Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Nasional (BSN) menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi sebanyak 73.700 unit sepanjang 2026, naik 34,8% dari realisasi tahun sebelumnya.

Untuk mendukung target agresif tersebut, anak usaha PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) tersebut melakukan sinergi dengan Realestat Indonesia (REI). BSN dan REI melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Bandar Lampung, Selasa (5/5/2026), bertepatan dengan peringatan HUT ke-54 REI.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan sebagai bagian dari BTN Group, Bank BSN menargetkan penyaluran KPR Subsidi sebanyak 73.700 unit pada tahun 2026, naik 34,8% dari realisasi tahun sebelumnya.

Kolaborasi dengan REI bertujuan memperkuat pembiayaan perumahan berbasis syariah sekaligus mendorong pengembangan ekosistem hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Komitmen Bank BSN adalah menjadikan sektor properti sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi syariah nasional, sejalan dengan peran REI dalam menghadirkan hunian berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (6/5/2026).

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan produk pembiayaan perumahan, edukasi bagi pengembang dan masyarakat, hingga dukungan terhadap proyek hunian yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah.

Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Dari sisi kinerja, Alex menyampaikan BSN mencatat pertumbuhan pembiayaan sebesar 22% secara tahunan menjadi Rp56,5 triliun hingga Maret 2026. Penyaluran tersebut telah menjangkau lebih dari 1,34 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari BTN Group, BSN juga memperkuat lini KPR komersial dengan menawarkan margin kompetitif mulai 2,65% fixed tiga tahun. Selain itu, perseroan menghadirkan produk inovatif BSN Golden Deal yang mengintegrasikan pembiayaan rumah dengan investasi emas.

“Bank BSN ingin hadir sejak awal proses pengembangan proyek, mulai dari pembiayaan lahan hingga rumah dimiliki oleh masyarakat,” jelas Alex.

Dukungan digital juga menjadi bagian dari strategi perseroan melalui platform Bale Syariah by BSN yang mencatat volume transaksi Rp2,84 triliun dari 1,2 juta transaksi hingga April 2026. Layanan lain seperti cash management system, payroll, virtual account, hingga QRIS turut disiapkan untuk mendukung operasional pengembang anggota REI.

Sementara itu, Ketua Umum REI Joko Suranto menyatakan kerja sama ini diharapkan meningkatkan profesionalisme dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota REI.

“Kami berharap melalui kerja sama ini, penyaluran kredit kepada anggota REI dapat berjalan lebih profesional dan optimal,” ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, BSN dan REI menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem hunian berbasis prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat, sekaligus mendorong perluasan akses kepemilikan rumah di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Nasional mempercepat ekspansi dalam ceruk bisnis pembiayaan rumah sebagai mesin pertumbuhan pada 2026.

Upaya tersebut kini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bank Syariah Nasional dan Asosiasi Properti Syariah Indonesia (APSI). Kerja sama ini menjadi langkah awal dalam mendorong integrasi sektor keuangan syariah dengan sektor riil, khususnya di industri properti.

Direktur Utama Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor mengatakan pasar hunian berbasis syariah masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal, termasuk dalam kepemilikan rumah.

Namun, ia menilai rendahnya literasi masyarakat terkait pembiayaan syariah masih menjadi tantangan utama. “Banyak yang belum memahami bahwa sistem syariah bukan sekadar bebas riba, tetapi menawarkan transaksi yang lebih transparan dan berkeadilan,” ujarnya, dikutip Kamis (19/3/2026).

Melalui kerja sama tersebut, Bank Syariah Nasional memperluas perannya tidak hanya pada pembiayaan konsumen, tetapi juga pada sisi hulu industri. Pembiayaan mencakup konstruksi proyek, pembebasan lahan, hingga modal kerja bagi pengembang, selain kredit pemilikan rumah (KPR) syariah baik subsidi maupun non-subsidi.

Dari sisi konsumen, bank menawarkan pembiayaan dengan margin kompetitif serta tenor hingga 30 tahun. Selain itu, berbagai skema akad seperti murabahah, istishna, dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) disiapkan untuk memberikan fleksibilitas dalam kepemilikan rumah.

Ketua Umum APSI M. Abubakar menilai kerja sama ini dapat memperkuat pengembangan properti syariah di tengah backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Menurut dia, skema syariah menawarkan alternatif dengan tingkat transparansi yang lebih baik dan minim spekulasi.

“Dengan dukungan perbankan syariah yang kuat, pengembangan properti syariah bisa tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pembiayaan, kedua pihak juga menyiapkan penguatan ekosistem melalui pengembangan platform digital APSI HUB yang akan menghubungkan berbagai pelaku dalam industri properti syariah. Upaya edukasi pasar juga akan dilakukan melalui roadshow, workshop literasi keuangan syariah, serta pameran Properti Syariah Expo

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah) menilai inovasi produk dan digitalisasi layanan adalah kunci untuk menghadapi peta persaingan asuransi umum syariah di Indonesia.

Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak menuturkan kedua hal tersebut perlu diiringi oleh edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, mengenai pentingnya perlindungan berbasis prinsip syariah.

Adapun, saat ini produk yang masih menjadi andalan Zurich Syariah adalah asuransi kendaraan bermotor syariah, perjalanan syariah, dan properti syariah.

