Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga saat ini terjaga dengan baik.

"Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik," kata Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator kinerja APBN hingga Mei 2026.

"Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik, 19,1 persen dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen," terang Juda.

Adapun dalam laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2026, APBN mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026. Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak. Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun. Komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Kemudian, dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy). Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara, penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Ro306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut komitmen kucuran dana senilai USD17 miliar atau setara Rp303,04 triliun (asumsi kurs Rp17.826 per Dolar AS) dari lembaga keuangan multilateral, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), statusnya bukan merupakan utang negara, melainkan skema pembiayaan proyek (project financing).

Menurut Purbaya, dana tersebut akan dialokasikan secara selektif untuk mendanai berbagai proyek strategis nasional yang memiliki nilai komersial dan profitabilitas tinggi. Keunggulan dari kerja sama ini adalah struktur tingkat suku bunga yang dipatok jauh lebih miring ketimbang modal dari investor komersial biasa, serta kepemilikan aset yang mutlak jatuh ke tangan pemerintah Indonesia.

"AIIB itu kan ngasih USD17 miliar bukan utang, itu proyek financing sebetulnya. Jadi, sebenarnya kalau saya bilang nih seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa, dan barangnya jadi milik kita," ujar Purbaya dalam acara media briefing di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menerangkan bahwa batas penyerapan komitmen dana tersebut memiliki masa transisi yang panjang hingga tahun 2029. Namun, jika kabinet telah mengunci target proyek spesifik yang membutuhkan injeksi modal, kas tersebut dapat langsung dicairkan tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

Cakupan pendanaan ini juga dipastikan tidak hanya terbatas pada sektor infrastruktur fisik dasar. Pihak AIIB dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk masuk ke proyek jalan tol Trans-Sumatera serta lini bisnis lain yang menguntungkan.

"(Bukan cuma proyek infrastruktur), proyek-proyek lain yang menguntungkan. Mereka udah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, bendahara negara membidik dana AIIB ini sebagai instrumen alternatif untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan makro. Purbaya bahkan membuka peluang memanfaatkan dana ini sebagai penopang likuiditas bagi investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Itu lebih bagus Nanti kalau misalnya Danantara yang gak punya uang, bisa lewat saya, saya invest lewat situ. Jadi pembangunan kita dibiayain seperti investor masuk, tapi punya kita akhirnya. Kalau investor asing masuk, mereka pinjam uang sana kan. Dia bayar bunga dan barangnya punya investor itu. Jadi untung, bukan rugi," ungkap Purbaya.

Sebagai langkah nyata penguatan kemitraan, AIIB berencana mendirikan kantor cabang representatif di Indonesia yang diorientasikan untuk melayani wilayah Asia Tenggara (ASEAN).

Untuk memuluskan rencana tersebut, Kemenkeu berkomitmen menghibahkan aset-aset properti milik negara yang saat ini dalam status menganggur (idle) untuk disulap menjadi markas operasional AIIB di Jakarta dengan target operasional pada Juni tahun depan.

"Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka untuk mereka pakai. Saya juga punya aset-aset yang nggak ke pakai. Gak apa-apa biar mereka punya kantor cabang disini sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta. Maunya saya begitu," imbuh Purbaya.

Komitmen kerja sama jangka panjang ini merupakan salah satu hasil nyata (deliverables) dari rangkaian kunjungan kerja bilateral Purbaya ke Beijing, China, beberapa waktu lalu. Pendanaan ini secara resmi diikat ke dalam skema Multi-Year Rolling Pipeline untuk periode pengawasan tahun 2025-2029.

Pemerintah optimistis masuknya institusi finansial sekelas AIIB ke dalam struktur pembiayaan domestik akan mempercepat eksekusi proyek strategis nasional tanpa mengganggu keberlanjutan stabilitas fiskal APBN.

