Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang dirancang dengan skema omnibus law. Langkah ini ditempuh untuk menyederhanakan regulasi sekaligus mendukung target pembangunan perumahan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, mengungkapkan bahwa penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU telah rampung.

“Naskah akademik sudah selesai, draf RUU juga telah kami siapkan. Saat ini kami mendorong agar inisiatif tersebut dapat beralih dari pemerintah menjadi inisiatif DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Roberia menjelaskan, urgensi penyusunan beleid ini menguat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan aturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) serta regulasi rumah susun. Kondisi tersebut membuka ruang bagi pemerintah untuk memasukkan RUU Perumahan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) melalui mekanisme daftar kumulatif terbuka.

Menurutnya, pembentukan undang-undang dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni usulan pemerintah atau DPR. Dalam konteks ini, pemerintah menilai revisi regulasi menjadi krusial guna mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa substansi utama RUU tersebut adalah menciptakan efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki hunian, termasuk di sektor hunian vertikal.

“Rakyat harus semakin mudah memiliki rumah, termasuk rumah susun. Ke depan, kami ingin biaya seperti iuran pengelolaan lingkungan (IPL) tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Pemerintah berharap proses pembahasan di tingkat legislatif dapat segera berjalan, seiring arahan Presiden untuk mempercepat reformasi regulasi di sektor perumahan. Langkah ini dinilai penting mengingat angka backlog perumahan nasional masih berada pada kisaran belasan juta unit.

Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Hukum terus dilakukan guna memastikan kesiapan aspek legal sebelum RUU tersebut dibawa ke pembahasan lebih lanjut di DPR.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi XI DPR mengagendakan rapat panitia kerja alias panja revisi Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK) pada hari ini, Rabu (1/4/2026).

Kalau merujuk jadwal yang dibagikan oleh DPR, agenda rapat kali ini akan melanjutkan pembahasan RUU P2SK yang sebelumnya telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Sekadar catatan, pemerintah resmi menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) kepada Komisi XI DPR dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (31/3/2026) siang.

Tenaga Ahli Menteri Keuangan Herman Saheruddin mengaku ini bahwa dalam rapat antara perwakilan pemerintah dengan Komisi XI DPR tersebut baru sebatas proses administrasi penyerahan DIM secara formal yang akan menjadi landasan pembahasan revisi beleid 'sapu jagat' sektor keuangan tersebut.

"Belum ada [pembahasan spesifik], baru pembahasan awal kok, baru penyerahan DIM secara resmi kepada DPR. Jadi belum ada yang bisa kita share [sampaikan]," ujarnya saat ditemui usai rapat.

Herman menjelaskan bahwa DIM dari pihak pemerintah sejatinya telah rampung disusun sejak Desember tahun lalu. Kendati demikian, penyerahannya ke meja parlemen sempat tertunda lantaran harus menyesuaikan dengan padatnya agenda-agenda lain.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pemerintah dan DPR telah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti DIM tersebut ke tahap pembahasan dalam waktu dekat.

"Ini kan sekarang pas, mau dilakukan pembahasan dalam waktu sesegera mungkin, karena memang UU ini kan sangat vital sekali," katanya.

RUU Inisiatif DPR

Sebagai informasi, revisi UU P2SK ini merupakan usul inisiatif dari DPR. Herman menjelaskan, draf awal revisi UU P2SK dari parlemen tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikaji. Pemerintah kemudian merumuskan tanggapan dan masukannya dalam bentuk DIM yang baru saja dikembalikan ke DPR pada hari ini.

Sementara itu, saat disinggung mengenai salah satu poin krusial yang tengah menjadi sorotan publik yaitu rencana penambahan tugas baru bagi Bank Indonesia (BI) di dalam draf revisi, Herman enggan memberikan komentar lebih jauh.

Dia menegaskan bahwa prosesnya masih terlalu dini untuk membeberkan poin-poin perdebatan atau sikap spesifik pemerintah sebelum pembahasan resmi bersama DPR dimulai.

"Ah, aku belum bisa. Pembahasan dulu, karena itu belum dibahas, too early [terlalu cepat]. Belum ada yang bisa saya share dulu," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej terkait RUU Hukum Acara Perdata, Rabu (21/1/2026).

Ketua Komisi III, Habiburokhman mengatakan usulan RUU Hukum Acara Perdata disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Selain itu, dia menambahkan agar DPR juga memberikan atensi khusus untuk RUU Hukum Pelaksanaan Pidana Mati.

"Sepakat bahwa undang-undang ini akan diajukan atas usul dari DPR. Jadi supaya lebih cepat, kan kalau dari DPR DIMnya dari pemerintah. Nah ini DIMnya cuman satu, kalau nanti dari pemerintah DIMnya banyak dari fraksi-fraksi jadi lebih lama," kata Habiburokhman.

Edward menyambut baik RUU Hukum Acara perdata menjadi inisiatif DPR dan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya RUU ini hanya perlu memindahkan PNPS 1964 tentang cara pelaksanaan pidana mati yang merupakan perintah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Yang kedua RUU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang ketiga yang tidak kalah penting, RUU tentang narkotika dan psikotropika," ucap Edward.

Edward berharap RUU tersebut dapat rampung pada tahun 2026. Setelah pembahasan itu, Habiburokhman mengetok palu, sekaligus menutup rapat.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merespons pernyataan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang kecewa terhadap penghapusan asosiasi dari UU Kepariwisataan pengganti UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani menyatakan kekecewaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengesahkan UU tersebut pada 2 Oktober 2025.

"Kami merasa sangat kecewa sekali dengan proses di DPR, khususnya Komisi VIII ya yang menghilangkan GIPI dari Undang-Undang Pariwisata," jelasnya dalam Konferensi Pers, Minggu (12/10/2025).

Pasalnya, tambah Hariyadi, selama proses perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) berlangsung anggota DPR sama sekali tidak menyampaikan adanya niatan untuk menghapus keberadaan GIPI.

Hariyadi menyebut, dalam mekanisme pembentukan regulasi anyar tersebut, kala itu DPR RI hanya mengungkap rencana untuk mengubah nama GIPI menjadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia.

"Itu [Selama proses membentuk RUU] enggak ada cerita mau menghilangkan GIPI. Yang ada dulu memang diusulkan namanya diubah jadi Gabungan Asosiasi Pariwisata Indonesia. Yang mana menurut kami ya enggak ada masalah sebanyak substansinya itu sama," jelasnya.

Merespons hal itu, Kemenpar menegaskan bahwa Perubahan Ketiga Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah hak inisiatif DPR RI dan dalam proses penyusunannya telah dibahas bersama Pemerintah dan Industri Kepariwisataan secara terbuka dan telah dilakukan berbagai rangkaian konsultasi publik.
Kemenpar juga memastikan adanya pelibatan asosiasi kepariwisataan yang tercantum dalam Bab IV Pasal 8 ayat (2) huruf j yang membahas ekosistem kepariwisataan.

"Dalam Bab VII Pasal 22 tercantum bahwa setiap pelaku usaha pariwisata berhak membentuk dan menjadi anggota asosiasi
kepariwisataan. Atas dasar tersebut maka asosiasi kepariwisataan dapat tetap berperan dalam membangun serta mengembangkan
pariwisata Indonesia," tulis Kemenpar dalam siaran pers, dikutip Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Kemenpar memastikan koordinasi dan hubungan kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata tetap dapat diatur secara lebih fleksibel melalui peraturan pelaksana ataupun mekanisme kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sektor pariwisata.