Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengebut target penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada tahun ini. Sampai tanggal 27 Juni 2026, realisasi distribusi beras SPHP tersebut sukses menyentuh angka 392 ribu ton.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, mengatakan realisasi penyaluran beras SPHP terpantau telah mencapai 392 ribu ton. Target realisasi tersebut sudah terdata 47,56 persen dari target nasional yaitu sebesar 828 ribu ton tahun ini.
"Secara terata, (realisasi lebih) 45 persen cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan," jelas Maino dalam keterangan pers Bapanas, Selasa (30/6/2026).
Maino menuturkan penyaluran beras SPHP ini juga dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama. Pasar rakyat menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah agar tetap berada pada jalur harga acuan yang ditetapkan.
"Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM (Gerakan Pangan Murah). Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat," terang Maino.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menegaskan berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras terkoreksi di sekitar sepertiga wilayah Indonesia. Sementara itu, sebagian besar provinsi mencatat perubahan harga yang relatif rendah bahkan stabil.
"Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.
Diketahui sebelumnya, Inflasi nasional secara year on year pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi angka tersebut karena masih berada dalam rentang target pemerintah yakni 1,5 hingga 3,5 persen.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyalurkan jagung pakan subsidi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna menjaga keberlanjutan peternak unggas dan menstabilkan harga nasional.

"Jagung pakan sudah kita subsidi. Ada jagung 200 ribuan ton (itu) subsidi (melalui) SPHP. Kita kasih dengan harga yang baik untuk peternak," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan program SPHP jagung pakan disalurkan pemerintah untuk memberikan pasokan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau kepada peternak unggas. Fasilitas subsidi harga jagung pakan telah bergulir sejak awal Mei 2026.

Amran mengaku telah menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan SPHP jagung dengan target sementara sebanyak 213,2 ribu ton dari total alokasi 242 ribu ton untuk tahun ini.

Ia menjelaskan stok jagung pakan yang disalurkan merupakan hasil penyerapan panen petani lokal yang disimpan menjadi cadangan jagung pemerintah (CJP).

Lebih lanjut, dia mengatakan usai pemerintah menopang panen petani jagung dalam negeri dengan harga penyerapan yang baik, maka selanjutnya stok CJP dipergunakan untuk mendukung peternak unggas.

"Justru kami beli dari awal untuk peternak. Jadi kami beli, supaya petani (jagung) berproduksi dengan baik. Kita beri harga yang baik yaitu Rp5.500 per kilo. Kemudian kita simpan. Setelah peternak butuh pada musim seperti sekarang, langsung kita suplai," terang Amran.

Amran menjelaskan, realisasi penyaluran program SPHP jagung pakan tahun 2026 hingga 29 Juni mencapai 55,5 ribu ton. Target program itu menyasar ke 5.543 orang peternak di 26 provinsi yang merupakan peternak dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan Menteri Pertanian.

Adapun total anggaran yang telah disiapkan pemerintah melalui Bapanas sebanyak Rp678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Ini untuk subsidi harga dengan total alokasi penyaluran maksimal sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Terpisah, Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen berbeda jauh terhadap kondisi harga di tingkat peternak.

Kehadiran pemerintah sedang dibutuhkan untuk mendukung peternak unggas yang saat ini sedang mengalami penurunan harga di hilir.

"Telur masih Rp30.000 per kilo atau sesuai HAP (harga acuan penjualan). Namun hari ini di kandang, teman-teman peternak kita sangat kesulitan karena harga rata-rata nasional Rp21.000. Bahkan hari ini di daerah Jawa Timur sebagai sentral ayam, di Blitar, Magetan, itu rata-rata ada Rp 17.000 per kilo," kata Maino.

Oleh karena itu, Bapanas juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah untuk dapat menghubungkan daerah yang sedang mengalami harga telur dan ayam broiler yang berfluktuasi ke asosiasi peternak yang membutuhkan dukungan penyerapan.

"Jadi peternak bisa mendapatkan harga yang baik dan tentunya nanti di tingkat konsumen juga bisa mendapatkan harga yang wajar atau sesuai HAP," urai Maino.

Bapanas juga mendorong penyerapan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah sehingga dapat memberikan efek pengungkit terhadap harga di tingkat peternak.

Selanjutnya Bapanas juga mendorong pelaksanaan komitmen penyerapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung dari peternak unggas dapat berlaku secara nasional.

Dengan begitu, saat program makan bergizi gratis (MBG) mulai aktif sepenuhnya kembali usai libur sekolah di pertengahan Juli mendatang dapat berpengaruh terhadap peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga beras.

Hingga 27 Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 392.000 ton atau 47,56% dari target nasional sebanyak 828.000 ton yang ditetapkan untuk periode Maret–Juni 2026.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan pasar rakyat menjadi prioritas distribusi karena menjadi acuan pemantauan harga beras di berbagai daerah.

Maino menjelaskan penyaluran SPHP sebenarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi. Namun, intervensi melalui pasar rakyat dinilai lebih efektif untuk menekan kenaikan harga.

“Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM [Gerakan Pangan Murah]. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan,” kata Maino dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Maino, realisasi penyaluran hingga akhir Juni masih sesuai dengan target pemerintah. Meski demikian, distribusi akan terus dioptimalkan dengan mempertimbangkan wilayah prioritas agar intervensi terhadap harga beras lebih efektif.

“Secara rerata, [realisasi lebih] 45% cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan,” jelasnya.

Dia menambahkan penguatan distribusi melalui pasar rakyat diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP sekaligus menjaga harga tetap berada di kisaran harga acuan pemerintah.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 masih relatif terkendali. Kenaikan harga tercatat hanya terjadi di sejumlah kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi perubahannya masih terbatas.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di tingkat provinsi masih berada dalam rentang yang terkendali.

“Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.

Menurut BPS, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat. Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat intervensi di daerah yang mengalami kenaikan harga sehingga stabilitas pasokan dan harga beras tetap terjaga.

Peneliti pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyebut penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum kompetitif di tingkat ritel.
Pasalnya penyaluran beras SPHP yang dikemas dalam kemasan 5 kilogram (Kg), kerap jarang diminati kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Eliza menerangkan, kemasan beras SPHP 5 Kg ini dipandang masyarakat seperti kelas premium. Sementara kelas masyarakat menengah ke bawah, sebut Eliza, umumnya membeli beras ukuran 1-2 Kg saja.
"Daya beli pangsa pasar SPHP ini kan untuk menengah ke bawah agar terjaga daya belinya, karena SPHP disubsidi pemerintah. Dan penyaluran SPHP ini kurang menjangkau masyarakat menengah bawah yang terbiasa membeli di warung terdekat rumahnya," ujar Eliza kepada warta ekonomi, Senin (29/7/2026).
Menurut Eliza, faktor jangkauan masyarakat kelas menengah ke bawah ini dikarenakan saat ini didominasi bekerja pada sektor informal. Oleh sebab itu, pekerja sektor informal dipastikan memiliki upah yang tidak menentu sehingga membeli kebutuhan pokok sebagai pemenuhan hidup per hari saja.
"Mereka beli kebutuhan pokok itu sedikit-sedikit karena untuk harian saja. Jadi membeli langsung 5 kg itu akan terasa berat bagi mereka," ungkap Eliza.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum BULOG, Rahmanto Amin Jatmiko, menuturkan ketersediaan beras SPHP terpantau aman dan tersedia di pasar tradisional, Rumah Pangan Kita (RPK), maupun ritel modern.
"BULOG terus menyuplai ke pasar pantauan dengan tetap mematuhi Harga Eceran Tertinggi. Dua mandat utama, yaitu menjaga ketersediaan dan mendukung stabilisasi harga, terus kami jalankan,” ujar Rahmanto dikutip dari keterangan pers resmi Perum Bulog.
Rahmanto menambahkan, BULOG akan terus mendorong percepatan penyaluran beras SPHP dan memperluas jangkauannya agar manfaat stabilisasi harga semakin dirasakan masyarakat.
“BULOG akan terus memperkuat instrumen untuk ikut menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pada sisi pasar beras medium maupun premium, sehingga fungsi stabilisasi pangan dapat berjalan semakin menyeluruh,” tutup Rahmanto.

Program beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai belum mampu meredam kenaikan harga beras di pasaran. Penilaian tersebut didasarkan pada rendahnya realisasi penyaluran beras SPHP dalam beberapa bulan terakhir.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan data internal Perum Bulog menunjukkan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Merujuk data Bulog, dari Maret hingga 20 Juni 2026 penjualan beras SPHP hanya mencapai 361.667 ton atau rata-rata 3.229 ton per hari. Volume penjualan beras SPHP ini menurun dibandingkan tahun lalu," kata Khudori dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Khudori, rendahnya penetrasi beras SPHP mengindikasikan adanya persoalan, baik pada mekanisme distribusi maupun kualitas beras yang disalurkan.

Ia mengutip pernyataan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2026. Dalam rapat tersebut disebutkan sekitar 1,3 juta ton dari total 5 juta ton stok beras yang dikelola Bulog telah berusia lebih dari satu tahun.

"Berdasarkan keterangan Ketua Komisi IV DPR RI, ada sekitar 1,3 juta ton beras Bulog yang usianya telah melewati satu tahun," ujarnya.

Khudori menambahkan, berdasarkan keterangan Komisi IV DPR RI, sebagian beras di gudang Bulog telah mengalami perubahan warna menjadi putih kusam. Bahkan, Titiek Soeharto mengusulkan agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah berusia lebih dari satu tahun dialihkan menjadi pakan ternak.

Di sisi lain, penyaluran bantuan pangan beras periode Februari-Maret 2026 kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat juga disebut belum sepenuhnya rampung.

"Hingga 20 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan beras mencapai 588.843 ton dari alokasi 664.888 ton. Masih tersisa sekitar 76.045 ton yang belum disalurkan," kata Khudori.

Menurut dia, apabila penyaluran beras SPHP maupun bantuan pangan dilakukan dalam volume yang lebih besar, harga beras berpeluang ditekan atau setidaknya tertahan agar tidak terus meningkat.

