Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memperpanjang masa tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk rumah tapak dan rumah susun hingga 40 tahun. Keputusan tersebut disetujui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian layak sekaligus menekan backlog perumahan nasional.

Kebijakan ini mempertahankan bunga rumah subsidi tapak sebesar 5% dan rumah susun subsidi sebesar 6%, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meyakini kombinasi bunga tetap dan tenor lebih panjang akan memperbesar daya serap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditargetkan mencapai 350.000 unit sepanjang 2026.

Di sisi lain, pelonggaran tenor hingga empat dekade memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya terhadap daya beli masyarakat, keberlanjutan pembiayaan, hingga risiko perbankan dalam jangka panjang. Kalangan pengembang dan perbankan menyambut positif langkah tersebut, tetapi menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi lintas lembaga agar implementasinya berjalan optimal.

Apa yang Diputuskan Pemerintah?

Komite Tapera resmi menyetujui tenor KPR subsidi hingga 40 tahun bagi rumah tapak maupun rumah susun subsidi. Kebijakan tersebut dijalankan untuk meningkatkan akses MBR terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa bunga rumah subsidi tapak tetap dipertahankan sebesar 5%, sedangkan rumah susun subsidi sebesar 6%.

Mengapa Tenor 40 Tahun Dinilai Penting?

Pemerintah menilai besaran cicilan rumah subsidi selama ini masih menjadi hambatan utama bagi kelompok buruh, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal yang pendapatannya terbatas.

Rumah subsidi seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun saat ini memiliki cicilan sekitar Rp1,05 juta per bulan. Dengan tenor 40 tahun, cicilan tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan.

Penurunan beban angsuran itu diharapkan memperluas kelompok masyarakat yang memenuhi syarat pembiayaan perbankan, terutama bagi mereka yang selama ini terkendala ketentuan maksimal cicilan sepertiga dari pendapatan bulanan.

Bagaimana Hitung-hitungan Cicilan KPR Subsidi?

Gambaran cicilan yang disampaikan pemerintah dan pelaku industri menunjukkan penurunan yang cukup signifikan:

• Tenor 10 tahun: sekitar Rp1,7 juta per bulan.
• Tenor 20 tahun: sekitar Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per bulan.
• Tenor 30 tahun: sekitar Rp1,1 juta untuk pinjaman sekitar Rp200 juta.
• Tenor 40 tahun: berkisar Rp773.000 hingga Rp900.000 per bulan, tergantung besaran pokok pinjaman.

Pemerintah menilai penurunan cicilan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.

Apa Dampaknya terhadap Program 3 Juta Rumah?

Kebijakan ini diproyeksikan menjadi instrumen penting untuk menopang target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026.

Pemerintah dan pengembang berharap peningkatan keterjangkauan pembiayaan dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Kalangan REI juga menilai perpanjangan tenor akan meningkatkan daya serap kuota rumah subsidi yang tahun ini diperbesar pemerintah.

Bagaimana Respons Pengembang?

Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) menyambut positif kebijakan tersebut.

Menurut REI, tenor yang lebih panjang akan memperluas basis konsumen rumah subsidi karena cicilan menjadi lebih ringan. Pengembang meyakini masyarakat pada kelompok desil bawah yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki peluang lebih besar untuk membeli rumah pertama.

REI juga menilai kebijakan ini dapat membantu mengurangi risiko kredit bermasalah karena beban angsuran bulanan menjadi lebih rendah dan lebih sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.

Namun, asosiasi pengembang menegaskan perlunya harmonisasi aturan pertanahan, regulasi perbankan, dan ketentuan otoritas keuangan agar implementasi tenor panjang dapat berjalan efektif.

Apa Kata Perbankan?

Kalangan perbankan menilai tenor 40 tahun merupakan alternatif pembiayaan, bukan kewajiban bagi seluruh debitur.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak otomatis meningkatkan risiko pembiayaan karena masyarakat tetap dapat memilih tenor sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan banyak nasabah KPR melunasi pinjaman lebih cepat dibandingkan jangka waktu perjanjian awal.

Apakah Tenor 40 Tahun Bersifat Wajib?

Pemerintah menegaskan bahwa skema tersebut bersifat opsional.

Masyarakat tetap dapat memilih tenor 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun sesuai profil pendapatan dan kemampuan finansial masing-masing.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas tanpa membebani masyarakat maupun industri pembiayaan.

Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?

Implementasi KPR subsidi 40 tahun masih memerlukan sinkronisasi berbagai aturan yang melibatkan Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, BP Tapera, industri perbankan, dan asosiasi pengembang.

Selain itu, efektivitas kebijakan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas akses pekerjaan formal, dan memastikan pasokan rumah subsidi tetap tersedia dalam jumlah memadai.

