Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari memastikan berbagai aset program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara pada 2025 akan tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin, termasuk pengadaan motor listrik, perangkat teknologi informasi, laptop hingga CCTV.

Pernyataan itu disampaikan Arum di tengah evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG menyusul terungkapnya dugaan korupsi dan markup dalam sejumlah proyek pengadaan pada periode kepemimpinan sebelumnya.

"Prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, BGN saat ini tak hanya mengevaluasi pengadaan motor listrik yang menjadi sorotan publik, tetapi juga seluruh barang dan aset yang telah dibelanjakan pada 2025.

Karena itu, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengetahui perkembangan penanganan hukum atas sejumlah proyek pengadaan yang tengah diselidiki.

Arum menegaskan pendekatan yang diambil BGN bukan membiarkan aset yang sudah dibeli terbengkalai, melainkan memastikan barang-barang tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan program.

"Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujarnya.

Ia menyebut evaluasi juga akan mencakup berbagai pengadaan yang sebelumnya menjadi perhatian penyidik, mulai dari laptop, perangkat Internet of Things (IoT), CCTV, hingga aset pendukung lainnya.

Menurut Arum, barang yang masih layak dan dapat digunakan akan tetap dimanfaatkan. Sementara kebutuhan baru pada 2026 hanya akan dilakukan apabila benar-benar diperlukan.

"Untuk IT saya betul-betul lihat, mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai. Kalau masih kurang kita lengkapi, nah, itu nanti yang kita tambahkan di 2026," ujarnya.

Selain memaksimalkan aset yang sudah ada, BGN juga tengah menyisir ulang kebutuhan anggaran tahun depan. Sejumlah pos belanja yang memiliki fungsi atau keluaran serupa dengan pengadaan pada 2025 disebut tidak akan otomatis dianggarkan kembali.

"Nanti yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025, kami bilang tidak ada lagi di 2026," ujarnya.

Arum mengakui langkah tersebut berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program MBG pada tahun depan dari pagu yang saat ini tercatat sebesar Rp268 triliun.

"Ya, kemungkinan besar pasti akan berkurang (anggaran tahun depan dari Rp268 triliun)," katanya.

Salah satu pengadaan yang kini menjadi sorotan adalah proyek motor listrik untuk mendukung operasional MBG. Kejagung mengungkap pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun diduga mengandung praktik penggelembungan harga.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi sebelumnya menyebut proyek tersebut menjadi salah satu temuan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG yang menjerat eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan kendaraan tersebut sebagian masih berada dalam tahap perakitan meski pembayaran proyek telah dilakukan oleh pejabat BGN periode sebelumnya.

Dudung menyebut terdapat indikasi selisih nilai pengadaan yang diduga berasal dari praktik markup. Menurutnya, estimasi sementara menunjukkan selisih sekitar Rp200 miliar, sementara perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut mencapai sekitar Rp400 miliar.

Meski proses hukum masih berjalan, pemerintah belum memutuskan nasib akhir aset-aset tersebut. Dudung mengatakan pemanfaatan motor listrik nantinya akan bergantung pada keputusan pimpinan BGN dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain motor listrik, Kejagung juga menyoroti sejumlah pengadaan lain yang diduga tidak sesuai kebutuhan program dan terindikasi markup, antara lain 32 ribu pasang sepatu, lebih dari 31 ribu tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pendidikan karakter di sekolah.

Hal tersebut disampaikan Mu’ti usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pelaksanaan MBG telah diintegrasikan ke dalam program pembentukan karakter siswa yang dikenal sebagai “7 Kebiasaan Indonesia Hebat”.

“Kemudian terkait dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami yaitu ‘7 Kebiasaan Indonesia Hebat’: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, kementeriannya telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran perilaku hidup sehat dan pembentukan karakter peserta didik.

“Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, sudah kami terbitkan modul-modulnya,” katanya.

Mu’ti mengungkapkan sejumlah hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga riset menunjukkan manfaat nyata dari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan antara lain oleh Universitas Indonesia (UI), MBG dinilai berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran siswa di sekolah, hingga capaian akademik.

“Dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik,” ujarnya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Mu’ti juga menyampaikan perkembangan cakupan program MBG yang terus meningkat. Hingga 10 Juni 2026, sebanyak 80,7 persen peserta didik di Indonesia telah menerima manfaat program tersebut.

