Bisnis.com, JAKARTA - Masa awal jabatan Menteri Keuangan Purbaya pada 2025 ditandai optimisme. Indeks harga saham gabungan (IHSG) menembus titik tinggi baru dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara turun ke 6%. Memasuki 2026 kondisi berbalik arah. Per 29 April, IHSG terkoreksi 20%, yield SBN naik ke 6,8%, dan rupiah melemah menembus Rp17.300 per dolar AS.

Meski perhatian publik ke IHSG dan kurs rupiah, tugas Men­­­­­­­keu adalah mengelola ke­­­­bijakan fiskal. Apabila pe­­­­nge­luaran pemerintah ugal-ugalan dan prospek defisit fis­­­­kal membengkak, pembiaya­­an defisit menjadi kendala utama.

Paling tidak ada dua cara untuk membiayai defisit fiskal, yaitu: (1) menambah utang, (2) memaksa Bank Indonesia (BI) mencetak uang baru. Ma­­yoritas penambahan utang dilakukan melalui penerbitan SBN. Namun, penjualan SBN sangat dipengaruhi dinamika pasar. Saat investor pesimistis, maka yield SBN naik meningkatkan beban fiskal.

Ketika swasta menolak mem­­beli SBN, pemerintah bisa me­­­nga­­rahkan Bank BUMN, lem­­­baga keuangan negara (Danantara, BPJS Jamsostek, Taspen, BPKH, Asuransi dan Dapen BUMN), dan BI untuk membeli SBN. Saat BI ‘terpaksa’ membeli SBN, baik di pasar perdana atau sekunder, maka independensinya terancam.

Kondisi investor lembaga negara tersebut kontras dengan investor asing yang bebas memilih SBN dari negara mana pun. Maka pergerakan investor asing di SBN dapat mengukur persepsi atas kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter.

Perilaku investor asing di SBN dapat dilihat dari peristiwa penting yang memicu arus balik modal asing di SBN. Peristiwa pertama, perubahan kebijakan fiskal dan moneter di era pandemi Covid-19 pada 2020—2022.

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengubah mekanisme Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Beberapa poin yang relevan dari UU No. 2/2020 adalah defisit APBN bisa lebih 3%PDB pada 2020—2022, dan BI dapat membeli SBN tujuan tertentu di pasar perdana. BI juga menanggung beban bunga SBN tertentu tersebut (kebijakan burden sharing).

Realisasi dari perubahan ke­­­bijakan tersebut adalah defisit APBN pada 2020 dan 2021 me­­­lonjak ke 6,1%PDB dan 4,6%PDB. Baru pada 2022 defisit APBN turun kembali ke 2,4%PDB. Pembiayaan defisit fiskal menyebabkan penawaran SBN meningkat tajam. Untuk menstabilisasi pasar SBN, BI pada 2020, 2021, dan 2022 membeli SBN di pa­­­sar perdana masing-masing Rp473 triliun, Rp358 triliun, dan Rp273 triliun, atau total Rp1.105 triliun.

Peningkatan tajam defisit fiskal dan monetisasinya menyebabkan investor asing meragukan kredibilitas dan independensi kebijakan BI. Akibatnya, arus modal asing keluar dari SBN pada 2020, 2021, dan 2022 masing-masing mencapai Rp88 triliun, Rp83 triliun, dan Rp129 triliun, atau total Rp300 triliun.

Setelah defisit fiskal kembali di bawah 3% PDB dan monetisasi defisit fiskal oleh BI berhenti dan arus modal asing ke SBN kembali pada 2023 dan 2024 masing-masing mencapai Rp80 triliun dan Rp35 triliun.

Peristiwa kedua adalah pergantian Menteri Keu­angan dari Sri Mulyani men­­jadi Men­­keu Purbaya (8 Sep­tem­­ber 2025).

