Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memperpanjang masa tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk rumah tapak dan rumah susun hingga 40 tahun. Keputusan tersebut disetujui Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian layak sekaligus menekan backlog perumahan nasional.

Kebijakan ini mempertahankan bunga rumah subsidi tapak sebesar 5% dan rumah susun subsidi sebesar 6%, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah meyakini kombinasi bunga tetap dan tenor lebih panjang akan memperbesar daya serap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditargetkan mencapai 350.000 unit sepanjang 2026.

Di sisi lain, pelonggaran tenor hingga empat dekade memunculkan pertanyaan mengenai efektivitasnya terhadap daya beli masyarakat, keberlanjutan pembiayaan, hingga risiko perbankan dalam jangka panjang. Kalangan pengembang dan perbankan menyambut positif langkah tersebut, tetapi menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi lintas lembaga agar implementasinya berjalan optimal.

Apa yang Diputuskan Pemerintah?

Komite Tapera resmi menyetujui tenor KPR subsidi hingga 40 tahun bagi rumah tapak maupun rumah susun subsidi. Kebijakan tersebut dijalankan untuk meningkatkan akses MBR terhadap hunian yang layak sekaligus mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa bunga rumah subsidi tapak tetap dipertahankan sebesar 5%, sedangkan rumah susun subsidi sebesar 6%.

Mengapa Tenor 40 Tahun Dinilai Penting?

Pemerintah menilai besaran cicilan rumah subsidi selama ini masih menjadi hambatan utama bagi kelompok buruh, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal yang pendapatannya terbatas.

Rumah subsidi seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun saat ini memiliki cicilan sekitar Rp1,05 juta per bulan. Dengan tenor 40 tahun, cicilan tersebut diperkirakan turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan.

Penurunan beban angsuran itu diharapkan memperluas kelompok masyarakat yang memenuhi syarat pembiayaan perbankan, terutama bagi mereka yang selama ini terkendala ketentuan maksimal cicilan sepertiga dari pendapatan bulanan.

Bagaimana Hitung-hitungan Cicilan KPR Subsidi?

Gambaran cicilan yang disampaikan pemerintah dan pelaku industri menunjukkan penurunan yang cukup signifikan:

• Tenor 10 tahun: sekitar Rp1,7 juta per bulan.
• Tenor 20 tahun: sekitar Rp1 juta hingga Rp1,1 juta per bulan.
• Tenor 30 tahun: sekitar Rp1,1 juta untuk pinjaman sekitar Rp200 juta.
• Tenor 40 tahun: berkisar Rp773.000 hingga Rp900.000 per bulan, tergantung besaran pokok pinjaman.

Pemerintah menilai penurunan cicilan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.

Apa Dampaknya terhadap Program 3 Juta Rumah?

Kebijakan ini diproyeksikan menjadi instrumen penting untuk menopang target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit rumah sepanjang 2026.

Pemerintah dan pengembang berharap peningkatan keterjangkauan pembiayaan dapat mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang masuk dalam daftar program strategis nasional.

Kalangan REI juga menilai perpanjangan tenor akan meningkatkan daya serap kuota rumah subsidi yang tahun ini diperbesar pemerintah.

Bagaimana Respons Pengembang?

Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) menyambut positif kebijakan tersebut.

Menurut REI, tenor yang lebih panjang akan memperluas basis konsumen rumah subsidi karena cicilan menjadi lebih ringan. Pengembang meyakini masyarakat pada kelompok desil bawah yang sebelumnya sulit mengakses kredit perbankan kini memiliki peluang lebih besar untuk membeli rumah pertama.

REI juga menilai kebijakan ini dapat membantu mengurangi risiko kredit bermasalah karena beban angsuran bulanan menjadi lebih rendah dan lebih sesuai dengan kemampuan bayar masyarakat.

Namun, asosiasi pengembang menegaskan perlunya harmonisasi aturan pertanahan, regulasi perbankan, dan ketentuan otoritas keuangan agar implementasi tenor panjang dapat berjalan efektif.

Apa Kata Perbankan?

Kalangan perbankan menilai tenor 40 tahun merupakan alternatif pembiayaan, bukan kewajiban bagi seluruh debitur.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak otomatis meningkatkan risiko pembiayaan karena masyarakat tetap dapat memilih tenor sesuai kebutuhan masing-masing.

Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan banyak nasabah KPR melunasi pinjaman lebih cepat dibandingkan jangka waktu perjanjian awal.

Apakah Tenor 40 Tahun Bersifat Wajib?

Pemerintah menegaskan bahwa skema tersebut bersifat opsional.

Masyarakat tetap dapat memilih tenor 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun sesuai profil pendapatan dan kemampuan finansial masing-masing.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas tanpa membebani masyarakat maupun industri pembiayaan.

Apa yang Perlu Dicermati Selanjutnya?

Implementasi KPR subsidi 40 tahun masih memerlukan sinkronisasi berbagai aturan yang melibatkan Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, BP Tapera, industri perbankan, dan asosiasi pengembang.

Selain itu, efektivitas kebijakan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas akses pekerjaan formal, dan memastikan pasokan rumah subsidi tetap tersedia dalam jumlah memadai.

Fakta Penting

• Komite Tapera resmi menyetujui tenor KPR subsidi hingga 40 tahun.
• Bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, sedangkan rumah susun subsidi 6%.
• Cicilan rumah subsidi Rp166 juta diperkirakan turun dari Rp1,05 juta menjadi sekitar Rp773.000 per bulan.
• Target penyaluran FLPP pada 2026 mencapai 350.000 unit rumah.
• Kebijakan tenor 40 tahun bersifat opsional dan dapat disesuaikan dengan kemampuan debitur.
• Pengembang dan perbankan mendukung kebijakan tersebut, tetapi meminta sinkronisasi lintas lembaga untuk implementasinya.

Daftar Artikel Sumber

Ulasan selengkapnya dapat disimak pada artikel-artikel berikut:

1. Resmi! Tenor KPR Rumah Subsidi & Rusun Diperpanjang Sampai 40 Tahun.
2. Hitung-hitungan Cicilan KPR Rumah Subsidi Tenor 40 Tahun.
3. Tenor KPR Subsidi Bisa Sampai 40 Tahun, Pengembang Bilang Begini.
4. Menanti Taji Cicilan Rumah Subsidi hingga 40 Tahun ke Daya Beli.
5. Ada Skema Cicilan KPR 40 Tahun, REI: Risiko Gagal Bayar Kecil.
6. Prabowo Minta Tenor Cicilan KPR 40 Tahun untuk Pekerja Swasta.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan hasil reportase tim redaksi Bisnis Indonesia yang dirangkum dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial. Seluruh fakta, angka, dan kutipan merujuk pada artikel sumber yang digunakan dalam penyusunan briefing ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap program perumahan pemerintah, terutama dalam memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat.

Apresiasi itu disampaikan Maruarar saat bertemu Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo beserta jajaran di The Tower, Jakarta, Kamis (21/5), untuk membahas penguatan kolaborasi pembiayaan sektor perumahan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi BSI terhadap program-program pemerintah termasuk di bidang perumahan. Kolaborasi seperti ini penting agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah layak dan terjangkau," ujar Menteri PKP.

Dalam pertemuan itu, Maruarar juga menyoroti perkembangan positif Program Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) di sejumlah daerah. Salah satu capaian tertinggi, kata dia, tercatat pada kegiatan sosialisasi KPP oleh BSI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp315,7 miliar.

Menurutnya, program KPP ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong lahirnya kelas menengah baru.

Lebih lanjut, Maruar menyampaikan bahwa realisasi KPP secara nasional hingga saat ini telah mencapai sekitar Rp16,2 triliun. Sementara untuk KPP BSI, penyalurannya telah mencapai sekitar 67 persen dari target Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar, dengan dominasi debitur berasal dari sisi demand.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan apresiasi atas berbagai kebijakan pemerintah di sektor perumahan dan menegaskan komitmen BSI untuk terus mendukung program-program pemerintah, termasuk di bidang perumahan rakyat.

"Kami berterima kasih dapat berdiskusi langsung terkait program-program pemerintah. BSI berkomitmen mendukung program pemerintah termasuk dalam sektor perumahan," ujar Anggoro.

"Dalam pertemuan ini kami juga membahas rencana dukungan BSI terhadap program perumahan ke depan serta meminta arahan dan masukan dari Menteri PKP agar kolaborasi ini bisa semakin optimal," tambah Anggoro.