“Produk ini menjadi kontributor utama portofolio Zurich Syariah, dengan porsi terbesar berasal dari lini kendaraan bermotor,” ungkap Hilman kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/1/2026).

Lebih jauh, Hilman optimistis bahwa industri asuransi syariah pada 2026 memiliki prospek yang positif. Hal ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan akan perlindungan asuransi dan aktivitas ekonomi berbasis syariah, serta dukungan regulasi dan literasi keuangan syariah yang terus membaik.

Dia turut menyoroti soal peta persaingan industri asuransi syariah pada tahun ini. Untuk diketahui, akhir 2026 merupakan tenggat waktu pemisahan atau spin-off unit usaha syariah (UUS).

Bagi Zurich Syariah, imbuh Hilman, bertambahnya pemain baru hasil spin-off membuat persaingan asuransi syariah semakin dinamis.

“Namun, hal ini juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri yang lebih sehat dan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hilman membeberkan beberapa tantangan yang dihadapi Zurich Syariah pasca spin-off pada September 2021 lalu. Menurutnya, tantangan itu mencakup penguatan permodalan, kesiapan operasional, pengembangan SDM, dan perluasan penetrasi pasar.

“Zurich Syariah menjawabnya melalui penguatan tata kelola, digitalisasi proses, serta kolaborasi dengan mitra strategis di ekosistem syariah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemisahan UUS atau spin-off ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mewajibkan unit usaha syariah dengan aset tertentu untuk berdiri sendiri sebagai perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan spin-off UUS pada akhir 2026.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/2023, pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan unit syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinar Mas Asuransi Syariah (SMAS) menyampaikan pihaknya telah mulai menggarap produk asuransi syariah yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unit-linked yang bernama Simas Super Cover Syariah.

Direktur Utama SMAS Daniel Armagatlie mengatakan sebelum memisahkan diri (spin off) dari induk usaha PT Asuransi Sinar Mas (ASM), portofolio perusahaan masih ditopang oleh produk asuransi properti syariah, kendaraan syariah, serta pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) syariah.

“Kami baru membuat produk namanya Simas Super Cover, ini model produk asuransi [umum syariah] yang dikaitkan dengan investasi. Ini akan kami jual, mungkin jadi pembeda dengan asuransi lain yang belum ada, ini yang kami akan kembangkan untuk menjadi salah satu produk unggulan,” ucap Daniel seusai peresmian PT Sinar Mas Asuransi Syariah di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Daniel menjelaskan, pengembangan PAYDI dilakukan karena produk tersebut mengombinasikan perlindungan personal accident (PA) dengan unsur tabungan. Pada tahap awal, pemasaran Simas Super Cover Syariah dilakukan secara internal guna membentuk pasar.

Setelah pasar terbentuk, SMAS akan memperluas pemasaran kepada nasabah eksisting maupun calon nasabah baru. Dalam pengembangannya, perusahaan juga menggandeng mitra perjalanan umrah, dan produk tersebut disebut telah mendapat respons positif.

Selain unit-linked, SMAS juga melihat peluang pengembangan produk asuransi penjaminan sukuk hingga kegiatan usaha bulion atau layanan bank emas. Menurut Daniel, inovasi dan diferensiasi menjadi kunci di tengah persaingan industri asuransi syariah.

Ia menilai, ketergantungan pada produk-produk umum seperti properti, pengangkutan, dan kendaraan berpotensi mengaburkan perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah.

“Karena kami sebagai pemain baru di full fledged melawan full fledged yang sudah ada, tentunya butuh sesuatu yang beda. Jadi, kalau sama-sama saja ya kita hanya memastikan bisnis sebelumnya jangan sampai ada yang lepas, ditambah dengan produk-produk baru yang bisa dijual supaya boost pendapatan kontribusi,” kata Daniel.

Sebagai informasi, Unit Usaha Syariah (UUS) PT Asuransi Sinar Mas resmi spin off menjadi PT Sinar Mas Asuransi Syariah setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 23 Desember 2025. Per Desember 2025 (unaudited), UUS Asuransi Sinar Mas mencatat kontribusi sebesar Rp168 miliar, dengan surplus underwriting Rp36 miliar, serta rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) sebesar 931,87%

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengimbau pelaku industri properti syariah untuk berperan besar dalam Program 3 Juta Rumah.

Dia menyerukan kepada pelaku industri properti syariah agar tampil sebagai motor perubahan dalam Program 3 Juta Rumah yang tengah dijalankan pemerintah.

“Konsep syariah adalah konsep besar dari Allah. Jangan merasa di pinggir. Industri ini harus berani tampil, menguasai panggung, dan membawa solusi yang dirindukan rakyat,” ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia memastikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk melindungi sistem perumahan yang lebih adil serta mengawal setiap koreksi kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, segala sistem yang lebih adil akan dilindungi. Jika ada sistem yang tidak adil, wajib dikoreksi dengan segala cara,” ujarnya.

Tantangan perumahan Indonesia masih sangat besar. Karena itu, sektor perumahan sosial harus terbebas dari praktik spekulatif dan dikembalikan pada tujuan utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Kolaborasi pemerintah bersama pelaku industri properti syariah diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan nasional dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

Program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.

Tujuan mulia dari program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, serta mempersempit kesenjangan antara masyarakat kota, desa, dan pesisir.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025