Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rencana impor minyak dari Rusia masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan memperbesar cadangan minyak dalam negeri.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan dinamika geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber impor minyak.

"Arahan Presiden jelas untuk memperkuat cadangan minyak kita. Salah satunya impor dari Rusia, ini masih akan tetap berjalan dan tetap berproses," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk pemberian kewenangan kepada badan usaha dan Lemigas untuk melakukan impor guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain Rusia, pemerintah juga terus mencari sumber pasokan minyak dari negara lain di luar kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda konflik.

"Diversifikasi impor sudah dilakukan. Kita ambil juga dari Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari Amerika," katanya.

Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Mekanisme Pasar

Dwi menegaskan masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi. Menurutnya, Pertalite dan Solar subsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan harga karena pemerintah ingin melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjaga daya beli.

"BBM subsidi itu Pertalite dan Solar subsidi, ini sudah dipastikan tidak akan mengalami kenaikan untuk melindungi masyarakat rentan, melindungi wong cilik," ujarnya.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan produk lainnya yang dijual badan usaha akan mengikuti mekanisme harga pasar dan harga keekonomian.

"Minyak mentah dunia naik atau turun, mau tidak mau BBM non-subsidi akan mengikuti harga keekonomiannya. Ada aturannya di Kepmen," kata Dwi.

Ia memastikan harga BBM non-subsidi dapat turun apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

"Ketika harga minyak dunia turun, sudah dipastikan harga BBM non-subsidi akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia naik, mau tidak mau dia akan menyesuaikan harga keekonomiannya," jelasnya.

Pemerintah Sempat Tahan Kenaikan Harga

Dwi mengungkapkan pemerintah sebelumnya sempat menahan penyesuaian harga BBM non-subsidi demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan badan usaha milik negara maupun swasta.

"April kemarin sesuai arahan Presiden, pemerintah masih mencoba menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Ada diskusi dengan badan usaha pelat merah dan badan usaha swasta untuk mempertahankan harga BBM," ujarnya.

Namun, seiring fluktuasi harga minyak dunia yang semakin dinamis, pelaku usaha akhirnya melakukan penyesuaian harga sesuai kondisi pasar.

Dwi menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak global. Jika harga minyak mentah dunia kembali turun, maka harga BBM non-subsidi di dalam negeri juga akan disesuaikan turun.

"Kalau ditanya harga minyak dunia akan turun atau tidak, ketika nanti turun pasti akan ada penyesuaian juga pada harga BBM non-subsidi," katanya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat melalui subsidi BBM dan keberlanjutan pengadaan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar energi global.

PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan alasan harga keekonomian BBM subsidi Pertalite tercatat lebih mahal dibandingkan harga jual Pertamax.

Penjelasan itu disampaikan menyusul ramainya unggahan di media sosial yang menampilkan struk pembelian Pertalite dengan harga keekonomian mencapai Rp18.040 per liter, sementara konsumen hanya membayar Rp10 ribu per liter. 

Sementara Pertamax saat ini dijual Rp16.250 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun membenarkan angka Rp18.040 per liter tersebut merupakan harga keekonomian Pertalite yang berlaku saat itu.

"Betul, ada unsur subsidinya makanya hanya dijual Rp10.000 per liter," kata Roberth kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/6).

Menurut dia, kebijakan subsidi BBM merupakan kewenangan pemerintah, bukan Pertamina. Karena itu, Pertamina hanya menjalankan mandat sebagai operator dalam penyaluran BBM subsidi.

Roberth menjelaskan Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) memperoleh subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah.

"Subsidi bertujuan untuk menjaga kestabilan nasional dari sisi menjaga daya beli dan roda perekonomian masyarakat. Subsidi diberikan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah supaya tetap bisa beraktivitas dan menjaga daya beli," ujarnya.

Ia mengatakan selisih antara harga keekonomian dan harga jual Pertalite yang mencapai sekitar Rp8 ribu per liter merupakan beban subsidi yang ditanggung pemerintah.

"Benar, besaran Rp8.000-an itu adalah beban subsidi yang ditanggung pemerintah," kata Roberth.

Di sisi lain, Roberth menegaskan harga Pertamax yang saat ini berlaku juga belum sepenuhnya mencerminkan harga keekonomian.

