Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah mulai menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah, masyarakat diminta tak boros menggunakan energi agar subsidi tidak semakin membengkak.

Pakar Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), saat ini menjadi komoditas yang mahal.

Menurut dia, perang Iran dan penutupan Selat Hormuz telah mengganggu distribusi energi dunia.

"Perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz membuat seperempat pasokan minyak dunia dan seperlima pasokan gas dunia tidak bisa lewat. Jadi ini cukup serius," kata Fabby kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan semua negara termasuk Indonesia saat ini menghadapi tekanan berlapis mulai dari kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs, hingga konsumsi energi.

Khusus untuk Indonesia, konsumsi energi jadi perhatian karena ada BBM yang disubsidi yakni pertalite dan solar. Pemerintah harus menggunakan APBN sebagai penahan gejolak atau shock absorber agar masyarakat tidak langsung terdampak lonjakan harga energi.

"Yang dilakukan pemerintah sekarang menggunakan APBN sebagai shock absorber supaya masyarakat tidak menghadapi lonjakan harga yang bisa berdampak pada inflasi dan daya beli," ujarnya.

Fabby menuturkan harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) saat ini sudah jauh melampaui asumsi dasar APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Ia menyebut rata-rata ICP kini sekitar US$100 per barel sejak konflik Timur Tengah memanas.

Akibatnya anggaran untuk subsidi BBM melonjak tajam. Berdasarkan hitungan Kementerian ESDM, subsidi dan kompensasi energi bisa mencapai Rp380 triliun apabila ICP bertahan di level US$100 per barel hingga akhir tahun dan nilai tukar rupiah rata-rata berada di Rp16.900 per dolar AS.

"Kalau subsidi dan kompensasi meningkat, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar," katanya.

Ia mengingatkan lonjakan subsidi energi juga dapat memangkas ruang fiskal pemerintah untuk belanja lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga transisi energi.

"Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, transisi energi itu bisa berkurang kalau subsidi terus naik," ujarnya.

Fabby menegaskan penghematan energi penting bukan hanya untuk menjaga APBN, tetapi juga membantu kelompok masyarakat rentan tetap terlindungi di tengah gejolak ekonomi global.

"Kalau kita tidak boros energi, subsidi bisa lebih terjaga dan APBN tidak jebol," tegasnya.

Selain itu, Fabby menilai konsumsi energi yang tidak terkendali juga dapat melemahkan ketahanan energi nasional. Pasalnya, Indonesia masih bergantung pada impor BBM dan LPG sehingga pelemahan rupiah otomatis membuat biaya impor energi semakin mahal.

"Kalau kita tidak berhemat, ketahanan energi kita melemah karena sumber BBM dan LPG kita masih impor," katanya.

Fabby mengkritik kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak pendek yang sebenarnya masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

"Sedikit-sedikit naik motor atau naik mobil hanya untuk jarak pendek. Ini konsumsi bahan bakarnya jadi tambah banyak," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta juga warga untuk menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,"kata Airlangga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai konsumsi energi masyarakat memang mengikuti kebutuhan masing-masing.

Namun, ia mengatakan masyarakat tetap dapat menekan konsumsi energi melalui pilihan moda transportasi dan sumber energi yang lebih efisien.

"Misalnya memakai transportasi publik lebih hemat dibandingkan transportasi pribadi," kata Esther.

Ia juga menilai penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi BBM berbasis fosil.

Karena itu, Esther mendorong perluasan dukungan terhadap energi terbarukan dan infrastruktur kendaraan listrik.

"Pemerintah bisa membantu menyediakan insentif bagi investor yang mau generate energi terbarukan supaya lebih banyak penyediaannya," katanya.

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memperbanyak fasilitas stasiun pengisian daya kendaraan listrik agar masyarakat semakin mudah beralih ke energi yang lebih hemat.

"Contohnya menyediakan stasiun charging area lebih banyak untuk mobil atau motor listrik," ujar Esther.