Fakta Penting

• Komite Tapera resmi menyetujui tenor KPR subsidi hingga 40 tahun.
• Bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, sedangkan rumah susun subsidi 6%.
• Cicilan rumah subsidi Rp166 juta diperkirakan turun dari Rp1,05 juta menjadi sekitar Rp773.000 per bulan.
• Target penyaluran FLPP pada 2026 mencapai 350.000 unit rumah.
• Kebijakan tenor 40 tahun bersifat opsional dan dapat disesuaikan dengan kemampuan debitur.
• Pengembang dan perbankan mendukung kebijakan tersebut, tetapi meminta sinkronisasi lintas lembaga untuk implementasinya.

Daftar Artikel Sumber

Ulasan selengkapnya dapat disimak pada artikel-artikel berikut:

1. Resmi! Tenor KPR Rumah Subsidi & Rusun Diperpanjang Sampai 40 Tahun.
2. Hitung-hitungan Cicilan KPR Rumah Subsidi Tenor 40 Tahun.
3. Tenor KPR Subsidi Bisa Sampai 40 Tahun, Pengembang Bilang Begini.
4. Menanti Taji Cicilan Rumah Subsidi hingga 40 Tahun ke Daya Beli.
5. Ada Skema Cicilan KPR 40 Tahun, REI: Risiko Gagal Bayar Kecil.
6. Prabowo Minta Tenor Cicilan KPR 40 Tahun untuk Pekerja Swasta.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil reportase tim redaksi Bisnis Indonesia yang dirangkum dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial. Seluruh fakta, angka, dan kutipan merujuk pada artikel sumber yang digunakan dalam penyusunan briefing ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) menyambut rencana pemerintah mengimplementasikan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tembus hingga 40 tahun.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya menjelaskan bahwa aturan tersebut diyakini bakal mendorong laju penyerapan rumah subsidi. Sehingga mendorong realisasi program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya gini, dengan perpanjangan 40 tahun itu kan otomatis membuat saluran konsumen itu makin besar, makin banyak,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Bambang memberikan gambaran, dengan perpanjangan tenor ini besaran cicilan rumah dapat ditekan hingga Rp900.000 per bulan. Sehingga, masyarakat desil rendah dapat ikut mengakses penyerapan rumah subsidi FLPP.

Sebagai gambaran, tambah Bambang, saat ini masyarakat yang meminjam pokok sekitar Rp200 juta dengan tenor selama 20 tahun setiap bulannya dibebankan biaya angsuran sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,4 juta.

“Kalau untuk 30 tahun, itu sekitar Rp1,1 juta nah kalau KPR hingga 40 tahun, itu bisa sekitar Rp900.000-an per bulannya angsurannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun telah disetujui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lantas, bagaimana gambaran cicilan KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan masa tenor pembiayaan hingga 40 tahun?

Seperti diketahui, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Dengan perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Adapun, pelonggaran masa tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun itu diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan MBR dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah ataubacklognasional.

Maruarar mengatakan Komite Tapera telah menyetujui perpanjangan tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (24/6/2026).

Pemerintah juga meyakini kebijakan tersebut akan mendukung target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026. Peningkatan akses pembiayaan itu sekaligus diharapkan mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional.

Implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di bawah pengawasan Komite Tapera.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Melalui bauran stimulus pelonggaran tenor dan stabilitas bunga tersebut, pemerintah optimistis dapat mengamankan target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah pada tahun ini.

Proyeksi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Untuk diketahui sebelumnya, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Akan tetapi, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

"Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Sebagai informasi, implementasi penyaluran rumah subsidi FLPP dilaksanakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Badan ini diawasi langsung oleh Komite Tapera yang diketuai oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Selain itu, Komite Tapera juga diduduki oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa selaku anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota, Ketua DK OJK Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota, dan Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota dari kalangan profesional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa buruh adalah kelompok profesi terbanyak yang memanfaatkan alokasi rumah tapak bersubsidi pada tahun lalu.

Ia menuturkan, menurut data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), pemerintah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi 278.868 unit rumah sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, porsi pemanfaatan oleh buruh mencapai 66 ribu unit.

“Ini juga membuktikan bahwa teman-teman buruh itu melihat bahwa rumah itu juga sebagai hal yang penting, yang utama, selain sandang dan pangan,” kata Maruarar Sirait, atau yang biasa disapa Ara, di Jakarta, Kamis.

Ia pun mengapresiasi langkah masyarakat yang mulai menyadari perlunya mempersiapkan rumah tinggal sejak jauh-jauh hari.

Ia berharap penyaluran FLPP maupun produk pembiayaan rumah subsidi lainnya pada tahun ini dapat meningkat.

“Sebenarnya BP Tapera sudah menjalankan itu (penyaluran rumah subsidi) dengan baik, tapi tahun ini harus membaik lagi,” ujar Ara.