Menurut dia, pemerintah bersama Pertamina sempat menahan harga Pertamax agar tidak mengalami penyesuaian sejak April 2026, meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Baru pada 10 Juni lalu Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter.

"Harga Pertamax ditahan untuk tidak naik. Per 10 Juni dilakukan penyesuaian harga jual Pertamax dalam rangka mengamankan daya beli dan ekonomi serta menyesuaikan agar beban fiskal pemerintah dan badan usaha tetap kondusif," ujarnya.

Roberth mengatakan harga Pertamax saat ini masih berada di bawah harga keekonomian.

Ia menyebut kenaikan harga yang dilakukan Pertamina baru mencerminkan sekitar separuh dari harga keekonomian yang seharusnya berlaku di pasar.

"Saat ini penyesuaian kenaikan harga Pertamax masih di level sekitar 50 persen dari harga keekonomian," katanya.

Karena itu, menurut Roberth, apabila Pertamax dijual sepenuhnya berdasarkan harga pasar dan formula keekonomian, maka harganya akan lebih tinggi dibandingkan Pertalite tanpa subsidi.

"Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya, maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi," ujarnya.

Roberth menegaskan terdapat peran pemerintah dan Pertamina dalam penetapan harga jual Pertamax yang berlaku saat ini.

"Poin penting saat ini adalah bahwa harga Pertamax saat ini ada peran pemerintah di dalamnya dan juga Pertamina," katanya.

IDXChannel – Kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026 dinilai sebagai langkah yang semestinya dipandang secara bijak dalam konteks penyesuaian harga keekonomian BBM nonsubsidi. Dosen Senior Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Antonius Budisusila, mengatakan keputusan ini diambil karena adanya tekanan berlapis yang dihadapi sektor energi, mulai dari kenaikan harga minyak dunia, kondisi geopolitik yang belum berakhir, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Menurut saya, kenaikan harga Pertamax ini bisa dipahami sebagai langkah penyesuaian terhadap harga keekonomian BBM nonsubsidi. Tekanannya datang dari beberapa sisi sekaligus, yakni harga minyak global, pelemahan nilai tukar rupiah. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan Pertamina tentu berusaha menjaga agar tekanan subsidi agar tidak semakin membesar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026).

Namun demikian, Antonius memberikan catatan di mana pemerintah perlu melakukan komunikasi publik secara empatik, pendekatan harus dilakukan harus mengedepankan kejujuran, konsistensi, dan berbasis data.

“Serta memberi kepastian tindakan, akuntabel, dialogis, adil, dan terbuka terhadap evaluasi,” kata Antonius.

Kemudian, Antonius mengingatkan bahwa persoalan tidak berhenti pada pertimbangan ekonomi semata.

Penyesuaian harga Pertamax sebesar 32 persen dalam satu waktu merupakan lonjakan yang cukup tajam dan berpotensi mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan BBM, termasuk potensi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite yang harus diimbangi dengan pengawasan.

“Pemerintah diharapkan dapat mencermati dampak lanjutan dari kebijakan tersebut agar tidak semakin menggerus daya beli masyarakat dan memperlambat laju konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama ekonomi nasional,” kata dia.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95. Kenaikan tersebut mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026).

Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina menyatakan penyesuaian harga dilakukan mengikuti regulasi yang berlaku untuk BBM nonsubsidi.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan, kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen pekan lalu memang mengurangi gap harga keekonomian.

Harga keekonomian Pertamax sendiri disebut berada di level Rp 20.000-21.000 per liter.

Artinya badan usaha dalam hal ini Pertamina masih menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga jual.

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Abra Talattov menjelaskan, Pertamina masih menanggung selisih antara harga keekonomian dengan harga jual yakni Rp 16.250 per liter.

"Itu ada selisih 18,8 persen atau Rp 3.570 per liter," kata dia dalam acara bertajuk Daya Beli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan, Minggu (14/6/2026).

Sedangkan sebelum kenaikan harga Pertamax atau pada harga Rp 12.300 per liter, selisih harga yang ditanggung Pertamina adalah Rp 7.700 per liter. "Apakah beban ini akan sanggup terus ditanggung terus oleh Pertamina," imbuh dia.