Pada awal pemerintahan Pre­­­siden Prabowo ada kekhawatiran defisit fiskal akan mem­­bengkak karena kabinet yang gemuk dan berbagai wa­­­cana program populis. Namun, APBN 2025 menetapkan desifit hanya 2,5%PDB, meningkat dari 2,3% pada 2024, tetapi di bawah 3%PDB.

Sejalan komitmen disiplin fiskal, stabilnya inflasi, dan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% per tahun, arus modal asing kembali masuk ke SBN. Dalam periode Januari—Agustus 2025, arus modal asing yang ma­­­suk ke SBN mencapai Rp77 triliun, naik 123% dibandingkan dengan pada 2024.

Memasuki semester kedua 2025 prospek defisit fiskal meningkat cepat, karena terbebani program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Wacana kembali dilakukannya kebijakan burden sharing oleh BI pada akhir Agustus 2025 menjadi sinyal hilangnya disiplin fiskal dan potensi monetisasi defisit APBN. Pada saat bersamaan pergantian Sri Mulyani dengan Menkeu Purbaya mengindikasikan intervensi berlebihan dalam teknokrasi Kemenkeu.

Investor asing merespons de­ngan membuang SBN mencapai Rp76 triliun sepanjang September—Oktober. Setelah Menkeu Purbaya menegaskan tidak akan melakukan kebijakan burden sharing (28 Oktober) arus modal asing keluar dari SBN mereda hanya Rp5 triliun pada November 2025.

Meski Menkeu Purbaya membatalkan kebijakan burden sharing, kepercayaan investor asing sudah terlanjur hilang. Tindakan BI yang terus membeli SBN dalam skala besar di pasar sekunder, mencapai Rp332 triliun pada 2025, menunjukkan bahwa BI berupaya menstabilisasi dampak negatif defisit fiskal.

Tindakan agresif BI membeli SBN meningkatkan kepemilikan BI di SBN mencapai Rp1.796 triliun per akhir April 2026. Porsi kepemilikan BI di SBN yang dapat diperdagangkan mencapai 26,6%, naik dari 9,5% pada akhir 2019. Sementara itu, kepemilikan asing di SBN turun ke Rp862 triliun atau 12,8% dari total SBN (anjlok dari 38,6% pada akhir 2019). Menariknya, porsi kepemilikan perbankan juga turun ke 18% pada April 2026 dibandingkan dengan 21% pada akhir 2019.

Akibat dominasi kebijakan fiskal, otomatis BI kehilangan independensinya dan ‘hanya meng­ikuti’ kemauan otoritas fiskal (Sargent dan Wallace 1981). Dampaknya terlihat nyata pada pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya yield SBN sejalan makin terbatasnya ke­­­mam­­­puan BI memengaruhi pa­­­sar finansial. Akhirnya BI akan lumpuh saat harus melakukan stabilisasi moneter menghadapi gejolak ekonomi berupa kenaikan yield SBN, lonjakan inflasi, atau pelemahan rupiah di masa mendatang.

Pemerintah mendorong perusahaan untuk ikut menanggung beban uang saku peserta Program Magang Nasional.

Setelah selama dua gelombang penuh dibiayai pemerintah, skema baru kini disiapkan agar korporasi ikut patungan sekitar 20 hingga 30 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pola pembiayaan bersama atau burden sharing dinilai perlu diterapkan karena para peserta nantinya menjalani praktik kerja langsung di lingkungan perusahaan.

"Tentu, burden sharing harus kita dorong. Kalau kemarin kan kita 100 persen dibayar pemerintah, dengan sudah berjalan satu putaran, putaran kedua. Toh karena ini mereka akan bekerja di korporasi, ya kita minta mereka sharing," ujar Airlangga di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Menurut Airlangga, pembahasan teknis dengan kalangan dunia usaha memang belum difinalkan. Namun pemerintah sudah menyiapkan skema awal kontribusi perusahaan dalam kisaran seperlima hingga hampir sepertiga dari total uang saku peserta.