Untuk tahun ini, ia mengatakan salah satu wilayah pengembangan perumahan yang dipersiapkan bagi para buruh adalah di kawasan Meikarta, Lippo Cikarang, Jawa Barat.

Ia menyatakan bahwa saat ini sudah mulai dibangun rumah susun subsidi di area tersebut dan menargetkan untuk dapat mulai dilakukan akad pembelian pada akhir tahun ini.

Ara menyampaikan, pengembangan perumahan bersubsidi di Meikarta dengan total 141 ribu unit tersebut berjalan di tiga lokasi dengan luas total 30 hektare yang merupakan tanah hibah dari Lippo Group.

“Nanti banyak sekali masyarakat yang mungkin bisa berbahagia memanfaatkan rumah susun subsidi di sana, apalagi itu kawasan industri dan pasti banyak sekali buruhnya di sana,” tuturnya.

Untuk memperluas dan mempermudah akses pembiayaan rumah bagi lebih banyak masyarakat, Kementerian PKP tengah mempertimbangkan skema cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor 40 tahun, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu.

Ara menyatakan bahwa pihaknya telah meminta BP Tapera untuk melakukan kajian mengenai kebijakan tersebut bersama dengan para pengembang dan pelaku perbankan, termasuk mendengarkan saran dari pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen.

“Jadi kita kalau mengeluarkan kebijakan itu, prosesnya harus mendengar ekosistem… agar benar-benar sebuah kebijakan itu bermanfaat,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Selama bertahun-tahun, kebijakan perumahan di Indonesia terlalu berfokus pada pembangunan rumah tapak di pinggiran kota.

Model ini memang terlihat menjawab kebutuhan kepemilikan rumah, tetapi sering kali gagal menghadirkan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Banyak warga akhirnya memiliki rumah murah namun harus menghadapi perjalanan panjang menuju tempat kerja, biaya transportasi tinggi, hingga keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Dalam konteks itu, ide Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk memperkuat pengembangan rumah susun subsidi sebenarnya merupakan langkah yang cukup visioner.

Pemerintah mulai melihat bahwa keterbatasan lahan perkotaan tidak lagi memungkinkan Indonesia terus bergantung pada pola rumah horizontal. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, hingga Medan membutuhkan model hunian vertikal yang lebih efisien dan dekat pusat aktivitas ekonomi.

Menteri PKP beberapa kali menegaskan bahwa rumah susun subsidi harus menjadi solusi hunian perkotaan masa depan, terutama di kawasan strategis dan dekat transportasi publik.

Gagasan ini sejalan dengan teori compact city dalam perencanaan kota yang menekankan pentingnya kota padat, terintegrasi, dan efisien dalam penggunaan lahan. Dalam teori ini, hunian vertikal dianggap mampu mengurangi urban sprawl atau perluasan kota yang tidak terkendali.

Konsep tersebut sebenarnya bukan hal baru di dunia.

Singapura menjadi contoh paling sukses melalui program Housing and Development Board (HDB). Pemerintah Singapura membangun apartemen subsidi yang terhubung dengan sekolah, pusat kesehatan, transportasi massal, dan ruang publik. Hasilnya, lebih dari 80 persen penduduk tinggal di hunian HDB dengan kualitas hidup relatif baik. Model ini berhasil karena negara tidak hanya membangun gedung, tetapi juga membangun ekosistem perkotaan.

Hal yang sama diterapkan di South Korea dan Japan. Di Seoul maupun Tokyo, hunian vertikal dikembangkan dekat pusat transportasi sehingga masyarakat dapat hidup lebih efisien tanpa ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi. Konsep ini dikenal sebagai Transit Oriented Development (TOD), yaitu pembangunan kawasan berbasis transportasi publik.

Teori TOD juga mulai banyak dibahas dalam penelitian di Indonesia. Penelitian tentang pengembangan rumah susun berbasis TOD di Makassar menyebut bahwa rumah susun yang tidak terintegrasi transportasi publik justru menciptakan biaya tambahan dan ketidakefisienan bagi penghuni (Firdaus, Wunas, dan Arifin dalam Jurnal Wilayah & Kota Maritim, 2019).

Secara teori kebijakan publik, pemerintah memang memiliki peran penting dalam penyediaan rumah untuk kelompok berpenghasilan rendah. Dalam jurnal Pendekatan dan Pemecahan Masalah Implementasi Kebijakan Subsidi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, disebutkan bahwa subsidi perumahan merupakan instrumen negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama ketika mekanisme pasar gagal menjangkau kelompok miskin (Simbolon, Rusli, dan Candradewini, 2023).