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar US$ 17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025-2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," pungkas Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Emergent Forest Finance Accelerator, Inc. menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan Indonesia, khususnya melalui pendekatan pendanaan Jurisdictional REDD+ (JREDD+).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperluas akses terhadap pendanaan iklim internasional guna mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyambut baik kerja sama dengan Emergent sebagai peluang untuk menjajaki berbagai mekanisme pendanaan iklim internasional yang dapat mendukung implementasi Jurisdictional REDD+ Indonesia,” ujar Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Adapun kesepahaman yang diteken dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk melanjutkan diskusi secara konstruktif mengenai berbagai peluang dan dukungan mobilisasi pendanaan iklim bagi upaya perlindungan serta pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

Pembahasan tersebut mencakup potensi pemanfaatan hasil pengurangan emisi yang telah terverifikasi melalui FCPF maupun peluang pendanaan berbasis kinerja (results-based payments) serta skema pendanaan iklim lainnya melalui berbagai standar dan mekanisme internasional yang memiliki integritas tinggi.

Menhut menilai, Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam perlindungan dan restorasi hutan.

Melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang didukung Bank Dunia, Indonesia telah berhasil menghasilkan pengurangan emisi yang terverifikasi dan memperoleh pendanaan iklim sebesar 110 juta dolar AS.

Pengalaman tersebut, lanjut dia, menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjajaki berbagai peluang baru dalam pasar karbon dan skema pendanaan berbasis hasil yang berintegritas tinggi.

Selain itu, Menhut Raja Antoni menegaskan Indonesia terus memperkuat fondasi tata kelola karbon nasional melalui berbagai kebijakan dan reformasi regulasi.

Pemerintah tengah membangun infrastruktur pasar karbon yang kredibel, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan investor serta memastikan manfaat lingkungan dan sosial dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sekaligus menghasilkan manfaat bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar dia.

Sementara itu, President and CEO Emergent, Eron Bloomgarden menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Indonesia dalam upaya perlindungan hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim.

“Dengan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, upaya Indonesia dalam mengembangkan Jurisdictional REDD+ memberikan peluang penting untuk mengurangi emisi dalam skala besar sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujar Bloomgarden.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) -

Pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Bali per Mei 2026 mencapai Rp7,59 triliun atau tumbuh 10,25 persen dibandingkan periode sama 2025 sebesar Rp6,78 triliun.

"Kinerja PAD pemda di Bali menggembirakan, tumbuh positif," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi di Denpasar, Bali, Kamis.

Adapun realisasi PAD pemerintah daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemprov Bali itu sudah mencapai 35 persen dari total target pada 2026 mencapai Rp21,6 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata seperti akomodasi, makan dan minum atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Dengan capaian tersebut, lanjut dia, menandakan kinerja penerimaan APBD di Bali masih memiliki daya tahan di tengah dinamika perekonomian global yang diwarnai ketegangan dan krisis geopolitik luar negeri.

Pasalnya, dominan geliat ekonomi di Pulau Dewata didukung sektor pariwisata yang rentan mengalami guncangan salah satunya karena faktor eksternal.

Selain PAD, pendapatan daerah sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Bali juga bersumber dari pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp4,7 triliun.

Realisasi itu menyentuh hampir 40 persen dari rencana target 2026 mencapai Rp11,9 triliun.

"Total pendapatan daerah di Bali itu mencapai Rp12,3 triliun dari target Rp33,5 triliun," imbuhnya.

Sedangkan, pengeluaran pemda di Pulau Dewata mencapai Rp9,7 triliun dari target Rp38,8 triliun.

Belanja pemda itu paling besar untuk biaya operasi sebesar Rp7,5 triliun yang salah satunya mencakup pembayaran gaji pegawai, kemudian belanja modal sebesar Rp1 triliun dan belanja transfer antardaerah di Bali sudah menyentuh Rp1,24 triliun.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja itu, DJPb Bali mencatat adanya surplus anggaran sebesar Rp3,6 triliun, termasuk di dalamnya untuk pembiayaan netto.

Di sisi lain, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menyoroti masih ada peluang besar untuk perluasan transaksi digital daerah yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari pos retribusi daerah dan pajak daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terkait pembiayaan inovatif taman nasional (TN) sebagai upaya transformasi pendekatan konservasi menjadi investasi strategis bagi masa depan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan tingkat tinggi “Nature and Finance” di sela rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.

