Lebak (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Lebak Medi Juanda menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi desa serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

‎"KDMP itu dirancang untuk percepatan pengentasan kemiskinan, menumbuhkan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa," kata Medi dalam keterangan di Lebak, Rabu.

‎Kehadiran KDMP itu dipastikan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa, meskipun saat ini banyak perdebatan terkait implementasi koperasi tersebut.

‎Namun, koperasi berpotensi mendatangkan manfaat terhadap pelaku UMKM sehingga mereka lebih mudah mendapatkan permodalan yang relatif aman juga dapat mengendalikan harga bahan pokok dan memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga harga terkendali dan terjangkau bagi kalangan masyarakat di desa.

‎KDMP juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan ekonomi berbasis komunitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang ada di desa-desa.

‎Lebih lanjut, ia mengatakan keberadaan KDMP juga dapat menekan urbanisasi, sehingga semakin banyak generasi muda tertarik mengembangkan usaha di desa.

‎Namun demikian, tantangan dan risiko koperasi juga ada, seperti sepi setelah diresmikan juga risiko kredit macet ke perbankan, potensi ada penyimpangan, hingga minimnya transparansi pengelolaan.

‎Selain itu lemahnya pengawasan sehingga ada celah untuk berbuat melakukan praktik korupsi dan gratifikasi.

‎"Kami berharap hal tersebut dapat diantisipasi dan pengelolaan koperasi tidak ada penyalahgunaan kewenangan," kata Politisi Partai Nasdem Lebak itu.

‎Menurut dia, sejatinya KDMP benar-benar program pro rakyat dan berkeadilan sehingga manfaatnya besar bagi masyarakat desa, asalkan ​​​​​​jangan sampai koperasi yang terbentuk hanya dimonopoli oleh sekelompok orang saja namun harus melibatkan seluruh masyarakat desa.

‎"Kami berharap program ini berjalan baik dan memberdayakan ekonomi desa," katanya menegaskan.

‎Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan KDMP di daerah ini yang sudah beroperasi sebanyak 78 unit dan dapat menggulirkan pertumbuhan ekonomi lokal juga penyerapan tenaga kerja baru bagi masyarakat.

‎Usaha yang dikelola koperasi tersebut mencakup tujuh unit usaha antara lain kantor koperasi, kios pengadaan bahan pokok, kios simpan pinjam, klinik kesehatan desa/kelurahan, apotek desa atau kelurahan, sistem pergudangan atau cold storage, serta sarana logistik.

"Kami mengapresiasi koperasi yang sudah berjalan dan mampu meningkatkan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat relatif baik, pada akhirnya mampu mengentaskan kemiskinan," katanya menjelaskan.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengapresiasi akselerasi transformasi digital dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Selasa (30/6/2026), Dudung menilai kabupaten tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Sumedang kini berhasil menggeser citra daerah dari sekadar sentra kuliner tradisional menjadi daerah yang unggul dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

"Sumedang dulu dikenal hanya dengan tahunya. Namun setelah dipimpin Pak Dony, saya melihat banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Dudung mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki kesiapan infrastruktur dan sistem yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta inisiatif Sekolah Rakyat.

"Saya yakin dengan sistem pemerintahan yang dibangun seperti ini, berbagai program nasional akan berkembang dengan baik di Kabupaten Sumedang. Saya berharap ke depan Sumedang akan semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengandalkan Command Center sebagai pusat kendali berbasis big data yang menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

"Command Center ini merupakan pusat big data Kabupaten Sumedang. Dari sinilah berbagai data dihimpun dan dianalisis sehingga menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat," jelas Dony.

Ia menambahkan, fondasi transformasi digital di Sumedang dibangun melalui dua pilar utama, yakni reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

"Kami memiliki dua kebijakan, yaitu reformasi birokrasi dan SPBE. Tujuannya adalah mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas waktu pelatihan Bela Negara menjadi dua minggu untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pemangkasan ini setelah Kemhan melakukan evaluasi usai lima calon manajer meninggal dunia saat melakukan latihan dasar militer (Latsarmil). Sebagai informasi, Latsarmil adalah nomenklatur sebelumnya.