Abra menambahkan, Pertamax memang berbeda dengan BBM yang digunakan dalam sektor industri dan bisnis, atau jenis Pertalite yang digunakan mayoritas masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, dampaknya pada kenaikan tingkat inflasi dinilai relatif kecil. "Karena yang lebih akan memacu kenaikan inflasi itu adalah dari harga Solar dan Pertalite," ungkap dia.

Sedikit catatan, tren inflasi dari sektor transportasi hingga Mei 2026 adalah 0,28 persen.

Kendati demikian, Abra bilang, kenaikan harga Pertamax ini sangat menekan kelas menengah.

Harga yang naik 32 persen ini akan mengurangi porsi belanja kelas menengah untuk kebutuhan yang lain.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, jika dibandingkan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mendekati atau setara RON 92 di berbagai negara lainnya, Pertamax masih di bawah harga riil.

Ia menyebut, harga BBM di negara-negara tetangga berkisar Rp 20.000-Rp 21.000 per liter, jauh di atas harga Pertamax yang sebesar Rp 16.250 per liter.

"Berbicara harga keekonomian untuk BBM non-subsidi, khususnya RON 92, kalau kita melihat negara tetangga itu di angka Rp 20.000-Rp 21.000. Jadi kenaikan atau penyesuaian yang dilakukan sekarang ini sebenarnya masih jauh di bawah harga keekonomian," ujar Anggia di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Biosolar. Hal itu ditetapkan saat di tengah lonjakan harga BBM nonsubsidi yang mencapai hampir Rp4.000 per liter.

Terhitung mulai hari ini, Rabu (10/6/2026), PT Pertamina Patra Niaga memastikan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Keputusan itu diambil bersamaan dengan penyesuaian harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter serta Pertamax Green dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Artinya, harga Pertamax meningkat Rp3.950 per liter dan Pertamax Green naik Rp4.100.

Kondisi tersebut membuat selisih harga Pertamax dan Pertalite melebar menjadi Rp6.250 per liter. Sebelumnya, jarak harga kedua produk itu hanya sekitar Rp2.300 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui koordinasi dengan pemerintah selaku regulator dan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026) malam.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas kepada masyarakat. Di tengah penyesuaian tersebut, pemerintah tetap mempertahankan harga dua jenis BBM subsidi yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi energi masyarakat, Pertalite dan Biosolar.

Keputusan mempertahankan harga BBM subsidi membuat disparitas harga dengan produk nonsubsidi semakin lebar. Selain Pertamax, selisih harga Pertamax Green dengan Pertalite kini mencapai Rp7.000 per liter.

Sementara itu, Pertamina tidak melakukan perubahan harga pada sejumlah produk nonsubsidi lainnya. Harga Pertamax Turbo tetap Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mengungkapkan alasan menahan harga BBM non subsidi Pertamax (RON 92) meski harga minyak global dan produk BBM internasional mengalami lonjakan tajam dalam beberapa waktu terakhir.
Adapun saat ini harga Pertamax dipatok Rp12.300 per liter. Angka itu tidak naik sejak 1 April 2026.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi domestik.
Dia menjelaskan, pemerintah sejak awal telah menetapkan skema subsidi energi berdasarkan kajian terhadap pola konsumsi masyarakat. Karena itu, subsidi difokuskan pada Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yakni Pertalite, yang menjadi bahan bakar dengan konsumsi terbesar di masyarakat.

Pengguna Pertamax Kalangan Menengah

Pertamax, lanjut Roberth, masih menjadi BBM yang digunakan kalangan masyarakat menengah, berbeda dengan produk seperti Pertamax Turbo yang lebih menyasar segmen menengah atas.

Oleh karena itu, kenaikan harga Pertamax dikhawatirkan dapat mempersempit akses masyarakat terhadap BBM dengan kualitas lebih baik dibanding Pertalite, sekaligus menekan daya beli kelompok konsumen menengah.

Roberth juga mengakui bahwa apabila Pertamax sepenuhnya mengikuti harga keekonomian saat ini, maka banderolnya diperkirakan akan jauh lebih tinggi dibanding harga yang berlaku sekarang.

Dia memberi ilustrasi bahwa ketika harga Pertamax berada di level Rp12.300 per liter, harga Pertamax Turbo (RON 98) tercatat sekitar Rp13.100 per liter atau hanya terpaut tipis. Namun kini, harga Pertamax Turbo telah menyentuh sekitar Rp19.900 per liter.

"Maka bisa dikira-kira ya harga Pertamax berapa estimasi semestinya?" imbuh Roberth.