“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia menilai bahwa konservasi harus mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Pendekatan tersebut, lanjut Menhut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Raja Antoni juga memperkenalkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Pemerintah Indonesia pun berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Guna mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company”, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Di sisi kelembagaan, pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.

Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk 13 TN prioritas di Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menerjemahkan hasil-hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Selain itu, Menhut mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi dalam menutup kesenjangan pendanaan konservasi dunia yang masih sangat besar.

“Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo yang membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menutup celah praktik under invoicing, berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Suntana menyebut bahwa ketika praktik tersebut berhasil dihentikan, maka potensi penerimaan negara bisa tembus USD150 miliar atau setara Rp2.671 triliun (kurs Rp17,807 per USD). Hal tersebut akan terlihat dari penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang ujungnya bakal diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Hari ini saya dapat berita yang luar biasa, bahwa ada kebijakan yang dibuat Presiden terkait praktik under invoicing. Minimal kata Presiden, itu potensinya bisa menjadi pemasukan negara USD150 miliar, sama dengan Rp2.600 triliun," ujarnya saat ditemui pada acara Maritim Career & Industry Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (23/6/2026).

Pada kesempatan itu, Wamenhub meminta kepada seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar mendukung dan mengawal upaya penghentian praktik under invoicing yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Sebab KSOP memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Kita menjadi garda terdepan dengan menguatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Teman-teman tolong dukung kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo, pemerintah, bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Setidaknya ada beberapa kelengkapan dokumen yang diverifikasi melalui SPB yang diterbitkan oleh KSOP. Seperti identitas kapal, data pelayaran, daftar awak kapal, daftar muatan, kelengkapan administrasi menyangkut bukti setoran PNBP, dan surat laik operasi (SLO).

Ekonom Sarankan PT DSI Jadi Pengawas Ekspor SDA, Bukan Eksportir Tunggal



"Para KSOP saya minta berkomitmen untuk mendukung pemerintah. Jangan bermain-main. Kita semua di sini berperan, terutama teman-teman KSOP, teman-teman pelaut bagaimana bisa menjaga ini," lanjutnya.

Suntana mengakui memang masih ada persoalan dari penerbitan SPB yang sebelumnya dilakukan. Namun dia berharap dengan pembenahan tata kelola ekspor yang baru ini akan menutup celah-celah pelanggaran dan mampu mendukung penerimaan negara.

"Kita tahu memang ada beberapa persoalan yang kita alami juga di bidang penerbitan SPB, dan itu menjadi introspeksi yang berharga buat kita agar itu tidak terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk PT Sumber Daya Indonesia (DSI) yang menjadi pengekspor tunggal komoditas strategis. Komoditas yang saat ini ditangani DSI antara lain batubara, CPO, dan ferro alloy.

Pembentukan BUMN baru ini memang sengaja untuk memperkuat penerimaan negara dari hasil sumber daya alam. Sebab kata Presiden Prabowo, Indonesia telah kehilangan sekitar Rp15.400 triliun dalam kurun waktu 34 tahun akibat praktik under invoicing alias manipulasi penurunan nilai ekspor.

Jakarta (ANTARA) - PT Blue Bird Tbk (Bird) mencatat pendapatan bersih sebesar Rp5,7 triliun pada tahun 2025 dan membagikan dividen tunai Rp166 per saham kepada investor.

Komisaris Utama PT Blue Bird Bayu Djokosoetono mengatakan penetapan dividen tunai sebesar Rp166 per saham sebagai bentuk apresiasi kepada para pemegang saham.

"Dewan Komisaris melihat perseroan mampu menjaga kinerja yang sehat sekaligus mempertahankan disiplin dalam menjalankan strategi jangka panjang," kata Bayu dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Menurutnya konsistensi tersebut menjadi fondasi penting bagi Bluebird untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan.