"Dari segi waktu juga berkurang juga yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu," kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan di Kompleks Parlemen kepada awak media, Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan bahwa sisa waktu satu bulan diisi dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan manajerial sesuai dengan penempatan, bagi calon manajer KDMP akan mengikuti pelatihan di bidang koperasi begitupun bagi calon manajer untuk KNMP.

Pelatihan tersebut melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian KKP di mana masing-masing kementerian akan memberikan modul pelatihan dan pendidikan.

"Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing, dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan modul-modulnya demikian juga yang dari KKP juga sudah menyiapkan modul-modul pembelajaran," jelasnya.

Adapun untuk tempat pelatihan tetap dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan (Satdik) yang berjumlah 67. Lebih lanjut, dia menjelaskan tidak akan ada lagi pelatihan terkait dengan senjata maupun taktik militer yang sebelumnya diterapkan.

Menurutnya, para peserta hanya mendapatkan pelatihan mengenai nasionalisme, patriotisme, dan disiplin. Dia beranggapan bahwa hal ini relevan bagi calon manajer ketika nantinya memimpin.

"Kita memberikan pelajaran mereka terkait dengan kepemimpinan lapangan bagaimana mereka nantinya memimpin koperasi tersebut. Manajer tentunya mempunyai beberapa staf yang harus mereka pimpin. Bagaimana melatih kebersamaan dan kerja sama. Nah itulah nilai-nilai itu yang akan kami berikan," urainya.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) menilai percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih perlu diikuti pembenahan tata kelola, kejelasan pembagian kewenangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar program berjalan efektif.

Dosen FEB UI Dewi Meisari Haryanti mengatakan Perpres diperlukan karena memiliki kekuatan hukum yang lebih luas dibandingkan Instruksi Presiden (Inpres), terutama untuk mendukung kerja sama dengan pihak di luar birokrasi pemerintah.

“Perpres dipandang diperlukan karena merupakan produk 'peraturan', bukan hanya 'instruksi' yang ruang lingkup penerapannya terbatas untuk internal birokrasi saja. Sementara, untuk operasionalisasi birokrasi dibutuhkan kerja sama dengan organisasi eksternal selain birokrasi pemerintah, makanya payung hukum KDKMP perlu dinaikkan dari Inpres jadi Perpres,” kata Dewi kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dewi, keberadaan Perpres hanya menjadi prasyarat awal bagi operasional koperasi. Regulasi tersebut diibaratkan sebagai kunci untuk menghidupkan mesin, tetapi keberhasilan program tetap ditentukan oleh kualitas pengemudi, arah kebijakan, hingga kesiapan organisasi menjalankan koperasi.

Di sisi lain, dia menilai implementasi KopDes/Kel Merah Putih saat ini masih diwarnai berbagai persoalan tata kelola. Di lapangan, ujar dia, pengurus masih banyak melakukan improvisasi karena belum adanya pedoman yang jelas. Selain itu, terdapat kebingungan terkait pembagian kewenangan antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Dewi mencontohkan masih adanya kendala pembangunan gedung koperasi akibat perbedaan pemahaman mengenai kriteria lahan. Tak hanya itu, pengurus juga menghadapi ketidakjelasan mengenai pembagian peran dengan manajer koperasi yang akan direkrut pemerintah, termasuk mekanisme penggajian.

"Organisasi dengan unclear chain of command begini kan rawan masalah dan berisiko jadi organisasi yang tidak efektif mencapai tujuan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diatur lebih jelas dalam Perpres, termasuk mengenai pembagian tugas pengurus, pengawas, dan manajer koperasi.