“Dan karena itu kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG,” katanya.

Dari total sekitar 53 juta siswa di seluruh Indonesia, sekitar 43 juta di antaranya telah menjadi penerima manfaat MBG. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah, mayoritas siswa menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan secara langsung.

“Jadi dari 53 juta sekian murid, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik,” tutur Mu’ti.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih mengkaji kemungkinan pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Skema tersebut disebut menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas dalam proses penataan menyeluruh di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai rencana BGN melibatkan kantin sekolah dalam program MBG, Prasetyo mengatakan gagasan tersebut masih menjadi bagian dari proses evaluasi dan penataan yang sedang dilakukan pemerintah.

“Itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita. Sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN,” kata Prasetyo

Menurut dia, pemerintah masih mempelajari berbagai model pelaksanaan MBG agar dapat diterapkan secara efektif sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Selain membahas MBG, Prasetyo mengungkapkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Mendikdasmen berlangsung cukup panjang dan didominasi pembahasan sektor pendidikan.

Ia menegaskan perhatian Presiden terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur sekolah hingga peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

“Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir 2 jam lebih betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan, baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan gurunya,” tuturnya.

Prasetyo menambahkan, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap pembaruan materi pembelajaran agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, Mendikdasmen diminta segera membentuk tim yang akan mengkaji dan menyempurnakan buku ajar yang digunakan peserta didik di seluruh Indonesia.

“Termasuk Beliau [Mendikdasmen] diberi tugas untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, yang kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar gitu,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akan ada penghematan pagu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 yang mencapai Rp335 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa pihaknya tengah menghitung potensi penghematan anggaran MBG sehingga menjadi Rp268 triliun. Dengan demikian, pemangkasan anggaran yang tengah diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini mencapai estimasi Rp67 triliun.

Menurut Purbaya, langkah penghematan ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Rp268 triliun untuk sementara. Angkanya itu dulu," ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Bendahara Negara menyebut bahwa penghematan anggaran melalui Badan Gizi Nasional (BGN) ini masih dihitung lebih lanjut sejalan dengan perbaikan manajemen belanja lembaga baru itu.

Oleh sebab itu, program MBG yang merupakan salah satu prioritas Presiden ini tidak imun terhadap masukan berbagai kalangan.

"Bapak Presiden sedang menghitung gimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu," tuturnya.

Adapun sampai dengan akhir April 2026, penyerapan anggaran MBG sudah mencapai Rp75 triliun. Apabila merujuk pada pagu anggaran saat ini, maka realisasi belanja program itu sudah mencapai 22,4% dari pagu.

Dari sisi penerimanya, MBG sudah diterima oleh 61,9 juta orang melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ini program yang bagus, akan kami terus dukung, tetapi dengan peningkatan efisiensinya nanti ke depan," pungkas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal diberlakukan kembali usai diliburkan selama periode Lebaran 2026.

Berdasarkan Perpres No.115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, program MBG kembali digelar dengan menyesuaikan kalender pendidikan

"Kesesuaian dengan kalender pendidikan dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; dan," bunyi Pasal 10 poin b Perpres No.115/2025.

Adapun, sejatinya liburan anak sekolah bakal berakhir hingga (27/3/2026). Setelah itu, siswa bakal kembali mendapatkan libur 28-29 Maret saat akhir pekan. Oleh sebab itu, pembelajaran mulai efektif pada Senin (30/3/2026).

MBG Mulai 31 Maret

Dalam catatan Bisnis, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan penyaluran MBG untuk anak sekolah telah dihentikan pada Lebaran 2026.

Penghentian MBG untuk siswa dilakukan sejak Jumat (13/3/2026). Sementara itu, distribusi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berlangsung hingga Selasa (17/3/2026).

"Setelah itu kita akan merayakan Idulfitri dan program makan bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret,” kata Dadan di Kantor Kejaksaan Agung, Selasa (17/3/2026).

Menurut Dadan, penghentian sementara program MBG selama periode Lebaran juga memberikan efisiensi anggaran yang cukup signifikan yakni Rp5 triliun.

“Tentu saja. Itu kurang lebih sekitar Rp5 triliun ya, dihemat dengan seperti itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan bahwa dirinya banyak dihina sejak awal oleh berbagai pihak dalam pengembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, menurutnya, program MBG kini telah bisa memberi makan setara seluruh penduduk Afrika Selatan.