Ia menjelaskan, pada 2026 ini BSI menargetkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp1,2 triliun. Selain itu, BSI juga turut mendukung penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target sebanyak 5.540 unit rumah subsidi, dimana hingga saat ini telah terealisasi akad sebanyak 1.250 unit.

Melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan syariah, Kementerian PKP berharap akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat semakin luas sehingga target pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas spin off unit syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) mencatatkan performa penyaluran KPR Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 16.523 unit per April 2026. Realisasi tersebut setara dengan total plafon pembiayaan senilai Rp2,7 triliun.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan kinerja kuat per April 2026 tersebut didorong program perumahan rakyat. Sebelumnya pada 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, tahun ini BSN menargetkan sebanyak 73.700 unit.

"Kami akan meningkatkan realisasi kinerja realisasi KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah setiap tahunnya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4%.

Adapun segmen perbankan syariah, Bank BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84% atau setara 16.523 unit.

"Kami menargetkan penyaluran KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," imbuh Alex.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjalankan program pro Rakyat, saat ini tengah dilakukan simulasi opsi tenor panjang hingga 40 tahun.

Opsi ini ditujukan terutama bagi pekerja muda seperti PNS, TNI, dan Polri yang baru memulai karier. Sosialisasi ke sektor perbankan terkait skema ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Bank BSN ini sudah nomor dua sesudah BTN, jadi ini perdana untuk penggarapan Kota Baru nanti," ungkap Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Guna mengejar target akhir tahun dan mendukung program strategis pemerintah, Bank BSN didorong melalui Program KUR Perumahan senilai Rp500 miliar.

Proses KUR Perumahan ini akan dijalankan sepenuhnya oleh Bank BSN dengan persiapan yang sudah matang dan diproyeksikan mulai berjalan paling lama dua bulan ke depan setelah mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Bank BSN juga bersiap masuk ke pembiayaan rumah tapak dan rumah susun subsidi sesuai aturan terbaru. Proyek mercusuar yang akan digarap adalah rencana pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang menggunakan lahan dari Kementerian Hukum seluas 3 hingga 4 hektar.

"Proses KUR Perumahan akan dijalankan oleh Bank BSN. Persiapannya sudah sangat matang. Nanti juga ada langkah untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi yang aturannya sudah dikeluarkan," tambah Alex.

Kota Baru tersebut nantinya akan menjadi contoh kawasan terpadu mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, hingga olahraga bagi MBR dan menengah tanggung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan utang atau pembiayaan kredit di bawah Rp1 juta tidak ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan kebijakan ini untuk mendukung program prioritas pembangunan tiga juta rumah.

"Dalam Rapat Dewan Komisioner kemarin, kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan akumulasi catatan kredit debitur maupun baki debetnya," kata Friderica dalam keterangan resmi tertulis, Senin (13/4).

Selain itu, OJK juga menetapkan percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan dilakukan. Hal ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan.

"Ketika seseorang telah melunasi pinjamannya, maksimal dalam tiga hari status pelunasan tersebut sudah muncul dalam SLIK yang akan diimplementasikan paling lambat akhir Juni 2026. Hal ini penting untuk membantu rekan-rekan pengembang mempercepat proses pembiayaan perumahan," terangnya.

Adapun OJK juga memberikan akses kepada BP Tapera terhadap data SLIK sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang menjadi tugas BP Tapera.

[Gambas:Youtube]

Saat ini, riwayat kredit yang ditampilkan saat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi atau dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya mencakup pinjaman dengan nominal Rp1 juta ke atas.

Friderica menyebut kebijakan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem.

Menurut dia, OJK memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan kebijakan ini ingin diimplementasikan tanpa adanya hambatan birokrasi, baik dari pihak OJK maupun perbankan.

"Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," kata Maruarar.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK menghambat penyaluran rumah subsidi yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara ini menilai ketatnya pencatatan riwayat kredit pada SLIK OJK berdampak langsung pada terhambatnya penyerapan kuota pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sehingga, hal itu berdampak pada lambatnya penyaluran hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Saya menemukan satu masalah yang sangat besar yaitu soal SLIK OJK yang akibatnya rakyat tidak bisa mengakses rumah subsidi," ujar Ara dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, akses pembiayaan melalui FLPP sangat dibutuhkan oleh MBR, sehingga regulasi yang menyulitkan debitur harus segera dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektoral.

