Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Parlemen menargetkan regulasi sapu jagat sektor keuangan tersebut dapat segera dirampungkan pada bulan depan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa proses harmonisasi aturan bersama pemerintah saat ini tengah dikebut untuk mengejar target penyelesaian.

"Mudah-mudahan di awal bulan Juni sudah bisa kita selesaikan," ujar Misbakhun dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, proses sinkronisasi antara draf DPR dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pihak pemerintah sudah mulai berjalan. Pembahasan tingkat lanjut akan kembali dilanjutkan pada awal bulan depan, menyesuaikan dengan jadwal masa sidang dan hari libur nasional.

"Sudah semalam harmonisasi sudah mulai di tingkat pemerintah, beberapa aturan sudah kita sinkronkan dengan DIM-nya pemerintah, dan kita akan membahas di awal bulan Juni untuk menyelesaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, pengesahan RUU P2SK ini nantinya akan langsung disusul oleh agenda revisi UU lain. Misbakhun mengungkapkan bahwa parlemen telah bersiap untuk merevisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Isu Independensi BI

Sebagai informasi, DPR menjelaskan UU P2SK perlu direvisi untuk menindaklanjuti dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pertama, Putusan MK No. 59/PUU-XXI/2023 terkait kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Kedua, Putusan MK No. 85/PUU-XXII/2024 terkait penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Meski jalan masuknya lewat putusan MK terkait wewenang OJK dan anggaran LPS, nyatanya draf revisi UU P2SK melebar ke independensi BI.

Dalam draf RUU P2SK yang diterima Bisnis.com per 1 Oktober 2025, diatur wewenang baru DPR untuk merekomendasikan pemecatan anggota dewan gubernur BI. Selain itu, peran BI juga diperluas yaitu untuk dukung sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam UU P2SK yang berlaku sekarang, Pasal 7 pada angka 2 dalam Pasal 9 mengatur bahwa tujuan BI 'hanya' mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kini dalam draf RUU P2SK, ditambahkan peran baru yaitu "menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja" dalam Pasal 7 ayat (2).

Dalam bagian penjelasan, peran tambahan BI itu dilaksanakan dengan melakukan sinergi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah sehingga bisa mendorong lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Antara lain melalui terwujudnya iklim investasi, digitalisasi, daya saing ekspor, produktivitas sektor riil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif dan hijau," lanjut penjelasan ayat (2) Pasal 7 itu.

Tak sampai situ, ada tambahan ketentuan terkait wewenang DPR dalam merekomendasikan pemberhentian anggota dewan gubernur BI. Adapun anggota dewan gubernur BI terdiri dari satu gubernur, satu deputi gubernur senior, dan empat deputi gubernur.

Dalam draf RUU P2SK, Pasal 48 ayat (1) pada angka 28a mengatur perihal enam persyaratan pemberhentian anggota dewan gubernur BI sebelum masa jabatannya berakhir.

Enam persyaratan itu adalah karena mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu tiga bulan berurutan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, berhalangan tetap, atau hasil evaluasi DPR dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap dewan gubernur.

Pasal 48 ayat (2) kemudian mengatur bahwa anggota dewan gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan karena tidak dapat hadir fisik dalang jangka waktu tiga bulan atau karena pailit, berhak didengar keterangannya.

"Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden," lanjut Pasal 48 ayat (3).

Dalam UU P2SK yang berlaku sekarang, tidak ada diatur secara mengenai persyaratan pemberhentian anggota dewan gubernur BI sebelum masa jabatannya berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang dirancang dengan skema omnibus law. Langkah ini ditempuh untuk menyederhanakan regulasi sekaligus mendukung target pembangunan perumahan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, mengungkapkan bahwa penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU telah rampung.

“Naskah akademik sudah selesai, draf RUU juga telah kami siapkan. Saat ini kami mendorong agar inisiatif tersebut dapat beralih dari pemerintah menjadi inisiatif DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Roberia menjelaskan, urgensi penyusunan beleid ini menguat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta regulasi rumah susun. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk memasukkan RUU Perumahan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) melalui mekanisme daftar kumulatif terbuka.

Menurutnya, pembentukan undang-undang dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni usulan pemerintah atau DPR. Dalam konteks ini, pemerintah menilai revisi regulasi menjadi krusial guna mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa substansi utama RUU tersebut adalah menciptakan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian, termasuk di sektor hunian vertikal.

“Rakyat harus semakin mudah memiliki rumah, termasuk rumah susun. Ke depan, kami ingin biaya seperti iuran pengelolaan lingkungan (IPL) tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Pemerintah berharap proses pembahasan di tingkat legislatif dapat segera berjalan, seiring arahan Presiden untuk mempercepat reformasi regulasi di sektor perumahan. Langkah ini dinilai penting mengingat angka backlog perumahan nasional masih berada pada kisaran belasan juta unit.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Hukum terus dilakukan guna memastikan kesiapan aspek legal sebelum RUU tersebut dibawa ke pembahasan lebih lanjut di DPR.