Namun, keberhasilan rumah susun subsidi bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Banyak negara juga mengalami kegagalan besar ketika pembangunan hunian vertikal dilakukan tanpa perencanaan sosial, ekonomi, dan tata kelola yang matang.

Salah satu contoh paling terkenal adalah proyek Pruitt-Igoe di St. Louis, Amerika Serikat. Kompleks apartemen subsidi yang dibangun pada 1950-an itu awalnya dipuji sebagai simbol modernisasi perumahan publik. Namun hanya dalam waktu kurang dari dua dekade, kawasan tersebut berubah menjadi pusat kriminalitas, kemiskinan, dan kerusakan sosial.

Buruknya pengelolaan, segregasi sosial, minimnya lapangan kerja, serta kurangnya perawatan membuat proyek ini akhirnya dihancurkan pada tahun 1972. Banyak akademisi bahkan menjadikan runtuhnya Pruitt-Igoe sebagai simbol kegagalan kebijakan perumahan publik modernis di Amerika (Bristol, Journal of Architectural Education, 1991).

Kegagalan serupa juga pernah terjadi di Prancis melalui pembangunan kawasan banlieue atau apartemen sosial berskala besar di pinggiran Paris. Pemerintah Prancis pada dekade 1960–1970 membangun hunian vertikal murah untuk kelompok pekerja dan migran. Namun karena lokasi terisolasi, minim integrasi ekonomi, dan lemahnya fasilitas sosial, banyak kawasan tersebut berkembang menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran dan konflik sosial tinggi.

Kerusuhan besar di pinggiran Paris tahun 2005 bahkan banyak dikaitkan dengan kegagalan integrasi sosial dalam kebijakan perumahan publik (Wacquant, Urban Outcasts, 2008).

Di Inggris, sejumlah proyek council housing berbentuk apartemen tinggi juga menuai kritik. Kompleks hunian vertikal seperti Robin Hood Gardens di London awalnya dianggap solusi modern untuk pekerja kota.

Namun dalam praktiknya, desain yang buruk, lemahnya pemeliharaan, dan meningkatnya segregasi sosial membuat kawasan tersebut mengalami penurunan kualitas hidup dan akhirnya dibongkar sebagian pada akhir 2010-an. Penelitian Alice Coleman dalam buku Utopia on Trial bahkan menyebut desain apartemen bertingkat tanpa pengawasan sosial yang baik berkontribusi terhadap meningkatnya vandalisme dan kriminalitas.

Contoh lain datang dari China. Dalam upaya urbanisasi besar-besaran, pemerintah membangun jutaan unit apartemen bersubsidi. Tetapi di sejumlah kota muncul fenomena ghost apartment atau apartemen kosong karena lokasi terlalu jauh dari pusat ekonomi dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Penelitian dalam International Journal of Housing Policy menyebut bahwa banyak proyek perumahan publik di China gagal dihuni optimal karena pembangunan lebih berorientasi target fisik dibanding kualitas keterhubungan kota (Chen, 2020).

Kegagalan-kegagalan tersebut memberi pelajaran penting bagi Indonesia bahwa rumah susun subsidi tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek konstruksi. Jika pemerintah hanya mengejar angka pembangunan unit tanpa memperhatikan kualitas hidup penghuni, maka rusun dapat berubah menjadi “kantong kemiskinan vertikal”.

Masalah ini sebenarnya sudah diperingatkan dalam berbagai penelitian Indonesia. Kajian Sistem Pengelolaan Bangunan Rumah Susun Sederhana menyebut bahwa rumah susun yang tidak dikelola baik hanya akan “memindahkan kekumuhan horizontal menjadi kekumuhan vertikal” (Sukmajati, Hardi, dan Muladi, 2013).

Karena itu, Indonesia perlu belajar bukan hanya dari keberhasilan Singapura atau Jepang, tetapi juga dari kegagalan Amerika Serikat, Prancis, dan beberapa negara lain. Ada beberapa syarat utama agar rumah susun subsidi berhasil.

Pertama, lokasi harus dekat pusat aktivitas ekonomi dan transportasi publik. Kedua, pengelolaan gedung harus profesional dan berkelanjutan. Ketiga, fasilitas sosial seperti sekolah, ruang terbuka, pusat kesehatan, dan keamanan harus tersedia. Keempat, penghuni tidak boleh tersegregasi secara sosial sehingga rumah susun berubah menjadi simbol kemiskinan baru.

Dalam perspektif yang lebih luas, rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah instrumen keadilan sosial. Pemikiran David Madden dan Peter Marcuse dalam buku In Defense of Housing menegaskan bahwa rumah tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga hak dasar warga negara.

Karena itu, ide rumah susun subsidi dari Kementerian PKP sebenarnya bisa menjadi titik balik kebijakan perumahan nasional.