Bluebird merupakan perusahaan mobilitas terintegrasi di Indonesia, mencatatkan pertumbuhan yang solid sepanjang tahun 2025 dengan membukukan pendapatan tertinggi sejak penawaran saham perdana (IPO).

Sementara itu, Direktur Utama Bluebird Adrianto Djokosoetono menyampaikan pencapaian tahun 2025 menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam memperkuat kualitas layanan dan mengembangkan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.

"Fokus pada inovasi, pemanfaatan teknologi, serta perluasan kapasitas operasional terus menjadi pendorong pertumbuhan Perseroan dan memperkuat fondasi bisnis untuk jangka panjang," kata Adrianto.

Dia menyebutkan sepanjang tahun 2025, perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp5,7 triliun, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi pendapatan tertinggi sejak IPO.

"EBITDA tercatat sebesar Rp1,4 triliun atau tumbuh 13 persen, sementara laba tahun berjalan meningkat 9 persen menjadi Rp643 miliar," jelas Adrianto.

Perseroan juga memperkuat kapasitas operasional dengan mengoperasikan lebih dari 26.000 armada yang didukung 58 pool, lebih dari 1.300 outlet, serta kehadiran layanan di 22 kota di Indonesia.

RUPST Bluebird menyetujui pembagian dividen sebesar 65,3 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk perseroan tahun buku 2025.

Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Juni 2026, dengan pembayaran yang akan dilakukan pada 10 Juli 2026.

Dividen tersebut mencerminkan komitmen Perseroan untuk memberikan nilai kepada pemegang saham dengan tetap menjaga kebutuhan investasi dan penguatan struktur permodalan guna mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Bluebird terus melanjutkan strategi transformasi berbasis 3M (multi-product, multi-channel, dan multi-payment) sebagai fondasi pengembangan ekosistem Mobility as a Service (MaaS).

Adapun ekosistem itu di antaranya melalui pengoperasian armada taksi Bluebird di Solo, peluncuran layanan airport shuttle di Kalimantan Timur, serta kolaborasi penyediaan layanan transportasi publik sektor bus di Jakarta untuk memperluas portofolio layanan.

Lalu penguatan aplikasi MyBluebird, termasuk pengembangan fitur Fixed Price yang memberikan kepastian tarif bagi pelanggan; integrasi pembayaran digital dengan OVO pengembangan e-voucher untuk pelanggan korporasi.

Perseroan juga terus mengembangkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas operasional.

Penggunaan AI-generated heat map dan optimalisasi dynamic fixed price membantu pengelolaan distribusi armada secara lebih efektif berdasarkan pola permintaan pelanggan secara real-time.

Lebih lanjut Adrianto mengatakan Bluebird terus menjalankan visi keberlanjutan melalui tiga pilar utama, pertama BlueSky yaitu perseroan memperluas operasional kendaraan listrik melalui peluncuran e-Bluebird di Medan dan Surabaya serta pengembangan armada e-Goldenbird.

Kedua BlueLife yakni program beasiswa Bluebird peduli menjangkau 3.722 penerima manfaat sepanjang tahun 2025 serta memberangkatkan 50 pengemudi dan karyawan untuk menjalankan ibadah umrah.

Keempat BlueCorps yakni penerapan tata kelola perusahaan yang baik ditunjukkan dengan berbagai penghargaan yang diterima Perseroan atas kinerja, layanan, serta praktik keberlanjutan yang dijalankan.

Lebih lanjut dia mengatakan dalam RUPST tersebut juga menetapkan pengangkatan kembali susunan pengurus perseroan yakni Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Komisaris Utama, Noni Sri Ayati Purnomo sebagai Wakil Komisaris Utama, Sri Adriyani Lestari sebagai Komisaris, Kresna Priawan Djokosoetono sebagai Komisaris,

Selanjutnya Adrianto Djokosoetono sebagai Direktur Utama, Sigit Priawan Djokosoetono sebagai Wakil Direktur Utama, dan Irawaty Salim sebagai Direktur untuk masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2029.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat layanan inti, mengembangkan segmen non-taksi, meningkatkan kontribusi kanal digital, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi operasional, dan kualitas layanan," tuturnya.