Penjelasan Roberth mengenai alasan tidak menaikkan harga Pertamax sekaligus merespons isu di media sosial harga keekonomian Pertalite (RON 90) lebih tinggi dibandingkan harga jual Pertamax.

Dalam unggahan salah satu warganet, tercantum harga asli Pertalite mencapai Rp16.088 per liter. Namun, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp6.088 per liter sehingga konsumen hanya membayar Rp10.000 per liter di SPBU.

Angka tersebut memicu sorotan publik lantaran melampaui harga jual Pertamax non-subsidi yang saat ini dipatok Rp12.300 per liter untuk wilayah Jabodetabek.

Situasi itu pun menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Pasalnya, secara umum BBM dengan angka oktan lebih tinggi biasanya memiliki biaya produksi dan harga jual yang lebih mahal dibandingkan bahan bakar dengan RON lebih rendah.

Roberth menilai perbandingan antara harga Pertalite dan Pertamax kerap tidak relevan lantaran keduanya berada dalam skema kebijakan berbeda. Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat luas.

Sementara, Pertamax merupakan BBM non subsidi dengan harga yang seharusnya mengikuti pergerakan pasar energi global.

Menurutnya, mayoritas konsumen gasoline nasional masih berada pada level konsumsi Pertalite. Bahkan apabila subsidi dialihkan ke Pertamax sekalipun, harga jual BBM tersebut diperkirakan tetap berada di atas harga Pertalite saat ini.

“Intinya membandingkan harga Pertalite dan Pertamax tidak apple to apple, apalagi dengan kondisi saat ini,” kata Roberth.

Bisnis.com, JAKARTA - Lonjakan harga minyak dunia berpotensi memberi tekanan dari berbagai sisi bagi perekonomian Indonesia, mulai dari peningkatan biaya impor energi hingga pelebaran defisit fiskal, di tengah ketergantungan tinggi pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai Indonesia menghadapi dampak yang relatif kompleks karena kenaikan harga minyak tidak hanya memengaruhi sisi energi, tetapi juga merambat ke sektor riil dan pasar keuangan.

Dia menjelaskan guncangan harga minyak global setidaknya masuk ke perekonomian Indonesia melalui empat jalur utama, yakni meningkatnya biaya impor energi, tekanan terhadap subsidi dan kompensasi energi, pelemahan nilai tukar, serta perlambatan aktivitas sektor riil akibat kenaikan ongkos logistik dan produksi.

“Asia sangat rentan karena menjadi tujuan utama energi yang melewati Selat Hormuz. Kawasan ini menanggung guncangan yang lebih besar daripada sekadar melihat harga Brent saja karena harga acuan Timur Tengah juga naik lebih tajam,” ujarnya, dikutip Selasa (7/4/2026)

Menurutnya, bagi Indonesia dampak terbesar dari lonjakan harga minyak cenderung terkonsentrasi pada fiskal energi. Dia menjelaskan, dalam simulasi yang dilakukan Bank Permata, pada skenario harga minyak US$80 per barel dengan kurs Rp17.000 per dolar AS, defisit anggaran 2026 diperkirakan melebar menjadi sekitar Rp761 triliun dari target Rp689,1 triliun.

Simulasi lain juga menunjukkan tekanan terhadap harga keekonomian bahan bakar minyak. Dengan asumsi harga minyak US$80 per barel dan kurs Rp17.000 per dolar AS, harga keekonomian Pertalite diperkirakan sekitar Rp15.100 per liter dan Pertamax sekitar Rp15.300 per liter.

"Selisih antara harga jual saat ini dengan harga keekonomian tersebut dinilai sudah cukup lebar," jelas Josua.

Josua menilai ketahanan Indonesia dalam menahan harga BBM tidak semata ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi lebih banyak bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah untuk menanggung selisih harga.

Dia memaparkan, sejauh ini pemerintah menyatakan cadangan BBM berada di atas standar minimum nasional, harga BBM subsidi belum disesuaikan, serta telah menyiapkan sumber pasokan energi alternatif dari luar Timur Tengah.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran negara masih dinilai terkendali apabila rata-rata harga minyak hingga akhir tahun berada di sekitar US$100 per barel.

