Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Hukum mengusulkan revisi Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dia menjelaskan, tujuan pembentukan pusat finansial internasional ini adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia, mendorong inovasi di sektor keuangan, menarik investasi, memfasilitasi pembiayaan proyek strategis, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional.

"Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dimasukkan dalam evaluasi Program Legislasi Nasional Tahun 2026 guna memberikan landasan hukum bagi pengembangan Pusat Finansial Internasional di Indonesia serta mendukung peningkatan daya saing ekonomi dan sektor keuangan nasional," katanya.

Dia menyampaikan bahwa undang-undang tersebut harus dibentuk paling lambat tiga bulan sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 diundangkan, yakni pada 17 Juni 2026.

"Adapun urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah bahwa untuk mensejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi yang efektif dari sektor keuangan," jelasnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan kondisi tersebut, Indonesia perlu membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia dalam satu kawasan yang memiliki kewenangan khusus sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat konsentrasi layanan keuangan, pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung sektor jasa keuangan, sekaligus berkembang sebagai pusat keuangan yang terpercaya di tingkat internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mengungkapkan bahwa landasan utama pengajuan RUU ini merupakan amanat langsung dari Pasal 248A Undang-Undang (UU) No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang baru disahkan belum lama ini.

Di situ, diatur perihal pusat finansial internasional Indonesia. Aturan turunan terkait penyelenggaraan pusat finansial internasional tersebut diwajibkan untuk diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri yang tenggat waktunya sangat ketat.

"Undang-undang tersebut harus dibentuk paling lambat 3 bulan terhitung sejak UU No. 4/2026 diundangkan, yaitu sejak tanggal 17 Juni 2026," papar Eddy dalam rapat kerja bersama Baleg DPR, Selasa (23/6/2026).

Mengingat RUU PFII belum tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026, pemerintah menempuh jalur pengajuan di luar Prolegnas yang dimungkinkan dengan dasar argumentasi "keadaan tertentu", sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memperkuat usulan tersebut, Eddy membeberkan lima poin urgensi krusial di balik pembentukan RUU PFII.

Pertama, meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Kedua, mendorong pendalaman dan inovasi pada sektor keuangan domestik.

Ketiga, menarik investasi serta pelaku usaha sektor keuangan, baik dari skala nasional maupun internasional. Keempat, memfasilitasi pembiayaan sektor riil, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan atau pembiayaan lainnya.

"Terakhir, kelima, memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Bambang Eko Suhariyanto menambahkan bahwa prosedur pengajuan RUU di luar Prolegnas ini telah sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87/2014. Regulasi tersebut memfasilitasi menteri untuk mengajukan RUU ke pimpinan DPR melalui instrumen Baleg agar dapat dimuat dalam Prolegnas prioritas tahunan.

Merespons paparan pemerintah, Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan bahwa klausul tenggat waktu 3 bulan dari UU P2SK secara sah memenuhi kualifikasi "keadaan tertentu". Kondisi ini menjadi legitimasi prosedural bagi Baleg untuk mengeksekusi dan memasukkan RUU PFII ke dalam Prolegnas Prioritas 2026.

"Keadaan tertentu ini menjadi satu peluang untuk dimasukkan kembali RUU PFII ini menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2026. Intinya agar pekerjaan kita semua dalam proses pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Bob.

Rapat kerja tersebut ditutup dengan kesepakatan bulat dari para anggota Baleg untuk menyetujui usulan RUU PFII dari pemerintah.

Di samping itu, legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan jajaran pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi terkait keterlibatan masyarakat luas. Dia mewanti-wanti agar perumusan undang-undang ini benar-benar menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation).

"Soal ada putusan yang kemudian diajukan judicial review itu adalah satu hal yang normal, dan itu memang harus kita bangun sebagai tanda demokratisasi di republik tercinta ini," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Panja yang membahas revisi Undang-undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada hari ini, Rabu (8/4/2026) berlangsung singkat.