Selain aspek tata kelola, Dewi menilai pemerintah perlu memperkuat kompetensi pengelola koperasi melalui edukasi dan pendampingan. Menurutnya, pengurus dan manajer koperasi harus memiliki kemampuan manajemen keuangan serta literasi digital agar operasional koperasi dapat berjalan secara profesional.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan operasional KopDes/Kel Merah Putih berpotensi mandek apabila tidak diikuti dukungan nyata dari pemerintah. “Risikonya ya koperasinya akan besar kemungkinan mandeg. Operasionalnya tidak berjalan,” imbuhnya.

Dewi menilai pendekatan top-down dalam pembentukan KopDes/Kel Merah Putih membuat pemerintah perlu memastikan dukungan nyata, mulai dari ketersediaan stok bahan pokok bersubsidi, modal awal, hingga pendampingan pengelolaan keuangan. Menurutnya, pasokan sembako dengan harga terjangkau dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk bergabung sebagai anggota koperasi.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah mempercepat penyusunan Perpres sebagai payung hukum operasional 1.061 KopDes/Kel Merah Putih. Percepatan tersebut menjadi salah satu rekomendasi rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Koperasi, Kantor Staf Presiden (KSP), PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adapun, pemerintah kini mengalihkan fokus program Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari tahap pembentukan menuju operasional. Pergeseran tersebut dilakukan karena tantangan utama tidak lagi terletak pada jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan keberlanjutan usaha.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes/Kel Merah Putih telah aktif beroperasi hingga akhir 2026.

“Menjelang akhir tahun 2026, fokus utama Kementerian Koperasi adalah memastikan sedikitnya 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah aktif beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Farida kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Dia berharap 40.000 unit KopDes tersebut mampu menjadi agregator ekonomi rakyat, meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat posisi tawar petani, nelayan, dan peternak, serta mengintegrasikan mereka ke dalam rantai pasok industri dan pasar yang lebih luas.

Nantinya, puluhan ribu KopDes Merah Putih diprioritaskan mengelola gerai sembako, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik, sekaligus berfungsi sebagai offtaker produk lokal desa seperti pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga industri kuliner.

Meski demikian, Farida mengakui pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengoperasikan KopDes/Kel Merah Putih. Menurutnya, kendala utama meliputi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan yang membutuhkan area sekitar 1.000 meter persegi, serta perlunya penguatan kapasitas manajemen koperasi, termasuk dalam mitigasi risiko dan penyusunan business plan, agar usaha koperasi dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memaksimalkan penyerapan hasil produk UMKM untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saan menjelaskan, penyerapan hasil UMKM akan memberikan multiplier effect ekonomi.

"Hasil-hasil dari pertanian dan hasil-hasil dari UMKM untuk kebutuhan MBG ini ke depan harus lebih dimaksimalkan, harus lebih ditingkatkan lagi, agar memang memberikan multiplier effect ekonomi di tingkat paling bawah," kata dia di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya hal tersebut juga bagian dari semangat pemerintah menjalankan program MBG. Dia yakin bahwa pemerintah akan berupaya menggunakan produk UMKM untuk memenuhi program MBG.

"Jadi, saya yakin pemerintah dalam hal ini BGN akan terus berupaya untuk menyerap apa yang menjadi hasil-hasil dari petani dan apa, UMKM untuk kebutuhan MBG," tandasnya.

Diketahui, Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal melalui penguatan kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha di tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi petani.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bermitra dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari KDMP, BUMDes, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan skema tersebut, manfaat ekonomi program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Kemitraan itu juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal untuk memasok kebutuhan bahan baku program MBG.

Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65% SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di kabupaten yang sama.

Program MBG yang ditargetkan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh 148.528 pemasok lokal. Jumlah tersebut terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, serta 69.294 pemasok lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah membangun 4 jembatan gantung guna mendukung peningkatan konektivitas antar kampung, desa dan kecamatan di Provinsi Banten.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan jembatan gantung merupakan infrastruktur sederhana namun memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

“Jembatan gantung memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Mobilitas menjadi lebih mudah, distribusi hasil pertanian lebih lancar, dan akses terhadap layanan publik semakin terbuka,” kata Dody di Jakarta, Selasa.