Ara mengaku telah melakukan pertemuan intensif dengan pihak OJK guna memperjuangkan relaksasi akses pembiayaan bagi calon debitur perumahan yang selama ini tertahan status kreditnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah. Di mana, OJK memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

Selain itu, Friderica juga menyebut pihaknya telah menggelar Rapat Dewan Komisioner (RDK) pekan lalu untuk menetapkan kebijakan baru yang melonggarkan ambang batas informasi kredit yang muncul dalam sistem pelaporan perbankan tersebut.

"Kami memutuskan bahwa dalam laporan SLIK, informasi yang akan ditampilkan adalah kredit dengan nominal di atas Rp1 juta," kata Friderica.

Selain itu, OJK akan mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman menjadi maksimal tiga hari kerja, yang ditargetkan mulai terimplementasi penuh pada akhir Juni 2026.

Guna mempercepat proses verifikasi, OJK juga resmi memberikan akses data SLIK kepada BP Tapera agar penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat dapat lebih efisien dan tepat sasaran.

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyatakan angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia menurun berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.

Berdasarkan data Susenas terbaru, angka backlog perumahan sekitar 9.637.157 unit. Jumlah itu mengalami penurunan dari data Susenas tahun 2023, yakni sebanyak 9,9 juta unit.

Data angka backlog terbaru itu memiliki rincian sekitar 5,5 juta rumah tangga tinggal di bukan rumah milik sendiri, tetapi layak huni. Selain itu 4,1 juta rumah tangga tinggal di di rumah bukan milik sendiri dan kondisinya tidak layak huni.

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT SMF, Martin D Siyaranamual, mengatakan penurunan angka backlog ini tidak menunjukkan hasil baik ataupun buruk. Sebab, belum ada hasil yang menunjukkan masalah permintaan rumah terselesaikan.

"Apakah ini menandakan bahwa program perumahan pemerintah itu berjalan, berhasil? Ya dan tidak. Karena memang belum ada, belum dilihat secara detail keberhasilan dari program-program perumahan yang ada di Indonesia," kata Martin dalam konferensi pers Kinerja Full Year 2025 PT SMF (Persero) di Jakarta, 4 Maret lalu.

Meski begitu, Martin mengatakan program dan stimulus dari pemerintah tentu berperan penting dalam menekan angka backlog di 2025.

Sebagai contoh adanya KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kuotanya bertambah menjadi 350 ribu rumah dari yang sebelumnya hanya 220 ribu rumah, KUR Perumahan, rumah subsidi, insentif PPN DTP 100 persen, hingga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Persentase pengaruhnya belum bisa dipastikan, karena banyak aspek lain yang juga bisa mempengaruhi penurunan angka tersebut, seperti tingkat kelahiran atau penurunan permintaan dari masyarakat.

"Tetapi yang jelas, sudah barang tentu penurunan ini, sumbernya itu datangnya dari program pemerintah. Kita nggak bisa menolak itu [membantah fakta]," ucap Martin.

Selain masalah jumlah permintaan perumahan, juga ada backlog soal kelayakan hunian yang pada tahun lalu angkanya mencapai 23 juta unit rumah.

Angka itu terdiri dari 19 juta rumah tangga milik sendiri, namun kondisinya tidak layak huni. Sementara 4,1 juta rumah tangga yang tinggal di rumah bukan milik sendiri serta kondisinya tidak layak. Jumlah backlog satu ini juga mengalami penurunan.

"Dari 25 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak unik, sekarang menjadi 23,4 juta rumah tangga," sebutnya.

Sementara PT SMF sendiri memiliki peran mendukung sektor perumahan dengan penyediaan dana jangka panjang untuk mendorong pasar pembiayaan perumahan tetap stabil dan efisien.

PT SMF juga berperan dalam penyaluran FLPP sejak 2018 melalui pembiayaan jangka panjang murah dengan porsi 25 persen. Sementara, sisanya dari pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

"Khusus untuk FLPP di mana kita sebagai fiskal tools pemerintah, kita sudah keluarkan surat utang sebagai blended finance atau leverage dari para pemerintah yang diterima 18 kali jumlahnya mencapai Rp 17,49 triliun," kata Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo.

Lengkapnya baca di sini.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyalurkan kredit melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program Griya Tuntas.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyebut perseroan memegang porsi 25 persen dalam pembiayaan FLPP setiap tahunnya. Skema ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan kredit rumah bersubsidi dengan bunga tetap 5 persen selama 20 tahun.