Dengan fondasi yang semakin kuat dan portofolio layanan yang semakin beragam, perusahaan itu optimistis dapat melanjutkan pertumbuhan secara sehat, terukur, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) optimistis kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) komoditas sumber daya alam, khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional.

"Sistem ekspor satu pintu bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional," ujar Ketua AKPSI Mudyat Noor ketika ditanya mengenai penerapan kebijakan pemerintah pusat itu di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu.

Ketua AKPSI yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu berharap tata kelola yang perlu dibenahi utamanya itu persoalan harga, seperti adanya penentuan harga di bawah harga pasar (underpricing).dan penetapan harga transaksi antar entitas (transfer pricing), yang selama ini mempengaruhi penerimaan negara dan daerah.

Jika kebijakan ekspor satu pintu berjalan baik, lanjutnya, maka ia memperkirakan harga sawit di domestik lebih stabil dan seragam, menguntungkan petani sawit, serta dapat meminimalkan praktik underpricing dan transfer pricing yang bermuara pada pendapatan negara meningkat, juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

"Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil," jelasnya.

AKPSI kini beranggotakan164 kabupaten/kota, juga mendorong peningkatan DBH sawit dari delapan persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil sawit di Indonesia.

Dengan penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sunberdaya Indonesia, kata Mudyat Noor, berpeluang pada peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan penambahan pendapatan daerah akan terbuka lebar.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat diimbau untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengawali kegiatan Sensus Ekonomi yang dimulai pada 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 dengan pendataan terhadap pedagang dan pelaku usaha di Teras Malioboro Yogyakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih di Yogyakarta, Jumat, mengatakan, pendataan dengan mendatangi pedagang dan pelaku usaha di sekitar lorong kawasan Teras Malioboro tersebut dinamakan kegiatan Gerebek Lorong.

"Kegiatan ini menjadi simbol dimulainya semangat pendataan ekonomi yang menjangkau seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga usaha berskala besar," katanya.

Menurut dia, kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya BPS untuk menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

"BPS berharap partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dapat mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran," katanya.

Dengan mengusung semangat kolaborasi dan partisipasi, BPS mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk menyukseskan sensus ekonomi, karena data yang diberikan akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi DIY dan Indonesia di masa depan.

Lebih lanjut, sebagai daerah yang memiliki karakteristik ekonomi yang unik dengan kekuatan sektor pendidikan, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital, DIY butuh data ekonomi berkualitas untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik semakin meningkat serta terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam menyukseskan Sensus Ekonomi," katanya.

Dia mengatakan, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan responden, petugas sensus dilengkapi atribut resmi berupa ID Card petugas, rompi berlogo BPS, serta surat tugas resmi yang dapat ditunjukkan saat melakukan pendataan.

Pemasangan atribut tersebut menjadi simbol kesiapan petugas dan mitra statistik untuk melaksanakan tugas pendataan ekonomi di seluruh wilayah DIY.

"Masyarakat diimbau untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat demi menghasilkan statistik ekonomi yang berkualitas," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu memprioritaskan penguatan modal usaha pada tahap awal pengembangan sebelum membagikan keuntungan dalam jumlah besar kepada anggota.

Rizal yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef mengatakan keuntungan koperasi pada umumnya tidak seluruhnya dibagikan kepada anggota, melainkan sebagian disimpan sebagai cadangan modal untuk mendukung ekspansi usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis.

"Keuntungan yang diputar kembali menjadi modal akan membuat koperasi mampu membuka usaha baru, memperbesar omzet, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di desa," kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Pemerintah menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disiapkan tidak hanya sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga sebagai sumber baru Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan 80 persen keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada masyarakat desa, sementara sisanya digunakan untuk memperkuat kapasitas pembangunan desa melalui PADes.

