Pengembang Pede Revisi Aturan SLIK OJK Dorong Penyaluran KPR Subsidi
Otorita Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan aturan SLIK untuk mempermudah akses KPR FLPP bagi MBR.
(Bisnis.Com) 14/04/26 18:11 191169
Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi akan terakselerasi seiring keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk mengejar target kuota FLPP yang telah ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini.
Selama ini, tambah Joko, catatan merah pada SLIK akibat tunggakan kecil menjadi penghambat utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi.
"Hampir 80% MBR yang mengajukan KPR subsidi terhambat di SLIK, mayoritas menyangkut paylater atau pinjaman online," kata Joko dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).
Joko menyebut hambatan tersebut telah menjadi keluhan anggota REI sejak 1,5 tahun terakhir. Namun, baru di era kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi keputusan tersebut tercapai.
Dalam kesepakatan terbaru, OJK menetapkan ambang batas catatan SLIK yang menjadi pertimbangan bank berada di atas Rp1 juta. Artinya, tunggakan di bawah nominal tersebut tidak lagi menjegal akses kredit rakyat.
“Masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan,” kata CEO Buana Kassiti Group tersebut.
Selain ambang batas, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada akhir Juni 2026.
Langkah strategis lainnya adalah pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera. OJK juga menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya permohonan kredit.
REI menilai kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Kementerian PKP, dalam menuntaskan hambatan birokrasi demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.
"Ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terkendala SLIK untuk memiliki rumah subsidi melalui skema FLPP, sekaligus memberi harapan target kuota 350 ribu unit bisa tercapai," pungkasnya.
#kpr-subsidi #kpr-flpp #slik-ojk #rumah-subsidi #penyaluran-flpp #kebijakan-ojk #kredit-perumahan #paylater #pinjaman-online #ambang-batas-slik #akses-kredit #pembiayaan-perumahan #rei #mbr #target-kuo