Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 40 tahun dinilai mampu meringankan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun demikian, kalangan pengembang menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan diimbangi dengan penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian tetap terjaga.

Direktur Utama PT Alexandra Citra Pertiwi sekaligus pengurus DPP Real Estate Indonesia (REI), Tuti Mugiastuti, menilai upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah melalui tenor KPR yang lebih panjang patut diapresiasi. Meski demikian, menurutnya, tenor hingga empat dekade bukan menjadi kebutuhan paling mendesak dalam program rumah subsidi.

"Kalau saya pribadi sebenarnya kurang setuju dengan tenor sampai 40 tahun. Memang cicilan menjadi lebih ringan, tetapi jangka waktunya terlalu panjang. Menurut saya, tenor yang sekarang sebenarnya sudah cukup," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Menurut Tuti, tantangan utama pengembang saat ini justru berada pada harga jual rumah subsidi yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya pembangunan. Karena itu, penyesuaian harga rumah subsidi dinilai lebih penting agar kualitas bangunan tetap dapat ditingkatkan.

Saat ini harga rumah subsidi masih berada di kisaran Rp185 juta. REI mengusulkan adanya kenaikan sekitar 5% hingga 7% sehingga harga rumah subsidi dapat mencapai sekitar Rp212 juta.

"Harga rumah subsidi saat ini masih sekitar Rp185 juta. Kami mengusulkan agar dapat disesuaikan, naik sekitar 5%—7% menjadi sekitar Rp212 juta. Pembahasan ini juga sedang berlangsung di REI bersama berbagai pemangku kepentingan. Idealnya memang ada penyesuaian harga secara berkala mengikuti kenaikan biaya pembangunan," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan margin pengembang, melainkan memberikan ruang agar spesifikasi rumah subsidi terus mengalami peningkatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dia menambahkan, peningkatan kualitas rumah subsidi hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila didukung kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kenaikan biaya konstruksi.

Di tengah perlambatan sektor properti, permintaan terhadap rumah subsidi berkualitas disebut masih tetap tinggi, terutama di kawasan penyangga industri seperti Cikarang dan Karawang.

Hal itu tercermin dari penjualan tahap pertama Cluster Livana Park sebanyak 242 unit yang mendapat respons positif dari masyarakat. Melihat tingginya permintaan, pengembang kembali membuka tahap kedua sebanyak 249 unit dengan rencana akad kredit massal pada Juli 2026.

Tuti menilai, masyarakat kini tidak hanya mempertimbangkan keterjangkauan cicilan, tetapi juga semakin memperhatikan kualitas bangunan, desain, serta lokasi hunian.

"Masyarakat sekarang semakin selektif. Mereka mencari rumah subsidi yang lokasinya baik, kualitas bangunannya bagus, dan tampilannya menarik. Livana Park menjawab kebutuhan tersebut," katanya.

Dia berharap kebijakan pemerintah terkait pembiayaan perumahan tidak hanya berfokus pada perpanjangan tenor KPR, tetapi juga memberi ruang penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus meningkat.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

“Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan subsidi rumah,” ujar Heru.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5% untuk rumah tapak dan 6% untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengungkap biaya pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit sudah sesuai perhitungan dan rasional.

Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya Rp1,65 miliar tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” kata Joao dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Joao menuturkan, penggunaan indeks konstruksi justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni mencapai sekitar Rp600 triliun.

Dia merincikan, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20x30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6x17 meter, serta klinik desa 3,5x10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

Kemudian, juga ada gudang pupuk berukuran 4x6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi (LPG 3 kg) agar KopDes/Kel Merah Putih sekaligus menjadi agen distribusi.

Kendati demikian, Joao mengakui bahwa saat ini Agrinas masih menghadapi tantangan untuk mengejar target pembangunan harian. Pasalnya, Agrinas membidik pembangunan sekitar 2.930 titik.

“Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan pembangunan fisik gerai KopDes/Kel Merah Putih ditargetkan rampung pada 2026. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas pada 12 Oktober 2025.

Ferry menuturkan, Kepala Negara RI meminta agar percepatan pembangunan fisik gerai, kelengkapan, serta fasilitas pendukungnya, termasuk gudang KopDes/Kel Merah Putih di setiap titik lantaran banyak desa yang tidak memiliki aset bangunan memadai.

Adapun, arahan tersebut kembali ditegaskan dalam rapat kabinet paripurna pada 21 Oktober 2025 di Istana dan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Beliau [Presiden Prabowo] merencanakan insya Allah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April [2026] itu akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan siap beroperasi,” tutur Ferry.