Indonesia memiliki kesempatan untuk keluar dari paradigma lama yang terlalu bergantung pada rumah tapak murah di pinggiran kota. Tetapi keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah menjalankan reformasi besar, yakni integrasi dengan transportasi publik, penyediaan fasilitas sosial, tata kelola profesional, dan keberpihakan nyata pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Jika hanya mengejar jumlah unit, rumah susun subsidi berpotensi gagal. Namun jika dibangun sebagai bagian dari strategi kota modern yang inklusif, program ini bisa menjadi fondasi baru perumahan perkotaan Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mencatatkan marketing sales Rp1,95 triliun pada kuartal I/2026, atau setara 32% dari target setahun penuh sebesar Rp6 triliun.

CEO LPKR John Riady mengatakan momentum pertumbuhan penjualan properti berlanjut pada kuartal I/2026. Pra penjualan atau marketing sales LPKR mencapai Rp1,95 triliun atau setara 32% dari target tahunan.

“Permintaan tetap terkonsentrasi pada rumah tapak, khususnya produk di segmen terjangkau dan menengah, yang menjadi fokus utama strategi kami. Kami akan terus berfokus pada eksekusi di seluruh proyek township kami, sembari tetap menjaga pendekatan yang pruden dalam pengelolaan modal dan operasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

John Riady menjelaskan kinerja kuartal I/2026 terutama didorong oleh permintaan yang berkelanjutan terhadap rumah tapak, baik di segmen terjangkau maupun premium di berbagai wilayah. Produk rumah tapak menyumbang 84% dari total pra penjualan, mencerminkan tingginya minat pembeli rumah pertama (first-time homebuyers) dan end-user.

Pencapaian ini juga didukung oleh peluncuran Park Serpong Phase 7 di Park Serpong, serta Neo 5ense Collection di Cikarang. Pengembangan baru ini berhasil menangkap permintaan dari segmen pasar massal maupun menengah, sekaligus memperkuat posisi LPKR di pasar rumah tapak.

Di tingkat Lippo Karawaci (Holdco), penjualan residensial berkontribusi sebesar Rp1,22 triliun, didukung oleh penjualan unit komersial sebesar Rp156 miliar, kavling tanah Rp30 miliar, serta penjualan lahan pemakaman di San Diego Hills sebesar Rp33 miliar.

“Momentum penjualan juga diperkuat oleh peluncuran produk baru di Park Serpong Phase 7 pada kuartal I/2026, yaitu Goldtops, Gold, Silver, Bronze, Urban, dan Treetops, yang ditawarkan dengan harga terjangkau dan didorong oleh tingginya permintaan di segmen hunian terjangkau,” paparnya.

Di tengah kondisi makroekonomi global yang menantang dan penuh ketidakpastian, LPKR membukukan pendapatan Rp1,80 triliun pada kuartal I/2026, EBITDA Rp337 miliar, dan laba bersih sebesar Rp107 miliar.

Di samping itu, arus kas dari aktivitas operasional membaik sebesar 20% YoY menjadi Rp499 miliar, didukung oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan. LPKR menutup kuartal I/2026 dengan posisi kas yang kuat sebesar Rp1,62 triliun.

Sementara itu, segmen lifestyle LPKR mencatatkan kinerja yang tetap solid pada kuartal I/2026 ini, dengan pendapatan sebesar Rp310 miliar, EBITDA Rp103 miliar, dan laba bersih sebesar Rp55 miliar.

Kinerja ini mencerminkan ketahanan segmen di tengah melemahnya permintaan, yang tetap didukung oleh berbagai inisiatif efisiensi operasional. Secara operasional, rata-rata tarif kamar hotel stabil di Rp639.000.

Dari bisnis mal, jumlah pengunjung meningkat 6% YoY menjadi 11,5 juta pengunjung per bulan, menunjukkan momentum pemulihan sektor ritel yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan dinilai semakin mendesak kebutuhan pengembangan hunian vertikal. Bank Tabungan Negara (BTN) melihat pola pembangunan rumah tapak tidak lagi mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat di kota besar. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan tekanan urbanisasi dan mahalnya harga tanah membuat pembangunan perumahan harus bergeser ke arah vertikal.

“Perumahan di kota besar itu memang sudah harus ke arah vertical housing, tidak bisa lagi rumah tapak. Tanahnya sudah sangat terbatas,” ujar Nixon dalam media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, jika pembangunan tetap dipaksakan secara horizontal, dampaknya tidak hanya pada keterbatasan hunian, tetapi juga berpotensi menggerus lahan produktif.

“Kalau semuanya dipaksakan rumah tapak, lahan produktif akan habis. Sementara kebutuhan terus bertambah, tanah tidak bertambah,” katanya.

BTN menilai hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik menjadi solusi paling realistis. Proyek yang berada di sekitar simpul transportasi dinilai lebih diminati karena efisiensi biaya dan waktu.