"Nanti kita siapkan, tapi 20-30 persen mungkin," katanya.

[Gambas:Youtube]

Airlangga menyebut porsi 20 persen hingga 30 persen tersebut akan dibebankan kepada perusahaan tempat peserta menjalani magang, sedangkan sisa pendanaan tetap berasal dari pemerintah.

Dengan skema tersebut, uang saku bulanan peserta magang yang selama ini setara Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lagi sepenuhnya berasal dari APBN.

Adapun pemerintah tengah menyiapkan perluasan Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027. Langkah itu diambil setelah animo pendaftar melonjak tajam.

Pada pelaksanaan 2025-2026, program ini diikuti sekitar 100 ribu peserta dari total sekitar 400 ribu pendaftar.

Selain menambah kuota, pemerintah berencana memperluas sebaran peserta agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Bidang magang juga akan diperluas, tidak lagi dominan di sektor administrasi, pemasaran, dan manajemen, tetapi dibuka ke lebih banyak sektor industri agar mampu menampung lulusan diploma maupun sarjana.

Di saat bersamaan, pemerintah juga mengevaluasi penguatan program pelatihan vokasi untuk lulusan SMK sebagai bagian dari upaya mempercepat kesiapan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kesepakatannya adalau kesanggupan bank sentral membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN sebesar Rp1.556,03 triliun. Jumlah itu setara 23,18% dari total SBN senilai Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka ini kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kesepakatan itu mencakup rencana bank sentral untuk membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN tercatat sebesar 23,18% atau senilai Rp1.556,03 triliun atau mencakup 23,18% dari total Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kesepakatan itu mencakup rencana bank sentral untuk membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN tercatat sebesar 23,18% atau senilai Rp1.556,03 triliun atau mencakup 23,18% dari total Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk melanjutkan ‘burden sharing’ dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026. BI akan melanjutkan pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan skema debt switching senilai Rp173,4 triliun.

Debt switching adalah skema pembelian surat utang lama yang telah masuk jatuh tempo dengan surat utang baru tenor yang lebih panjang. Skema ini pernah dijalankan pemerintah, termasuk untuk membiayai APBN tahun lalu. Pada waktu itu, total debt switching yang dilakukan oleh BI menembus angka Rp246,6 triliun atau 74,25% dari total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang tahun 2025.

Pada tahun fiskal 2026, kesepakatan untuk melibatkan kembali BI dalam pembiayaan APBN terjadi ketika ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Apalagi, pemerintah juga memiliki tantangan besar dalam pembiayaan anggaran tahun ini, mulai dari target pertumbuhan penerimaan pajak di atas 20% hingga sepinya investor surat utang negara (SUN) yang tampak dari menurunnya jumlah penawaran atau incoming bids dalam 4 kali lelang yang berlangsung pada Januari hingga 18 Februari 2026 lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait hal itu, menurut Perry, BI telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun. Tidak sampai di situ, Perry mengatakan bahwa bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar keuangan.

Dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026. Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya dalam Rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pekan lalu.

Kesepakatan BI dan Kemenkeu

Menariknya, tidak membutuhkan waktu lama setelah pernyataan Perry di RDG, pada Jumat 20 Februari 2026, Kemenkeu dan BI telah berkoordinasi dan menyepakati sejumlah poin penting, salah satunya adalah keterlibatan bank sentral untuk mendukung pembiayaan APBN melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switch.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025. "Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat."

Apa Risiko dari Debt Switching?

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja.

Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.

"Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata," jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya.

Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko. "Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.

"Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memastikan kebijakan debt switching atau tukar guling utang jatuh tempo dengan utang baru bertenor lebih panjang akan kembali berlaku pada tahun ini.

Targetnya senilai Rp173,4 triliun. Jumlah itu setara dengan SBN yang jatuh tempo tahun ini. Selain itu, BI juga akan terlibat lebih aktif untuk membeli surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder di tengah tren penurunan minat investor terhadap surat utang negara.