Keempat infrastruktur kerakyatan ini dibangun di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah oleh sungai, jurang, atau perbukitan agar mempermudah mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan.

Keempat jembatan gantung mulai dibangun pada Maret-April Tahun 2026, meliputi Jembatan Gantung Inten Jaya, Jembatan Gantung Cigoong Utara, dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) di Kabupaten Lebak, serta Jembatan Gantung Cibungur di Kabupaten Pandeglang.

Masing-masing jembatan, kata Dody, memiliki panjang antara 40 hingga 80 meter dan diperuntukkan khusus untuk pejalan kaki, kendaraan roda dua serta ambulans dalam kondisi darurat.

Dody mengatakan, berdasarkan progres pekerjaan konstruksi hingga 25 Juni, pembangunan seluruh jembatan menunjukkan progres yang positif. Jembatan Gantung Inten Jaya dengan bentang utama sepanjang 80 meter telah mencapai progres fisik 26,67 persen. Jembatan ini dibangun untuk memangkas waktu tempuh masyarakat yang selama ini harus memutar melalui jalur yang lebih jauh.

Selanjutnya Jembatan Gantung Cibungur yang juga memiliki panjang 80 meter telah mencapai progres fisik 19,25 persen. Jembatan ini akan menghubungkan Desa Tegal Papak, Kecamatan Pagelaran, dengan Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, sehingga akses masyarakat antar wilayah menjadi lebih mudah, aman, dan efisien.

Adapun Jembatan Gantung Cigoong Utara dan Jembatan Gantung Kampung Bagu (Ciminyak) dibangun dengan panjang masing-masing 40 meter di Kabupaten Lebak. Jembatan Cigoong Utara dengan progres 26,80 persen akan mempermudah akses warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, serta memperlancar distribusi hasil pertanian bagi masyarakat di Dusun Salasih, Nagreg, dan Paranje.

Sementara itu, Jembatan Kampung Bagu (Ciminyak) dengan progres 23,50 persen menghubungkan Kampung Bagu, Desa Ciminyak, Kecamatan Muncang dengan Kampung Cikaung, Desa Sukamarga, Kecamatan Sajira yang selama ini dipisahkan oleh aliran sungai, sehingga diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat.

Menurut Dody, dengan tersedianya akses yang lebih aman dan efisien, keberadaan jembatan gantung tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah di Provinsi Banten.

Kementerian PU berkomitmen menyelesaikan pembangunan jembatan gantung sesuai target yang telah ditetapkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten dan kota, serta tiga provinsi baru sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

Pada acara pelepasan rajungan sebanyak 16 ton produk transmigran di sejumlah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) di Gresik, Jawa Timur, Senin, Wamentrans mengatakan daerah baru itu terbentuk dari adanya program transmigrasi sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto.

"Program transmigrasi dari Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo saat ini telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan tiga ibu kota provinsi," kata Wamentrans.

Ia menyebutkan tiga provinsi meliputi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan sebagai bagian perkembangan kawasan transmigrasi nasional.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan transmigrasi bukan sekadar program perpindahan penduduk, melainkan instrumen strategis pemerintah dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara berkelanjutan dan merata.

Viva Yoga menuturkan wajah kawasan transmigrasi kini telah berubah signifikan dibandingkan masa lalu karena didukung infrastruktur yang semakin baik, jaringan komunikasi, listrik, serta berbagai layanan publik.

"Dan sekarang kalau mengunjungi wilayah-wilayah transmigrasi jangan membayangkan seperti masa yang lalu. Tidak ada listrik, tidak ada HP, tidak ada frekuensi, tidak ada TV," jelasnya.