“Yang tidak laku biasanya yang jauh dari transportasi. Tapi kalau dekat transportasi, masyarakat akan lebih tertarik karena lebih efisien,” ujar Nixon.

Selain lokasi, kualitas hunian juga menjadi perhatian. Ia menilai ukuran unit yang terlalu kecil selama ini menjadi salah satu hambatan penerimaan masyarakat terhadap hunian vertikal.

“Problemnya di Indonesia itu tipe studio terlalu kecil. Idealnya lebih besar supaya masyarakat merasa nyaman,” katanya.

Di tengah tantangan tersebut, BTN menegaskan perannya dalam pembiayaan perumahan nasional. Hingga April 2026, perseroan telah menyalurkan sekitar 6 juta unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak 1976 dengan nilai mencapai Rp 530 triliun.

Nixon menyebut capaian itu mencerminkan peran BTN dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus memperkuat ekosistem perumahan.

“Selama hampir lima dekade, BTN tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi membangun ekosistem perumahan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, ke depan BTN tidak hanya fokus pada pembiayaan rumah, tetapi juga memperluas layanan ke kebutuhan finansial keluarga secara menyeluruh.

“Kami memperkuat transformasi menuju beyond mortgage, di mana BTN tidak hanya melayani pembiayaan rumah, tetapi juga kebutuhan keuangan keluarga secara menyeluruh,” katanya.

Langkah ini antara lain dilakukan melalui inovasi bundling pembiayaan, termasuk pembiayaan isi rumah dalam satu skema kredit.

“Kami menghadirkan inovasi pembiayaan melalui bundling KPR dengan kebutuhan isi rumah, sehingga nasabah mendapat solusi yang lebih terintegrasi,” ujar Nixon.

Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menambahkan tantangan sektor perumahan saat ini tidak hanya berasal dari sisi permintaan, tetapi juga dari sisi pasokan, terutama terkait ketersediaan lahan dan perizinan.

“Permintaan terhadap hunian layak terus meningkat, sementara tantangan saat ini lebih banyak dari sisi supply, seperti ketersediaan lahan dan perizinan,” kata Hirwandi.

Ia mengatakan BTN berupaya menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, termasuk memperkuat pembiayaan bagi pengembang dan masyarakat.

Selain itu, profil debitur BTN menunjukkan mayoritas penerima KPR berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp 4,9 juta per bulan. Sebagian besar berasal dari sektor informal seperti pedagang kecil dan pekerja lepas.

Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan rumah tetap tinggi, bahkan di tengah tekanan ekonomi. BTN menilai hunian merupakan kebutuhan dasar yang tidak mudah ditunda.

“Rumah itu kebutuhan dasar. Berbeda dengan pembelian investasi, orang tetap akan berusaha punya rumah,” ujar Nixon.

Dengan keterbatasan lahan yang semakin nyata, BTN menilai pengembangan hunian vertikal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

“Kalau lahan makin terbatas, mau tidak mau kita harus ke atas. Itu realitas yang harus kita hadapi,” kata Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA — Preferensi Milenial hingga Generasi Z dalam menentukan pilihan tempat tinggal atau hunian mulai bergeser ke kawasan sub urban yang menawarkan hunian lebih terjangkau, dengan akses transportasi yang baik serta fasilitas kawasan yang memadai.

Marketing Director Agung Podomoro, Yenti Lokat mengatakan bagi pembeli rumah pertama, keseimbangan antara harga yang terjangkau, aksesibilitas, potensi kenaikan nilai properti dan rekam jejak pengembang menjadi pertimbangan utama dalam memilih hunian.

"Saat ini masyarakat semakin rasional dalam mengelola keuangan dan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan utama, termasuk memiliki rumah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai aset jangka panjang," kata Yenti dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).

Dia menambahkan tren ini juga tecermin dari sejumlah riset properti yang menunjukkan bahwa minat terhadap rumah tapak di kawasan penyangga kota besar masih akan terus meningkat.

Leads Property Services Indonesia memproyeksikan permintaan rumah tapak akan tumbuh sekitar 5–6% pada 2026, didorong insentif pemerintah seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) serta suku bunga yang lebih kompetitif.

Sementara itu, CEO ERA Indonesia Darmadi Darmawangsa menyebut saat ini, banyak masyarakat terutama Milenial dan Gen Z yang masih ragu untuk membeli rumah. Sebagian bahkan memilih untuk menyewa hunian.

Menurutnya, jika keputusan membeli rumah terlalu lama ditangguhkan sementara harga properti terus meningkat, maka akan semakin sulit untuk mengejar kenaikan harga tersebut di masa depan.

