Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berbagai jenis masih di level aman. Per 18 Mei 2026, BPH Migas mencatat stok BBM jenis Pertalite (RON 90) tahan 16 hari atau sebanyak 1,37 juta kiloliter (kl).

Lalu, ketahanan stok Pertamax 27,8 hari atau 561 ribu kl. Kemudian, Pertamax Turbo (RON 98) tercatat memiliki ketahanan stok mencapai 61,7 hari.

"Stok BBM nasional per tanggal 18, hari kemarin, bahwasanya kita sangat aman. Jadi Pertalite pada posisi 16 hari, kemudian RON 92 (Pertamax) 27,8 hari, kemudian untuk RON 98 (Pertamax Turbo) 61,7 hari," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5).

Wahyudi menyampaikan stok solar tercatat sebesar 1,57 juta kl dengan ketahanan stok 16,4 hari. Kemudian, Pertamina Dex sebesar 60 ribu kl dengan ketahanan mencapai 35 hari.

BPH Migas melaporkan stok ketahanan avtur mencapai 385 ribu kl atau setara 26,6 hari. Sementara, minyak tanah atau kerosin memiliki stok 16 ribu kl dengan ketahanan 11,8 hari.

"Untuk solar continue di level 16,4 hari dan selanjutnya Pertamina Dex 35 hari. Avtur juga 26,6 hari, kemudian untuk kerosin 11,8 hari. Ini sangat aman, continue terjaga di level tersebut," pungkas Wahyudi.

Di tengah situasi krisis energi global saat ini, warga diimbau untuk tidak boros energi termasuk bahan bakar minyak (BBM). Berbagai hal bisa dilakukan dari mulai menggunakan kendaraan seperlunya hingga lebih mengutamakan transportasi publik.

Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai budaya boros energi yang masih terjadi di level rumah tangga hingga industri bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera diantisipasi.

"Bahayanya ini, kita bisa mengalami krisis energi nantinya kalau kita tidak mengantisipasi ini. Karena kan hampir semua negara di dunia ini mengantisipasi terhadap bahaya krisis energi," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Menurutnya kita tidak bisa menganggap kondisi saat ini baik-baik saja atau seperti dalam kondisi normal. Ia menekankan pentingnya menunjukkan kewaspadaan yang cukup di tengah ketidakpastian global saat ini.

Ia membandingkan kondisi sejumlah negara lain seperti Filipina, Thailand, Vietnam hingga Australia yang dinilai sudah lebih agresif menjalankan kebijakan penghematan energi dan mitigasi krisis.

Trubus mengatakan ketergantungan besar terhadap BBM membuat negara rentan terguncang ketika harga minyak dunia melonjak atau pasokan terganggu. Gangguan kecil saja terhadap distribusi energi bisa langsung berdampak ke stabilitas ekonomi nasional.

"Kalau pemanfaatan energi semakin tinggi seperti sekarang, sementara industri dan rumah tangga masih boros, ya ke depan kita bisa mengalami krisis," ujarnya.

Trubus menekankan pentingnya langkah jangka panjang yang jelas untuk mengendalikan konsumsi BBM, terutama setelah masa aman pasokan energi berakhir. Pembatasan BBM subsidi seharusnya mulai diterapkan lebih ketat, misalnya berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

"Harusnya penggunaan BBM subsidi itu dibatasi, misalnya kendaraan roda empat dengan cc tertentu atau motor di bawah kapasitas tertentu," katanya.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok bensin dan avtur nasional dalam kondisi aman dan masih mencukupi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan konsumsi bensin nasional pada 2025 mencapai 36,98 juta kiloliter.

Penggunaan terbesar tahun lalu berasal dari Pertalite (RON 90) mencapai 28,19 juta kiloliter. Sementara, hingga Februari 2026, konsumsi Pertalite tercatat sebesar 5,88 juta kiloliter.

