnya.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Parlemen menargetkan regulasi sapu jagat sektor keuangan tersebut dapat segera dirampungkan pada bulan depan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa proses harmonisasi aturan bersama pemerintah saat ini tengah dikebut untuk mengejar target penyelesaian.

"Mudah-mudahan di awal bulan Juni sudah bisa kita selesaikan," ujar Misbakhun dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, proses sinkronisasi antara draf DPR dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pihak pemerintah sudah mulai berjalan. Pembahasan tingkat lanjut akan kembali dilanjutkan pada awal bulan depan, menyesuaikan dengan jadwal masa sidang dan hari libur nasional.

"Sudah semalam harmonisasi sudah mulai di tingkat pemerintah, beberapa aturan sudah kita sinkronkan dengan DIM-nya pemerintah, dan kita akan membahas di awal bulan Juni untuk menyelesaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, pengesahan RUU P2SK ini nantinya akan langsung disusul oleh agenda revisi UU lain. Misbakhun mengungkapkan bahwa parlemen telah bersiap untuk merevisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Isu Independensi BI

Sebagai informasi, DPR menjelaskan UU P2SK perlu direvisi untuk menindaklanjuti dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023 terkait kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Kedua, Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024 terkait penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Meski jalan masuknya lewat putusan MK terkait wewenang OJK dan anggaran LPS, nyatanya draf revisi UU P2SK melebar ke independensi BI.

Dalam draf RUU P2SK yang diterima Bisnis.com per 1 Oktober 2025, diatur wewenang baru DPR untuk merekomendasikan pemecatan anggota dewan gubernur BI. Selain itu, peran BI juga diperluas yaitu untuk dukung sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam UU P2SK yang berlaku sekarang, Pasal 7 pada angka 2 dalam Pasal 9 mengatur bahwa tujuan BI 'hanya' mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kini dalam draf RUU P2SK, ditambahkan peran baru yaitu "menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja" dalam Pasal 7 ayat (2).

Dalam bagian penjelasan, peran tambahan BI itu dilaksanakan dengan melakukan sinergi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah sehingga bisa mendorong lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Antara lain melalui terwujudnya iklim investasi, digitalisasi, daya saing ekspor, produktivitas sektor riil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif dan hijau," lanjut penjelasan ayat (2) Pasal 7 itu.

Tak sampai situ, ada tambahan ketentuan terkait wewenang DPR dalam merekomendasikan pemberhentian anggota dewan gubernur BI. Adapun anggota dewan gubernur BI terdiri dari satu gubernur, satu deputi gubernur senior, dan empat deputi gubernur.

Dalam draf RUU P2SK, Pasal 48 ayat (1) pada angka 28a mengatur perihal enam persyaratan pemberhentian anggota dewan gubernur BI sebelum masa jabatannya berakhir.

Enam persyaratan itu adalah karena mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu tiga bulan berurutan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, berhalangan tetap, atau hasil evaluasi DPR dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap dewan gubernur.

Pasal 48 ayat (2) kemudian mengatur bahwa anggota dewan gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan karena tidak dapat hadir fisik dalang jangka waktu tiga bulan atau karena pailit, berhak didengar keterangannya.

"Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden," lanjut Pasal 48 ayat (3).

Dalam UU P2SK yang berlaku sekarang, tidak ada diatur secara mengenai persyaratan pemberhentian anggota dewan gubernur BI sebelum masa jabatannya berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Panja yang membahas revisi Undang-undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada hari ini, Rabu (8/4/2026) berlangsung singkat.

Tak sampai sejam, para peserta rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum itu tampak keluar dari ruang Komisi XI DPR RI.

Saat ditemui, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa rapat sore hari ini hanya membahas sejumlah agenda yang perlu dituntaskan, yang mana poin tersebut berasal dari formulasi yang diusulkan pemerintah.

“Cuma membahas beberapa agenda yang harus dituntaskan dan itu berasal dari formulasi dari pemerintah,” ungkap Misbakhun kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, saat ini terdapat beberapa rumusan yang perlu dibahas di tingkat pemerintah. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan secara detail rumusan yang dimaksud.

Lantaran masih dalam pembahasan, pembahasan RUU P2SK diperkirakan belum bisa rampung pekan ini, sebagaimana ditargetkan pada pekan lalu.