Sejumlah kebiasaan dinilai bisa membuat boros BBM. Bukan hanya hanya seringnya penggunaan kendaraan, namun perilaku berkendara juga bisa membuat boros BBM.

1. Mengemudi terlalu kencang atau pelan

Putaran mesin tinggi membuat boros bensin. Saat mobil melaju lebih kencang, mesin akan semakin berusaha membelah udara dan membuat sistem aerodinamika lebih tertekan.

Secara garis besar hal itu berarti butuh lebih banyak tenaga mesin, yang artinya membakar lebih banyak BBM, untuk membuat mobil tetap melaju mengatasi hambatan udara yang mendorongnya ke belakang.

Mengemudi terlalu pelan juga menyebabkan bensin terpakai lebih banyak. Saat kendaraan bergerak lebih lambat, transmisi otomatis cenderung turun ke gigi lebih rendah.

Hal itu menyebabkan mesin dengan sendirinya membakar bahan bakar lebih banyak dari yang seharusnya.

2. Servis rutin

Merawat mesin motor secara berkala dan rutin bisa membuat mesin tak boros mengonsumsi BBM. Sebab jika mesin terawat dengan baik, pemakaian bensin juga jadi irit seperti menjaga kebersihan filter udara, ganti oli sesuai waktu dan selalu mengecek busi dan dan seputar pengapian.

3. Tarik gas terlalu cepatMenginjak gas secara tiba-tiba atau terlalu cepat juga bisa menjadi penyebab bensin boros.

Ketika menginjak gas secara tiba-tiba, silinder di mesin akan dibanjiri bahan bakar dan membakarnya lebih banyak dari yang dibutuhkan.

Ini jadi penyebab banyak kendaraan terbaru yang dilengkapi fitur cruise control supaya bisa mengatur putaran mesin tetap stabil dan hemat BBM.

4. Sering ngerem

Menginjak rem berarti kehilangan kecepatan yang juga berarti membuang tenaga mesin. Sebagai contoh, ketika kendaraan melaju lebih cepat dari seharusnya, berarti mesin akan kehilangan lebih banyak tenaga ketika mengerem kendaraan.

Pola berkendara seperti ini, gas dalam lalu rem mendadak, membuat siklus penggunaan bahan bakar menjadi tidak efisien. Mesin dipaksa bekerja lebih keras berulang kali, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi BBM secara signifikan.

5. Salah BBM

Menggunakan bahan bakar yang tidak tepat bisa menjadi penyebab BBM cepat boros. Misalnya kendaraan dengan spesifikasi oktan 95 tapi menggunakan bensin Ron 90.

Penggunaan bahan bakar tidak sesuai rasio kompresi bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna.

6. Ban kurang angin

Ban yang kurang angin juga menjadi salah satu penyebab utama konsumsi BBM membengkak.

Tekanan ban di bawah rekomendasi pabrikan meningkatkan hambatan gulir (rolling resistance), sehingga mesin harus bekerja lebih keras untuk menjaga laju kendaraan.

Karena itu, menjaga tekanan ban sesuai standar menjadi langkah sederhana namun efektif untuk menekan konsumsi BBM.

7. Beban terlalu berat

Kebiasaan lain yang bisa bikin boros BBM adalah membawa banyak barang di kabin secara berlebihan yang berarti mobil butuh banyak tenaga untuk bergerak.

Berlebihan barang bisa jadi banyak hal, misal mengangkut lebih banyak penumpang dari seharusnya, membawa muatan di roof rack atau sekadar malas menurunkan barang sehari-hari yang sebenarnya tidak terpakai.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok bensin dan avtur nasional dalam kondisi aman dan masih mencukupi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan konsumsi bensin nasional pada 2025 mencapai 36,98 juta kiloliter.

Penggunaan terbesar tahun lalu berasal dari Pertalite (RON 90) mencapai 28,19 juta kiloliter. Sementara, hingga Februari 2026, konsumsi Pertalite tercatat sebesar 5,88 juta kiloliter.