Prabowo mengatakan sejak sebulan memulai program MBG, dirinya banyak menerima kritikan bahkan dinilai sebagai hinaan.

"Waktu baru mulai satu bulan saja dihina, diramalkan pasti gagal," ujar Prabowo dalam peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Namun, kini menurutnya program MBG telah berjalan dan telah menyentuh lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kemudian, terdapat sekitar 23.000 SPPG di seluruh Indonesia.

"Jumlah ini [penerima manfaat] kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan tiap hari, atau sama dengan 10 kali Singapura tiap hari. Atau dua kali Malaysia tiap hari," ujar Prabowo.

Adapun, tahun ini Presiden menargetkan program MBG bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat setiap harinya pada tahun ini.

Prabowo juga mengatakan bahwa negara lain pun banyak yang telah menggelar program makan gratis kepada rakyatnya. Indonesia menurutnya menjadi negara yang ke-76 yang menggelar program makan gratis.

Bahkan, menurut Prabowo negara yang memiliki produk domestik bruto (PDB) per kapita di bawah Indonesia saja telah berani memberikan program makan gratis. Presiden mencontohkan India yang memberikan makan gratis kepada penduduknya dan sudah berjalan 10 tahun.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap Polri telah memiliki total 1.179 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Polri).

Sigit mengungkap dari ribuan SPPG Polri itu sebanyak 411 unit di antaranya telah beroperasi, 162 SPPG masih persiapan operasional, dan 499 SPPG masih dalam tahap pembangunan. Sementara sisanya 107 SPPG masih tahap groundbreaking.

"Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPPG," ujar Sigit di SPPG Palmerah pada Jumat (14/2/2026).

Dia mengemukakan bahwa apabila seluruh SPPG Polri ini telah beroperasi maka bisa memberikan manfaat untuk 2.947.500 orang. Selain itu, dapur MBG Polri ini juga dapat menyerap 58.950 tenaga kerja.

"Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga mengemukakan dari ribuan dapur MBG itu ada 33 SPPG dibangun di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar.

Secara khusus di Papua, Polri tengah melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional untuk mencapai titik lokasi pembangunan SPPG di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

"Hal ini sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses layanan pemenuhan gizi hingga ke daerah-daerah, agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa di manapun mereka berada," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kuartal pertama 2026 diperkirakan mencapai Rp60 triliun. Laporan tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, realisasi tersebut menjadi salah satu pendorong utama perputaran ekonomi nasional, khususnya dalam memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung sektor pangan.

"MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada realisasi anggaran sebanyak Rp60 triliun. Hal ini tentu akan mendorong stimulasi perekonomian," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga melaporkan peluncuran berbagai program stimulus pendukung, termasuk insentif transportasi yang telah diumumkan sebelumnya.

Paket insentif tersebut mencakup diskon tarif kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat sebesar 17-18 persen.

Menurut Airlangga, keseluruhan anggaran insentif transportasi tersebut diperkirakan mencapai Rp911,16 miliar, yang terdiri dari Rp639,86 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp271,5 miliar dari non-APBN.

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 35,04 keluarga penerima manfaat yang masuk dalam desil 1-4 dengan total anggaran Rp11,92 triliun. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak.

"Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan untuk menjaga kelancaran logistik," kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) pada 16,17, 25, 26, dan 27 Maret untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang periode hari besar.

Bisnis.com, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai 79 persen hingga awal 2026. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Kepri untuk menuntaskan implementasi program prioritas nasional itu secara penuh pada tahun ini.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, Pemprov Kepri terus mendorong percepatan pelaksanaan MBG agar dapat mencapai target 100 persen sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saat ini pelaksanaan MBG di Kepri sudah mencapai 79 persen. Target kita jelas, tahun 2026 harus terpenuhi seluruhnya,” ujar Nyanyang.

Dia bilang, keberhasilan program tersebut membutuhkan koordinasi yang solid antara Satuan Tugas MBG di tingkat provinsi dengan satgas di kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau.

Menurut Nyanyang, selain koordinasi, aspek logistik menjadi perhatian utama agar tidak menghambat capaian program. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan bahan pangan pokok seperti beras, telur, sayuran, daging ayam, dan daging sapi tetap terjaga.