Karena itu, Khudori mendorong Bulog segera mengeluarkan stok Cadangan Beras Pemerintah yang saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton.

"Agar stok beras tidak menyusut, mutunya tidak menurun, tidak berpotensi rusak, serta tidak membebani biaya penyimpanan," ujarnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras mengalami kenaikan di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, mengatakan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 naik 0,58 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 8,10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 naik 0,58 persen secara month-to-month dan meningkat 8,10 persen secara year-on-year," kata Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyatakan akan menjalankan sejumlah langkah proaktif dan antisipatif guna memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Antisipasi ini dilakukan guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/06). 

"Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Sebagian besar sudah disampaikan sesudah rakortas dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden," kata Airlangga.

Ia menjelaskan, kedelapan kebijakan Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II-2026 terbagi dalam tiga pilar utama. Pilar 1, adalah stimulus dan insentif yang berfokus pada konsumsi dan dunia usaha, yang memuat empat kebijakan.

Kebijakan pertama, pemerintah menetapkan insentif Pajak Penulis berupa tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis nasional dalam mendukung industri kreatif dan kesejahteraan para pembuat karya.

Kebijakan kedua, insentif dan diskon transportasi sebesar 30 persen untuk tiket kereta api pada 20 Juni-5 Juli 2026, dan diskon 30 persen tarif dasar untuk Kapal Pelni pada 20 Juni-15 Agustus 2026 untuk mendorong mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi selama periode libur sekolah.

Selain itu, jasa kepelabuhan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026 digratiskan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp190,5 miliar dan target 3 juta penumpang, serta subsidi penuh PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang.

Kebijakan ketiga, insentif dan diskon transportasi serupa untuk periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), masing-masing adalah diskon 30 persen untuk tiket kereta api tanggal 22 Desember 2026-4 Januari 2027, dan diskon 30 persen tarif dasar untuk Kapal Pelni pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027.

Tarif jasa kepelabuhan ASDP untuk 22 Desember 2026-10 Januari 2027 juga digratiskan, dengan total alokasi anggaran Rp161,4 miliar dan target 2,8 juta penumpang, diikuti subsidi PPN DTP 100 persen untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran Rp722 miliar yang menyasar target 3,7 juta penumpang.

Kebijakan keempat, di sektor industri, pemerintah meluncurkan beberapa insentif. Antara lain, insentif impor LPG dan bahan baku plastik dengan penetapan bea masuk nol persen atas impor LPG bagi industri petrokimia, mendorong penghematan biaya produksi hingga Rp2,25 triliun, serta memicu efek domino positif yang menjangkau masyarakat.

Pemerintah juga menetapkan bea masuk nol persen atas bahan baku plastik. Kedua kebijakan ini bertujuan menekan biaya produksi industri, serta mencegah lonjakan harga barang konsumsi yang lebih luas.

Sebelumnya, tarif bea masuk impor suku cadang pesawat udara juga telah diturunkan menjadi 0 persen untuk mendukung industri penerbangan dan memperkuat daya saing industri MRO.

Pilar utama 2, adalah program magang dan vokasi yang berfokus pada ketenagakerjaan dan kelas menengah guna memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui dua kebijakan.

Kebijakan kelima, program Magang Nasional tahap II yang dimulai pada Juli 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,14 triliun, menyasar 150.000 peserta yang baru lulus dari perguruan tinggi.

Kebijakan keenam, pelatihan vokasi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp2,12 triliun untuk mendanai program-program peningkatan keterampilan dan kompetensi ketenagakerjaan.

Target prioritas dari program ini difokuskan secara khusus kepada 220 ribu lulusan SMK agar mereka siap kerja, serta memberi perlindungan bagi 50 ribu pekerja yang terdampak PHK, memberikan keterampilan baru untuk kembali ke dunia kerja.Pilar utama 3, adalah bantuan pangan yang berfokus pada jaring pengaman sosial sebagai wujud komitmen pemerintah menjaga stabilitas daya beli masyarakat lapisan bawah serta stabilitas pangan. Dalam pilar terakhir ini, terdapat dua kebijakan.

Kebijakan ketujuh, bantuan beras 10 kg yang akan dimulai pada Juli 2026. Bantuan beras akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan berturut-turut, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp17,54 triliun.

Kebijakan kedelapan, bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai. Kebijakan ini menyasar pengrajin tahu dan tempe, yang akan menerima bantuan paling tinggi sebesar Rp2.000/kg untuk total kuota 250 ribu ton pada tahap pertama, untuk daerah dengan harga kedelai di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun, terdiri dari stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran Magang dan Vokasi sekitar Rp6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun," pungkas Menko Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola bersama Perum Bulog terus dimanfaatkan untuk menjaga keterjangkauan pangan dan stabilitas pasokan di dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), total penyaluran CBP sepanjang 2023–2025 mencapai 7,75 juta ton melalui berbagai program, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga penanganan bencana.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan CBP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasar, tetapi juga menjadi bantalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, penyaluran dilakukan melalui sejumlah program utama, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, serta bantuan untuk wilayah terdampak bencana.