"Posisi penyerapannya masih di bawah dari kuota yang ditetapkan," ujar Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Untuk BBM jenis gasoil (diesel), konsumsi nasional pada 2025 mencapai 40,48 juta kiloliter dengan konsumsi terbesar berasal dari CN48 sebesar 39,02 juta kiloliter. Hingga Februari 2026, konsumsi CN48 tercatat 6,57 juta kiloliter.

"Artinya, posisinya (konsumsi gasoil) masih di bawah dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Wahyudi.

Sementara itu, konsumsi avtur nasional pada 2025 tercatat sebesar 4,64 juta kiloliter. Hingga Februari 2026, konsumsinya mencapai 0,74 juta kiloliter.

Adapun konsumsi BBM nasional lainnya pada 2025 sebesar 3,04 juta kiloliter, sedangkan pada 2026 hingga Februari tercatat 0,41 juta kiloliter.

"Ini menggambarkan bahwasannya kebutuhan masyarakat tetap lancar, stok masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Wahyudi.

Ia juga menyebut kapasitas penyimpanan BBM nasional, baik yang dikelola Pertamina, badan usaha swasta, maupun pemegang izin usaha lainnya, mencapai 9.161.471 kiloliter.

Menurut dia, kapasitas tersebut berjalan optimal, sehingga distribusi BBM di seluruh provinsi, termasuk daerah dengan kebutuhan tinggi, dapat dipenuhi.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi membatasi pembelian BBM mulai 1 April 2026.

Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Bahlil mengatakan, pembelian BBM akan dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan roda empat per hari.

"Kita harus membeli BBM dengan wajar dan bijak. Saya sebagai mantan sopir angkot, bijak itu kalau 50 liter itu tangki sudah penuh. Kita akan dorong ke sana. Yang tak penting-penting kita mohon bisa bijak," ucap Bahlil.

Bahlil pun menegaskan bahwa pembatasan pembelian BBM itu tidak berlaku untuk kendaraan umum.

Isu pembatasan pembelian BBM sebelumnya terkuak dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.

Dalam SK yang ditandatangani pada 30 Maret 2026 itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar dan bensin subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.

Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.

Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.

"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.

Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BPH Migas Wahyudi Anas buka suara soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.

Dia menegaskan bahwa keputusan rinci terkait wacana pembatasan pembelian BBM subsidi itu hanya akan diumumkan oleh pemerintah.

Adapun rencana pembatasan pembelian BBM itu mulanya terungkap dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, yaitu jenis solar dan jenis BBM khusus penugasan, yakni bensin RON 90 oleh badan usaha penugasan pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Wahyudi tak membantah atau membenarkan terkait keberadaan SK yang ditandatangani dirinya pada 30 Maret 2026 itu. Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi.

"Sabar saja. Jadi, kaitannya dengan program untuk penyesuaian pembelian BBM yang wajar, itu nanti pemerintah core-nya. Kami sebagai pelaksana yang membantu pemerintah nanti menunggu komando semuanya," ucap Wahyudi dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembatasan pembelian untuk Pertalite maupun solar.

"Tidak ada pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian. Jadi sabar saja, karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kuncinya ada di sana," tutur Wahyudi.

Sebelumnya, dalam SK tersebut, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar dan bensin subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.

Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi kendaraan bermotor setiap kali melakukan penyaluran BBM jenis tertentu, yaitu minyak solar (gas oil) dan jenis BBM khusus penugasan, yaitu bensin (gasoline) RON 90.

Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tersebut.

"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.

Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).

Pada saat keputusan ini ditetapkan, badan usaha penugasan wajib menyosialisasikan keputusan ini kepada penyalur, konsumen pengguna, dan masyarakat.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah berhasil mengamankan dua kargo minyak yang sempat tertahan di perairan sekitar Singapura.

Kargo tertahan di tengah gejolak pasar energi akibat perang Iran melawan Amerika Serikat (AS)-Israel yang berlangsung sejak 29 Februari lalu.