Ia mencontohkan Kabupaten Kubu Raya yang dahulu merupakan kawasan transmigrasi kini berkembang menjadi ibu kota kabupaten dengan aktivitas ekonomi, pemerintahan, serta pelayanan masyarakat yang terus meningkat.

Selain itu, sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu seperti Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Mukomuko juga berkembang pesat sebagai kawasan yang tumbuh berkat keberhasilan program transmigrasi pemerintah.

Menurut Viva Yoga, pengalaman mengunjungi berbagai kawasan transmigrasi memperlihatkan program tersebut berhasil mendorong pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat pengembangan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menjelaskan paradigma transmigrasi kini berubah sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, yang menitikberatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dibanding sekadar memindahkan penduduk antardaerah.

Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, kini bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran maupun masyarakat lokal yang berada di dalam kawasan transmigrasi melalui berbagai program pembangunan terpadu.

"Sekarang ini lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi, baik itu yang ada di satuan permukiman maupun yang ada di luar satuan permukiman, tetapi berada di dalam kawasan transmigrasi, masyarakat lokal," bebernya.

Melalui revitalisasi dan transformasi kawasan transmigrasi, pemerintah akan mengembangkan produk unggulan sesuai potensi masing-masing daerah sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

"Karena masing-masing kawasan transmigrasi memiliki produk unggulan yang berbeda-beda, maka untuk perencanaan program itu juga secara spesifik bisa melahirkan sebuah produk yang berbeda," kata Wamentrans.

Adapun Wamentrans melepas ekspor rajungan sebanyak 16 ton dengan nilai Rp15 miliar, produk transmigran di sejumlah Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat (AS) sebagai upaya mendorong produk unggulan kawasan transmigrasi menembus pasar global.

Viva Yoga mengatakan rajungan yang diekspor berasal dari sejumlah kawasan transmigrasi di Sorong, Papua; Pasangkayu, Sulawesi Barat; Maluku, Maluku Utara, serta wilayah Pantura Gresik dan Lamongan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan perusahaan eksportir swasta PT Aruna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, INDRAMAYU — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lahan sawah produktif di daerah sentra pangan.Di Kabupaten Indramayu, salah satu lumbung padi nasional, pemerintah pusat mulai memantau potensi alih fungsi lahan pertanian yang dapat terjadi seiring pembangunan infrastruktur koperasi tersebut.

Isu itu mengemuka dalam kunjungan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang melakukan pemantauan lapangan terkait pengendalian alih fungsi lahan sawah beberapa waktu lalu.Pemantauan difokuskan pada pembangunan KDMP yang berpotensi memanfaatkan lahan sawah sebagai lokasi pembangunan.

Kehadiran tim Stranas PK menunjukkan pembangunan koperasi desa tidak hanya dipandang sebagai program penguatan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lahan pertanian produktif.Di daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian, berkurangnya luas sawah berpotensi menggerus kapasitas produksi pangan sekaligus mengurangi pendapatan petani.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan KDMP.Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan tata kelola, mitigasi risiko, serta perlindungan terhadap lahan pertanian yang menjadi aset utama daerah.

“Kami menyambut baik kegiatan pemantauan lapangan ini sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, mitigasi risiko, serta langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis nasional,” kata Lucky, Senin (29/6/2026).

Ia berharap hasil pemantauan dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi desa dan keberlanjutan sektor pertanian.

Menurut dia, pembangunan fasilitas ekonomi baru tidak boleh mengorbankan lahan sawah produktif yang selama ini menopang ketahanan pangan daerah maupun nasional.

“Kami berharap melalui kunjungan dan pemantauan lapangan ini dapat diperoleh masukan, arahan, dan rekomendasi yang konstruktif guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tetap menjaga keberlanjutan lahan pertanian produktif, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Koordinator Harian Stranas PK, Didik Mulyanto, menjelaskan, pemantauan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pembangunan KDMP yang berada di kawasan lahan sawah.Tim juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional.

Menurut Didik, hasil diskusi bersama pemerintah daerah akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program strategis nasional tidak menimbulkan persoalan baru, terutama berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan.