"Pemerintah konsisten menyalurkan stok CBP untuk masyarakat melalui banyak program. Mulai dari program SPHP beras, bantuan pangan dengan jutaan penerima, dan juga demi membantu masyarakat di daerah yang sedang mengalami bencana alam," ujar Ketut dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/6/2026).

Data Bapanas menunjukkan penyaluran CBP mencapai 2,76 juta ton pada 2023 dan meningkat menjadi 3,37 juta ton pada 2024. Adapun sepanjang 2025, realisasinya tercatat sebesar 1,62 juta ton.

Pada 2025, penyaluran terbesar berasal dari program SPHP sebanyak 802.900 ton, disusul bantuan pangan beras sebesar 710.800 ton. Sisanya dialokasikan untuk golongan anggaran dan kebutuhan tanggap darurat.

Ketut menegaskan program penyaluran akan terus dilanjutkan pada 2026 seiring upaya pemerintah memperkuat stok nasional melalui penyerapan produksi petani dalam negeri.

"Saat ini pemerintah fokus penyerapan panen petani kita untuk CBP. Ini juga diiringi dengan pelaksanaan program penyaluran ke masyarakat sampai akhir tahun nanti. Tentunya upaya ini harus kontinyu diimplementasikan agar hulu dan hilir selalu terjaga kestabilannya," katanya.

Hingga 18 Juni 2026, realisasi penyaluran CBP telah mencapai 946.800 ton. Jumlah tersebut terdiri atas bantuan pangan beras sebanyak 550.100 ton, SPHP 348.500 ton, golongan anggaran 36.800 ton, dan tanggap darurat 11.300 ton.

Di sisi lain, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Jumlah tersebut berasal dari pengadaan setara beras dalam negeri sebesar 3,18 juta ton sejak awal tahun dan sisa stok akhir 2025.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menilai kondisi tersebut menunjukkan pasokan beras nasional berada pada level yang sangat aman.

"Beras kita melimpah. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,2 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," kata Amran.

Menurut dia, tingginya stok juga membuat pemerintah belum melihat kebutuhan untuk melakukan impor beras.

"Kalau dulu, stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," tambahnya.

Peningkatan produksi beras Indonesia juga mendapat sorotan dalam laporan Rice Outlook Mei 2026 yang diterbitkan oleh United States Department of Agriculture (USDA).

Dalam laporan tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan kenaikan produksi beras terbesar bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara dalam kelompok tersebut yang mencatat produksi tahunan di atas 30 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras yang terus merangkak naik dalam lima bulan terakhir mendorong pemerintah mencari instrumen baru untuk meredam gejolak pasar. Salah satu opsi yang kini mengemuka adalah pembentukan program Beraskita Premium, skema yang diusulkan Perum Bulog untuk menstabilkan harga beras premium yang belakangan menjadi sumber tekanan utama.

Usulan tersebut muncul ketika harga beras premium terus bergerak naik, sementara harga beras medium relatif lebih terkendali berkat intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan program Beraskita Premium masih dalam tahap pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, program ini dirancang sebagai pelengkap SPHP yang selama ini hanya menyasar segmen beras medium.

“Kami mengusulkan untuk membuat Beraskita Premium. Jadi kan beras premium kan lagi agak naik, supaya menstabilisasi beras premium, Beraskita Premium harus ada,” kata Rizal saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas perkembangan harga komoditas pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Rizal menilai kondisi pasokan dan harga beras medium saat ini masih relatif aman. Sebaliknya, kenaikan harga justru lebih banyak terjadi pada beras premium sehingga diperlukan instrumen khusus untuk mengendalikan pergerakannya.

“Beras kita mediumnya kan aman dan stabil, tinggal beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan program Beraskita Premium, seperti beras SPHP. SPHP yang sekarang kan beras medium tuh, nah nanti harapannya nanti Beraskita Premium,” ujarnya.

Dalam usulan awal, Bulog mengajukan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram atau setara dengan harga beras SPHP. Namun, skema tersebut masih menunggu persetujuan pemerintah.

"Saya baru mengajukan saran, belum di-approve. Harapannya bisa di-approve sehingga untuk menstabilkan harga-harga semua,” imbuhnya.

Bulog berharap program tersebut dapat segera direalisasikan agar gejolak harga beras premium tidak semakin meluas.

"As soon as possible, biar masyarakat biar tenang, jangan sampai ribut seperti ini,” lanjutnya.

Harga Beras Belum Mereda

Usulan Bulog muncul di tengah tren kenaikan harga beras yang masih berlangsung.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada Mei 2026 mencapai Rp13.765 per kilogram. Angka tersebut naik 0,58% dibandingkan April 2026 dan meningkat 8,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan terjadi pada seluruh kelompok kualitas beras.

"Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Tekanan harga juga terlihat di tingkat grosir dan eceran. BPS mencatat harga beras grosir naik dari Rp14.476 per kilogram pada April menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Secara tahunan, kenaikannya mencapai 6,11%.

Sementara itu, harga beras eceran mencapai rata-rata Rp15.358 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat 4,55% secara tahunan.