"Posisi penyerapannya masih di bawah dari kuota yang ditetapkan," ujar Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Untuk BBM jenis gasoil (diesel), konsumsi nasional pada 2025 mencapai 40,48 juta kiloliter dengan konsumsi terbesar berasal dari CN48 sebesar 39,02 juta kiloliter. Hingga Februari 2026, konsumsi CN48 tercatat 6,57 juta kiloliter.

"Artinya, posisinya (konsumsi gasoil) masih di bawah dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Wahyudi.

Sementara itu, konsumsi avtur nasional pada 2025 tercatat sebesar 4,64 juta kiloliter. Hingga Februari 2026, konsumsinya mencapai 0,74 juta kiloliter.

Adapun konsumsi BBM nasional lainnya pada 2025 sebesar 3,04 juta kiloliter, sedangkan pada 2026 hingga Februari tercatat 0,41 juta kiloliter.

"Ini menggambarkan bahwasannya kebutuhan masyarakat tetap lancar, stok masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Wahyudi.

Ia juga menyebut kapasitas penyimpanan BBM nasional, baik yang dikelola Pertamina, badan usaha swasta, maupun pemegang izin usaha lainnya, mencapai 9.161.471 kiloliter.

Menurut dia, kapasitas tersebut berjalan optimal, sehingga distribusi BBM di seluruh provinsi, termasuk daerah dengan kebutuhan tinggi, dapat dipenuhi.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara pada awal 2026 masih berada di bawah kuota nasional.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan realisasi penyaluran hingga 90 hari pertama tahun ini menunjukkan kondisi yang terkendali.

“Realisasi sangat lebih rendah, 23,52 persen, artinya kondisi penyaluran untuk BBM tahun 2026 masih terkontrol dan masyarakat terpenuhi dengan baik,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia merinci penyaluran minyak tanah telah mencapai 24,52 persen dari kuota nasional, sementara solar sebesar 24,49 persen. Adapun penyaluran Pertalite tercatat sebesar 23,52 persen dari total kuota yang ditetapkan pemerintah.

Wahyudi mengatakan capaian tersebut menunjukkan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara masih berada di bawah kuota yang ditetapkan.

Ia menambahkan penyaluran BBM tetap berjalan lancar di seluruh wilayah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan masyarakat tetap lancar, dan stok yang nanti kami akan laporkan ini masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

BPH Migas mencatat ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Wahyudi menyebut ketahanan stok Pertalite mencapai 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo 46,5 hari.

Untuk jenis solar, ketahanan stok tercatat sebesar 16,5 hari, sementara Pertamina Dex mencapai 64,5 hari dan avtur sebesar 28,1 hari.

Berdasarkan paparan data, konsumsi BBM nasional sepanjang 2025 tercatat mencapai 36,98 juta kiloliter untuk jenis bensin. Sementara itu, konsumsi gasoil atau solar pada 2025 tercatat sebesar 40,48 juta kiloliter.

Sementara pada 2026 hingga Februari, konsumsi bensin tercatat 5,88 juta kiloliter, sedangkan konsumsi solar mencapai 6,57 juta kiloliter.

Wahyudi mengatakan pengendalian distribusi BBM akan terus diperkuat agar penyaluran tetap tepat sasaran dan sesuai peruntukan.

Ia menambahkan pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” ucap dia.

Menurut dia, pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga penyaluran BBM agar tetap berjalan sesuai ketentuan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Media sosial ramai dengan beredarnya dokumen pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar mulai 1 April 2026 berkop surat BPH Migas.

Surat yang beredar tertuang Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang telah ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas.

Dalam poin pertama dokumen tersebut, ditetapkan bahwa pemerintah bakal membatasi pembelian maksimal Solar dengan rincian:

-Sebesar 50 liter per hari per kendaraan untuk mobil pribadi.-Sebesar 80 liter per hari untuk mobil angkutan umum roda empat.-Sebesar 200 liter untuk kendaraan angkutan orang barang roda enam atau lebih-sebesar 50 liter per hari untuk kendaraan pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.

Pembatasan Pertalite:-maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat perseorangan ataupun umum-maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.