Dua poin itu adalah bagian dari Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kementerian Keuangan dan BI Tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat (20/2/2026).

Menariknya dalam kesepakatan terbaru antara kedua otoritas, mereka tidak lagi menggunakan istilah burden sharing sebagai bagian dari strategi pembiayaan fiskal meski substansinya sama dengan tahun 2025 lalu.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025.

"Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat."

Borong SBN di Awal Tahun

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Burden Sharing Tahun 2025

Skema berbagi beban atau burden sharing yang awalnya untuk penanganan pandemi Covid-19 itu, kini mulai bergeser untuk memastikan program-program prioritas eksekutif bisa tercapai.

Dalam catatan Bisnis, BI dan pemerintah menerapkan skema burden sharing saat pandemi melanda Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang alias Perppu No.1/2020, BI ikut membiayai APBN yang saat itu fokus untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Keikutsertaan BI adalah dengan di antaranya membeli Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah. Kebijakan itu berjalan hingga beberapa tahun setelahnya guna memastikan ekonomi Indonesia pulih dari riak-riak pagebluk.

Pembelian SBN itu lalu berlanjut pada 2025, atau sekitar dua tahun setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencabut status pandemi Covid-19. Namun, kini orientasinya berubah. Burden sharing yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan program-program prioritas pemerintah.

Pada rapat dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa burden sharing kini dilakukan sebagai sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita.

Perry memastikan burden sharing dilakukan dengan prudent. Dia memastikan langkah penambahan likuiditas dengan pembelian SBN dilakukan dengan kaidah kebijakan moneter. Teranyar, dia melaporkan bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun.

"Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Selain pembelian SBN maupun kebijakan suku bunga rendah, bank sentral turut menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan agar bisa mendorong penyaluran kredit.

Utamanya, sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan program Prabowo. Sampai dengan data terbaru, BI menyebut telah mengguyur insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun.

Gubernur BI pertama yang dilantik untuk dua periode itu menjelaskan, sebagian dana dari pembelian surat utang pemerintah itu untuk penempatan atau pendanaan program-program prioritas Presiden Prabowo, yakni untuk menciptakan 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa Merah Putih.

Bank sentral dan otoritas fiskal menyepakati beban pembagian burden sharing untuk bunga utang. "Separuh-separuh kita sepakatnya. Kami sudah sepakat misalnya untuk pendanaan perumahan rakyat itu bebannya Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan kami BI sama-sama 2,9%. Murah kan? Sehingga bisa menurunkan biaya bunga fiskal 2,9%, dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%," papar Perry.

Kemudian, Perry menjelaskan formulasi burden sharing itu berupa bunga SBN tenor 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya dibagi dua.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memastikan kebijakan debt switching atau tukar guling utang jatuh tempo dengan utang baru bertenor lebih panjang akan kembali berlaku pada tahun ini.

Targetnya senilai Rp173,4 triliun. Jumlah itu setara dengan SBN yang jatuh tempo tahun ini. Selain itu, BI juga akan terlibat lebih aktif untuk membeli surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder di tengah tren penurunan minat investor terhadap surat utang negara.

Dua poin itu adalah bagian dari Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kementerian Keuangan dan BI Tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat (20/2/2026).

Menariknya dalam kesepakatan terbaru antara kedua otoritas, mereka tidak lagi menggunakan istilah burden sharing sebagai bagian dari strategi pembiayaan fiskal meski substansinya sama dengan tahun 2025 lalu.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025.

"Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat."

Borong SBN di Awal Tahun

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Burden Sharing Tahun 2025

Skema berbagi beban atau burden sharing yang awalnya untuk penanganan pandemi Covid-19 itu, kini mulai bergeser untuk memastikan program-program prioritas eksekutif bisa tercapai.