Tak sampai sejam, para peserta rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum itu tampak keluar dari ruang Komisi XI DPR RI.

Saat ditemui, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa rapat sore hari ini hanya membahas sejumlah agenda yang perlu dituntaskan, yang mana poin tersebut berasal dari formulasi yang diusulkan pemerintah.

“Cuma membahas beberapa agenda yang harus dituntaskan dan itu berasal dari formulasi dari pemerintah,” ungkap Misbakhun kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, saat ini terdapat beberapa rumusan yang perlu dibahas di tingkat pemerintah. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan secara detail rumusan yang dimaksud.

Lantaran masih dalam pembahasan, pembahasan RUU P2SK diperkirakan belum bisa rampung pekan ini, sebagaimana ditargetkan pada pekan lalu.

Selain itu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai jadwal rapat selanjutnya. “Nunggu jadwal baru dari pemerintah,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, pembahasan RUU P2SK ditargetkan rampung pada pekan ini. Dalam catatan Bisnis, Tenaga Ahli Menteri Keuangan Herman Saheruddin menyampaikan pemerintah dan DPR sangat intensif membahas perubahan UU P2SK. Hingga saat ini proses revisi UU P2SK sudah mencapai 95%.

“Target kita adalah minggu depan itu sudah bisa keluar, sudah selesai [dibahas],” kata Herman usai menghadiri Rapat Panja RUU P2SK di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).

Dia mengungkapkan, total Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam revisi UU P2SK mencapai 1.123 poin. Jumlah itu mencakup keseluruhan isi, baik batang tubuh maupun bagian penjelasan. Secara rinci, batang tubuh terdiri dari 751 DIM, sementara sisanya merupakan DIM pada bagian penjelasan, yakni sekitar 372 poin.

Kendati tidak merinci lebih jauh poin-poin apa saja yang diubah dalam aturan sebelumnya, Herman menegaskan bahwa revisi UU P2SK disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk kondisi geopolitik yang tengah berkecamuk.

Menurutnya, sejumlah poin dalam UU P2SK perlu diperkuat agar pasar sektor keuangan Indonesia lebih transparan dan stabil dalam menghadapi dinamika saat ini.

“Jadi, kita melihat ruang-ruang di undang-undang P2SK itu masih bisa terus diperkuat,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Indonesia kembali menjadi magnet investasi di kawasan.

Hal ini dia sampaikan melalui keterangan pers melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (@sekretariat.kabinet) pada Senin (30/3/2026).

"Di Tokyo, Presiden Prabowo Saksikan Kesepakatan Bisnis Raksasa US$22,6 Miliar atau Rp384,2 Triliun, Indonesia Jadi Magnet Investasi Kawasan," ucapnya.

Dalam keterangannya, Seskab menjelaskan bahwa Prabowo Subianto telah menyaksikan langsung penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo. Total nilai kesepakatan tersebut mencapai US$22,6 miliar atau sekitar Rp384,2 triliun.

Menurut Teddy, kerja sama ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor Jepang terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Dia juga menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada investasi, tetapi juga pada pengembangan sektor strategis yang berkelanjutan.

“Kerja sama ini menjadi bukti konkret komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi sekaligus mendorong transformasi industri yang lebih modern dan kompetitif,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pengumuman berbagai nota kesepahaman (MoU) strategis dalam ajang Japan–Indonesia Business Forum yang digelar di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Kesepakatan ini menandai penguatan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Japan, khususnya di sektor energi, industri teknologi, keuangan, hingga kecantikan.

Dalam sektor energi dan industri hijau, kerja sama dilakukan antara PT Kaltim Methanol Industri dan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk memproduksi metanol berbasis pemanfaatan emisi CO₂ melalui teknologi carbon capture utilization (CCU) di Bontang. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari transisi menuju industri rendah karbon.

Sementara itu, perusahaan energi Jepang INPEX memperluas kemitraannya dengan PT Pertamina (Persero) dalam pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela. INPEX juga menandatangani MoU dengan PT Pertamina Hulu Energi untuk menjajaki peluang kerja sama hulu migas di Indonesia dan Asia Tenggara.