“Capaian yang sudah baik ini jangan sampai terhambat oleh persoalan pasokan bahan pokok,” katanya.

Nyanyang juga menyoroti tantangan pelaksanaan MBG di wilayah kepulauan terluar, khususnya Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Kondisi geografis yang mengandalkan transportasi laut dinilai membutuhkan kesiapan logistik yang lebih matang.

“Kita harus ekstra siap untuk Natuna dan Anambas, karena distribusi pangan sangat bergantung pada jalur laut,” ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kepri telah meminta Perum Bulog membangun gudang logistik di kedua wilayah tersebut. Kehadiran gudang diharapkan dapat menjamin ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas pasokan.

Nyanyang menambahkan, evaluasi rutin akan terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lancar dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kepri.

“Jangan sampai target tercapai, tetapi masih muncul kendala di lapangan. Itu yang harus kita cegah bersama,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa perkiraan serapan belanja terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai sekitar Rp80 triliun pada kuartal I/2026.

Pemerintah berharap belanja dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bisa mendorong perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (5/2/2026). Dia mengatakan bahwa program yang dianggarkan pada APBN senilai total Rp355 triliun itu tahun akan mulai terlaksana dengan optimal.

"MBG akan optimal mulai tahun ini, dan Q1 itu kan kira-kira akan spending-nya sekitar Rp80 triliun. Jadi harapannya itu bisa juga menjadi pendorong perekonomian di kuartal pertama," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Airlangga menilai program tersebut akan mendorong rantai pasok MBG, seperti sejumlah kebutuhan bahan pangan seperti daging, telur dan lain-lain.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis 2025 lalu, Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyelenggarakan program tersebut mengatakan bahwa MBG akan menyerap anggaran Rp1,2 triliun setiap harinya.

Pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pada tahun ini pemerintah menargetkan penerima MBG bisa mencapai 82,9 juta orang. Kemudian, pemenuhan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 25.400 unit di wilayah aglomerasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.

Namun demikian, realisasi program MBG dari sisi anggaran maupun penerimanya belum mencapai target pada 2025. Anggarannya yang saat itu baru Rp71 triliun, atau hampir seperlimanya pagu tahun ini, hanya bisa terserap Rp51,5 triliun atau 72,5% sampai akhir Desember 2025.

Berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja.

Thomas Djiwandono, yang saat itu masih menjabat Wakil Menteri Keuangan, memaparkan bahwa sebesar Rp43,3 triliun dari total realisasi anggaran MBG tahun lalu, langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

"Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun," terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,5 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi perseroan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan pembiayaan tersebut diberikan kepada 577 debitur yang terlibat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.

"BNI telah memberikan pembiayaan untuk 577 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp1,5 triliun," kata Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Selain pembiayaan, BNI juga mendorong digitalisasi pelaksanaan MBG melalui penyediaan layanan virtual account dan integrasi sistem transaksi menggunakan BNI Direct.

Hingga kini, sebanyak 6.560 dapur MBG telah terhubung dengan sistem BNI, atau sekitar 34 persen dari total 19.188 dapur yang ada secara nasional.

Putrama menyebut volume transaksi program MBG yang telah terintegrasi dengan sistem BNI mencapai Rp26 triliun.

"BNI telah membantu proses digitalisasi Makan Bergizi Gratis ini dengan pembuatan virtual account serta BNI Direct," ujarnya.

Dukungan terhadap program MBG menjadi bagian dari strategi BNI dalam menjalankan Asta Cita dan program prioritas pemerintah, yang pada 2026 berfokus pada transformasi peran jaringan dan penguatan pembiayaan sektor produktif.

Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang tetap terjaga. Hingga kuartal III-2025, BNI berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp15,1 triliun, seiring dengan ekspansi bisnis yang sehat dan pengelolaan risiko yang terukur.

"Dengan transformasi bisnis dan ekspansi bisnis yang sehat, laba bersih BNI pada kuartal III-2025 mencapai Rp15,1 triliun dengan tetap menjaga cadangan risiko kredit melalui CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) sebesar Rp6,1 triliun," tutur dia.