"Dalam KPR FLPP, kami menyumbang adalah 25 persen dari total pembiayaan FLPP tiap tahunnya. Karena kita tahu suku bunga yang dibebankan program FLPP ini adalah fixed rate 5 persen tidak berubah untuk 20 tahun," kata Ananta dalam konferensi pers SMF di Jakarta, Rabu(4/3) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.

Dalam struktur pembiayaan, 75 persen dana FLPP disalurkan melalui Tapera, sedangkan 25 persen melalui SMF dengan kombinasi Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penerbitan surat utang. Hingga kini, kumulatif PMN yang diterima mencapai Rp17 triliun dan surat utang yang diterbitkan untuk mendukung skema tersebut sekitar Rp16,4 triliun.

"Selama ini kami mendapatkan PMN yang kumulatif itu 17 triliun, kami menerbitkan surat utang 16,4 triliun. Jadi total 25 persennya adalah 34,3 triliun untuk 904 ribu unit rumah," ujarnya.

Sepanjang 2025, SMF menyalurkan porsi FLPP untuk 194.600 unit rumah dengan kebutuhan dana sekitar Rp8 triliun. Tak hanya fokus pada pembelian rumah baru, SMF juga menggarap sektor perbaikan rumah melalui program Griya Tuntas.

Program ini menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan plafon pinjaman mikro rata-rata Rp3 juta hingga Rp5 juta dan maksimal Rp10 juta dengan tenor tiga tahun. Target pemerintah untuk 2025 sebesar 50 ribu unit juga dilampaui.

Corporate Secretary SMF Primasari Setyaningrum menyampaikan, realisasi program perbaikan rumah tersebut melebihi target yang ditetapkan.

"Dalam program Griya Tunas target dari kementerian PKP adalah sebesar 50 ribu unit, namun realisasi kita mencapai 52 ribu unit. Dan sampai dengan tahun ini kemungkinan besar kita masih akan tetap berpartisipasi dalam program Griya Tunas tersebut," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SINGKAWANG -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat akses hunian layak melalui partisipasi dalam Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Singkawang, Kalimantan Barat.

Dalam kegiatan yang digelar di Balaiurung Pemerintah Kota Singkawang, Selasa (3/3/2026) tersebut, 200 peserta dari BNI mengikuti rangkaian sosialisasi dan akad pembiayaan, termasuk Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ini merupakan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan sektor perbankan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Total 500 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas 300 nasabah PNM dan 200 peserta dari BNI, termasuk pelaku UMKM, 48 pengembang perumahan, mitra toko bangunan, serta masyarakat calon penerima manfaat.

Hadir dalam acara ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, anggota DPR Lasarus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya.

Senior Executive Vice President (SEVP) Commercial & SME BNI Andy Yusdiman mengatakan, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Sektor perumahan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi fondasi bagi terbentuknya keluarga yang sejahtera, produktif, dan berdaya saing," ujar Andy dalam keterangan, Rabu (4/3/2026).

Dia menegaskan, melalui program KPP dan FLPP, pemerintah menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai salah satu bank penyalur utama, BNI berkomitmen memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Andy, dampak program pembiayaan perumahan tidak terbatas pada kepemilikan rumah, juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok sektor konstruksi serta UMKM di daerah.

BNI juga menghadirkan dukungan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.

"Program ini bagi kami bukan semata tentang pembiayaan, melainkan soal keadilan sosial dan pembangunan kesejahteraan melalui kepemilikan rumah yang layak,’’ kata Andy.

Dengan dukungan seluruh pihak, Andy optimistis target pembangunan tiga juta rumah dapat tercapai dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, BNI optimistis sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat mampu mempercepat realisasi hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Upaya bersama tersebut diharapkan menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan agar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dapat merealisasikan target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi pada tahun ini.

Purbaya menjelaskan, upaya optimalisasi penyaluran diperlukan usai capaian realisasi rumah subsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun lalu tercatat masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah.

“Tahun lalu kan walaupun tinggi tapi masih di bawah target 350.000 [unit rumah subsidi]. Tahun ini 350.000 lagi targetnya. Saya minta tadi ke BP Tapera untuk membuat strategi sehingga betul-betul bisa tercapai target itu,” tegas Purbaya dalam rapat Komite Tapera di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Pada saat yang sama, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki huniannya layak, Purbaya menyinggung agar BP Tapera menggodok gagasan perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi.