Orang nomor satu di Indonesia itu berharap, nantinya setiap desa memiliki fasilitas bangunan lengkap yang terdiri atas gudang, gerai, kendaraan truk, alat pengangkutan, serta barang-barang yang diperlukan untuk operasional koperasi.

KopDes/Kel Merah Putih, sambung dia, tidak hanya difungsikan sebagai pusat distribusi kebutuhan masyarakat desa, melainkan juga berperan sebagaiofftakerbagi hasil produksi warga.

“Koperasi juga diharapkan presiden bisa berfungsi menjadi instrumen terbawah yang sekiranya ada program-program pemerintah pusat ke desa-desa itu bisa menjadi lebih efektif dan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebutkan bahwa pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih menelan biaya Rp 1,658 miliar per unit.

Informasi tersebut disampaikan Joao saat menjelaskan desain gerai dan gudang Kopdes Merah Putih yang akan dibangun di seluruh Indonesia dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI.

“Satu gedung KDKMP ini kita menganggarkan Rp 1,658 miliar atau kurang lebih sekitar Rp 2,938 juta per meter persegi untuk seluruh Indonesia,” ujar Joao di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Menurut Joao, anggaran pembangunan itu merupakan harga yang paling masuk akal.

Dengan dana sebesar Rp 1,658 miliar, bakal dibangun gerai dan gudang Kopdes Merah Putih seluas 20 x 30 meter.

Bangunan seluas 600 meter persegi itu nanti akan dibagi dengan rincian 6 x 17 meter untuk gerai berikut klinik desa, dan 4 x 6 meter untuk gudang bahan pupuk.

Gudang ini berbeda dengan tempat penyimpanan bahan makanan pokok yang dijual di koperasi.

Di luar itu, terdapat satu gudang khusus untuk menyimpan gas subsidi atau gas melon.

“Nanti KDKMP akan menjadi agen distribusi dari gas subsidi,” tutur Joao.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Desain bangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih yang diungkap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kopdes Merah Putih selesai dibangun dan beroperasi pada Maret 2026 mendatang, pihak Agrinas kini mengebut proses pembangunan.

Joao mengaku, pihaknya menargetkan memulai proses pembangunan 2.930 titik per hari. “Tetapi sampai hari ini, kami baru bisa 1.200-an,” kata dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota membeberkan kebutuhan anggaran pembangunan satu gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), mencapai Rp1,6 miliar. Ia menyampaikan, perhitungan biaya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis berbagai daerah di Indonesia.

"Satu gedung KDKMP ini kita meng-anggarkan Rp1.658.000.000 atau kurang lebih sekitar Rp2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia," kata Joao dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Joao menilai desain dan besaran biaya tersebut dinilai wajar. Menurutnya, opsi pembangunan berbasis indeks justru akan membuat seluruh proyek melonjak drastis hingga ratusan triliun.

"Dan desain ini kami lakukan dan harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang mengajukan untuk melakukan indeks. Kalau menggunakan indeks untuk membangun gerai-gerai, itu kira-kira memerlukan anggaran sekitar Rp600 triliun," jelasnya.

Ia menyebut perbedaan biaya per meter di tiap wilayah menjadi pertimbangan utama. "Karena di Papua itu anggaran per meternya itu sekitar Rp24 ribu. Di daerah-daerah Sumatera atau di daerah-daerah NTT itu bisa sekitar Rp12 ribu, di daerah-daerah tertentu. Hanya di Jawa yang sekitar Rp1 jutaan," sambung dia.

Foto: Ilustrasi desain bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sumber: paparan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025), tangkapan layar YouTube TV Parlemen Ilustrasi desain bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sumber: paparan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Sousa Mota dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025), tangkapan layar YouTube TV Parlemen

Pemaparan itu langsung mendapat kritik dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Mufti Aimah Nurul Anam. Ia menilai rancangan bangunan senilai Rp1,6 miliar untuk satu gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terlalu mewah.

"Saya melihat, mengamati tentang konsep total ruang yang dibuat oleh Pak Direktur Agrinas. Bagi saya ini pemborosan biaya Pak. Rp1,6 miliar untuk target storage, untuk masalah tempat penjualan atau lokal di desa itu.. ini bagus, tapi terlalu mewah bagi saya kalau untuk tingkat desa, apalagi wujud yang ingin kita lakukan itu adalah koperasi Pak," kata Mufti dalam kesempatan yang sama.

Mufti juga mempertanyakan efektivitas desain ruangan jika nantinya digunakan untuk penyimpanan hasil pangan yang mudah rusak.

"Nah, sekarang tata ruang yang ada Rp1,6 miliar ini kan yang akan ditampung itu adalah pangan, hasil pangan. Nah kalau bicara hasil pangan, dalam waktu 2 hari saja sudah membusuk. Nah kalau dibuat konsepnya seperti ini, jangan sampai 2 hari Pak, sehari sudah busuk Pak," ujarnya.