“Secara ekonomi, isu tersebut menjadi penting karena Indramayu merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Jawa Barat. Lahan sawah bukan hanya ruang produksi pertanian, tetapi juga menjadi penopang mata pencaharian ribuan petani, buruh tani, pelaku usaha penggilingan padi, hingga rantai distribusi beras. Setiap penyusutan luas sawah berpotensi menekan produksi gabah dan berdampak terhadap pasokan beras dalam jangka panjang,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dikebut oleh pemerintah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan penerbitan Perpres menjadi salah satu rekomendasi dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP) bersama PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk segera dikeluarkannya Perpres, draf rancangan Peraturan Presiden untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (28/6).

Ferry menjelaskan saat ini program KopDes/Kel Merah Putih telah memasuki fase operasionalisasi. Pada tahap tersebut, pemerintah mulai membangun berbagai infrastruktur pendukung, seperti gudang, gerai ritel, hingga penyediaan alat kelengkapan lainnya.

Kemudian untuk langkah lebih lanjut, ia mengatakan bahwa masukan dari KSP dan TNI menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Koperasi untuk menyempurnakan implementasi program.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkop bersama KSP dan PT Agrinas Pangan Nusantara akan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan operasional 1.061 KDKMP yang telah mulai beroperasi.

Ragam Kata Pejabat soal Tujuan Berdirinya Kopdes Merah Putih

Kata Wamenkop

Adapun Wamenkop Farida Farichah mengatakan tujuan berdirinya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bisa menjadi jalur distribusi bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan adanya Kopdes Merah Putih diharapkan bisa menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya bergantung pada penjualan di daerah asal.

Dibangunnya KDKMP pun tidak hanya sebagai sarana pelayanan masyarakat desa, tetapi juga sebagai pusat konsolidasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah.

"Kita ingin produk ini terkonsolidasi dan didistribusikan ke seluruh jaringan koperasi di NTB, bahkan nasional," katanya saat berkunjung ke UMKM Sasak Maiq di Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (27/6), dikutip dari Antaranews.

Menurut Farida, kehadiran jaringan KDKMP di berbagai daerah diharapkan dapat memperpendek rantai pemasaran produk UMKM sekaligus membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Selain menjadi jalur distribusi produk lokal, KDKMP juga memiliki fungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat desa, seperti beras, minyak goreng, dan pupuk, dengan harga yang lebih terjangkau karena memotong rantai distribusi yang panjang.

Bahkan, pelaku UMKM yang bergabung sebagai anggota koperasi juga dapat memanfaatkan akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.

Menurut dia, pembiayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun investasi peralatan usaha sehingga UMKM lebih siap memenuhi permintaan pasar.

"Fungsinya, saat bergabung di koperasi, bapak-ibu bisa akses pembiayaan bunga rendah untuk meningkatkan produksi atau membeli alat baru. Ada juga ruang agregasi untuk saling bertukar informasi pasar," katanya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas impor, Farida juga mengajak pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal untuk memperkuat daya tahan usaha.

Ia mengatakan UMKM merupakan sektor yang relatif tangguh menghadapi gejolak ekonomi karena lebih dekat dengan sumber daya lokal dibandingkan industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Farida menambahkan pemerintah juga terus mendorong produk-produk UMKM daerah agar mampu menembus pasar ekspor melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Smesco Indonesia dan Kementerian Perdagangan.

Wamenkop juga mendorong UMKM di Lombok untuk mulai melirik pasar mancanegara. Ia mencontohkan keberhasilan koperasi di daerah lain yang telah mengekspor produk kuliner daerah ke Malaysia dan Singapura.

“Kami di Kementerian Koperasi akan berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti Smesco dan Kementerian Perdagangan, agar UMKM kita tidak hanya jago kandang, tapi juga bisa menembus pasar internasional," katanya.