Namun, Josua mengingatkan bahwa asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sendiri dipatok sebesar US$70 per barel. Dia menuturkan, penyesuaian harga BBM domestik berpotensi meningkat signifikan apabila rata-rata harga minyak jenis Brent melampaui US$90 per barel.

“Akan semakin sulit mempertahankannya (harga BBM) bila harga minyak dunia di atas US$100 per barel bertahan berbulan-bulan dan mendorong rata-rata tahunan jauh di atas asumsi APBN,” katanya.

Selain tekanan fiskal, lonjakan harga minyak juga berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli rumah tangga.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan kenaikan harga energi pada akhirnya merambat ke biaya transportasi, harga pangan, serta ongkos produksi di berbagai sektor ekonomi.

Pada sisi fiskal, beban kompensasi energi berpotensi meningkat signifikan karena mekanisme perhitungannya didasarkan pada selisih antara harga formula dan harga jual eceran yang dikalikan dengan volume penyaluran.

Realisasi subsidi dan kompensasi energi tercatat telah mencapai Rp51,5 triliun hingga akhir Februari 2026. Angka ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP), pelemahan rupiah, serta kenaikan volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik.

Dia menambahkan, tekanan juga dapat muncul dari sisi logistik dan pasokan energi global. Gangguan jalur distribusi energi seperti di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan biaya angkut dan asuransi, sekaligus menekan pasokan bahan baku industri seperti pupuk dan petrokimia.

Pada saat yang sama, sentimen risk off di pasar global dapat memperlebar premi risiko dan meningkatkan biaya dana di pasar keuangan domestik. Hal tersebut akan memberi tekanan tambahan terhadap rupiah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan terkait harga sebenarnya Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 Kilogram (Kg). Sejatinya, harga LPG 3 Kg yang beredar saat ini merupakan hasil subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebutkan, pemerintah selama ini menggelontorkan sejumlah anggaran untuk menanggung selisih harga keekonomian komoditas energi. Salah satunya seperti LPG 3 kg. "Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non energi," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Purbaya lantas mencontohkan bahwa harga asli LPG 3 kg yang sebenarnya adalah sebesar Rp 42.750 per tabung. Sementara, LPG 3 kg yang disalurkan melalui pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur dipatok sebesar Rp 12.750 per tabung.

Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung untuk gas LPG 3 kg ini. Selain LPG 3 kg, pemerintah juga memberikan subsidi untuk harga BBM jenis Pertalite maupun Solar subsidi.

Lantas, berapa harga LPG 3 kg yang beredar di Agen & Pangkalan?

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia per 7 Oktober 2025 pada salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg yakni Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

Misalnya, Pangkalan LPG Ayanih, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah. "(Harga LPG 3 kg) Rp 19.000," ujar penjaga di pangkalan tersebut, beberapa waktu lalu.

Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, seperti di Toko Jejen, harga jual LPG 3 kg yang berlaku sebesar Rp 22.000 per tabung. Harga tersebut sudah terhitung termasuk biaya pengantaran ke alamat pelanggan.

"(Harga LPG 3 kg) Rp 22.000, diantar," kata penjaga toko tempat pengecer LPG tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan secara blak-blakan mengenai harga keekonomian dari produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi Pertalite (RON 90).

Ia menilai harga Pertalite saat ini belum mencerminkan harga keekonomian sesungguhnya. Adapun, pemerintah menetapkan harga jual Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, tidak berubah sejak 3 September 2022 lalu.

"Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non energi," kata Purbaya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia pun menyebut, harga BBM jenis Pertalite sebelum diberikan subsidi sebetulnya sebesar Rp 11.700 per liter. Artinya, pemerintah harus menanggung selisih Rp 1.700 per liter agar harga BBM yang diterima masyarakat dapat mencapai Rp 10.000 per liter.

Per 1 Oktober 2025, PT Pertamina (Persero) resmi memberlakukan harga terbaru BBM non subsidi di SPBU miliknya. Pertamax RON 92 masih sama yakni Rp 12.200 per liter. Tak terkecuali harga Pertamax Turbo yang dibanderol Rp 13.100 per liter pada Oktober 2025.

Harga BBM jenis Pertamina Dex justru naik menjadi Rp 14.000 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.850 per liter pada September 2025. Adapun Dexlite juga naik Rp 100 per liter menjadi Rp 13.700 per liter dari sebelumnya Rp 13.600 per liter pada September lalu.