Adapun, skema tersebut bertujuan untuk memperlebar rentang cicilan sehingga beban bulanan yang ditanggung masyarakat menjadi jauh lebih murah.

“Jadi kita langsungkan kalau bisa 30 tahun saja biar mencicilnya lebih murah. Dan itu harusnya juga akan men-trigger perbankan swasta menawarkan servis yang sama sehingga target kita yang ke arah 8% semakin kelihatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenkeu mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp29,2 triliun sepanjang 2025.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa realisasi tersebut hanya mencapai 82,9% dari total pagu yang disediakan sepanjang 2025 sebesar Rp34,64 triliun.

"Ini kontribusi APBN terhadap perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sini bisa kita lihat realisasi program KPR FLPP sebesar Rp29,20 triliun,” jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Secara kuantitas, total unit yang tersalurkan sepanjang 2025 hanya sebesar 278.868 unit dari total kuota yang disediakan sebesar 350.000 unit.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mempertegas komitmen untuk memperluas akses hunian terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Tercatat, sepanjang tahun 2025, BRI telah merealisasikan penyaluran KPR Subsidi sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia.

Dari total tersebut, sekitar 97 persen disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang berkontribusi langsung dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR.

Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan sebagai bank rakyat di Indonesia, BRI secara konsisten menjalankan mandat bisnis yang berpihak pada segmen masyarakat kecil. Dukungan terhadap pembiayaan perumahan bersubsidi pun menjadi bagian dari peran strategis BRI dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

"Salah satu program prioritas nasional yang kami dukung adalah Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan jaringan yang luas serta pengalaman panjang dalam melayani segmen mikro dan kecil, BRI optimistis dapat berperan aktif dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat," ujar Hery dalam keterangan resmi.

Hery menyebut komitmen tersebut ditopang oleh kekuatan jaringan BRI yang saat ini memiliki lebih dari 7.500 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kapabilitas distribusi yang luas dan terintegrasi ini menjadikan BRI memiliki kesiapan ekosistem yang kuat untuk mendukung dan mempercepat implementasi berbagai program strategis pemerintah, termasuk di sektor perumahan.

BRI juga memandang keberlanjutan kesejahteraan masyarakat setelah memiliki rumah sangatlah penting. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan perumahan tersebut diintegrasikan dengan penguatan ekosistem BRI Group, salah satunya melalui PNM Mekaar yang merupakan produk layanan resmi dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Adapun, Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah produk pembiayaan dari PNM yang menitikberatkan khusus kepada ibu-ibu pra sejahtera produktif untuk dapat berkembang.

Melalui program ini, para ibu rumah tangga memperoleh akses pembiayaan usaha produktif, mulai dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga berbagai usaha mikro lainnya, sehingga mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi keluarga.

Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memerangi praktik rentenir, yang selama ini membebani masyarakat kecil dengan bunga tinggi dan skema cicilan yang tidak sehat.

Bisnis.com, SURAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyatakan komitmen dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu bahkan harus mencari pendanaan eksternal melalui penerbitan surat utang guna menambal kekurangan porsi pembiayaan program perumahan tersebut.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan bahwa dalam ekosistem pembiayaan perumahan, khususnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), perseroan memegang porsi pendanaan sebesar 25%, sementara 75% sisanya ditanggung pemerintah melalui BP Tapera.

Guna memenuhi kewajiban porsi 25% tersebut, Ananta menyebut dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima perseroan belum mencukupi total penyaluran yang dibutuhkan pada tahun lalu.

"Terakhir 2025 kami mendapatk.an capital injection yaitu PMN Rp6,68 triliun, dan kami sudah menyalurkan juga kurang lebih Rp8 triliun—Rp9 triliun. Jadi, kami harus mengeluarkan surat utang lagi, nombokin, supaya target unit rumah itu tercapai," ujarnya dalam media briefing, Surakarta, Kamis (12/2/2026).

Ananta merincikan bahwa realisasi penyaluran pembiayaan tersebut mencakup 280.000 hingga 290.000 unit rumah pada 2025. Angka ini, menurutnya, merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah penyerapan FLPP, melampaui rekor sebelumnya yang berada di level 220.000 unit.