Kata Mendes

Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendorong lahirnya berbagai desa tematik, seperti desa melon hingga desa ayam petelur.

Menurut dia, KDKMP dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi, sarana pemerataan ekonomi dan sumber pendapatan baru bagi desa.

Yandri juga mengatakan bahwa 20% sisa hasil usaha koperasi akan menjadi pendapatan asli desa, sementara 80 persen lainnya akan kembali kepada masyarakat desa.

“Termasuk akan mengurangi pengangguran di desa, karena tenaga kerja yang akan bekerja di Kopdes itu diambil dari desa setempat,” katanya.

Lebih lanjut, pembangunan KDKMP telah dan akan menyediakan bahan pokok secara murah dan terjangkau bagi masyarakat desa, perluasan lapangan kerja bagi warga desa, serta peningkatan akses ekonomi masyarakat desa.

KSP Siap Kawal Jalannya Operasional Koperasi Merah Putih

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan pihaknya akan mengawal pelaksanaan program KopDes/Kel Merah Putih agar berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tugas KSP adalah memastikan bahwa program prioritas Presiden, salah satunya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, bisa berjalan sesuai target dan betul-betul berdampak kepada masyarakat,” ujar Dudung.

Kendati demikian, Dudung juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program KopDes/Kel Merah Putih di lapangan. Namun, KSP akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

“Kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan di lapangan ini nanti akan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di akhir tahun ini semua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa mencapai sasaran yang kita inginkan,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya bermanfaat bagi pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga berdampak luas pada ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani, peternak, dan UMKM lokal di pedesaan atau wilayah tertinggal.

Hal ini yang dirasakan Agi Sumarlin, petani di Desa Sukaresmi, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia mengaku, adanya program MBG membuat serapan hasil panennya lebih terjamin.

"Yang dulunya harga anjlok saat panen raya karena pasokan melimpah. Dengan adanya MBG, hasil panen petani lokal memiliki wadah penyerapan yang pasti dan menjadikan tolak ukur stabilitas harga di tingkat petani," kata Agi.

Selain menyerap hasil panen, program MBG juga mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak. Sebab, petani bisa langsung menjual hasil panennya ke dapur MBG dengan harga yang relatif lebih baik.

"Kontrak pasokan dengan koperasi atau satuan pelayanan MBG memberikan jaminan harga yang lebih adil dan stabil," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) kini melakukan refocusing terhadap penerima MBG. Setidaknya ada empat kategori prioritas yang akan menerima MBG, diantaranya anak-anak di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar), Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Balita.

Terkait kebijakan itu, Agi sangat setuju dan menyebut program MBG akan memberikan manfaat besar bagi petani-petani di daerah pedesaan dan wilayah 3T, dimana mereka selama ini minim akses ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut justru tepat sasaran.

"Adanya itu justru menjadi angin segar bagi petani di daerah. Bahwa hasil panen (padi, sayur, buah pisang lokal, ubi, telur, daging, dan sebagainya) bisa diserap oleh dapur MBG. Dan, dapat mengurangi risiko gagal jual atau harga anjlok saat panen raya, serta memiliki harga jual yang layak dan stabil," terangnya.

Selain petani, menurut Agi, pedagang dan UMKM juga berharap tidak ditinggalkan. Karena program MBG ini terbukti menggerakkan ekonomi lokal, terutama dengan menjadi pemasok bagi kebutuhan dapur.

"Mereka ingin dilibatkan secara aktif sebagai pemasok bahan baku tanpa adanya permainan dari pemilik dapur," katanya.

Sebagai petani, Agi merasakan sendiri program kerakyatan yang digagas Presiden Prabowo. Mulai dari penyederhanaan distribusi pupuk, menaikkan harga gabah, hingga bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang diterima petani.