Bahkan, nilai investasi total proyek LNG Blok Masela diperkirakan mencapai US$20,94 miliar atau sekitar Rp342 triliun hingga Rp352 triliun.

Adapun total komitmen investasi dan kerja sama strategis mencapai US$22,6 miliar atau Rp384,2 triliun dari gelaran Japan–Indonesia Business Forum yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Di sektor energi terbarukan, INPEX turut menjalin kesepakatan dengan PT Supreme Energy Rajabasa guna mendorong realisasi proyek pembangkit listrik panas bumi Rajabasa.

Kolaborasi teknologi tinggi juga menjadi sorotan, melalui kemitraan antara Hayashi Kinzoku Co., Ltd. dan PT Eblo Teknologi Indonesia Development dalam pengembangan ekosistem semikonduktor, termasuk desain dan manufaktur chip elektronik serta AI.

Di sektor keuangan, PT Bank SMBC Indonesia dan PT Pegadaian sepakat bekerja sama untuk memperkuat ekosistem emas nasional sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.

Kerja sama lintas sektor lainnya mencakup kemitraan antara 2Way World dan PT Nose Herbal Indo dalam bidang kecantikan, serta pembentukan dana Mandiri Aviation Leasing Fund oleh SMBC Aviation Capital bersama Danantara dan Mandiri Investment Management.

Selain itu, Japan External Trade Organization (JETRO) memperkuat hubungan kerja sama dengan Danantara Investment Management guna mendorong investasi bilateral.

Sebagai penutup, Japan Chamber of Commerce and Industry dan Indonesian Chamber of Commerce and Industry juga menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan kolaborasi di bidang perdagangan, investasi, dan industri.

Berikut Daftar MoU yang disepakati:

1. PT Kaltim Methanol Industri dan PT Pupuk Kalimantan Timur, Produksi Metanol menggunakan emisi CO2 dari PKT di Bontang (CCU)

2. INPEX dan PT Pertamina (Persero), Kerjasama Strategis Pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, Indonesia

3. INPEX dan PT Pertamina Hulu Energi, MoU Potensi Peluang Kemitraan Hulu Migas di Indonesia dan Asia Tenggara

4. Hayashi Kinzoku Co., Ltd. dan Pengembangan PT Eblo Teknologi Indonesia, Ekosistem Semikonduktor di Indonesia & Jepang: Desain & Manufaktur Chip Elektronik & AI

5. INPEX dan PT Supreme Energy Rajabasa, untuk MoU tentang berbagai kegiatan menuju realisasi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Rajabasa

6. PT Bank SMBC Indonesia × PT Pegadaian, MoU antara SMBC Indonesia dan Pegadaian untuk berkontribusi pada Ekosistem Emas dan Inklusi Keuangan Indonesia

7. 2Way World dan PT Nose Herbal Indo, Kemitraan Strategis Kecantikan Indonesia–Jepang

8. SMBC Aviation Capital dan Danantara dan Mandiri Investment Management, Mandiri Aviation Leasing Fund

9. JETRO dan BPI Danantara, Memperkuat Hubungan Kerja Sama antara JETRO dan Danantara Investment Management

10. Nota Kesepahaman antara Kamar Dagang dan Industri Jepang dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Perdagangan, Niaga, dan Investasi

Bisnis.com, JAKARTA - Founder Panin Group Mu'min Ali Gunawan menerima penghargaan National Integrated Financial Leader dalam acara BIG 40 Awards yang digelar oleh Bisnis Indonesia Grup pada Senin (8/12/2025).

Penghargaan tersebut diberikan kepada Mu’min Ali Gunawan atas kontribusinya mendirikan Panin Group sebagai salah satu konglomerasi keuangan terintegrasi terbesar dan paling kokoh di Indonesia.