Selain itu, ditetapkan bahwa pembatasan ini akan direview setiap tiga bulan sekali.

Saat dikonfirmasi, Kepala BPH Migas Wahyudi tidak membenarkan maupun membantah keberadaan surat tersebut.

"Di website maupun kami secara resmi tidak ada, dan pastinya kalau keluar dari pemerintah baru kita mengikuti. Nggak mungkin kita mengatur sebelum ada pemerintah mengeluarkan statement bagaimana mekanisme masyarakat untuk melakukan pembelian BPM. Intinya ke sana," jelasnya.

Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar dan memastikan saat ini belum ada pembatasan. Sebab, pihaknya masih menunggu instruksi dari Kementerian ESDM.

"Hingga saat ini pembelian BBM normal, baik itu yang subsidi maupun kompensasi negara, termasuk untuk jenis bahan bakar umum lainnya tidak pembatasan maupun penyesuaian-penyeusian. Jadi sabar saja, semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kuncinya ada di sana," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BPH Migas Wahyudi Anas angkat bicara mengenai informasi yang beredar terkait Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 terkait pembatasan harga BBM subsidi per 1 April 2026. Wahyudi mengatakan BPH Migas belum mengeluarkan pengumuman apa pun secara langsung maupun lewat laman resmi BPH Migas.

"Jadi gini, di website maupun kami secara resmi tidak ada," ujar Wahyudi saat Penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026 di Kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Wahyudi mengatakan BPH Migas masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Ia mengatakan BPH Migas tidak akan bertindak lebih dahulu tanpa adanya keputusan dari pemerintah.

"Nggak mungkin kita mengatur sebelum ada pemerintah mengeluarkan pernyataan bagaimana mekanisme masyarakat untuk melakukan pembelian BBM. Intinya ke sana. Kami tidak berharap BPH Migas mengeluarkan lebih awal," ucap Wahyudi.

Wahyudi menyampaikan BPH Migas tentu akan menyampaikan secara langsung apabila telah ada keputusan resmi terkait kebijakan BBM. Wahyudi mengatakan BPH Migas pun akan menindaklanjuti keputusan tersebut kepada sejumlah instansi terkait lain.

"Kalau surat itu keluar BPH kan keluar resmi, itu akan masuk ke mana-mana dan dokumen itu pasti disampaikan ke kementerian/lembaga terkait lainnya. Kalau itu belum sampai di sana-sana berarti belum secara kondisi kita ini," sambung dia.

Wahyudi menegaskan kebijakan soal BBM menjadi kewenangan penuh pemerintah. BPH Migas, lanjut dia, akan menindaklanjuti apa pun keputusan pemerintah.

"Negara kita adalah leader-nya pemerintah. Kami yang membantu pemerintah. Nanti setelah keputusan pemerintah pasti kita akan sampaikan lebih lanjut," kata Wahyudi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BPH Migas Wahyudi Anas buka suara soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.

Dia menegaskan bahwa keputusan rinci terkait wacana pembatasan pembelian BBM subsidi itu hanya akan diumumkan oleh pemerintah.

Adapun rencana pembatasan pembelian BBM itu mulanya terungkap dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, yaitu jenis solar dan jenis BBM khusus penugasan, yakni bensin RON 90 oleh badan usaha penugasan pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Wahyudi tak membantah atau membenarkan terkait keberadaan SK yang ditandatangani dirinya pada 30 Maret 2026 itu. Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi.

"Sabar saja. Jadi, kaitannya dengan program untuk penyesuaian pembelian BBM yang wajar, itu nanti pemerintah core-nya. Kami sebagai pelaksana yang membantu pemerintah nanti menunggu komando semuanya," ucap Wahyudi dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembatasan pembelian untuk Pertalite maupun solar.

"Tidak ada pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian. Jadi sabar saja, karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kuncinya ada di sana," tutur Wahyudi.

Sebelumnya, dalam SK tersebut, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar dan bensin subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.

Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi kendaraan bermotor setiap kali melakukan penyaluran BBM jenis tertentu, yaitu minyak solar (gas oil) dan jenis BBM khusus penugasan, yaitu bensin (gasoline) RON 90.

Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tersebut.

"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.

Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).

Pada saat keputusan ini ditetapkan, badan usaha penugasan wajib menyosialisasikan keputusan ini kepada penyalur, konsumen pengguna, dan masyarakat.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.

Sebuah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur, disegel sementara oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Polres Jember.

Penyegelan dilakukan setelah ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran dan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mennyebut penyegelan dilakukan sebagai upaya pencegahan, sembari menunggu proses penyelidikan polisi.

"SPBU tersebut rata-rata pengiriman delivery order-nya 16 ribu liter, tapi thruput (jumlah BBM yang dialirkan) untuk penjualannya hingga mencapai 22 ribu liter per hari yang transaksinya didominasi dengan Surat Rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna," ujar Wahyudi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Ia menjelaskan Polres Jember akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pembelian BBM subsidi dan kejanggalan proses transaksi yang tidak sesuai dengan tata kelola regulasi yang telah ditetapkan.

"CCTV SPBU juga nonaktif," imbuh Wahyudi.

Selama proses penanganan oleh kepolisian berjalan, BPH Migas memastikan pasokan BBM di wilayah sekitar tetap terjaga, terutama jelang Lebaran.

Wahyudi menjelaskan pasokan BBM dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke pom bensin terdekat agar masyarakat tetap memperoleh BBM tanpa hambatan.

"Alokasi kuota akan dipindahkan ke SPBU sekitar yang terdekat agar masyarakat dapat membeli BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan yang difasilitasi SPBU Sekitar," imbaunya.

Wahyudi menjelaskan dugaan penyalahgunaan ini terungkap pasca BPH Migas melakukan sosialisasi mengenai penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna di Jember sehari sebelumnya.

"Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ucap Wahyudi.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga akan memverifikasi catatan penjualan SPBU tersebut untuk melakukan pendalaman potensi penyalahgunaannya.

"BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum akan terus berkoordinasi agar pembelian BBM subsidi negara yang menggunakan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna dilaksanakan sesuai regulasi," pungkasnya.

Sebuah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur, disegel sementara oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Polres Jember.

Penyegelan dilakukan setelah ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran dan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mennyebut penyegelan dilakukan sebagai upaya pencegahan, sembari menunggu proses penyelidikan polisi.

"SPBU tersebut rata-rata pengiriman delivery order-nya 16 ribu liter, tapi thruput (jumlah BBM yang dialirkan) untuk penjualannya hingga mencapai 22 ribu liter per hari yang transaksinya didominasi dengan Surat Rekomendasi atas nama sektor konsumen pengguna," ujar Wahyudi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/3).

Ia menjelaskan Polres Jember akan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pembelian BBM subsidi dan kejanggalan proses transaksi yang tidak sesuai dengan tata kelola regulasi yang telah ditetapkan.

"CCTV SPBU juga nonaktif," imbuh Wahyudi.

Selama proses penanganan oleh kepolisian berjalan, BPH Migas memastikan pasokan BBM di wilayah sekitar tetap terjaga, terutama jelang Lebaran.

Wahyudi menjelaskan pasokan BBM dari SPBU yang disegel akan dialihkan ke pom bensin terdekat agar masyarakat tetap memperoleh BBM tanpa hambatan.

"Alokasi kuota akan dipindahkan ke SPBU sekitar yang terdekat agar masyarakat dapat membeli BBM subsidi. Masyarakat tidak perlu panik dan tetap dapat membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan yang difasilitasi SPBU Sekitar," imbaunya.

Wahyudi menjelaskan dugaan penyalahgunaan ini terungkap pasca BPH Migas melakukan sosialisasi mengenai penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna di Jember sehari sebelumnya.

"Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan Surat Rekomendasi. Ini penting, sehingga langsung ditelaah dan ditangani oleh pihak Polres setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," ucap Wahyudi.

BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga juga akan memverifikasi catatan penjualan SPBU tersebut untuk melakukan pendalaman potensi penyalahgunaannya.

"BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum akan terus berkoordinasi agar pembelian BBM subsidi negara yang menggunakan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna dilaksanakan sesuai regulasi," pungkasnya.

Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) mengungkap penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia hampir Rp5 triliun pada 2025.

"BPH Migas telah mengawal dengan baik, distribusi semuanya lancar, dan terdapat penghematan BPM subsidi dan kompensasi negara tahun 2025 sebesar Rp4,982 triliun," ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).

Ia mengungkapkan penyaluran bahan bakar minyak jenis tertentu (JBT) minyak tanah dan solar serta jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Pertalite tahun lalu tercukupi.

Wahyudi merinci realisasi untuk minyak tanah subsidi sebesar 96,75 persen atau 507,9 ribu kiloliter (kl) dari total kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 525 ribu kl.

"Pencapaian saat ini adalah pada tahun 2025 semua tercukupi, terpenuhi, dan realisasinya untuk minyak tanah 96,75 persen dari total kuota APBN 525 ribu kiloliter," terangnya.

Kemudian, untuk realisasi solar subsidi sebesar 97,49 persen atau 18.411 ribu kl dari total kuota APBN 2025 sebesar 18.885 ribu kl, sementara untuk realisasi pertalite sebesar 89,86 persen atau 28.063 ribu kl dari total kuota APBN 2025 sebesar 31.230 ribu kl.

Wahyudi menjelaskan untuk penghematan solar subsidi sebesar Rp2,11 triliun dengan volume sebanyak 473.634 kl dan untuk minyak tanah sebesar Rp220 miliar dengan volume sebanyak 17.056 kl.

Sementara itu, untuk penghematan Pertalite sebesar Rp2,75 triliun dengan volume sebanyak 3,166.588 kl.

Lebih lanjut, BPH Migas juga telah menetapkan penyaluran kuota JBT dan JBKP tahun 2026 untuk minyak tanah sebesar 526 ribu kl, solar sebesar 18.636 ribu kl, dan Pertalite sebesar 29.267 ribu kl.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berhasil menghemat Rp4,9 triliun dengan mengawal penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.

“BPH Migas telah mengawal dengan baik, distribusi semuanya lancar, dan terdapat penghematan BBM subsidi dan kompensasi negara tahun 2025 sebesar Rp4,982 triliun,” ujar Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Wahyudi menjelaskan bahwa penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak solar atau solar subsidi mencapai 97,49 persen dari kuota yang ditetapkan di dalam APBN 2025. Adapun kuota untuk solar bersubsidi sebesar 18,88 juta KL, sedangkan realisasinya 18,41 juta KL.

Dari penyaluran solar subsidi yang tepat sasaran, pemerintah berhasil menghemat 473,6 ribu KL atau setara Rp2,11 triliun.

Kemudian, untuk realisasi JBT minyak tanah sebesar 507,9 ribu KL atau sebesar 96,75 persen dari kuota yang ditetapkan oleh APBN sebesar 525 ribu KL. Pemerintah menghemat sekitar 17 ribu KL atau setara dengan Rp0,12 triliun.

Penghematan terbesar datang dari penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite tepat sasaran, dengan realisasi penyaluran Pertalite sebesar 28,06 juta KL atau 89,86 persen dari kuota yang ditetapkan di dalam APBN sebesar 31,23 juta KL.

“Untuk JBKP Pertalite terdapat penghematan 3.166.588 KL, setara dengan Rp2,75 triliun,” ujar Wahyudi.

Lebih lanjut, Wahyudi menyampaikan selama 2025, distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara semuanya terpenuhi dan lancar.

Hingga akhir 2025, jumlah penyalur BBM satu harga telah mencapai 599 lembaga penyalur, termasuk tambahan 16 SPBU BBM satu harga yang seluruhnya telah beroperasi dan memenuhi target tahun berjalan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bitung, Sulawesi Utara (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggarisbawahi pentingnya persiapan dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi subsidi menjelang momen Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) 2026.