“Nilai rupiah bisa tergerus oleh inflasi. Jika tidak dikonversikan ke dalam aset riil seperti properti, nilainya dapat semakin melemah. Properti menjadi salah satu aset yang relatif lebih terlindungi terhadap inflasi,” jelasnya.

Darmadi menambahkan, saat ini harga properti yang ditawarkan pengembang dinilai masih belum sepenuhnya mengikuti kenaikan nilai dolar yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki aset properti dengan potensi kenaikan nilai di masa depan.

Yenti mengatakan APLN memiliki Kota Podomoro Tenjo dengan menghadirkan Midori at Cluster Mahogany yang mengusung nuansa hunian bergaya Jepang. Klaster terbaru ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban dengan harga mulai dari Rp270 jutaan per unit.

Dia menjelaskan Kota Podomoro Tenjo dikembangkan di atas lahan lebih dari 650 hektare. Saat ini pihaknya sudah membuka 10 cluster dan secara total pengembangannya telah berjalan seluas 150 hektare.

“Hingga saat ini sekitar 5.400 unit rumah telah kami serah terimakan dan sekitar 1.000 unit di antaranya telah dihuni,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp3,57 triliun sepanjang 2025. Pencapaian ini turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,57 triliun.

Corporate Secretary APLN Justini Omas menjelaskan kinerja selama 2025 merupakan kombinasi pendapatan pengembangan proyek properti dan pengelolaan aset komersial yang menghasilkan pendapatan berulang.

“Kami terus mengoptimalkan setiap aset agar dapat menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Beberapa proyek properti juga mengalami peningkatan nilai yang luar biasa, sehingga menguntungkan perusahaan,” jelas Justini melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (19/3/2026).

Dia menjelaskan pada tahun lalu, APLN membukukan pengakuan penjualan sebesar Rp2,21 triliun. Dari segmen ini penjualan rumah tinggal menjadi salah satu kontributor utama dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun, disusul penjualan apartemen sebesar Rp588,18 miliar, dan penjualan tanah sebesar Rp247,18 miliar. Di segmen properti komersial, perseroan juga mencatatkan penjualan rumah toko (ruko) sebesar Rp243,49 miliar.

Selanjutnya pendapatan berulang (recurring income) mencapai Rp1,36 triliun. Pada segmen ini yang menjadi kontributor utama adalah bisnis hotel hingga penyewaan pusat perbelanjaan. Saat ini APLN mengoperasikan sejumlah hotel seperti Pullman Grand Central Bandung dan Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, serta beberapa pusat perbelanjaan seperti Senayan City, Kuningan City, Baywalk Mall, Emporium Pluit Mall, Central Park Mall, Central Park 2, Festival Citylink, DeliPark Mall Medan, dan Plaza Balikpapan.

Dalam periode ini, APLN mencatatkan laba kotor sebesar Rp1,47 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp2,44 triliun pada tahun sebelumnya. Sedangkan secara keseluruhan, perseroan melaporkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk turun dari Rp633,86 miliar menjadi Rp112,84 miliar. Level laba ini menunjukkan laba per saham turun dari Rp27,92 per lembar menjadi Rp4,97 per lembar.

Perseroan menyebut penurunan ini utamanya disebabkan pada tahun 2024 terdapat penjualan aset hotel Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention.

Menurut Justini, ke depan Perseroan akan terus memperkuat strategi pengembangan proyek yang sesuai dengan kebutuhan pasar, khususnya hunian dan kawasan terpadu yang menawarkan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kami melihat kebutuhan terhadap hunian di kelompok menengah masih tetap tinggi. Oleh karena itu, Perseroan akan terus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen dan memastikan setiap proyek properti APLN mampu memberikan nilai yang terus meningkat,” tutup Justini.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) membukukan nilai pra-penjualan (marketing sales) sebesar Rp1,65 triliun hingga akhir Desember 2025. Realisasi tersebut setara dengan 100% dari target yang ditetapkan perseroan untuk tahun buku 2025.

Sepanjang periode yang sama, LPCK mencatatkan pendapatan sebesar Rp4,52 triliun atau melonjak 133% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan pendapatan terutama ditopang oleh serah terima rumah tapak, apartemen, unit komersial (ruko), serta penjualan lahan industri. Segmen non-properti melalui pengelolaan kawasan juga turut memberikan kontribusi terhadap kinerja perseroan.

Segmen rumah tapak dan apartemen mencatat pertumbuhan pendapatan signifikan sebesar 369% secara tahunan, seiring percepatan proses serah terima unit. Sementara itu, segmen pengelolaan kota membukukan pendapatan Rp474,5 miliar.

Dari sisi profitabilitas, perseroan mencatat laba kotor Rp783 miliar dengan margin laba kotor 17%. Adapun EBITDA hingga akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp381,3 miliar dengan EBITDA margin 8% terhadap total pendapatan.