Melalui kepemimpinannya, Panin memperkuat fondasi perbankan, asuransi, dan pembiayaan nasional dengan mengedepankan tata kelola yang prudent serta pelayanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Peran Mu'min Ali Gunawan telah membantu membentuk stabilitas sektor keuangan Indonesia dan memperluas akses layanan finansial di seluruh negeri.

Dilansir dari laporan tahunan Paninvest, Mu'min Ali Gunawan lahir pada 1939. Dia merupakan salah seorang pendiri dan pemegang saham dari tiga bank yang digabung dan merupakan cikal bakal Panin Bank yang didirikan pada 1971.

Mu'min Ali Gunawan menjabat berbagai posisi pada Panin Group, di antaranya sebagai Penasehat PT Bank Panin Tbk, Presiden Komisaris PT Panin Financial Tbk, Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk, dan Presiden Komisaris PT Panin Daichi–Life.

Adapun, Bisnis Indonesia Group mempersembahkan Penghargaan BIG-40 sebagai bagian dari acara ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia

Penghargaan ini merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia.

Penghargaan ini mencakup berbagai bidang ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga, dengan dampak pada skala nasional.

Penghargaan BIG-40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa, seperti para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

Bisnis.com, JAKARTA – The Fed memberi sinyal akan mengakhiri program quantitative tightening (QT) mulai 1 Desember 2025. QT merupakan kebijakan pengetatan neraca The Fed dengan cara mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah dan surat utang beragunan hipotek untuk menyerap likuiditas.

Dengan demikian, bila program QT disetop, The Fed akan beralih ke fase netral atau ekspansif, menandakan likuiditas global akan kembali meningkat.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menjelaskan penghentian QT oleh The Fed pada dasarnya menandakan fase pembalikan arah kebijakan moneter global.

Ketika neraca The Fed mulai kembali melonggar, likuiditas dolar AS di pasar keuangan dunia akan meningkat. Kondisi ini menurutnya biasanya diikuti oleh aktifitas search for yield, di mana investor global mencari aset dengan imbal hasil lebih tinggi, yang rata-rata banyak berada di pasar negara berkembang.

"Bagi Indonesia, hal ini berpotensi menjadi katalis positif bagi arus portfolio ke pasar obligasi dan saham, terutama karena Indonesia masih menawarkan yield spread yang menarik terhadap US Treasury, ditambah dengan stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga. Dampaknya bisa terlihat dalam penguatan nilai tukar rupiah dan penurunan yield SBN di jangka panjang," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Ronny menambahkan, kembalinya likuiditas global umumnya akan mendukung sektor-sektor interest rate sensitive dan growth-oriented. Di Indonesia sendiri, sektor keuangan seperti perbankan dan multifinance berpotensi diuntungkan karena penurunan yield mendorong permintaan kredit dan peningkatan valuasi aset keuangan.

Selain itu, menurutnya sektor consumer cyclical dan properti juga bisa mendapatkan sentimen positif karena suku bunga cenderung lebih stabil dan konsumsi domestik meningkat.

"Dari sisi pasar modal, sektor komoditas berbasis ekspor seperti nikel, batu bara, dan CPO juga bisa menarik minat investor karena prospek harga global membaik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dunia akibat pelonggaran likuiditas," jelasnya.

Walau punya peluang bagus, Ronny melihat terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati. Pertama, ketidakpastian arah kebijakan moneter lanjutan. Apabila inflasi AS kembali meningkat, menurutnya The Fed bisa saja menunda pelonggaran lebih lanjut.

Kedua, risiko geopolitik global seperti konflik Timur Tengah atau ketegangan di Laut Cina Selatan dapat memicu risk-off sentiment yang menekan nilai aset negara berkembang.

Selain itu, dari sisi domestik faktor seperti defisit fiskal, stabilitas nilai tukar, dan dinamika politik menjelang tahun anggaran baru juga bisa memengaruhi persepsi risiko investor.

"Jadi, meskipun arah arus modal ke depan tampak positif, volatilitas masih akan tinggi dan perlu diimbangi dengan kebijakan domestik yang kredibel serta koordinasi moneter-fiskal yang kuat," pungkasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.