Kendati demikian, Ananta mengakui bahwa capaian tersebut masih berada di bawah target awal yang ditetapkan pemerintah, yakni sebanyak 350.000 unit rumah.

"Yang tercapai kurang lebih 200.000—290.000 unit rumah. Jadi 80% daripada target," tambahnya.

Lebih lanjut, Ananta memaparkan rekam jejak kontribusi perseroan. Sejak 2018 hingga saat ini, SMF tercatat telah menyalurkan dana kurang lebih sebesar Rp34 triliun.

Mantan presiden direktur BNI Securities itu mengungkapkan dana tersebut telah memfasilitasi pembiayaan bagi sekitar 904.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun, dalam Program 3 Juta Rumah, SMF bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ananta mengaku fokus perseroan memastikan likuiditas pembiayaan tersedia bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

Dalam kunjungan ke Kantor Pusat BRI pada Rabu (4/2), Maruarar menilai bahwa peran BRI sangat strategis, khususnya dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah. Ia mencatat, kontribusi BRI dalam pembiayaan rumah subsidi naik signifikan sampai 100 persen.

Pada 2024, BRI membiayai sekitar 16 ribu unit rumah subsidi, sementara pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 32 ribu unit, merupakan salah satu kenaikan tertinggi di antara bank penyalur.

"Saya datang ke sini, bertemu dengan Direktur Utama BRI Pak Hery Gunardi untuk mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Betul, saya terima kasih sekali. Artinya, ada 32 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik petani, nelayan, buruh, asisten rumah tangga, sopir, pengemudi ojek, dan profesi lainnya yang kini dapat memiliki rumah berkat dukungan dan kerja keras BRI," ujar Maruarar.

Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan dan penyaluran kredit rumah subsidi turut mendorong penyerapan tenaga kerja serta perputaran ekonomi masyarakat.

Dampak tersebut dirasakan mulai dari pekerja bangunan yang terlibat dalam pembangunan rumah subsidi, pelaku usaha toko material sebagai pemasok bahan bangunan, hingga para sopir angkutan yang mendistribusikan material ke lokasi pembangunan.

Selain memberikan multiplier effect bagi perekonomian, Maruarar juga mengingatkan pentingnya memastikan manfaat program perumahan berlanjut hingga peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, ia menyoroti peran ekosistem BRI Group melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menurutnya, Program PNM Mekaar sebagai pembiayaan ultra mikro dinilai efektif membantu ibu rumah tangga dalam mengembangkan usaha, seperti kuliner hingga kerajinan tangan. Dukungan BRI terhadap program ini menjadi bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil, sekaligus membangun ekosistem berkelanjutan antara penyediaan hunian layak dan penguatan ekonomi keluarga guna mendorong peningkatan kesejahteraan.

Tercatat, hingga saat ini, lebih dari 2,8 juta nasabah PNM Mekaar telah naik kelas dan memperoleh akses layanan keuangan melalui Pegadaian dan BRI, sehingga dapat mengembangkan usaha secara lebih luas.

"Negara hadir melalui BRI. Jadi, negara tidak membiarkan rakyatnya, tetapi negara hadir untuk membantu dan menyelamatkan, termasuk agar masyarakat terbebas dari praktik rentenir melalui akses pembiayaan dengan bunga yang lebih terjangkau," kata Maruarar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menyambut baik apresiasi Menteri Maruarar Sirait. Ia menegaskan bahwa sebagai bank rakyat di Indonesia, BRI secara konsisten menjalankan mandat bisnis yang berpihak pada segmen masyarakat kecil.

"BRI saat ini memiliki lebih dari 7.500 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kemampuan distribusi yang luas tersebut, kami dengan senang hati mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Kekuatan jaringan ini menjadikan BRI memiliki kesiapan ekosistem yang kuat untuk mendukung dan mempercepat implementasi program-program strategis pemerintah, termasuk di sektor perumahan," ucap Hery.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses hunian, di sepanjang 2025 BRI telah merealisasikan penyaluran KPR Subsidi sebesar Rp16,16 triliun kepada lebih dari 118 ribu debitur di seluruh Indonesia.

Dari total tersebut, sekitar 97 persen disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang mewujudkan dukungan terhadap implementasi Program 3 Juta Rumah.