Dari sisi pendanaan, dana murah atau CASA BNI tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp541 triliun menjadi Rp613 triliun. Tabungan BNI tercatat tumbuh 12,6 persen menjadi Rp269 triliun, sementara giro meningkat 14 persen menjadi Rp344 triliun.

Pada sisi penyaluran kredit, BNI membukukan pertumbuhan kredit 10,5 persen yoy menjadi Rp812 triliun, yang disalurkan ke segmen dan sektor usaha produktif, berimbang, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata industri perbankan sebesar 7,7 persen.

Meski mencatat pertumbuhan dua digit, BNI tetap menjaga kualitas aset dengan rasio kredit bermasalah (NPL) berada di level 2 persen. Selain itu, rasio loan at risk (LaR) berhasil ditekan dari 11,8 persen menjadi 10,4 persen pada kuartal III 2025.

Sebagai bagian dari kehati-hatian, BNI juga membentuk CKPN sebesar Rp6,1 triliun atau tumbuh 13,6 persen secara tahunan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah meningkatkan skala program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp 335 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat sekaligus menyempurnakan pelaksanaan program di lapangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, alokasi anggaran itu telah ditetapkan untuk tahun depan.

“Tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Prasetyo, di Bogor, Selasa (6/1/2026).

Target 82,9 Juta Penerima Manfaat MBG

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati menyampaikan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pencapaian target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

Target itu diharapkan dapat tercapai pada Mei 2026. “Target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang dan diharapkan dapat tercapai pada Mei 2026,” ujar Nanik, Minggu (11/1/2026), dikutip dari Kontan.co.id.

Disiplin Prosedur Jadi Perhatian Presiden

Selain memperluas cakupan program, Presiden Prabowo Subianto juga meminta peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan MBG. Prasetyo menyebutkan, Presiden ingin memastikan program berjalan optimal dan aman bagi seluruh penerima manfaat.

Berdasarkan catatan BGN, masih terdapat sekitar 15 kejadian pada Desember 2025 yang perlu menjadi perhatian serius.

“Beliau menghendaki agar disiplin prosedur ditingkatkan. Karena menurut catatan Kepala BGN, pada bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian yang diminta Presiden agar semaksimal mungkin tidak terulang kembali,” ujar Prasetyo.

Prabowo Klaim Keberhasilan MBG 99,99 Persen

Dalam Taklimat Awal Tahun, Presiden Prabowo menilai program MBG telah berjalan dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen. Meski demikian, pemerintah tidak ingin cepat berpuas diri dan tetap menargetkan zero defect.

“Kita bersyukur, kalau kita pelajari secara objektif dan statistik, boleh dikatakan 99 persen berhasil. Tetapi kita tetap mengharapkan zero defect,” kata Prabowo.

Ia mengakui, masih terdapat kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah, kata Prabowo, terus melakukan evaluasi dan pengamanan untuk menyempurnakan program tersebut.

“Langkah-langkah pengamanan terus kita lakukan. Intinya, kita terus melakukan intervensi untuk memperbaiki kekurangan yang ada,” tutur Prabowo.

Penerima MBG Tembus 55 Juta Orang

Saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 55 juta orang sejak pertama kali dicanangkan pada 6 Januari 2025.

Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai perkembangan yang patut disyukuri, mengingat program serupa di negara lain tidak berkembang semasif di Indonesia.

Prabowo menjelaskan, program MBG berangkat dari fakta bahwa rata-rata satu dari lima anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Kondisi tersebut merupakan bentuk malanutrisi dan stunting yang berdampak pada pertumbuhan anak.

Ia kemudian mengingat kembali pernyataan Presiden ke-1 RI Soekarno mengenai urgensi penanganan kelaparan.

“Saya ingat kata-kata pendahulu-pendahulu kita, satu ucapan Bung Karno ‘The hungry stomach cannot wait’, perut yang lapar tidak bisa menunggu,” kata Prabowo.

(Tim Redaksi: Fika Nurul Ulya, Nawir Arsyad Akbar)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp 335 Triliun untuk MBG pada 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru pada tahun 2026. Tidak hanya menyasar siswa, pemerintah memastikan bahwa guru dan seluruh tenaga pendidik juga menjadi penerima manfaat program tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen negara dalam memperluas jangkauan MBG demi mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan lingkungan sekolah secara menyeluruh.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, saat mengunjungi pelaksanaan MBG hari pertama tahun 2026 di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Nanik menekankan bahwa pemberian MBG kepada guru dan tenaga pendidik telah memiliki dasar hukum yang jelas.