Kenaikan harga tersebut membuat beras menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Mei 2026, bersama cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan tomat.

Di luar usulan intervensi harga, kalangan petani menilai persoalan utama tidak semata-mata terletak pada ketersediaan beras, melainkan pada distribusinya.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai fenomena kenaikan harga beras saat ini terbilang janggal karena terjadi ketika pemerintah menyatakan stok beras nasional dalam posisi surplus.

"Menurut kami, sekarang ini memang terjadi sebuah fenomena yang aneh ya, di tengah pemerintah menyampaikan bahwasannya terhadap surplus beras, tapi harga beras mahal, naik dan kenaikannya ini sangat signifikan ya, katakanlah di tahun ini. Jadi, ya pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan untuk itu," kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/6/2026).

SPI tidak mempersoalkan jika Bulog menjalankan program Beraskita Premium sebagai pelengkap SPHP. Namun, menurut Henry, pemerintah tetap perlu mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga yang terjadi.

Dia menilai akar masalah berada pada belum optimalnya penguasaan rantai distribusi beras oleh Bulog. Karena itu, Bulog didorong memperluas jaringan penyaluran melalui koperasi.

“Menurut kami, Bulog harus membuka lagi penyaluran beras-beras ini melalui koperasi-koperasi petani, koperasi-koperasi konsumen, selain dari koperasi misalnya Desa Merah Putih yang ada sekarang,” ucapnya.

Menurut Henry, apabila stok beras nasional memang surplus, maka lonjakan harga yang terjadi saat ini kemungkinan besar berkaitan dengan persoalan distribusi dan penguasaan pasar.

Dia juga menyoroti pasokan beras premium yang masih banyak dikuasai perusahaan swasta, meskipun Bulog telah menyerap gabah dalam jumlah besar. Karena itu, Bulog dinilai perlu memperluas intervensi pasar tidak hanya pada beras medium, tetapi juga beras premium.

Selain memperkuat distribusi, SPI mengusulkan perubahan pola pengadaan gabah. Menurut Henry, Bulog tidak seharusnya membeli seluruh gabah dengan satu standar kualitas apabila nantinya beras yang dijual dibedakan menjadi kategori medium dan premium.

Di sisi lain, dia menilai usulan harga Beraskita Premium sebesar Rp14.900 per kilogram perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, harga beras premium seharusnya mencerminkan kualitas gabah yang digunakan sekaligus memberikan insentif yang lebih baik bagi petani.

Meski demikian, Henry mengingatkan bahwa keberhasilan program apa pun pada akhirnya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan distribusi.

Tanpa pembenahan rantai pasok, program baru seperti Beraskita Premium dinilai belum tentu mampu menahan laju kenaikan harga beras yang saat ini masih terjadi di pasar.

Distribusi dan Biaya Produksi Jadi Sorotan

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai usulan program Beraskita Premium lebih tepat diposisikan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar dibandingkan sebagai bentuk perlindungan langsung bagi kelompok masyarakat rentan.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian menilai program tersebut menyasar segmen konsumen yang relatif memiliki kemampuan menyerap kenaikan harga sehingga efektivitasnya lebih besar dalam meredam gejolak harga secara umum.

“Mungkin lebih efisien kalau pemerintah lebih fokus memperkuat SPHP untuk beras medium plus program targeted seperti voucher atau cash transfer buat kelas menengah bawah, sementara di segmen premium biarkan mekanisme pasar bekerja lebih banyak dengan intervensi yang lebih proporsional,” kata Eliza kepada Bisnis.

Di sisi lain, Core memandang lonjakan harga beras premium lebih banyak dipicu oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi dibandingkan persoalan permintaan.

Eliza menjelaskan kenaikan harga beras premium di tingkat penggilingan menjadi yang tertinggi dibandingkan beras medium. Menurutnya, kenaikan tersebut dipicu oleh terbatasnya pasokan gabah karena musim panen raya gadu belum dimulai. Kondisi itu membuat harga gabah tetap tinggi sehingga biaya produksi beras premium ikut meningkat.

“Penyebab naiknya harga premium ini karena dari sisi supply gabah itu kita belum masuk ke panen raya gadu [panen raya kedua], jadinya supply-nya terbatas dan harganya relatif tinggi di atas Rp6.500. Penggilingan besar membeli gabah sudah dengan harga mahal sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi beras premium,” terangnya.

Di samping itu, kenaikan harga beras premium juga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya distribusi akibat kenaikan harga energi, bahan kemasan plastik, serta biaya logistik yang terdampak kondisi geopolitik global. “Jadi ini penyebab utama kenaikan harga beras premium ini lebih ke faktor cost-push dan struktural, biaya logistik kita yang belum efisien dan biaya produksi beras yang belum efisien,” imbuhnya.

Eliza menambahkan beras juga masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi pangan. Meski porsi beras premium dalam konsumsi nasional lebih kecil dibandingkan beras medium, kenaikan harganya tetap dirasakan kelompok masyarakat kelas menengah.