“Persiapan ini berkaitan dengan kuota BBM subsidi dan kompensasi negara, baik itu Jenis BBM Tertentu (JBT) maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP),” kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Bitung, Sulawesi Utara, Kamis.

Wahyudi menilai penambahan stok perlu dilakukan oleh Pertamina untuk memastikan dan mengantisipasi tidak terjadi antrean maupun kekurangan BBM ketika Ramadhan dan Idul Fitri tiba bulan depan.

“Kita baru mulai awal tahun dan nantinya dalam mekanisme distribusi maupun penyaluran, baik di Fuel Terminal maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pertamina akan melakukan build up stok,” ujar dia.

Ketahanan stok nasional di atas batas minimum, lanjut Wahyudi, dapat menjadi awal bagi Pertamina untuk melakukan penyesuaian stok di setiap titik Integrated Terminal dan Fuel Terminal yang tersebar di wilayah regional maupun penghubung utama di wilayah kabupaten/kota.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menegaskan, pengawasan penyaluran BBM subsidi yang lebih ketat perlu dilakukan, mengingat konsumsi BBM subsidi tahun 2025 khususnya minyak solar meningkat sekitar 4 persen dari tahun 2024.

“Kita sinergi pengawasan dengan rekan-rekan Pertamina Patra Niaga yang lebih intensif lagi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna”, kata Harya.

Senada, Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory meminta agar sosialisasi mengenai konsumen BBM subsidi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan tipe BBM ini.

“Perlu terus dipastikan bahwa BBM subsidi dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya. Ini sekaligus juga akan meningkatkan konsumsi BBM nonsubsidi,” ujar dia.

Di sisi lain, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky memastikan pihaknya terus melakukan monitoring stok nasional maupun stok di Terminal BBM untuk memastikan kondisi BBM aman.

“Untuk depot atau terminal yang kritis kita lakukan build up stok dan kita upayakan nanti pada saat RAFI, khususnya sebelum Ramadhan, kondisinya sudah aman secara stok nasional maupun stok di terminal,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bitung, Sulawesi Utara (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menekankan pentingnya pengawasan (monitoring) suplai dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi kebutuhan kapal nelayan.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Bitung, Sulawesi Utara, Kamis, mengatakan upaya monitoring kegiatan penjualan BBM untuk nelayan di berbagai wilayah harus dilakukan sesuai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita cek mengenai surat rekomendasi, kita cek tentang sertifikasi kapal dan layak beroperasi semua, termasuk bagaimana melakukan serah terima BBM antara SPBB (seperti) di Pelabuhan Samudera Bitung kepada para nelayan," katanya.

"Alat metering BBM telah tersertifikasi dan layak uji alat ukur yang telah ditetapkan, berlaku sampai dengan 16 Juni 2026 jadi masih layak untuk dijalankan," ujarnya menambahkan.

Dalam kunjungan BPH Migas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) Pelabuhan Perikanan Samudera, Bitung, Wahyudi turut berdiskusi dengan para nelayan.

Ia mengatakan para nelayan merasa subsidi BBM sangat membantu meringankan biaya operasional mereka.

"Pemerintah hadir menyiapkan subsidi yang benar-benar dapat membantu nelayan mencari nafkah untuk keluarganya," ujar Wahyudi.

Tak hanya melakukan kunjungan ke SPBB, BPH Migas juga melakukan monitoring ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

BPH Migas melakukan uji petik dan memastikan kualitas bahan bakar memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, BPH Migas juga melakukan uji coba penggunaan kode QR (QR code) pada kendaraan pribadi yang membeli solar dan terbukti nomor kendaraan sesuai dengan data di kepolisian.

Wahyudi juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bitung yang mengeluarkan surat edaran tentang tata cara penyaluran BBM subsidi.

"Di mana setiap transaksi pembeliannya harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan QR code, serta mencocokkannya. Apabila STNK dan QR code tidak sesuai maka konsumen tidak akan dilayani," kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026