Bahlil menjelaskan kondisi perdagangan minyak global saat ini tidak berjalan normal karena pasokan energi menjadi semakin ketat di tengah konflik yang meluas di kawasan Timur Tengah.

"Namun, ada beberapa kejadian sekarang. Tiga-dua hari lalu, kita sudah membeli minyak dari Singapura, sudah berangkat, ditender oleh Pertamina lewat trader, sudah berangkat, sudah masuk ke Laut Indonesia, kemudian suruh kembali lagi dua kargo. Jadi sekarang perekonomian untuk urusan minyak ini, hukum normalnya sudah tidak berlaku," ujar Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Ia mengatakan pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) segera melakukan komunikasi dan komplain kepada pihak terkait setelah dua kapal tersebut diminta kembali oleh pihak penjual.

Menurut Bahlil, langkah itu dilakukan agar pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar global.

"Nah, untuk dua kapal itu, kami melakukan komunikasi dengan Pertamina, kami telah melakukan komplain, dan tanggal 18 sudah ada pengembaliannya, dua kargo itu," ujarnya.

Selain mengamankan kargo tersebut, pemerintah juga menyiapkan pasokan tambahan dari negara lain untuk memperkuat cadangan energi nasional. Bahlil menyebut dalam waktu dekat Indonesia akan menerima tambahan pasokan LPG dari Australia.

"Di akhir minggu ini, kita masuk dua kargo dari Australia. Itu untuk LPG," katanya.

Pemerintah, sambung Bahlil, juga tengah memperluas kontrak pasokan energi dengan sejumlah negara guna mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap perdagangan minyak global.

Terkait pasokan energi, Bahlil memastikan tetap aman, baik untuk kebutuhan BBM, minyak mentah, maupun LPG.

Ia menjelaskan cadangan Pertalite (RON 90) saat ini mencapai sekitar 24,39 hari, lebih tinggi dari batas minimal cadangan nasional yang telah ditetapkan.

Untuk Pertamax (RON 92), cadangan nasional tercatat sekitar 28 hari, juga melampaui batas minimal yang ditetapkan sekitar 19 hari.

"Jadi untuk Pertalite, RON 90 ini yang bensin subsidi. Itu cadangan kita adalah 24,39 hari, melampaui batas minimal dari apa yang direncanakan oleh nasional kita. Kemudian Pertamax, RON 92 ini yang harga pasar, itu 28 hari, minimal 19 hari," ujarnya.

Selain itu, cadangan untuk jenis bensin beroktan lebih tinggi seperti Pertamax Turbo (RON 98) juga berada di atas batas minimal, dengan stok mencapai sekitar 31 hari.

Selanjutnya, cadangan solar subsidi tercatat sekitar 16,41 hari, yang juga melampaui batas minimal cadangan nasional. Sementara itu, cadangan avtur mencapai sekitar 38 hari, dan LPG berada pada kisaran 15,66 hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

Bahlil mengatakan pemerintah telah memantau kesiapan pasokan energi nasional, termasuk cadangan berbagai jenis BBM yang digunakan masyarakat.

"Saya lanjutkan atas arahan Bapak Presiden menyangkut dengan kesiapan kita dalam menjelang Hari Raya khususnya untuk di bidang BBM dan LPG. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa ini adalah kondisi BBM kita sekarang," ujar Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan cadangan Pertalite (RON 90) saat ini mencapai sekitar 24,39 hari, lebih tinggi dari batas minimal cadangan nasional yang telah ditetapkan.

Untuk Pertamax (RON 92), cadangan nasional tercatat sekitar 28 hari, juga melampaui batas minimal yang ditetapkan sekitar 19 hari.

"Untuk Pertalite, RON 90 ini yang bensin subsidi. Itu cadangan kita adalah 24,39 hari, melampaui batas minimal dari apa yang direncanakan oleh nasional kita. Kemudian Pertamax, RON 92 ini yang harga pasar, itu 28 hari, minimal 19 hari," ujarnya.

Selain itu, cadangan untuk jenis bensin beroktan lebih tinggi seperti Pertamax Turbo (RON 98) juga berada di atas batas minimal, dengan stok mencapai sekitar 31 hari.