Dalam catatan Bisnis, BI dan pemerintah menerapkan skema burden sharing saat pandemi melanda Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang alias Perppu No.1/2020, BI ikut membiayai APBN yang saat itu fokus untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Keikutsertaan BI adalah dengan di antaranya membeli Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah. Kebijakan itu berjalan hingga beberapa tahun setelahnya guna memastikan ekonomi Indonesia pulih dari riak-riak pagebluk.

Pembelian SBN itu lalu berlanjut pada 2025, atau sekitar dua tahun setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencabut status pandemi Covid-19. Namun, kini orientasinya berubah. Burden sharing yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan program-program prioritas pemerintah.

Pada rapat dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa burden sharing kini dilakukan sebagai sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita.

Perry memastikan burden sharing dilakukan dengan prudent. Dia memastikan langkah penambahan likuiditas dengan pembelian SBN dilakukan dengan kaidah kebijakan moneter. Teranyar, dia melaporkan bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun.

"Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Selain pembelian SBN maupun kebijakan suku bunga rendah, bank sentral turut menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan agar bisa mendorong penyaluran kredit.

Utamanya, sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan program Prabowo. Sampai dengan data terbaru, BI menyebut telah mengguyur insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun.

Gubernur BI pertama yang dilantik untuk dua periode itu menjelaskan, sebagian dana dari pembelian surat utang pemerintah itu untuk penempatan atau pendanaan program-program prioritas Presiden Prabowo, yakni untuk menciptakan 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa Merah Putih.

Bank sentral dan otoritas fiskal menyepakati beban pembagian burden sharing untuk bunga utang. "Separuh-separuh kita sepakatnya. Kami sudah sepakat misalnya untuk pendanaan perumahan rakyat itu bebannya Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan kami BI sama-sama 2,9%. Murah kan? Sehingga bisa menurunkan biaya bunga fiskal 2,9%, dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%," papar Perry.

Kemudian, Perry menjelaskan formulasi burden sharing itu berupa bunga SBN tenor 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya dibagi dua.

Bank Indonesia (BI) membuka peluang kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026. Skema ini sebelumnya pernah dilakukan pemerintah pada Pandemi Covid-19 dengan skema lainnya, yaitu burden sharing.

Apa perbedaan antara debt switching dan burden sharing?

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan debt switching dan burden sharing memiliki mekanisme dan konsekuensi yang berbeda, baik dari sisi struktur utang maupun risiko fiskal.

Menurut Yusuf, debt switching pada dasarnya merupakan strategi mengganti utang lama pemerintah dengan utang baru yang memiliki bunga lebih rendah.

“Debt switching itu sebenarnya utang-utang yang sudah diterbitkan oleh pemerintah diganti dengan utang baru yang secara umum bunganya relatif lebih kecil,” ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Rabu (4/2).

Ia mencontohkan, jika pemerintah memiliki utang lama senilai Rp 1 triliun dengan bunga 10% per tahun, maka melalui debt switching utang tersebut bisa ditukar dengan surat utang baru yang memiliki bunga lebih rendah, misalnya 5%.

“Jadi yang memegang utang pemerintah sebesar Rp 1 triliun itu nanti diganti dengan ketentuan baru, dengan bunga yang lebih murah,” katanya.

Penurunan bunga tersebut dimungkinkan karena risiko ekonomi dinilai lebih rendah dibanding saat utang lama diterbitkan, misalnya pada masa pandemi ketika ketidakpastian tinggi sehingga kupon surat utang lebih mahal. Selain bunga yang lebih rendah, Yusuf menyebut tenor surat utang dalam skema debt switching biasanya ikut disesuaikan menjadi lebih pendek.

“Dengan debt switching biasanya tenornya itu dipendekin, dengan konsekuensi jatuh tempo utangnya lebih cepat,” ujarnya.

Ia menduga langkah ini selaras dengan fokus pemerintah yang ingin menggeser pembiayaan ke tenor pendek hingga menengah.