“Semua guru harus dapat ya, sudah tertuang dalam Perpres, masa' di sekolah ini belum dapat? Harus dijalankan ya, semua tenaga pendidik, termasuk mau itu tenaga kebersihan, yang menyapu, tenaga Tata Usaha (TU) juga harus dapat,” katanya menegur Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang juga turut hadir di lokasi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Perluasan Penerima MBG. Dengan adanya regulasi ini, cakupan penerima manfaat MBG tidak lagi terbatas pada peserta didik, tetapi mencakup seluruh ekosistem sekolah yang berperan dalam proses pendidikan.

Guru dan Tenaga Kependidikan Jadi Prioritas Baru

Masuknya guru dan tenaga pendidik sebagai penerima MBG dinilai sebagai langkah strategis. Selama ini, guru dan tenaga kependidikan menjadi bagian penting dari aktivitas sekolah, namun belum seluruhnya tersentuh program bantuan pangan bergizi secara langsung. Mulai 2026, kondisi tersebut berubah.

BGN menegaskan bahwa tidak boleh ada pengecualian dalam pelaksanaan kebijakan ini. Guru, tenaga tata usaha, hingga petugas kebersihan di lingkungan sekolah memiliki hak yang sama untuk menerima MBG. Hal ini sekaligus menjadi upaya pemerintah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan produktif.

Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga memberikan perhatian terhadap variasi menu MBG. Ia mendorong setiap SPPG untuk lebih kreatif dalam menyusun menu makanan bergizi, khususnya dalam penyediaan sumber protein.

“Mungkin mereka ingin ikan lele, jangan telur terus, karena kalau permintaannya banyak harganya bisa naik, jaga supaya enggak naik maka ganti jadi ikan,” ujarnya.

Menurutnya, diversifikasi menu tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.

SPPG Siap Perluas Cakupan MBG

Sementara itu, Kepala SPPG Kemayoran II Jakarta Pusat, Adiwiyata Bima Saraswata, yang bertanggung jawab terhadap penyaluran MBG di SMK Negeri 1 Jakarta, menyatakan kesiapan pihaknya dalam memperluas cakupan penerima manfaat.

Ia memastikan bahwa ke depan, MBG tidak hanya difokuskan kepada siswa, tetapi juga akan menjangkau guru, tenaga tata usaha, dan tenaga kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian sistem distribusi dan jumlah porsi akan dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan optimal.

Langkah ini menjadi bagian dari penyesuaian di tingkat satuan pelayanan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara merata di seluruh sekolah.

Capaian MBG Sepanjang 2025

Sepanjang tahun 2025, BGN mencatat capaian yang cukup signifikan dalam pembangunan infrastruktur pendukung MBG. Sebanyak 19.188 SPPG telah dibangun dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan SPPG ini menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat.

Total penerima MBG sepanjang 2025 mencapai 55,1 juta orang. Kelompok penerima tersebut mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Angka ini menunjukkan bahwa program MBG telah berjalan secara masif dan menjadi salah satu program gizi terbesar di Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menargetkan perluasan penerima manfaat secara signifikan pada awal 2026. Ia menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima manfaat dapat tercapai pada Februari 2026, seiring dengan masuknya guru dan tenaga pendidik sebagai kelompok penerima baru.

Dampak Kebijakan MBG bagi Dunia Pendidikan

Dengan dimulainya pemberian MBG kepada guru dan seluruh tenaga pendidik, pemerintah berharap tercipta ekosistem sekolah yang lebih sehat dan seimbang. Asupan gizi yang memadai dinilai dapat mendukung kinerja tenaga pendidik serta meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan memperkuat rasa keadilan di lingkungan sekolah. Ketika seluruh warga sekolah mendapatkan manfaat yang sama, semangat kebersamaan dan produktivitas diyakini akan meningkat.

Pelaksanaan MBG pada 2026 menjadi penanda penting transformasi program gizi nasional. Tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, MBG kini hadir sebagai program inklusif yang menyentuh seluruh unsur pendidikan, mulai dari siswa hingga tenaga pendukung sekolah.

Dengan dasar hukum yang kuat, dukungan infrastruktur SPPG, serta target penerima yang terus diperluas, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.