"Turbo, ya kayak Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman), kalau mobilnya bagus jadi RON 98, itu 31 hari, Pak. Jadi saya pikir untuk urusan bensin, insyaallah clear, Pak," ujar Bahlil.

Selanjutnya, cadangan solar subsidi tercatat sekitar 16,41 hari, yang juga melampaui batas minimal cadangan nasional.

Sementara itu, cadangan avtur mencapai sekitar 38 hari, dan LPG berada pada kisaran 15,66 hari.

Bahlil menegaskan secara keseluruhan pasokan energi nasional dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang periode libur Lebaran.

"Cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG, insyaallah aman, Bapak," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perkara tata kelola minyak yang digelar pada hari ini, Selasa (20/1/2026) menghadirkan eks Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebagai saksi. Dalam sidang, Nicke membeberkan tata kelola minyak di Tanah Air, termasuk mengomentari praktik blending BBM.

Menurut Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024 itu dicecar sejumlah pertanyaan di dalam sidang. Hakim pun bertanya terkait dengan praktik blending atau pencampuran BBM.

Hakim mempertanyakan kemungkinan praktik blending di Pertamina antara RON 88 dan RON 92, hingga muncul RON 90. Namun, Nicke menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas terkait praktik blending dengan RON berbeda.

"Saya tidak mengetahui secara detail mengenai itu," ujar Nicke di sidang pada Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, menurut Nicke, praktik blending BBM lazim dilakukan dengan tujuan memproduksi BBM sesuai kualitasnya.

"Di kilang pasti dilakukan pencampuran ya," ujar Nicke.

Dia menjelaskan dalam menghasilkan produksi dengan RON 92, dilakukan blending BBM dengan aditif dan pewarna untuk kemudian menghasilkan Pertamax. Apabila dipadukan dengan BBM berkualitas lebih rendah, maka hasilnya menjadi Pertalite.

Di persidangan, Nicke juga menjelaskan tugas Pertamina sebagai BUMN rumit. Nicke menjelaskan Pertamina tidak hanya menjalankan tugas seperti perseroan terbatas seperti umumnya, lebih dari itu, Pertamina mengelola minyak dan gas dari hulu ke hilir.

Nicke juga menjelaskan misi Pertamina bukan hanya mencari keuntungan, tapi amanah menjalankan fungsi public service obligation (PSO).

“Selain itu, kita harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, harus melibatkan perusahaan-perusahaan lokal,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya Pertamina pun mesti berani masuk ke bisnis perintis, di mana swasta tidak bisa masuk.

Nicke sendiri merupakan Direktur Utama Pertamina periode 2018-2024. Nicke mulai berkarir di Pertamina pada 2017 sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik, Rantai Pasokan, dan Infrastruktur.

Pada hari ini, Nicke hadir sebagai saksi dalam perkara tata kelola minyak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Nicke, Senior Manager Management Reporting PT Kilang Pertamina International Luvita Yuni pun hadir untuk memberikan keterangannya sebagai saksi.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menyatakan bahwa blending memang istilah yang lumrah dalam industri perminyakan. Namun, dalam kasus tata kelola minyak ini justru disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, praktik culas tersebut malah mengakibatkan kerugian negara.

"Ibaratnya blending-an dari RON 88 atau RON 92 yang memang dijual dengan harga di bawah, ya kan di situ. Di situ kan ada, dan dia termasuk ya yang diuntungkan, ada diperlakukan istimewa, itu saja," ujar Anang.

Sekadar informasi, berdasarkan surat dakwaan terhadap terdakwa eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan terdapat penyelewengan formula harga jual eceran (HJE) yang tidak mencerminkan kondisi pasar.

Dugaan manipulasi HJE itu dilakukan agar kompensasi yang diterima Pertamina menjadi lebih besar dari seharusnya. Adapun, blending ini dilakukan dengan pencampuran High Octane Mogas Component (HOMC-RON minimal 92) dan Naptha dengan fraksi formula blending tertentu.