Yandri mengatakan skema tersebut dirancang agar manfaat ekonomi dari kegiatan usaha koperasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Namun, menurut Rizal, skema tersebut perlu dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kemampuan koperasi untuk berkembang dan memperkuat permodalannya.

Ia menjelaskan koperasi yang memiliki modal kuat umumnya lebih mampu bertahan dalam jangka panjang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibanding koperasi yang terlalu cepat membagikan laba.

Di sisi lain, Rizal menilai KDMP tetap berpotensi menjadi sumber baru PADes apabila mampu mengelola berbagai unit usaha secara profesional.

Menurut dia, usaha seperti penyediaan sembako, pupuk, logistik, hingga layanan simpan pinjam dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi koperasi maupun desa.

"Namun, syarat utamanya adalah koperasi harus menghasilkan laba yang berkelanjutan, bukan sekadar bergantung pada suntikan modal pemerintah," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) RI menerjunkan total sebanyak 251.000 lebih petugas, dengan di antaranya sebanyak 4.082 petugas diterjunkan untuk pendataan Sensus Ekonomi (SE) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

"DIY ini sangat istimewa karena capaian indeks pembangunan manusianya tertinggi kedua di Indonesia," kata Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, Yogyakarta terkenal dengan Kota Pendidikan, yang mana pendidikan punya peran luar biasa dalam pembangunan bangsa, baik dalam konteks pembangunan manusia maupun pembangunan ekonomi.

Dia menambahkan, pendidikan termasuk dalam aktivitas ekonomi, karena itu melalui Sensus Ekonomi 2026, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pendidikan bagi ekonomi DIY.

Berdasarkan catatan sementara, lanjut dia, terdapat 606.000 pelaku usaha di DIY, dengan sebanyak 596.000 di antaranya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Sistemnya nanti, petugas sensus tidak hanya menyambangi pelaku usaha yang terdaftar, tetapi juga ke rumah rumah untuk seluruh aktivitas ekonomi yang ada. Jadi sangat mungkin para petugas sensus akan ketemu usaha-usaha baru," katanya.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 adalah menyediakan data dasar yang terpercaya mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

"Data dasar ini akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Dan sebagai daerah yang bertumpu pada kekuatan jasa, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, dan UMKM, kita memerlukan potret yang utuh mengenai dinamika dunia usaha," katanya.

Dia mengatakan, karena pentingnya Sensus Ekonomi 2026, harapannya masyarakat DIY memberikan dukungan penuh dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, demi terwujudnya data yang akurat, lengkap, dan berkualitas.

Karena setiap data yang disampaikan akan menjadi pijakan bagi kebijakan pembangunan yang menentukan masa depan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

"Sambut petugas BPS dengan berikan informasi yang benar, lengkap, dan benar. Data ini nanti menjadi dasar merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamankan pendanaan senilai 17 miliar dolar AS dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk pembangunan nasional selama periode 2025–2029.

Komitmen pendanaan tersebut menjadi salah satu capaian utama dalam pertemuan bilateral antara Menkeu RI dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, China.

“Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Pendanaan tersebut merupakan bagian dari Multi-Year Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB.

Meski sebagian program telah dirancang sebelumnya, Pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut guna mendukung agenda pembangunan nasional dalam beberapa tahun mendatang.

Selain dukungan pembiayaan, Indonesia juga memperoleh sinyal positif terkait rencana ekspansi AIIB di tanah air.

AIIB menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek-proyek yang didukung oleh AIIB.

Rencana itu disebut makin mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan AIIB.

“AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri,” ujar Purbaya.

Bendahara negara menyebut AIIB tetap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Menurutnya, tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap pengelolaan fiskal nasional maupun prospek perekonomian Indonesia ke depan.

“Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita,” katanya menambahkan.

Pertemuan dengan AIIB merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menkeu di Beijing, yang juga mencakup pertemuan dengan investor global dan otoritas keuangan China.

Purbaya menyatakan hasil pertemuan tersebut menjadi sinyal positif bahwa lembaga keuangan internasional tetap menaruh kepercayaan besar terhadap prospek ekonomi Indonesia serta keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah..

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026