“Nah, kenapa kemudian pemerintah akhirnya bekerja sama dengan BI, saya kira memang karena saat ini pemerintah masih mempunyai utang-utang yang bunganya relatif tinggi, sehingga mereka harus melakukan penyesuaian,” kata Yusuf.

Berbeda dengan debt switching, skema burden sharing tidak mengganti utang lama, melainkan berbagi beban bunga antara pemerintah dan bank sentral.

Yusuf mencontohkan, jika ada utang dengan beban bunga Rp 10 triliun, maka sebagian beban bunga ditanggung pemerintah dan sebagian lagi oleh BI.

“Misalnya ada utang dengan bunga Rp 10 triliun, pemerintah dan BI berbagi beban. Bunga sebesar Rp 5 triliun ditanggung pemerintah, Rp 5 triliun ditanggung BI. Jadi, bedanya di sana, burden sharing itu pembagian beban saja,” katanya.

Dengan kata lain, burden sharing menurunkan tekanan biaya utang dengan membagi pembayaran bunga, sedangkan debt switching menurunkan biaya dengan menerbitkan utang baru yang lebih murah.

Sama-sama Memiliki Risiko

Meski demikian, Yusuf menilai kedua skema tetap memiliki risiko. Pada burden sharing, BI menanggung sebagian kewajiban yang dapat memengaruhi neraca keuangannya.

“BI nantinya punya tanggungan yang harus dibayarkan, yang harus diambil dari neraca uangnya BI. Dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan gangguan,” ujarnya.

Untuk debt switching, risikonya terletak pada tenor yang lebih pendek sehingga pengelolaan pembiayaan harus lebih hati-hati.

“Tenornya lebih pendek sehingga manajemen anggarannya juga harus lebih hati-hati, karena situasi ekonomi jangka pendek itu bisa sangat berubah,” kata Yusuf.

Ia menambahkan, saat ini pendekatan yang dilakukan lebih mengarah pada kolaborasi fiskal dan moneter, ketimbang penerapan burden sharing secara agresif seperti pada masa pandemi.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk kemungkinan melakukan debt switching. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi instrumen utama, disertai penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menjaga likuiditas.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) membuka opsi untuk melanjutkan kebijakan menukar tenor surat utang pemerintah atau debt switching untuk memperpanjang nafas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi independensi Bank Indonesia (BI) dalam pengelolaan kebijakan moneter, termasuk menutup kemungkinan kembalinya skema berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan anggaran.

Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal dan kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan masa pandemi Covid-19, ketika Kementerian Keuangan dan BI memakai skema burden sharing.

Oleh karena itu, dia memastikan Kementerian Keuangan tidak akan meminta bank sentral untuk kembali membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana.

"Tidak, bank sentral itu independen. Saya cukup kaya, saya bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk stabilitas pasar," ujar Purbaya dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berjanji tidak akan mengulangi preseden kebijakan 2021, yang mana BI dan pemerintah menyepakati skema burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19, termasuk pembelian SBN dengan bunga 0%.

"Saya tidak ingin mengganggu independensi bank sentral dengan meminta mereka membeli obligasi saya di pasar perdana. Jadi jangan khawatir. Saya tidak akan mengulangi burden sharing tahun 2021," katanya.

Debt Switch Terbuka Lebar

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar.

Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Saran Ekonom

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja.

Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.

"Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata," jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya.

Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko.

"Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.

"Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit," pungkasnya.

Saya (sebagai Menkeu) cukup kuat untuk tidak bergantung pada opsi itu (burden sharing). Jadi, saya akan tetap menjaga bank sentral independen. Saya tidak akan mengganggu independensi mereka,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak akan melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia (BI) demi menjaga independensi bank sentral.