Menurut Mufti, kebutuhan utama koperasi desa justru ruang pendingin. "Jadi interior daripada ruangan itu harus cold storage, pendingin Pak. Ruang pendingin yang harus ada di dalam, bukan konsep seperti ini," lanjut dia.

Ia meminta agar desain bangunan dipangkas menjadi lebih sederhana agar efisiensi anggaran tercapai.

"Nah daripada anggaran itu Rp1,6 miliar, mendingan Bapak buat budget Rp500 juta, target pencapaiannya bisa lebih maksimal, konsepnya lebih diminimalis, jangan terlalu sebesar ini. Karena cost anggaran itu saya lihat, untuk target maksimal yang dicapai, itu nggak bisa tercapai Pak, dengan anggaran seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut cold storage akan ditempatkan di tiap koperasi pada akhir tahun ini.

"Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80 ribu koperasi telah dibentuk," kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025).

"Dan pada akhir 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang yang akan memiliki cold storage," dia menambahkan.

Bisnis.com, PADANG – PT Semen Padang bagian dari Semen Indonesia Group (SIG) tengah berupaya untuk menarik minat dari berbagai pihak untuk menggunakan produk dan inovasi pembangunan rumah yang handal garapan perseroan yakni Semen Padang Bata Interlock (Sepablock).

Produk ini pun menarik perhatian dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kepala Divisi Corporate Strategy BTN Erwin Dwi Kusuma yang melakukan kunjungan ke rumah contoh Sepablock mengatakan salah satu nilai lebih yang menarik perhatian dari produk ini adalah efisiensi biaya pembangunan, yang dapat menghemat hingga 10% dibandingkan penggunaan bata merah.

“Kami melihat Sepablock ini premium sekali. Desainnya rapi, modern, dan tampil seperti rumah-rumah di luar negeri. Jika ditambah efisiensi biaya, ini benar-benar inovasi yang luar biasa,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Erwin menyampaikan inovasi seperti Sepablock sejalan dengan komitmen BTN dalam memperluas akses pembiayaan perumahan, baik untuk segmen subsidi maupun non-subsidi. Begitupun dari BTN, lanjutnya, terbuka terhadap penggunaan material bangunan baru yang mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hunian.

“Kami akan memperkenalkan keunggulan Sepablock kepada para developer rekanan BTN. Jika teknologi ini mampu mempercepat proses konstruksi sekaligus menekan biaya, tentu menjadi peluang besar untuk menyediakan rumah berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa kunjungan BP BUMN dan BTN ke PT Semen Padang merupakan bagian dari penguatan sinergi antar-BUMN. Sebagai bank milik negara, BTN berkewajiban memastikan dana pemerintah yang dikelola tersalurkan secara efektif, terutama untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Kami ingin memastikan bahwa dana KPR benar-benar mendukung pembangunan rumah yang produktif dan berdaya guna. Kolaborasi dengan PT Semen Padang melalui inovasi Sepablock adalah langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sektor perumahan nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, mengatakan bahwa Sepablock merupakan bukti nyata transformasi inovasi perusahaan dalam menjawab dinamika industri semen yang semakin kompetitif. Produk ini menjadi diversifikasi bisnis sekaligus solusi atas kebutuhan material konstruksi yang lebih hemat energi, efisien, dan ramah lingkungan.

Oleh karena itu, dengan adanya kunjungan ini, akan semakin mempertegas pentingnya kehadiran inovasi konstruksi dalam ekosistem perumahan nasional.

Dikatakannya perhatian para pemangku kepentingan BUMN terhadap teknologi bata interlock tersebut menjadi dorongan bagi PT Semen Padang untuk terus memperkuat pengembangan produk yang lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Ilham menjelaskan pengembangan Sepablock tidak hanya menjadi wujud transformasi inovasi PT Semen Padang, tetapi juga bagian dari kontribusi perusahaan terhadap agenda pembangunan nasional.

“Inovasi ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah RI, khususnya poin ke-5 yang menekankan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perumahan, serta poin ke-7 yang mendorong terwujudnya kota dan permukiman berkelanjutan melalui teknologi konstruksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” sebutnya.

Dia menyampaikan rumah contoh Sepablock telah dikembangkan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kehadirannya menjadi sarana edukasi bagi publik dan para pengembang untuk memahami langsung sistem konstruksi bata interlock.

“Kami berharap inovasi dari Semen Padang ini bisa diminati oleh banyak pihak, seperti halnya BTN yang merupakan perbankan memiliki nasabah yang banyak di sektor pembangunan rumah,” tutupnya.