Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah mulai menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah, masyarakat diminta tak boros menggunakan energi agar subsidi tidak semakin membengkak.

Pakar Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), saat ini menjadi komoditas yang mahal.

Menurut dia, perang Iran dan penutupan Selat Hormuz telah mengganggu distribusi energi dunia.

"Perang di Iran dan penutupan Selat Hormuz membuat seperempat pasokan minyak dunia dan seperlima pasokan gas dunia tidak bisa lewat. Jadi ini cukup serius," kata Fabby kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan semua negara termasuk Indonesia saat ini menghadapi tekanan berlapis mulai dari kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs, hingga konsumsi energi.

Khusus untuk Indonesia, konsumsi energi jadi perhatian karena ada BBM yang disubsidi yakni pertalite dan solar. Pemerintah harus menggunakan APBN sebagai penahan gejolak atau shock absorber agar masyarakat tidak langsung terdampak lonjakan harga energi.

"Yang dilakukan pemerintah sekarang menggunakan APBN sebagai shock absorber supaya masyarakat tidak menghadapi lonjakan harga yang bisa berdampak pada inflasi dan daya beli," ujarnya.

Fabby menuturkan harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) saat ini sudah jauh melampaui asumsi dasar APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Ia menyebut rata-rata ICP kini sekitar US$100 per barel sejak konflik Timur Tengah memanas.

Akibatnya anggaran untuk subsidi BBM melonjak tajam. Berdasarkan hitungan Kementerian ESDM, subsidi dan kompensasi energi bisa mencapai Rp380 triliun apabila ICP bertahan di level US$100 per barel hingga akhir tahun dan nilai tukar rupiah rata-rata berada di Rp16.900 per dolar AS.

"Kalau subsidi dan kompensasi meningkat, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar," katanya.

Ia mengingatkan lonjakan subsidi energi juga dapat memangkas ruang fiskal pemerintah untuk belanja lain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga transisi energi.

"Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, transisi energi itu bisa berkurang kalau subsidi terus naik," ujarnya.

Fabby menegaskan penghematan energi penting bukan hanya untuk menjaga APBN, tetapi juga membantu kelompok masyarakat rentan tetap terlindungi di tengah gejolak ekonomi global.

"Kalau kita tidak boros energi, subsidi bisa lebih terjaga dan APBN tidak jebol," tegasnya.

Selain itu, Fabby menilai konsumsi energi yang tidak terkendali juga dapat melemahkan ketahanan energi nasional. Pasalnya, Indonesia masih bergantung pada impor BBM dan LPG sehingga pelemahan rupiah otomatis membuat biaya impor energi semakin mahal.

"Kalau kita tidak berhemat, ketahanan energi kita melemah karena sumber BBM dan LPG kita masih impor," katanya.

Fabby mengkritik kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak pendek yang sebenarnya masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

"Sedikit-sedikit naik motor atau naik mobil hanya untuk jarak pendek. Ini konsumsi bahan bakarnya jadi tambah banyak," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta juga warga untuk menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,"kata Airlangga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai konsumsi energi masyarakat memang mengikuti kebutuhan masing-masing.

Namun, ia mengatakan masyarakat tetap dapat menekan konsumsi energi melalui pilihan moda transportasi dan sumber energi yang lebih efisien.

"Misalnya memakai transportasi publik lebih hemat dibandingkan transportasi pribadi," kata Esther.

Ia juga menilai penggunaan kendaraan listrik dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi BBM berbasis fosil.

Karena itu, Esther mendorong perluasan dukungan terhadap energi terbarukan dan infrastruktur kendaraan listrik.

"Pemerintah bisa membantu menyediakan insentif bagi investor yang mau generate energi terbarukan supaya lebih banyak penyediaannya," katanya.

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memperbanyak fasilitas stasiun pengisian daya kendaraan listrik agar masyarakat semakin mudah beralih ke energi yang lebih hemat.

"Contohnya menyediakan stasiun charging area lebih banyak untuk mobil atau motor listrik," ujar Esther.

Sejumlah kebiasaan dinilai bisa membuat boros BBM. Bukan hanya hanya seringnya penggunaan kendaraan, namun perilaku berkendara juga bisa membuat boros BBM.

1. Mengemudi terlalu kencang atau pelan

Putaran mesin tinggi membuat boros bensin. Saat mobil melaju lebih kencang, mesin akan semakin berusaha membelah udara dan membuat sistem aerodinamika lebih tertekan.

Secara garis besar hal itu berarti butuh lebih banyak tenaga mesin, yang artinya membakar lebih banyak BBM, untuk membuat mobil tetap melaju mengatasi hambatan udara yang mendorongnya ke belakang.

Mengemudi terlalu pelan juga menyebabkan bensin terpakai lebih banyak. Saat kendaraan bergerak lebih lambat, transmisi otomatis cenderung turun ke gigi lebih rendah.

Hal itu menyebabkan mesin dengan sendirinya membakar bahan bakar lebih banyak dari yang seharusnya.

2. Servis rutin

Merawat mesin motor secara berkala dan rutin bisa membuat mesin tak boros mengonsumsi BBM. Sebab jika mesin terawat dengan baik, pemakaian bensin juga jadi irit seperti menjaga kebersihan filter udara, ganti oli sesuai waktu dan selalu mengecek busi dan dan seputar pengapian.

3. Tarik gas terlalu cepatMenginjak gas secara tiba-tiba atau terlalu cepat juga bisa menjadi penyebab bensin boros.

Ketika menginjak gas secara tiba-tiba, silinder di mesin akan dibanjiri bahan bakar dan membakarnya lebih banyak dari yang dibutuhkan.

Ini jadi penyebab banyak kendaraan terbaru yang dilengkapi fitur cruise control supaya bisa mengatur putaran mesin tetap stabil dan hemat BBM.