Komposisi Marketing Sales

Realisasi marketing sales Rp1,65 triliun pada 2025 terutama ditopang tingginya permintaan produk residensial. Rumah tapak berkontribusi 58% terhadap total pra-penjualan, disusul unit komersial sebesar 38%, dan segmen lahan industri sebesar 4%.

Sepanjang 2025, LPCK mencatatkan penjualan sebanyak 1.486 unit, didukung peluncuran sejumlah produk baru seperti The Allegra @Casa De Lago dan Neo Top.

Direktur LPCK, Indryanarum, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan respons pasar yang positif terhadap produk perseroan.

“Pada tahun 2025, kami berhasil mencapai target pra-penjualan tahunan, didukung oleh minat terhadap produk rumah tapak dan komersial. Ke depan, kami tetap berfokus pada penyelesaian pembangunan tepat waktu serta memastikan proses serah terima berjalan sesuai komitmen kepada konsumen,” ujar Indryanarum dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Dengan pencapaian tersebut, LPCK melanjutkan penguatan kinerja operasional seiring pengembangan kawasan Lippo Cikarang sebagai kota mandiri terintegrasi di koridor timur Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti Grup Sinarmas PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) hingga Rp4 triliun pada 2026.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan alokasi belanja modal tersebut untuk melanjutkan pembebasan lahan BSD City hingga melanjutkan membangun proyek residensial baru. Saat ini BSDE masih memiliki lahan pengembangan seluas 500 ha–600 ha yang belum dibebaskan.

“Tahun ini capex di kisaran hingga Rp4 triliun, 20% untuk lahan yang belum dibebaskan sisanya untuk infrastruktur dan pengembangan properti. Untuk pembangunan residensial sendiri di kisaran Rp500 miliar–Rp1 triliun,” ujarnya dikutip, Jumat (27/2/2026).

Sementara itu, dari sisi prapenjualan atau marketing sales, BSDE telah mematok target senilai Rp10 triliun pada 2026. Sebelumnya pada 2025, BSDE mencatatkan kinerja prapenjualan yang solid dengan berhasil membukukan sebesar Rp10,04 triliun, melampaui target 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp10 triliun.

Dari total prapenjualan 2025, segmen residensial masih memberikan kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp4,19 triliun atau 42% dari total prapenjualan. Untuk memenuhi target penjualan tersebut, Sinar Mas Land telah menyiapkan sejumlah strategi guna mendorong masyarakat berinvestasi dan membeli properti.

Pada 2026 Hermawan lebih optimistis untuk menargetkan kontribusi sektor residensial yang lebih tinggi, yakni mencapai setengah dari target senilai Rp5 triliun. Target terbesar kedua berasal dari segmen komersial Rp3,5 triliun. Sisanya penjualan dari joint venture (JV) land lot ditargetkan sekitar Rp1,5 triliun.

Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta mengatakan strategi bisnis tahun ini difokuskan pada penguatan kemitraan strategis, pengembangan produk, serta layanan yang inovatif dan berkualitas.

Selain itu juga diversifikasi portofolio, baik dari sisi produk maupun geografis, yang didukung dengan cadangan lahan luas juga menjadi katalis positif bagi pertumbuhan perusahaan.

“Ke depan, kami masih melihat prospek yang menjanjikan dari segmen Generasi Milenial dan Gen Z, karena lebih relevan dengan hunian di bawah Rp2 miliaran yang tersebar di seluruh wilayah pengembangan proyek Sinar Mas Land,” katanya.

Selain itu, setiap tahun perseroan juga meluncurkan program untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan kepemilikan properti impian.

Associate Director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia Martin Samuel Hutapea memproyeksikan memasuki 2026, pasar rumah tapak tetap tumbuh positif dengan kenaikan permintaan di kisaran 5% -6% secara tahunan.

Hal ini ditopang oleh sejumlah stimulus seperti insentif pemerintah berupa PPN DTP, serta tren suku bunga yang lebih kompetitif. Segmen menengah menjadi motor utama dengan kontribusi sekitar 61% terhadap total permintaan, mencerminkan daya beli yang tetap resilien.

Uniknya, Generasi Milenial dan Gen Z kini semakin matang dalam mengambil keputusan pembelian properti dengan mempertimbangkan tidak hanya harga, tetapi juga aksesibilitas, fasilitas, dan potensi kenaikan nilai investasi.

Tren ini juga mendorong pertumbuhan kawasan penyangga ibu kota. Di wilayah Jabodetabek, Tangerang mencatat pangsa pasar terbesar untuk landed house dengan kontribusi lebih dari 56% terhadap total penjualan, didukung ketersediaan lahan, harga kompetitif, serta pengembangan kawasan terpadu dengan infrastruktur lengkap.