“Saya (sebagai Menkeu) cukup kuat untuk tidak bergantung pada opsi itu (burden sharing). Jadi, saya akan tetap menjaga bank sentral independen. Saya tidak akan mengganggu independensi mereka,” kata Purbaya dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, Kementerian Keuangan kuat secara fiskal, termasuk soal kemampuan menerbitkan obligasi.

Maka dari itu, dia tidak berniat mengulang skema burden sharing pada 2021 ketika bank sentral membeli surat utang pemerintah dengan bunga nol demi membantu meredam dampak gejolak pandemi.

Purbaya pun menghormati domain bank sentral pada kebijakan moneter, sehingga dia berusaha untuk tidak melakukan intervensi.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, bank sentral tidak boleh dimonetisasi oleh kebijakan fiskal lantaran efeknya akan bersifat jangka panjang.

“Kenapa bank sentral dibuat independen, bank sentral nggak boleh dimonetisasi oleh kebijakan fiskal. Kenapa? Fiskal terpapar ke siklus politik, kebijakan moneter dampaknya bisa panjang. Jadi nggak cocok kalau moneter dipakai fiskal,” tambahnya.

Meski begitu, Menkeu menyatakan akan terus berkoordinasi dengan BI untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Sinkronisasi fiskal dan moneter ditujukan untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat menjaga kesejahteraan masyarakat.

“Koordinasi yang baik berarti kami sama-sama memahami tanggung jawab masing-masing dan menjalankan kebijakan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebagai informasi, Kemenkeu dan BI pernah melakukan burden sharing pada saat pandemi COVID-19 karena mempertimbangkan situasi yang luar biasa (extraordinary condition).

Saat itu, defisit fiskal mencapai lebih dari 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan pemerintah kesulitan untuk menjual Surat Berharga Negara (SBN) dengan suku bunga yang tinggi.

Dengan situasi tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan aturan lainnya, bank sentral saat itu diperkenankan untuk membeli SBN di pasar perdana selama tiga tahun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan penuh bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi independensi Bank Indonesia (BI) dalam pengelolaan kebijakan moneter, termasuk menutup kemungkinan kembalinya skema berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan anggaran.

Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal dan kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan masa pandemi Covid-19, ketika Kementerian Keuangan dan BI memakai skema burden sharing.

Oleh karena itu, dia memastikan Kementerian Keuangan tidak akan meminta bank sentral untuk kembali membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana.

"Tidak, bank sentral itu independen. Saya cukup kaya, saya bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk stabilitas pasar," ujar Purbaya dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berjanji tidak akan mengulangi preseden kebijakan 2021, yang mana BI dan pemerintah menyepakati skema burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19, termasuk pembelian SBN dengan bunga 0%.

"Saya tidak ingin mengganggu independensi bank sentral dengan meminta mereka membeli obligasi saya di pasar perdana. Jadi jangan khawatir. Saya tidak akan mengulangi burden sharing tahun 2021," katanya.

Sinkronisasi Fiskal-Moneter

Kendati menjamin independensi, Purbaya juga meyakini bahwa mandat BI tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Otoritas moneter, sambungnya, juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem keuangan yang memungkinkan sektor swasta tumbuh optimal, sekaligus mencegah perekonomian mengalami panas berlebih.

"Ini yang selalu ditakuti bank sentral, ekonomi kita tumbuh terlalu cepat dan menciptakan overheating economy. Namun, dengan koordinasi yang baik, saya pikir kita bisa menciptakan tingkat pertumbuhan yang optimal," jelasnya.

Bendahara negara ini menilai bahwa bentuk koordinasi ini murni dalam kerangka pemahaman tanggung jawab masing-masing institusi demi kesejahteraan masyarakat, bukan intervensi kebijakan.

"Pemerintah atau menteri keuangan bahkan tidak akan mencoba mempengaruhi kebijakan moneter, tetapi koordinasi yang baik adalah kita berdua memahami tanggung jawab kita," ucap Purbaya.