4. Sering ngerem

Menginjak rem berarti kehilangan kecepatan yang juga berarti membuang tenaga mesin. Sebagai contoh, ketika kendaraan melaju lebih cepat dari seharusnya, berarti mesin akan kehilangan lebih banyak tenaga ketika mengerem kendaraan.

Pola berkendara seperti ini, gas dalam lalu rem mendadak, membuat siklus penggunaan bahan bakar menjadi tidak efisien. Mesin dipaksa bekerja lebih keras berulang kali, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi BBM secara signifikan.

5. Salah BBM

Menggunakan bahan bakar yang tidak tepat bisa menjadi penyebab BBM cepat boros. Misalnya kendaraan dengan spesifikasi oktan 95 tapi menggunakan bensin Ron 90.

Penggunaan bahan bakar tidak sesuai rasio kompresi bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna.

6. Ban kurang angin

Ban yang kurang angin juga menjadi salah satu penyebab utama konsumsi BBM membengkak.

Tekanan ban di bawah rekomendasi pabrikan meningkatkan hambatan gulir (rolling resistance), sehingga mesin harus bekerja lebih keras untuk menjaga laju kendaraan.

Karena itu, menjaga tekanan ban sesuai standar menjadi langkah sederhana namun efektif untuk menekan konsumsi BBM.

7. Beban terlalu berat

Kebiasaan lain yang bisa bikin boros BBM adalah membawa banyak barang di kabin secara berlebihan yang berarti mobil butuh banyak tenaga untuk bergerak.

Berlebihan barang bisa jadi banyak hal, misal mengangkut lebih banyak penumpang dari seharusnya, membawa muatan di roof rack atau sekadar malas menurunkan barang sehari-hari yang sebenarnya tidak terpakai.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi membatasi pembelian BBM mulai 1 April 2026.

Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Bahlil mengatakan, pembelian BBM akan dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan roda empat per hari.

"Kita harus membeli BBM dengan wajar dan bijak. Saya sebagai mantan sopir angkot, bijak itu kalau 50 liter itu tangki sudah penuh. Kita akan dorong ke sana. Yang tak penting-penting kita mohon bisa bijak," ucap Bahlil.

Bahlil pun menegaskan bahwa pembatasan pembelian BBM itu tidak berlaku untuk kendaraan umum.

Isu pembatasan pembelian BBM sebelumnya terkuak dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu Jenis Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Jenis Bensin RON 90 oleh Badan Usaha Penugasan pada transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang dan/atau Barang.

Dalam SK yang ditandatangani pada 30 Maret 2026 itu, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar dan bensin subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.

Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda 4 paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi pada kendaraan bermotor jenis BBM tertentu jenis minyak solar (Gas Oil) dan Jenis BBM khusus penugasan jenis bensin (Gasoline) RON 90.

Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90.

"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.

Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, terhadap kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala BPH Migas Wahyudi Anas buka suara soal rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite (RON 90) dan solar mulai 1 April 2026.

Dia menegaskan bahwa keputusan rinci terkait wacana pembatasan pembelian BBM subsidi itu hanya akan diumumkan oleh pemerintah.

Adapun rencana pembatasan pembelian BBM itu mulanya terungkap dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas RI Nomor 024.KOM/BPH.DBBM/2026 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu, yaitu jenis solar dan jenis BBM khusus penugasan, yakni bensin RON 90 oleh badan usaha penugasan pada transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang.

Wahyudi tak membantah atau membenarkan terkait keberadaan SK yang ditandatangani dirinya pada 30 Maret 2026 itu. Dia pun meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi.

"Sabar saja. Jadi, kaitannya dengan program untuk penyesuaian pembelian BBM yang wajar, itu nanti pemerintah core-nya. Kami sebagai pelaksana yang membantu pemerintah nanti menunggu komando semuanya," ucap Wahyudi dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (31/3/2026).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembatasan pembelian untuk Pertalite maupun solar.

"Tidak ada pembatasan maupun penyesuaian-penyesuaian. Jadi sabar saja, karena semua akan diukur dan ditetapkan oleh pemerintah. Kuncinya ada di sana," tutur Wahyudi.

Sebelumnya, dalam SK tersebut, BPH Migas menyatakan bahwa badan usaha penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran solar dan bensin subsidi untuk konsumen pengguna transportasi.

Perinciannya, kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lalu, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.

Berikutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Khusus untuk pembelian Pertalite, kendaraan bermotor perseorangan/umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Selanjutnya, kendaraan bermotor untuk pelayanan umum (mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah) paling banyak 50 liter per hari per kendaraan.

Lebih lanjut, BPH Migas juga mengimbau agar badan usaha penugasan wajib mencatat nomor polisi kendaraan bermotor setiap kali melakukan penyaluran BBM jenis tertentu, yaitu minyak solar (gas oil) dan jenis BBM khusus penugasan, yaitu bensin (gasoline) RON 90.

Pencatatan nomor polisi ini dilakukan setiap kali melakukan penyaluran jenis BBM tersebut.

"Badan usaha penugasan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu jenis minyak solar dan/atau jenis BBM khusus penugasan jenis bensin RON 90 setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," demikian bunyi beleid itu.

Dalam hal terdapat penyaluran solar dan/atau bensin RON 90 melebihi jumlah yang telah ditentukan, kelebihan tersebut tidak dibayarkan subsidi dan/atau kompensasinya, atau diperhitungkan sebagai jenis bahan bakar minyak umum (JBU).

Pada saat keputusan ini ditetapkan, badan usaha penugasan wajib menyosialisasikan keputusan ini kepada penyalur, konsumen pengguna, dan masyarakat.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026," demikian bunyi beleid itu.