Formula blending RON 92 dan Naphta tersebut juga digunakan oleh PT Pertamina baik dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alpha untuk impor Pertalite RON 90 sejak tahun 2021. Formula itu dilakukan melalui proses produksi Pertalite RON 90 di kilang PT Pertamina.

Padahal, pencampuran terbaik dari komponen yang memiliki harga publikasi untuk menghasilkan RON 90 yang sesuai dengan spesifikasi Kementerian ESDM adalah terdiri dari 8,90% Naphta RON 72 ditambah dengan 91,10% RON 92.

Dengan menggunakan formula campuran tersebut, kompensasi yang harus dibayarkan Pemerintah menjadi lebih rendah sebesar Rp13,1 triliun dibandingkan dengan kompensasi menggunakan HJE saat ini untuk tahun 2022-2023.

"Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp13.118.191.145.790,40 yang merupakan pembayaran oleh pemerintah yang lebih besar dari seharusnya atas kompensasi Pertalite selama tahun 2022-2023," dikutip dalam surat dakwaan Riva.

PT Pertamina (Persero) menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) baru mulai Sabtu (1/11) ini.

Mengutip situs MyPertamina, sejumlah harga BBM berubah mulai 1 November ini.

Untuk Harga BBM Dexlite di DKI Jakarta misalnya. Mulai 1 November 2025 ditetapkan Rp 13.900 per liter.

Harga ini naik dari 1 Oktober yang Rp 13.700 per liter.

Begitu juga dengan Pertamina DEX. Harga BBM jenis ini naik menjadi dari yang 1 Oktober lalu Rp14 ribu menjadi Rp 14.200 per liter.

Namun, kenaikan tak diikuti oleh pertalite dan pertamax.

Untuk pertamax RON 92, harga tetap Rp12.200 per liter.

Sementara pertamax green RON 95 masih dihargai Rp13 ribu per liter. 

Pertamax Turbo juga masih dihargai Rp13.100 per liter.

Sementara itu untuk harga BBM bersubsidi seperti solar subsidi dan pertalite (RON 90) juga tidak mengalami perubahan.

Pertalite masih berharga Rp10 ribu dan solar masih Rp 6.800.

Dengan keputusan baru itu, berikut daftar harga BBM selengkapnya per 1 November

Pertalite: Rp 10 ribu per liter

Pertamax RON 92: Rp 12.200 per liter

Pertamax Green RON 95: Rp 13 ribu per liter

Pertamax Turbo RON 98: Rp 13.100 per liter

Dexlite: Rp 13.900 per liter

Pertamina DEX: Rp 14.200 per liter

Pertamax (khusus di Pertashop): Rp 12.100 per liter.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan secara blak-blakan mengenai harga keekonomian dari produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi Pertalite (RON 90).

Ia menilai harga Pertalite saat ini belum mencerminkan harga keekonomian sesungguhnya. Adapun, pemerintah menetapkan harga jual Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, tidak berubah sejak 3 September 2022 lalu.

"Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non energi," kata Purbaya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia pun menyebut, harga BBM jenis Pertalite sebelum diberikan subsidi sebetulnya sebesar Rp 11.700 per liter. Artinya, pemerintah harus menanggung selisih Rp 1.700 per liter agar harga BBM yang diterima masyarakat dapat mencapai Rp 10.000 per liter.

Per 1 Oktober 2025, PT Pertamina (Persero) resmi memberlakukan harga terbaru BBM non subsidi di SPBU miliknya. Pertamax RON 92 masih sama yakni Rp 12.200 per liter. Tak terkecuali harga Pertamax Turbo yang dibanderol Rp 13.100 per liter pada Oktober 2025.

Harga BBM jenis Pertamina Dex justru naik menjadi Rp 14.000 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.850 per liter pada September 2025. Adapun Dexlite juga naik Rp 100 per liter menjadi Rp 13.700 per liter dari sebelumnya Rp 13.600 per liter pada September lalu.