Selain itu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal rapat selanjutnya. “Nunggu jadwal baru dari pemerintah,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, pembahasan RUU P2SK ditargetkan rampung pada pekan ini. Dalam catatan Bisnis, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Herman Saheruddin menyampaikan pemerintah dan DPR sangat intensif membahas perubahan UU P2SK. Hingga saat ini proses revisi UU P2SK sudah mencapai 95%.

“Target kita adalah minggu depan itu sudah bisa keluar, sudah selesai [dibahas],” kata Herman usai menghadiri Rapat Panja RUU P2SK di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).

Dia mengungkapkan, total Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam revisi UU P2SK mencapai 1.123 poin. Jumlah itu mencakup keseluruhan isi, baik batang tubuh maupun bagian penjelasan. Secara rinci, batang tubuh terdiri dari 751 DIM, sementara sisanya merupakan DIM pada bagian penjelasan, yakni sekitar 372 poin.

Kendati tidak merinci lebih jauh poin-poin apa saja yang diubah dalam aturan sebelumnya, Herman menegaskan bahwa revisi UU P2SK disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk kondisi geopolitik yang tengah berkecamuk.

Menurutnya, sejumlah poin dalam UU P2SK perlu diperkuat agar pasar sektor keuangan Indonesia lebih transparan dan stabil dalam menghadapi dinamika saat ini.

“Jadi, kita melihat ruang-ruang di undang-undang P2SK itu masih bisa terus diperkuat,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi XI DPR mengagendakan rapat panitia kerja alias panja revisi Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK) pada hari ini, Rabu (1/4/2026).

Kalau merujuk jadwal yang dibagikan oleh DPR, agenda rapat kali ini akan melanjutkan pembahasan RUU P2SK yang sebelumnya telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Sekadar catatan, pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kepada Komisi XI DPR dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (31/3/2026) siang.

Tenaga Ahli Menteri Keuangan Herman Saheruddin mengaku ini bahwa dalam rapat antara perwakilan pemerintah dengan Komisi XI DPR tersebut baru sebatas proses administrasi penyerahan DIM secara formal yang akan menjadi landasan pembahasan revisi beleid 'sapu jagat' sektor keuangan tersebut.

"Belum ada [pembahasan spesifik], baru pembahasan awal kok, baru penyerahan DIM secara resmi kepada DPR. Jadi belum ada yang bisa kita share [sampaikan]," ujarnya saat ditemui usai rapat.

Herman menjelaskan bahwa DIM dari pihak pemerintah sejatinya telah rampung disusun sejak Desember tahun lalu. Kendati demikian, penyerahannya ke meja parlemen sempat tertunda lantaran harus menyesuaikan dengan padatnya agenda-agenda lain.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pemerintah dan DPR telah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti DIM tersebut ke tahap pembahasan dalam waktu dekat.

"Ini kan sekarang pas, mau dilakukan pembahasan dalam waktu sesegera mungkin, karena memang UU ini kan sangat vital sekali," katanya.

RUU Inisiatif DPR

Sebagai informasi, revisi UU P2SK ini merupakan usul inisiatif dari DPR. Herman menjelaskan, draf awal revisi UU P2SK dari parlemen tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikaji. Pemerintah kemudian merumuskan tanggapan dan masukannya dalam bentuk DIM yang baru saja dikembalikan ke DPR pada hari ini.

Sementara itu, saat disinggung mengenai salah satu poin krusial yang tengah menjadi sorotan publik yaitu rencana penambahan tugas baru bagi Bank Indonesia (BI) di dalam draf revisi, Herman enggan memberikan komentar lebih jauh.

Dia menegaskan bahwa prosesnya masih terlalu dini untuk membeberkan poin-poin perdebatan atau sikap spesifik pemerintah sebelum pembahasan resmi bersama DPR dimulai.

"Ah, aku belum bisa. Pembahasan dulu, karena itu belum dibahas, too early [terlalu cepat]. Belum ada yang bisa saya share dulu," tutupnya.

Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memfinalisasi revisi terbaru Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang kini memuat pengaturan komprehensif mengenai Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto (LJK Aset Kripto). Dokumen terbaru yang beredar pada bulan Oktober 2025, terdapat ketentuan pada Pasal 215A, memperkenalkan kerangka regulasi yang lebih jelas dan sistematis untuk mengatur industri aset digital di Indonesia.