“Buat kelas menengah kenaikan ini tetap terasa karena banyak dari mereka masih mengonsumsi beras premium karena ingin mendapatkan kualitas yang baik. Tapi untuk menengah atas kenaikan ini enggak begitu terdampak karena daya beli mereka tinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, kenaikan harga beras premium juga menimbulkan efek psikologis terhadap masyarakat karena dapat meningkatkan ekspektasi inflasi dan memengaruhi perilaku konsumsi secara lebih luas.

Meski secara statistik kontribusinya terhadap inflasi relatif kecil, secara riil kenaikan harga tersebut tetap dirasakan oleh kelompok masyarakat yang mengonsumsi beras premium dan berpotensi mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lainnya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai usulan Beraskita Premium pada dasarnya merupakan upaya Bulog mencari saluran penyaluran baru bagi stok beras pemerintah yang saat ini tersimpan dalam jumlah besar. Menurutnya, Bulog membutuhkan outlet distribusi yang cepat dan berkapasitas besar agar kualitas beras yang dikelola tidak menurun atau bahkan rusak.

“Ini bagian dari bentuk kebingungan Bulog bagaimana memastikan tidak ada beras yang dikelola itu turun mutu bahkan rusak. Makanya perlu outlet baru, segera, dan berjumlah besar. Usulan ini, hemat saya, sebatas dengan usulan agar ASN, TNI, dan Polri bisa mendapatkan pembagian beras dari Bulog,” ujar Khudori.

Lebih lanjut, ujar dia, selama ini kebijakan pemerintah masih lebih berfokus pada sisi hulu, yakni menyerap gabah dan beras dalam jumlah besar untuk memenuhi target. Sementara itu, strategi penyaluran cadangan beras yang telah diserap belum memiliki arah yang jelas, baik terkait waktu, volume, maupun sasaran distribusi.

Khudori menyebut hingga kini Bulog hanya mengandalkan dua saluran utama, yakni operasi pasar melalui program SPHP serta bantuan pangan beras, yang realisasinya bergantung pada kondisi pasar dan ketersediaan anggaran.

Meski demikian, Khudori menilai konsep Beraskita Premium bukanlah hal baru. Menurutnya, sejak lama pemerintah telah didorong agar cadangan beras pemerintah (CBP) terdiri atas beras multikualitas, termasuk premium.

“Sejak puluhan tahun lalu sudah disarankan agar CBP itu diisi beras multi kualitas, medium dan premium. Disarankan premium lebih banyak,” ucapnya.

Dia memandang hal itu sejalan dengan pergeseran preferensi konsumen yang kini semakin mengutamakan beras premium. Selain memiliki kualitas lebih baik, beras premium juga memiliki daya simpan lebih lama dan lebih mudah diterima pasar sehingga lebih efektif sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga.

Di sisi lain, Khudori menyoroti tren kenaikan harga beras yang terus terjadi di seluruh rantai pasok, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Menurutnya, kenaikan harga tersebut telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak awal 2026, bahkan ketika Indonesia memasuki periode panen raya pada Februari–Mei yang biasanya diikuti penurunan harga.

Meski kenaikan harga setiap bulan relatif kecil, akumulasinya menjadi cukup signifikan. Khudori juga mengingatkan selama lima bulan terakhir beras tidak pernah absen menjadi salah satu penyumbang inflasi, sehingga kenaikan harga komoditas pangan pokok tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, di tengah pelemahan daya beli dan pendapatan yang stagnan, lonjakan harga beras paling membebani kelompok miskin, rentan miskin, serta masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

“Beras adalah komoditas tunggal yang paling banyak menyedot belanja rumah tangga,” tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan terus digencarkan guna melindungi peternak serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

"Kami juga sudah memberikan SPHP (jagung). Itu (stok) jagung dari Bulog. Pokoknya jiwa ragaku untuk peternak petelur Indonesia," kata Amran dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Produsen telur ayam ras dalam negeri dinilai membanggakan karena mampu memenuhi kebutuhan konsumsi secara nasional. Akibat produksi meningkat Indonsia dalam posisi surplus hingga menorehkan ekspor ke berbagai negara mitra.

Untuk itu, kata Amran, pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan usaha peternak telur ayam ras.

Perhatian pemerintah diberikan salah satunya berupa pelaksanaan program SPHP jagung pakan yang diemban Perum Bulog sejak 9 Mei atau tepat sebulan yang lalu.

"Aku apresiasi. Aku bangga dengan peternak petelur seluruh Indonesia mampu memenuhi kebutuhan anak bangsa. (Mencatat) surplus bahkan ekspor ke negara lain," ucap Amran.

Sebagai salah satu bukti keberpihakan, program SPHP jagung pakan untuk meringankan biaya produksi peternak telah digelontorkan dalam sebulan terakhir ini. Stok jagung pakan berasal dari Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang sepenuhnya bersumber dari produksi dalam negeri.

Adapun program SPHP jagung pakan tahun 2026 yang telah dimulai 9 Mei, realisasi penyalurannya sampai 8 Juni atau tepat sebulan pelaksanaan telah mencapai 34,1 ribu ton atau 16,01 persen dari target penyaluran 213,2 ribu ton.