"Positifnya terasa cukup nyata lewat beberapa kebijakan, seperti pemangkasan birokrasi pupuk subsidi yang semula regulasinya rumit kini lebih mudah. Lalu, pemerintah menaikkan harga pembelian gabah menjadi Rp6.500 per kilogram itu merupakan angin segar bagi para petani dan pedagang dan banyaknya program seperti Alsintan yang turun langsung ke petani," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 29 permohonan uji materi pada Senin.

Dilansir laman resmi MK, sidang akan digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.

Salah satu permohonan yang akan diputus, yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dharma Pongrekun.

Dalam permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026 itu, Dharma yang juga calon gubernur DKI Jakarta tahun 2024 mempersoalkan tidak adanya indikator pasti mengenai kejadian luar biasa (KLB) dan wabah dalam UU Kesehatan.

Selain itu, ada pula permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi UU Pilkada. Empat mahasiswa menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Mereka meminta penegasan pilkada dilakukan hanya secara langsung.

Berikutnya, permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi batas usia calon kepala desa (kades). Dua mahasiswa yang merasa terhalang maju jadi kades menguji Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Kedua mahasiswa itu meminta batas usia calon kades diubah dari minimal 25 tahun, menjadi minimal 25 tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa.

Berikut rincian 29 permohonan yang bakal diputus Mahkamah hari ini.

1. Permohonan nomor 199/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

2. Permohonan nomor 198/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

3. Permohonan nomor 197/PUU-XXIV/2026 menyoal uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

4. Permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

5. Permohonan nomor 194/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

6. Permohonan nomor 193/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

7. Permohonan nomor 139/PUU-XXIII/2025 menyoal uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

8. Permohonan nomor 196/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

9. Permohonan nomor 180/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

10. Permohonan nomor 177/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

11. Permohonan nomor 181/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

12. Permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

13. Permohonan nomor 173/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

14. Permohonan nomor 175/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Jabatan Notaris.

15. Permohonan nomor 210/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

16. Permohonan nomor 182/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

17. Permohonan nomor 164/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

18. Permohonan nomor 183/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

19. Permohonan nomor 188/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

20. Permohonan nomor 187/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

21. Permohonan nomor 189/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

22. Permohonan nomor 170/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

23. Permohonan nomor 179/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

24. Permohonan nomor 185/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

25. Permohonan nomor 174/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

26. Permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

27. Permohonan nomor 176/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

28. Permohonan nomor 184/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

29. Permohonan nomor 178/PUU-XXIV/2026 mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyampaikan alasan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta program Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang nantinya menjadi manajer bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Kampung Nelayan Desa Merah Putih (KNDMP).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan tujuan latsarmil bagi peserta SPPI tidak disamakan dengan pendidikan calon maupun anggota militer. Para peserta ditegaskan tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya.

"Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. jelasnya dalam jumpa pers, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dia menjelaskan, tujuan Latsarmil adalah untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Ketut memaparkan korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis KDMP dan KNDMP dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas," paparnya.

Oleh karena itu, penyelenggaraan latihan disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil.

Penekanannya bukan pada kemampuan fisik tempur, melainkan pembentukan mental, tanggung jawab, daya juang, dan kemampuan memecahkan masalah (problem solving).

Terkait dengan adanya insiden korban jiwa dalam pelaksanaan program sebelumnya, Kemhan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan almarhumah.

Sebagai bentuk tanggung jawab, penyelenggara telah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, hingga mengurus pemenuhan hak-hak peserta.

Lebih lanjut, Ketut menegaskan bahwa atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh khususnya pada aspek kesehatan. Langkah mitigasi yang diterapkan meliputi pengawasan medis ketat, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta dengan faktor risiko.

"Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta," tegasnya.

Sebagai tindakan preventif lanjutan, penyelenggara melakukan observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan penanganan, serta berkoordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat dan optimal.

Ke depannya, Kemhan berkomitmen agar kegiatan latsarmil SPPI dikonsep lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang menggembirakan. Evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar penyelenggaraan berjalan aman, profesional, dan akuntabel.

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Diasari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.