Dalam pasal tersebut, RUU P2SK menegaskan bahwa terdapat lima jenis LJK Aset Kripto, yaitu bursa aset keuangan digital, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan, pengelola tempat penyimpanan aset digital (kustodian), pedagang aset keuangan digital, serta lembaga jasa keuangan lain yang dapat beroperasi setelah memperoleh rekomendasi dari bursa dan persetujuan OJK. Karena hal ini, dimungkinkan bursa memiliki kewenangan yang signifikan untuk merekomendasikan siapa yang dapat masuk ke dalam ekosistem kripto nasional.

Seluruh lembaga yang menjalankan aktivitas terkait aset keuangan digital diwajibkan mendapatkan izin dari OJK sesuai dengan lingkup usahanya. Revisi RUU ini juga memperjelas pengaturan mengenai pedagang aset kripto, yang diperbolehkan menerima konsumen baik individu maupun non individu, serta mewajibkan seluruh aktivitas teknologi sistem keuangan terdesentralisasi (ITSK) dilakukan melalui pedagang yang telah berizin. Regulasi ini diharapkan untuk mengurangi risiko operasional di sektor aset digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Sebaliknya, revisi RUU P2SK menetapkan batasan rangkap jabatan bagi direksi LJK Aset Kripto dan sanksi administratif untuk mencegah pelanggaran. Ini dilakukan untuk menjaga tata kelola yang sehat dan menghindari konflik kepentingan.

Bursa aset kripto kini ditetapkan sebagai pihak utama yang wajib memperoleh persetujuan OJK sebelum dapat beroperasi. Revisi RUU P2SK juga memperkenalkan tanggung jawab pribadi bagi pihak utama bursa apabila terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian bagi LJK Aset Kripto.

Ketentuan ini memperkuat prinsip akuntabilitas, sekaligus menempatkan bursa sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam pengaturan, pengawasan, serta penjaminan keamanan transaksi kripto di.

Namun, kekhawatiran lain muncul ketika melihat isi dari ketentuan Pasal 312A huruf c, yang memberikan ruang bagi bursa yang seharusnya menjadi pengawas untuk juga melakukan perdagangan jual-beli aset kripto layaknya exchange. Dual-role ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakseimbangan ekosistem, hingga persaingan yang tidak sehat bagi pelaku industri kripto lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pihaknya terus menunggu amanat dari pemerintah untuk bisa mengawasi penuh PT Taspen (Persero).

Untuk diketahui, pada September 2025 dalam rapat bersama Komisi XI DPR, OJK menyebut kasus yang terjadi di Taspen tak lepas dari tata kelola investasi yang buruk. Sebab itu, OJK memberikan rekomendasi di RUU P2SK, supaya pihaknya mendapat kewenangan penuh untuk mengawasi Taspen.

“Untuk Taspen, OJK masih menunggu amanat pengawasan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah,” kata Kepala Eksekutif PPDP OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, Rabu (26/11/2025).

Ogi mengingatkan agar tata kelola investasi berjalan baik, diperlukan peningkatan penerapan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan kapasitas internal.

Di lain sisi, dia mengemukakan bahwa pengawasan OJK terhadap PT Asabri (Persero) menunjukkan perbaikan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

Adapun, berdasarkan catatanBisnis, dia berujar tata kelola investasi yang buruk di Taspen menyebabkan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu dan return investasinya kurang maksimal. Dia pun menyinggung fokus Taspen sebagai BUMN cenderung bergeser dari misi layanan publik, asuransi sosial, dan tujuan korporasi.

Sebab demikian, dia memberikan tiga rekomendasi untuk RUU P2SK yang salah satunya adalah penegasan kewenangan pengawasan OJK secara eksplisit. Pasalnya, selama ini hanya pengawasan Asabri saja yang memiliki dasar hukum berbentuk PP.

“Melakukan pengawasan menyeluruh atas penyelenggaraan asuransi sosial, termasuk memberikan kewenangan kepada OJK untuk pengawasan terhadap PT Taspen yang selama ini secara hukum belum diberikan,” ucapnya.

Merespons hal tersebut, Taspen mengaku siap jika diawasi penuh oleh OJK. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan dukungan penuh penguatan kerangka pengawasan.