Ia menyebutkan masih ada sisa pagu SPHP jagung pakan yang belum ada alokasi peternak penerima manfaat. Jumlahnya mencapai 28,8 ribu ton. Saat ini sisa alokasi tersebut sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.

Diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Sebelumnya, Ketua Umum Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso mengucapkan apresiasi atas upaya pemerintah yang selama ini membantu peternak telur. Termasuk memperluas penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diampu Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami terima kasih juga atas inisiatif dari Bapak Menteri (untuk) BGN juga akan menyerap telur dari peternak seminggu menjadi tiga kali, yang kemarin baru satu kali," katanya.

"Ini sangat membantu kepada kami untuk kelangsungan hidup peternak," tambahnya.

Kendati demikian, dia mengakui kondisi harga telur tingkat peternak yang belum ideal masih menjadi ganjalan. Tentunya ia dan bersama seluruh peternak petelur berharap ada perubahan positif ke depannya.

"(Kondisi hari) ini sangat memberatkan dan memukul kami. Apalagi dengan isu geopolitik yang saat ini terjadi, dimana nilai tukar dolar juga melambung tinggi, sehingga menyebabkan harga pakan pun melonjak tinggi," ucapnya.

Terhadap aspirasi tersebut, pemerintah pastinya akan mengupayakan kestabilan harga seperti yang diharapkan peternak telur dalam negeri. Sementara dalam mengatasi harga pakan yang berfluktuasi, program SPHP jagung pakan dioptimalkan membantu peternak unggas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dimasifkan ke pasar rakyat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Berasnya banyak, minyak gorengnya banyak. Itu nggak boleh naik. Kemudian distribusinya, ini ada Dirut Bulog. Aku minta tolong distribusinya diperbaiki ke seluruh Indonesia. Kami berupaya keras untuk rakyat Indonesia," kata Amran di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan upaya serius pemerintah dalam mempermudah akses pangan bagi masyarakat terlihat dari penguatan pasokan beras program SPHP dan Minyakita ke pasar-pasar rakyat sebagai titik utama transaksi kebutuhan pokok masyarakat.

Amran meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga mencapai 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Dulunya hanya, kalau bulan Juni itu hanya 1,5 juta ton, maksimal 2 juta ton. Sekarang 5,3 juta ton. Jadi tidak ada alasan harga naik, khususnya beras, minyak goreng. Apalagi ada minyak goreng Minyakita," tegas Amran.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mendorong agar BUMN pangan salah satunya Perum Bulog agar memperkuat dan mengutakan penyaluran beras SPHP dan Minyakita ke pasar rakyat.

"Untuk SPHP, baik itu beras medium maupun Minyakita, harus dioptimalkan di pasar-pasar. Ini juga sebagaimana surat Bapak Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ke Bulog bahwa utamakan intervensinya itu di pasar," kata Ketut.

"Kalau pasarnya sudah penuh, baru kita pindah ke yang lain. Kalau belum penuh, maka pasar utamakan dulu," tambah Ketut.

Menurutnya, aspek ketersediaan beras SPHP dan Minyakita di pasar tradisional di berbagai daerah yang banyak diakses masyarakat mampu menjadi peredam harga yang tepat guna. Namun apabila terjadi kekosongan yang tak kunjung diisi justru memberikan distorsi harga.

"Jadi kapan pun turun ke lapangan, beras SPHP itu ada. Minyakita itu ada. Jangan sampai nanti pas turun, barangnya kosong, harganya naik. Nah ini akan menyebabkan gangguan harga, sehingga stabilisasi pasokan tidak stabil tentu akan membuat harga menjadi tidak stabil," tutur Ketut.

Bapanas mencatat realisasi penjualan beras program SPHP sejak Januari sampai awal Juni ini telah mencapai 534,8 ribu ton. Jumlah itu terdiri dari realisasi 221 ribu ton SPHP beras tahun 2025 yang diperpanjang pada Januari dan Februari dan 313,8 ribu ton realisasi dari Maret sampai Juni.

Dilihat dari saluran penjualan SPHP beras periode Maret sampai 8 Juni, saluran terbesar adalah melalui instansi pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM) 41,12 persen.

Kemudian terbesar kedua melalui pasar rakyat 23,37 persen dan terbesar ketiga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) 20,73 persen. Selanjutnya saluran penjualan melalui outlet pangan atau koperasi binaan pemerintah daerah, ritel modern, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan outlet BUMN/BUMD.

Tren realisasi penjualan beras SPHP pun mulai meningkat dalam 3 bulan terakhir. Realisasi penjualan beras SPHP selama Maret yang 66,8 ribu ton meningkat cukup drastis pada April sebesar 61,45 persen.

Realisasi penjualan beras SPHP selama April tercatat 107,9 ribu ton. Sementara realisasi selama Mei juga meningkat 4,37 persen menjadi 112,6 ribu ton.

Selanjutnya untuk realisasi distribusi Minyakita oleh Perum Bulog sejak 1 Januari sampai 6 Juni telah mencapai 121,4 ribu kiloliter. Lini distribusi Minyakita secara nasional terdiri dari pasar rakyat 57,6 ribu kiloliter, RPK 48,3 ribu kiloliter, pengecer lainnya 11,2 ribu kiloliter, dan KDKMP 4,2 ribu kiloliter.

"Tolong benar-benar ini dimasifkan, sehingga sekali lagi upaya-upaya kita mengendalikan dan stabilisasi harga sekaligus menjaga inflasi bisa terlaksana dengan baik," tutur Ketut.

Dalam pantauan Bapanas, per 8 Juni 2026, rata-rata harga beras medium berada masih dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun memang ada peningkatan harga dibandingkan sebulan sebelumnya. Akan tetapi level rerata harga nasional masih belum melampaui HET beras medium.

Untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), rerata harga 8 Juni tercatat di Rp13.073 per kilogram (kg), sedangkan sebulan yang lalu di Rp13.026 per kg. Ini naik 0,36 persen namun belum melampaui HET beras medium Zona 1 yang ditetapkan Rp13.500 per kg.

Untuk Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga 8 Juni di Rp13.694 per kg. Ini hanya naik 0,36 persen dari sebulan lalu yang berada di Rp13.645 per kg. HET beras medium Zona II sendiri ditetapkan di Rp14.000 per kg.

Sementara di Zona III (Maluku, Papua), rerata harga beras medium per 8 Juni berada di level Rp15.392 per kg. Ini juga naik tipis 1,09 persen dibandingkan sebulan lalu yang berada di Rp15.226 per kg. HET beras medium Zona III adalah Rp15.500 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Perum Bulog Kanwil Jawa Timur menyatakan telah melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di wilayah setempat sebesar 65.648 ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu menjelaskan bahwa catatan penggelontoran beras SPHP tersebut telah mencapai lebih dari separuh terhadap target yang ditetapkan sebelumnya.

"Jumlah terkini beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah digelontorkan sejumlah 65.648 ton beras atau mencapai 66% dari target yang dipatok sebesar 98.767 ton. Capaian ini juga merupakan realisasi tertinggi kedua secara nasional," ungkap Langgeng, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa program penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog tersebut telah dilakukan pihaknya secara rutin, baik secara mandiri maupun bekerjasama lintas sektor bersama lembaga terkait, dengan tujuan untuk menjaga harga komoditas sumber karbohidrat tersebut agar tetap berada pada kondisi stabil dan tidak membebani masyarakat.

"Program ini tentu diharapkan mampu menjaga harga beras di level stabil yaitu beras medium yang tidak berada di atas Rp13.500 per kilogram. Untuk harga jual beras SPHP gudang Bulog yaitu Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga jual pedagang ke konsumen maksimal Rp12.500 per kilogram," tegasnya.

Berdasarkan hasil pantauan tim Satgas Pangan Polda Jatim, Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya di Pasar Soponyono dan Wonokromo, harga jual beras medium terpantau berada pada angka Rp12.000 per kilogram masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram.

"Sementara, untuk harga jual beras premium masih berada pada harga Rp.14.900 per kilogram, masih sesuai dengan ketetapan HET yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.

Selain itu, Bulog juga terlibat dalam program Bantuan Pangan yang tengah berjalan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan target sasaran 5.638.478 penerima bantuan pangan (PBP). Masing-masing PBP yang terdata akan menerima bantuan secara langsung berupa natura komoditas beras dan minyak goreng guna memenuhi kebutuhan rumah tangga harian masyarakat yang membutuhkan.

"Sehingga melalui bantuan tersebut, minimal untuk kebutuhan tiga minggu mereka sudah terpenuhi, sehingga mampu menekan permintaan beras dan minyak di pasar," jelasnya.

Masing-masing PBP akan menerima 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng. Untuk alokasi beras yang disalurkan selama periode Februari-Maret 2026 yang sedang berjalan sejumlah 112.769 ton beras dengan kualitas medium dan minyak goreng sejumlah 22,5 juta liter.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perum Bulog mempercepat penyaluran Bantuan Pangan Beras dan mengoptimalkan distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai wilayah.

Ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga beras dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Humas Bulog Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau gudang Bulog.

Salah satu langkah yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

Stok beras Bulog capai 5,3 juta ton

Ahmad Rizal menyampaikan, hingga awal Juni 2026 stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Menurut dia, jumlah tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan pangan hingga stabilisasi harga.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Ia menegaskan, ketersediaan stok tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh wilayah Indonesia.

Penyaluran bantuan pangan sudah hampir 60 persen

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi beras SPHP.

Di sisi lain, penyaluran bantuan pangan beras terus dipercepat agar dapat menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Hingga 6 Juni 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan beras telah mencapai hampir 60 persen. Bantuan tersebut telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan beras dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat. Selain itu, program tersebut juga diharapkan membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Distribusi beras SPHP tembus 315.000 ton

Selain menjalankan program bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi.

Hingga saat ini, penyaluran beras SPHP telah mencapai 315.000 ton.

Beras tersebut disalurkan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Ahmad Rizal mengatakan, beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Ahmad Rizal.

Bulog pastikan cadangan beras pemerintah aman

Pemerintah menilai kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat dinilai tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” tutup Ahmad Rizal.