Komisaris Utama Taspen Fary Djemy Francis berpendapat pengawasan yang kuat dari OJK adalah hal krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami siap berkolaborasi secara aktif dengan OJK dan para pemangku kepentingan dalam penyempurnaan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan komprehensif,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (26/9/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai dengan pergeseran tren kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Independensi BI sebagai bank sentral mulai banyak dipertanyakan.

Sekadar catatan, jika sebelumnya Bank Indonesia mengetatkan kebijakan moneter akibat tengah tekanan ke nilai tukar rupiah maka kini arahnya mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Perry menilai pertumbuhan ekonomi domestik masih di bawah kapasitas nasional. Oleh sebab itu, sambungnya, permintaan domestik perlu didorong.

"Dari sisi Bank Indonesia, melalui sinergitas, semua kebijakan kami memang telah all out [habis-habisan] untuk pro growth [mendukung pertumbuhan] dengan tetap menjaga stabilitas," ujar Perry dalam konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI September 2025 secara daring, Rabu (17/9/2025).

Pemangkasan BI Rate dan Ekspansi Likuiditas

Berbagai kebijakan pro-pertumbuhan itu seperti pemangkasan suku bunga acuan alias BI Rate.

Sejak Prabowo-Gibran menjabat, bank sentral sudah menurun suku bunga acuan sebanyak 150 basis poin dari 6,25% menjadi 4,75%. Padahal sejak awal 2023 hingga akhir 2024, Bank Indonesia sudah mempertahankan suku bunga tinggi di kisaran 5,75% sampai dengan 6,25%.

Selain itu, Perry menyatakan BI juga terus melakukan ekspansi likuiditas. Contohnya, volume Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) turun Rp200 triliun dari Rp916 triliun menjadi Rp716 triliun.

Tak sampai situ, BI juga menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) jumbo guna memperkuat dorongan pertumbuhan kredit mencapai Rp384 triliun hingga minggu pertama September 2025.

Burden Sharing

Bank Indonesia juga melakukan burden sharing dengan Kementerian Keuangan. Burden sharing ini berupa mekanisme pembagian beban antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal untuk pembiayaan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, pembagian beban dilakukan dengan membagi rata biaya bunga setelah dikurangi imbal hasil dari penempatan dana pemerintah pada lembaga keuangan domestik.

Skema ini berlaku sejak 2025 hingga program berakhir, dan dieksekusi melalui pemberian tambahan bunga ke rekening pemerintah di BI, sejalan dengan peran bank sentral sebagai pemegang kas negara.

Otoritas fiskal dan moneter akan berbagi beban bunga utang sebesar 2,9% untuk program perumahan rakyat, serta 2,15% untuk Kopdes Merah Putih. Formulanya adalah yield SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan dana pemerintah di perbankan, lalu sisanya dibagi dua antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

"Besaran tambahan bunga oleh Bank Indonesia kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian serta bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat," tulis keterangan bersama itu, Senin (8/9/2025).

Ikut Dukung Sektor Riil

Tak sampai situ, Bank Indonesia juga diwacanakan secara eksplisit untuk ikut membantu sektor riil lewat Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

RUU P2SK itu sudah ditetapkan sebagai usulan DPR setelah disetujui dalam rapat paripurna pada Kamis (2/10/2025). Pemerintah dan DPR selanjutnya akan membahasnya lebih detail melalui daftar inventarisasi masalah (DIM).

Dalam draf RUU P2SK, terdapat ketentuan baru terkait peran BI. Dalam UU P2SK eksisting, Pasal 7 pada angka 2 dalam Pasal 9 mengatur bahwa peran Bank Indonesia 'hanya' mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam draf RUU P2SK, ada ayat baru dalam Pasal 7 itu yang mengatur peran anyar Bank Indonesia yaitu "menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja".

Di bagian penjelasan, peran tambahan bank sentral itu dilaksanakan dengan melakukan sinergi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah sehingga bisa mendorong lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Antara lain melalui terwujudnya iklim investasi, digitalisasi, daya saing ekspor, produktivitas sektor riil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif dan hijau," lanjut penjelasan ayat (2) Pasal 7 itu.

Selain itu, draf RUU P2SK juga menambah tugas baru untuk BI yang tak diatur sebelumnya. Pasal 57 ayat (1) pada angka 28c mengatur bahwa BI melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif.