Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tarif pungutan pajak atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bersifat final 0% sampai dengan 5% apabila sudah memasuki masa pensiun. Otoritas fiskal menyebut sebagian besar klaim JHT yang dicairkan justru mendapatkan tarif 0%, karena jumlah pemilik dana JHT dengan saldo di atas Rp50 juta sangat sedikit.

Untuk diketahui, isu terkait dengan pungutan pajak atas pencairan JHT menjadi polemik belakangan ini. Sebab, pungutan pajak atas pencairan JHT tidak hanya bersifat final namun juga ada yang bersifat progresif.

Pihak Kemenkeu menyampaikan bahwa sejatinya tarif pajak atas pencarian JHT bukan kebijakan baru. Insentif sebesar tarif final 0% untuk saldo JHT sampai Rp50 juta yang dicairkan di masa pensiun merupakan ketentuan lama yang sudah berlaku. Begitu pun tarif final 5% untuk saldo melebihi Rp50 juta ke atas yang dicairkan pada saat pensiun juga.

Ketentuan insentif PPh final ini tertuang pada PMK No. 16/2010. Kemenkeu juga menyampaikan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, mayoritas klaim yang dibayarkan selama Januari-Mei 2026 merupakan pemilik saldo JHT di bawah Rp50 juta. Dari total 1.723.910 klaim, sebanyak 1.645.469 klaim atau 95,45% memiliki saldo di bawah Rp50 juta. Artinya, sebagian besar yang mencairkan dana JHT ini mendapatkan pembebasan pajak.

"Bagi peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp50 juta, atas kelebihannya dikenakan Tarif PPh Final yang sangat ringan sebesar 5% dengan syarat seluruh proses pencairan diselesaikan paling lama dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak tanggal pencairan pertama kali di masa pensiun," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Adapun untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi (OP) yang berlaku atau progresif 5% sampai 35%. Kisarannya yakni tarif 5% untuk saldo Rp0 sampai Rp60 juta, hingga 35% untuk di atas Rp5 miliar.

"Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT," tutur Deni.

Deni juga menegaskan bahwa pungutan pajak ini hanya dikenakan untuk pencairan JHT, bukan atas iuran yang disetorkan peserta setiap bulannya ketika masih aktif bekerja. Iuran JHT tdak pernah menjadi objek PPh.

Secara terpisah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu juga menjelaskan bahwa tarif final 0% ini berlaku hanya saat JHT dicairkan dalam dua tahun kalender sejak pensiun. Contoh, apabila peserta sudah pensiun sejak Juli 2026, maka insentif 0%-5% hanya akan berlaku apabila pencairan dilakukan sebelum Juli 2028.

Namun demikian, otoritas pajak menjelaskan bahwa insentif tarif final 0% sampai 5% ini tidak hanya berlaku untuk peserta yang mencairkan di masa pensiun. Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 68/2009, dijelaskan bahwa adanya klausul 'keadaan tertentu' seperti contoh yakni pemutusan hubungan kerja (PHK).

DJP menegaskan bahwa pemberlakuan insentif tarif final ini berlaku tidak hanya untuk peserta pensiun, namun juga mereka yang terdampak PHK. Fiskus pun mengakui hal yang menjadi perhatian publik bukanlah pencairan saat pensiun, melainkan ketika pekerja harus mencairkan dananya ketika mengalami PHK. Bahkan, sebagian besar peserta yang mencairkan JHT karena PHK mendapatkan tarif 0% karena memiliki saldo paling tinggi Rp50 juta.

"Saya memastikan bahwa PHK itu termasuk dalam pemahaman dia akan dapat [tarif] final yang sampai dengan Rp50 juta. Karena kan itu sekarang banyak yang terjadi kan itu, bukan karena pensiunnya, sebetulnya gitu karena PHK-nya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu di kantor pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Bisnis.com, SURABAYA – Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Fatkur Huda angkat bicara mengenai implementasi pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Fatkur menyatakan kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara lebih komprehensif. Khususnya, penerapan pajak progresif bagi peserta yang pernah melakukan pencairan sebagian dana JHT sebelum memasuki masa pensiun.

Menurut dia, ketentuan perpajakan terhadap dana JHT harus mempertimbangkan aspek berkeadilan bagi pekerja yang selama bertahun-tahun lamanya berusaha untuk menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai tabungan hari tua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 68/2009, pencairan JHT yang dibayarkan sekaligus dikenakan PPh Final sebesar 0% terhadap saldo hingga Rp50 juta dan 5% untuk saldo yang melebihi Rp50 juta. Aturan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum bagi peserta yang mencairkan manfaat JHT sesuai tujuan awal program.

Namun tutur Fatkur, penerapan pajak progresif terhadap pencairan JHT setelah peserta yang melakukan pengambilan sebagian dana tersebut menimbulkan perdebatan terkait rasa keadilan.

“Dana JHT berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja yang dikumpulkan selama masa kerja. Dana tersebut berfungsi sebagai tabungan dan perlindungan ekonomi pada masa pensiun, bukan sebagai penghasilan baru yang diperoleh secara tiba-tiba,” beber Fatkur, Selasa (30/6/2026).

Ia memaparkan besaran potongan pajak progresif dapat mencapai nominal yang bervariasi dan cukup besar, sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Berdasarkan aturan mengenai tarif PPh yang berlaku saat ini, dikenakan tarif sebesar 5% untuk penghasilan hingga Rp60 juta, 15% untuk penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta, 25% bagi penghasilan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta, 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar, serta 35% untuk penghasilan lebih dari Rp5 miliar.

Fatkul mengatakan penerapan aturan tersebut bakal berdampak besar terhadap jumlah saldo yang berasal dari penghasilan mereka yang telah dipotong setiap bulannya sebagai JHT. Bila seorang peserta dengan jumlah saldo JHT yang besar usai bekerja dalam durasi yang panjang bagi sebuah perusahaan, maka berpotensi untuk dipotong pajak dengan persentase yang tinggi juga.

“Kondisi tersebut menyebabkan peserta dengan saldo JHT yang besar berpotensi mengalami potongan pajak dengan nominal yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai belasan bahkan puluhan juta rupiah saat memasuki masa pensiun,” ucapnya.

Selain itu, Fatkur mengungkapkan keterbatasan informasi mengenai konsekuensi perpajakan masih menjadi persoalan yang sering dikeluhkan oleh peserta. Banyak pekerja yang memanfaatkan fasilitas pencairan sebagian dana JHT, seperti 10% atau 30%, untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, hingga pembelian rumah.

“Informasi mengenai potensi perubahan perlakuan pajak pada saat pencairan akhir belum sepenuhnya dipahami oleh peserta ketika keputusan pencairan sebagian dilakukan,” katanya.

Ia menyatakan tujuan utama program JHT adalah memberikan proteksi dan kesejahteraan pada masa tua. Karena itu, pengurangan manfaat pensiun akibat potongan pajak yang signifikan berpotensi mengurangi visi perlindungan sosial yang ingin diwujudkan dalam program tersebut.

Oleh sebab itu, Fatkur pun mendorong pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan otoritas perpajakan untuk meningkatkan transparansi informasi kepada peserta mengenai konsekuensi perpajakan dari setiap jenis pencairan JHT.

“Evaluasi terhadap penerapan pajak progresif pada pencairan dana JHT saat masa pensiun layak dipertimbangkan untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan perpajakan yang baik tidak hanya memerlukan dasar hukum yang kuat. Namun, juga harus mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang telah berkewajiban menyisihkan pendapatannya demi jaminan kehidupan yang lebih layak di masa pensiun.

Diberitakan sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan pajak untuk berbagai keperluan tersebut semestinya dihapus, lantaran terdapat penerapan berlapis yang dinilai memberatkan buruh. Ia mengaku akan bertemu atau bersurat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan langsung usulan tersebut.

"Karena pada waktu para pekerja menerima upah, katakanlah Rp5 juta, itu kan sudah dipotong pajaknya, PPh [pajak penghasilan] Pasal 21. Setelah dipotong pajak, sisa upah juga dibayarkan untuk jaminan hari tua atau jaminan pensiun. Nah, kenapa dipajaki lagi," beber lqbal dalam jumpa pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membandingkan situasi tersebut dengan keringanan pajak bagi korporasi besar yang berinvestasi di tanah air, semacam tax amnesty hingga tax holiday. Meskipun inisiatif tersebut dapat mendorong stabilitas dunia usaha, Iqbal meminta agar terdapat keringanan bagi pekerja.

Dia menyinggung peristiwa yang viral di media sosial bahwa terdapat buruh yang mendapatkan potongan pajak hingga mencapai 15% terhadap saldo JHT yang hendak dicairkan. Menurut dia, hal tersebut tidak mencerminkan kebijakan yang berpihak kepada buruh.

Iqbal lantas memberikan gambaran besarnya pengenaan pajak untuk pencairan JHT. Apabila seorang pekerja memiliki saldo JHT Rp50 juta, maka potongannya mencapai Rp7 juta hingga Rp12 juta karena persentase pajak yang dikenakan sebesar 15%.

Pungutan pajak tersebut bahkan dapat dikenakan lebih besar apabila sang pekerja mengalami lebih dari satu kali pemutusan hubungan kerja (PHK). Iqbal memandang hal tersebut tidak adil, mengingat JHT merupakan iuran yang disisihkan dari upah pekerja setiap bulannya.

"Saya akan membuat surat resmi sebagai Penasihat Khusus Presiden ke Menteri Keuangan, Pak Purbaya, untuk mendiskusikan hal ini. Mudah-mudahan beliau bisa memahami," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Purbaya mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meninjau kembali aturan mengenai pengenaan PPh pada saldo JHT yang dicairkan.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak ya. Nanti saya akan cek lagi seperti apa," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

DOK. Humas BPJS Ketenagakerjaan Mulai 1 April 2026, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan pembaruan pada layanan Lapak Asik yang kini dilengkapi fitur antrean online.

Pernyataan ini untuk menanggapi sorotan publik yang ramai di media sosial mengenai klaim JHT dikenakan pajak.

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebenarnya bukan merupakan kebijakan baru.

Ketentuan tersebut telah diatur pemerintah sejak lama melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, serta diperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2010.

"Pajak atas JHT itu sendiri bukan sesuatu hal yang baru. Aturan ini sudah lama diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010," jelas akun Instagram @Ditjenpajakri.

Melalui aturan tersebut, manfaat JHT yang dibayarkan sekaligus kepada peserta dapat dikenai PPh Pasal 21.

Namun, besaran pajaknya bergantung pada waktu pencairan dan nominal manfaat yang diterima.

FREEPIK/KATEMANGOSTAR Ilustrasi pajak.

DJP juga menjelaskan bahwa iuran JHT yang dibayarkan selama masa kepesertaan tidak dipotong pajak setiap bulan.

PPh baru dikenakan ketika manfaat JHT dicairkan oleh peserta sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk pencairan yang memenuhi ketentuan tertentu, manfaat hingga Rp 50 juta dikenai tarif PPh final sebesar nol persen, sedangkan bagian di atas Rp 50 juta dikenai tarif final 5 persen.

Adapun pencairan yang dilakukan di luar ketentuan tersebut dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif umum atau tidak bersifat final.

"Penghasilan tersebut (yang ada di saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan) merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21," jelas akun Instagram tersebut.

Artinya, PPh Pasal 21 hanya dikenakan pada bagian saldo JHT yang melebihi batas Rp 50 juta.

Sebelumnya, Asisten Deputi Komunikasi Pemasaran sekaligus Pps Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Budi Hananto menjelaskan, jika saldo JHT mencapai Rp 60 juta dan dicairkan penuh, maka hanya selisih Rp 10 juta yang dikenakan pajak 5 persen, sehingga pajak yang dipotong sebesar Rp 500.000.

Budi juga menjelaskan, bagi peserta yang pernah mencairkan JHT sebagian (10 persen atau 30 persen) dan kemudian mencairkan sisa saldo setelah dua tahun, maka dapat dikenakan pajak progresif sesuai ketentuan.

Adapun skema pajak progresif tersebut adalah sebagai berikut.

• Hingga Rp 60 juta: 5 persen
• Lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta: 15 persen
• Lebih dari Rp 250 juta hingga Rp 500 juta: 25 persen
• Lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar: 30 persen
• Lebih dari Rp 5 miliar: 35 persen

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah te­­­kan­­an fiskal yang melanda Indonesia, sum­­ber-sum­­­ber penerima­an baru terus-menerus dicari. Dalam situasi seperti itu, per­hatian kita mudah tertuju kepada kelompok yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi paling besar. Mereka dipandang belum berkontribusi secara cukup, atau setidaknya masih dapat diminta berkontribusi lebih banyak. Tidak mengherankan jika menyoal pajak kekayaan dianggap sebagai alternatif solusi, yakni menyasar kekayaan bersih konglomerat kakap, bukan semata-mata penghasilan, konsumsi, atau transaksi tertentu.

Secara moral, gagasan ini mudah memperoleh simpati. Siapa yang akan menolak ketika yang diminta membayar lebih adalah mereka yang dianggap memiliki lebih? Akan tetapi, hati-hati. Perdebatan pajak kekayaan dapat berubah menjadi pengadilan moral antarkelas, seolah-olah mendukungnya berarti membela rakyat kecil, sedangkan mengkritiknya berarti berdiri di sisi orang kaya.

Pajak bukan arena menang kalah antarkelas. Pajak adalah hubungan antaranegara dan warganya. Artinya, bukan sekadar siapa yang dipungut, berapa besar yang dipungut, atau apa yang dijadikan dasar pemungutan, melainkan juga bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara boleh membedakan pajak berdasarkan penghasilan, konsumsi, kepemilikan, atau kekayaan bersih. Namun, semua itu bukan sekadar angka dalam neraca anggaran, melainkan hasil kerja warga yang diperoleh dengan susah payah.

Saya tidak kaya, atau seperti kata Presiden, bermimpi kaya pun tidak. Sampai akhir hidup pun mungkin tidak terkena pajak kekayaan ini. Akan tetapi, keadilan soal pajak tidak boleh bergantung pada apakah kita ikut memanggulnya atau sekadar menonton. Pramoedya mengingatkan kita untuk berlaku adil sejak dalam pikiran. Dalam perpajakan, keadilan itu berarti melihat pajak secara jernih, bahkan ketika yang dibebani adalah kelompok yang mudah dianggap pantas menanggung lebih banyak.

Perbedaan basis pajak tidak dengan sendirinya menjawab kewajaran beban pajak. Tidak semua pajak yang berbeda dasar pengenaannya otomatis adil ketika akhirnya dipikul oleh warga yang sama. Oleh karena itu, keadilan pajak tidak cukup dibaca secara ekstraktif, tapi juga relasional tentang bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara tidak boleh hanya memulai diskusi pajak dari pertanyaan berapa banyak lagi yang dapat diambil dari rakyat.

BATAS KEADILAN FISKAL

Pajak sepatutnya menjadi janji bahwa kekayaan warga yang diambil negara akan kembali sebagai layanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Janji itu hanya bernilai jika negara disiplin menggunakan uang publik. Jika negara meminta pengorbanan tambahan atas nama keadilan, negara juga harus menunjukkan bahwa pengorbanan itu kembali sebagai manfaat riil.

Tanpa disiplin belanja, pajak tidak otomatis menjadi alat pemerataan. Pajak sebesar apa pun tidak akan cukup jika dihabiskan untuk program yang tidak tepat guna, dan hanya baik bagi popularitas elektoral. Politisi datang dan pergi dengan janji tentang berbagai program gratis agar terpilih. Maka, pajak tidak boleh menjadi sumber dana yang selalu bisa diperluas untuk membiayai semua bujuk rayu itu. Membatasi pajak justru upaya untuk menjaga agar uang warga tidak menjadi cek kosong bagi setiap janji kekuasaan.

Oleh karena itu, persoalannya bukan apakah orang kaya layak membayar lebih, melainkan apakah negara sudah layak diberi kewenangan tambahan untuk mengambil lebih banyak. Keadilan fiskal tidak boleh hanya diukur dari siapa yang berhasil dipungut, tetapi juga dari bagaimana kewenangan itu dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Membela pajak kekayaan hanya karena ia menyasar orang kaya sama kelirunya dengan menolaknya hanya karena ia membebani orang kaya. Pajak yang baik harus berdiri di atas desain hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang dibebani, bagaimana bebannya dihitung, untuk apa hasilnya digunakan, dan bagaimana warga mengawasinya harus dijawab sejak awal. Tanpa itu, pajak kekayaan dapat kehilangan watak keadilannya dan berubah menjadi alat untuk menunjuk kelompok yang hari ini paling mudah dimintai pengorbanan.

Jika tidak, pajak kekayaan tidak memperkuat rasa senasib sebagai warga, tetapi justru menjadi bahan bakar kecurigaan antarkelas. Perdebatan pajak kekayaan di Indonesia bukan soal membela orang kaya atau orang miskin. Soalnya adalah bagaimana membangun sistem yang progresif tanpa kehilangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia mencerminkan apakah warga dilihat sebagai subjek yang dilayani atau sekadar sumber penerimaan.

Pajak kekayaan boleh dibela sebagai gagasan keadilan. Namun, negara tidak otomatis lebih adil hanya karena mengambil lebih banyak dari orang kaya. Ia menjadi adil ketika pajak dipungut secara proporsional, dibelanjakan secara disiplin, dan dipertanggungjawabkan secara terang. Gagasan keadilan fiskal berangkat dari jalan yang benar. Namun, ketika keadilan hanya berarti mengambil lebih banyak, kita justru bisa tersesat di jalan yang benar itu.

Wacana penerapan pajak progresif untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) mulai dipandang sebagai jalan tengah antara menjaga insentif kendaraan ramah lingkungan dan kebutuhan pemasukan daerah. Skema ini dinilai bisa menjadi kompromi agar adopsi EV tetap berjalan, tanpa menghilangkan potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Head of Center of Industry, Trade and Investment at INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan pajak progresif sebaiknya menjadi opsi terakhir. Namun bila tetap diterapkan, menurut dia perlu ada perlakuan berbeda antara pemilik kendaraan listrik pertama dan pemilik kendaraan kedua atau lebih.

“Kalau memang pajak kendaraan bermotor harus diimplementasikan dalam hal ini, tentu win-win solution-nya adalah pemberian pajak bagi pemilik kendaraan kedua dan seterusnya,” ujar Andry dikutip Rabu (27/5/2026).

Menurut dia, masyarakat yang baru pertama kali membeli kendaraan listrik masih layak mendapatkan berbagai insentif. Sebab, kelompok tersebut dianggap sebagai early adopter yang membantu mempercepat transisi elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Andry menilai pembebasan pajak untuk kendaraan listrik pertama bisa menjadi stimulus agar masyarakat semakin tertarik beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke EV. Terlebih, harga kendaraan listrik saat ini masih relatif tinggi dibanding mobil konvensional di segmen tertentu.

“Tentu harapannya adalah memberikan insentif kepada mereka early adopter. Mereka yang baru memiliki kendaraan pertama untuk kendaraan listrik, itu kita bisa bebaskan,” katanya.

Sementara itu, pemilik kendaraan listrik kedua dan seterusnya dinilai sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Karena itu, penerapan pajak progresif dianggap lebih relevan diterapkan pada kelompok tersebut demi menjaga asas keadilan.

Menurut Andry, prinsip pajak kendaraan bermotor pada dasarnya juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan publik. Penerimaan pajak itu nantinya dapat digunakan untuk mendukung perbaikan jalan hingga pengembangan transportasi umum.

“Earmark daripada pajak kendaraan bermotor itu kan untuk kebutuhan jalan. Artinya perbaikan jalan dan juga transportasi publik itu dibiayai oleh pajak kendaraan bermotor,” ucap dia.

Dengan skema tersebut, pemerintah dinilai tetap bisa menjaga daya tarik kendaraan listrik di tahap awal adopsi, sekaligus tidak kehilangan ruang fiskal untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan skema ekspor satu pintu batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai tidak otomatis meningkatkan penerimaan negara maupun posisi tawar Indonesia di pasar global secara signifikan. Pasalnya, mekanisme pengawasan harga dan royalti batu bara selama ini dinilai sudah jauh lebih ketat dibanding sebelumnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah sejatinya telah memiliki instrumen pengawasan harga batu bara melalui kewajiban penggunaan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk transaksi ekspor sejak awal Maret 2025.

Dengan mekanisme tersebut, harga ekspor batu bara Indonesia sudah mengacu pada harga referensi resmi sehingga ruang penjualan di bawah harga pasar dan potensi kebocoran royalti makin sempit.

“Karena itu, argumen bahwa pintu ekspor tunggal dibutuhkan agar negara mengetahui harga jual yang sebenarnya menjadi kurang sepenuhnya tepat untuk komoditas batu bara,” katanya saat dihubungi, Jumat (22/5/2026).

Menurut Yusuf, mekanisme royalti progresif dan pengawasan transaksi ekspor batu bara juga sudah berjalan relatif lebih maju dibanding sejumlah komoditas lain. Alhasil, nilai tambah kebijakan eksportir tunggal terhadap batu bara dinilai tidak akan sebesar yang dibayangkan publik.

Dia menjelaskan Indonesia memang memiliki posisi dominan sebagai eksportir batu bara global dengan produksi mendekati 800 juta ton per tahun dan sekitar dua pertiganya diekspor. Dalam teori ekonomi, skema penjualan terpusat memang berpotensi menciptakan disiplin harga dan mencegah eksportir domestik saling menekan harga jual.

Namun, kondisi pasar global saat ini dinilai tidak mendukung terciptanya penguatan harga yang signifikan. Permintaan dari dua pasar utama Indonesia, yakni China dan India, tengah mengalami perubahan struktural seiring peningkatan produksi batu bara domestik kedua negara tersebut.

“Indonesia memang bisa mengatur eksportir domestiknya, tetapi kita tidak bisa memaksa China atau India membeli dengan harga lebih tinggi jika mereka punya alternatif lain,” ujar Yusuf.

Dia menilai posisi Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar dunia tidak otomatis membuat negara memiliki kendali penuh atas harga global batu bara. China dan India disebut masih memiliki opsi meningkatkan produksi domestik, memperbesar impor dari negara lain seperti Australia dan Rusia, hingga menekan konsumsi impor secara bertahap.

Selain itu, tekanan transisi energi global juga membuat prospek batu bara jangka panjang makin menantang. Dalam kondisi pasar yang melemah, strategi menjaga harga terlalu agresif justru berisiko mengorbankan volume ekspor Indonesia.

“Jadi manfaat realistisnya mungkin hanya berupa sedikit peningkatan disiplin harga, khususnya pada ceruk batu bara kalori rendah yang memang menjadi kekuatan Indonesia, bukan lompatan besar pada harga global,” katanya.

Dari sisi penerimaan negara, Yusuf menilai tambahan pemasukan yang paling realistis bukan berasal dari perubahan mekanisme penjualan, melainkan dari perbaikan pencatatan volume, pengurangan under-reporting, dan pengetatan transaksi afiliasi.

Menurutnya, skema eksportir tunggal memang berpotensi mempersempit praktik transfer pricing yang selama ini kerap dilakukan melalui penjualan batu bara ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga murah sebelum keuntungan dipindahkan ke luar negeri.

Meski begitu, dia mengingatkan potensi manipulasi tetap dapat bergeser ke pos lain seperti biaya logistik, freight, asuransi, maupun harga pembelian domestik dari produsen ke badan eksportir tunggal.

Yusuf juga mengingatkan potensi efek samping terhadap margin produsen batu bara apabila badan eksportir tunggal mengambil fee atau margin tertentu dalam rantai perdagangan. Kondisi tersebut berpotensi menekan laba perusahaan dan pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak penghasilan badan.

“Jadi devisa bruto mungkin terlihat lebih besar, tetapi penerimaan bersih negara belum tentu naik sebesar yang dibayangkan karena sebagian hanya berpindah dari kantong perusahaan ke lembaga perantara,” ujarnya.

Dia menilai pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang untuk memperkuat pengawasan tanpa harus langsung menerapkan model eksportir tunggal yang lebih intervensionis. Instrumen seperti HBA, aturan transfer pricing, pencocokan data kepabeanan, hingga kewajiban pelaporan transaksi disebut masih dapat diperketat lebih lanjut.

“Persoalannya sebenarnya bukan sekadar siapa yang menjual, tetapi seberapa transparan keseluruhan rantai transaksinya,” kata Yusuf.

Wacana penghentian insentif kendaraan listrik mulai memunculkan berbagai alternatif kebijakan baru. Salah satunya ialah penerapan kawasan rendah emisi atau Low Emissions Zone (LEZ) yang dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus tetap mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai skema sebelum memutuskan menghentikan insentif kendaraan listrik. Menurut dia, langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu percepatan adopsi kendaraan listrik maupun menciptakan ketidakpastian bagi industri.

Dalam kajian INDEF GTI, penerapan LEZ disebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Sebagai contoh, kawasan pusat bisnis Jalan Sudirman di Jakarta diperkirakan mampu menghasilkan penerimaan hingga Rp 383 miliar per tahun.

“Potensi ini baru dari satu kawasan dan bisa terus bertambah jika diterapkan di wilayah lain. Selain berdampak secara ekonomi, kebijakan ini juga mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Andry dalam acara Media Briefing dan Launching White Paper Kajian Pajak Kendaraan Listrik Daerah di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Selain LEZ, INDEF GTI juga menilai penerapan cukai emisi bisa menjadi sumber pemasukan negara yang besar. Berdasarkan hasil perhitungan mereka, penerimaan dari cukai emisi diperkirakan dapat mencapai Rp 40 triliun per tahun.

Jumlah tersebut disebut melampaui gabungan penerimaan cukai plastik dan minuman berpemanis, bahkan mencapai tiga kali lipat dibandingkan cukai alkohol.

Andry menilai dana dari cukai emisi nantinya dapat disalurkan kembali ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil berbasis kinerja ekonomi dan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau.

Sementara itu, jika pemerintah tetap ingin mengenakan pajak kendaraan listrik, INDEF GTI menyarankan penerapan pajak progresif berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan.

Berdasarkan kajian mereka, kepemilikan kendaraan listrik pada 2025 didominasi kendaraan kedua dengan porsi mencapai 66,2 persen. Adapun kendaraan listrik yang menjadi kendaraan pertama baru berada di angka 4 persen.

Dengan kondisi tersebut, penerapan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya diperkirakan mampu menghasilkan penerimaan hingga Rp 1,9 triliun per tahun.

Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Jimmi Pardede mengatakan pembahasan terkait pajak kendaraan listrik masih terus berjalan.

Menurut dia, pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer anggaran dari pusat sehingga perlu mencari sumber penerimaan baru.

Jimmi menilai salah satu opsi yang dapat diterapkan ialah pajak progresif kendaraan listrik berbasis nilai jual kendaraan, sehingga mobil dengan harga lebih tinggi akan dikenakan pajak lebih besar.

“Usulan pajak progresif ini menarik. Yang terpenting penerapannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan,” ujar Jimmi.

Di sisi lain, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sunandar mengatakan insentif kendaraan listrik memang tidak dapat diberikan secara permanen.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat perkembangan ekosistem industri kendaraan listrik, mulai dari investasi pabrik, baterai, hingga jumlah pengguna sebelum memutuskan keberlanjutan insentif tersebut.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo mengatakan pembahasan pajak kendaraan listrik juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari institusional, sosiologis, hingga kesiapan pemerintah pusat dan daerah.

Ia menambahkan, pemerintah pusat sebenarnya telah menerbitkan sejumlah aturan yang mendorong pemberian insentif kendaraan listrik, termasuk melalui Perpres 55/2019 dan Perpres 79/2023.

Namun, pelaksanaan kebijakan fiskal tetap berada dalam kewenangan masing-masing pemerintah daerah sesuai otonomi yang dimiliki.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri pertambangan meminta pemerintah menerapkan skema royalti progresif mengikuti pergerakan harga komoditas guna menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi tambang.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhappi) Sudirman Widhy Hartono mengusulkan agar kenaikan tarif royalti diterapkan secara bertingkat.

"Sebaiknya dibuat dengan mekanisme bertingkat atau progresif," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (12/5/2026).

Dalam skema tersebut, tarif royalti bisa meningkat ketika harga komoditas sedang tinggi dan menurun saat harga komoditas melemah. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih adil karena negara tetap dapat memperoleh penerimaan optimal pada periode booming harga komoditas, tanpa membebani industri ketika pasar sedang lesu.

"Namun pada saat harga komoditas anjlok, maka negara harus tetap menjaga iklim agar industri atau investasi tetap kondusif," tambah Sudirman.

Dia menilai, penerapan tarif royalti tinggi di tengah penurunan harga komoditas justru berpotensi menekan daya saing industri pertambangan nasional. Kondisi itu dinilai dapat memperberat beban operasional perusahaan tambang dan menghambat minat investasi baru.

"Perlu dijaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi tambang," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudirman meminta pemerintah memastikan tarif royalti tetap kompetitif agar tidak memicu relokasi investasi ke negara lain yang dapat lebih memberikan jaminan investasi yang lebih baik.

Selain besaran tarif, Sudirman menilai kepastian hukum serta konsistensi regulasi menjadi faktor utama yang diperhatikan investor di sektor pertambangan. Menurutnya, perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat meningkatkan ketidakpastian usaha dan mengganggu rencana investasi jangka panjang.

"Aspek kepastian hukum dan konsistensi regulasi ini sangat penting dan perlu jadi perhatian," tegasnya.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) diketahui telah menggelar konsultasi publik untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam revisi tersebut, pemerintah mengusulkan skema royalti progresif baru dengan penyesuaian interval harga mineral acuan (HMA) sekaligus kenaikan tarif untuk sejumlah komoditas utama. Langkah ini diambil seiring dengan kenaikan tajam harga mineral global sepanjang 2025 hingga awal 2026 yang dinilai telah menciptakan potensi windfall profit bagi pelaku usaha tambang.

Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan penangguhan rencana kenaikan tarif royalti tersebut pada Senin (11/5/2026). Dia akan melakukan evaluasi ulang menyusul mengemukanya masukan dari para pemangku kepentingan, termasuk pengusaha.

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut pajak dari orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI) dinilai tepat.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok orang super kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut.

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak. Aturan yang menjadi alas hukum pajak orang kaya itu ditargetkan rampung pada 2028.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai rencana memajaki orang super kaya merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Pemerintah mencari berbagai cara perluasan objek pajak dan basis pajak. Segala upaya ditempuh sepanjang sesuai aturan agar tax ratio yang sudah ditetapkan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) itu tercapai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Namun, ia menilai aturan baru sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena instrumen yang ada sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak super kaya oleh kantor pajak.

Prianto mengatakan pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4). Kantor pajak tersebut dinilai perlu meningkatkan pengawasan pelaporan pajak orang super kaya, dalam hal ini ketika melaporkan terkait dengan benefit in kind.

Benefit in kind yang dimaksud adalah natura dan kenikmatan atau fasilitas dari kantor yang diterima bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, fasilitas tersebut sudah termasuk sebagai penghasilan.

Ia menilai banyak individu berpenghasilan sangat tinggi yang memperoleh benefit in kind. Nah, kantor Pajak LTO 4 harus mengawasi apakah PPh 21 yang dipotong ada yang terkait dengan objek pajak benefit in kind.

Nantinya, data yang dilaporkan wajib pajak orang super kaya ini dibandingkan dengan PPh 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja.

"Saya melihat pengawasannya akan bisa lebih intensif untuk PPh 21 pemberi kerjanya terkait benefit in kind," ujar Prianto.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mengapresiasi rencana pajak bagi orang super kaya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini efektif jika pemerintah benar-benar mengejar kelompok super kaya yang selama ini belum tersentuh. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah serta regulasi yang jelas.

"Secara filosofis, pajak adalah kontrak sosial. Negara dibolehkan mengambil hak warganya sebatas yang disepakati dalam legislasi. Lebih dari itu namanya perampokan yang dilakukan oleh negara. Itu akan mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia," jelasnya.

Ia pun mendorong kebijakan pajak bagi kelompok super kaya bisa diberlakukan sebelum 2028. Pasalnya, jumlah kelompok berpenghasilan tinggi meningkat seiring menyusutnya kelas menengah, sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Kenapa harus menunggu tahun 2028, mengingat kelompok kaya naik semenjak pandemi lalu? Saya sangat mengapresiasi kebijakan pajak yang progresif mengingat meningkatnya kelas atas, tetapi kelas menegah berkurang, ketimpangan meningkat. Opsi memajaki kelompok super kaya sangat tepat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut pajak dari orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI) dinilai tepat.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok orang super kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut.

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak. Aturan yang menjadi alas hukum pajak orang kaya itu ditargetkan rampung pada 2028.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai rencana memajaki orang super kaya merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Pemerintah mencari berbagai cara perluasan objek pajak dan basis pajak. Segala upaya ditempuh sepanjang sesuai aturan agar tax ratio yang sudah ditetapkan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) itu tercapai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Namun, ia menilai aturan baru sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena instrumen yang ada sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak super kaya oleh kantor pajak.

Prianto mengatakan pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4). Kantor pajak tersebut dinilai perlu meningkatkan pengawasan pelaporan pajak orang super kaya, dalam hal ini ketika melaporkan terkait dengan benefit in kind.

Benefit in kind yang dimaksud adalah natura dan kenikmatan atau fasilitas dari kantor yang diterima bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, fasilitas tersebut sudah termasuk sebagai penghasilan.

Ia menilai banyak individu berpenghasilan sangat tinggi yang memperoleh benefit in kind. Nah, kantor Pajak LTO 4 harus mengawasi apakah PPh 21 yang dipotong ada yang terkait dengan objek pajak benefit in kind.

Nantinya, data yang dilaporkan wajib pajak orang super kaya ini dibandingkan dengan PPh 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja.

"Saya melihat pengawasannya akan bisa lebih intensif untuk PPh 21 pemberi kerjanya terkait benefit in kind," ujar Prianto.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mengapresiasi rencana pajak bagi orang super kaya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini efektif jika pemerintah benar-benar mengejar kelompok super kaya yang selama ini belum tersentuh. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah serta regulasi yang jelas.

"Secara filosofis, pajak adalah kontrak sosial. Negara dibolehkan mengambil hak warganya sebatas yang disepakati dalam legislasi. Lebih dari itu namanya perampokan yang dilakukan oleh negara. Itu akan mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia," jelasnya.

Ia pun mendorong kebijakan pajak bagi kelompok super kaya bisa diberlakukan sebelum 2028. Pasalnya, jumlah kelompok berpenghasilan tinggi meningkat seiring menyusutnya kelas menengah, sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Kenapa harus menunggu tahun 2028, mengingat kelompok kaya naik semenjak pandemi lalu? Saya sangat mengapresiasi kebijakan pajak yang progresif mengingat meningkatnya kelas atas, tetapi kelas menegah berkurang, ketimpangan meningkat. Opsi memajaki kelompok super kaya sangat tepat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendorong reformasi fiskal dan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memutus dominasi oligarki dalam menentukan aturan ekonomi dan politik. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan langkah seperti pajak kekayaan, penguatan tax benefit bagi kelas menengah, penghapusan pajak bagi kelompok bawah, serta transparansi data pajak bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel.

“Hasil survei CELIOS terkait persepsi masyarakat terhadap pajak kekayaan juga mendapatkan dukungan yang tinggi. Sebanyak 89,77 persen masyarakat setuju jika pajak kekayaan diterapkan di Indonesia,” ujar Media saat peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Media mengatakan mayoritas responden juga percaya bahwa pajak kekayaan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarkelas masyarakat. Dia menyampaikan pajak kekayaan dua persen atas 50 orang terkaya bisa menghasilkan Rp 93 triliun per tahun bagi negara.

“Pajak ini bukan memajaki semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang superkaya, dengan harta di atas Rp 84 miliar,” ucap Media.

Media menyampaikan potensi pajak kekayaan bisa lebih optimal dengan threshold atau batas minimal pengenaan pajak kekayaan Rp 84 miliar. Dengan tarif progresif satu persen hingga dua persen, lanjut dia, potensi pajak kekayaan bisa mencapai Rp 142,2 triliun per tahun atau hampir 60 persen dari total pajak penghasilan yang dibayar seluruh pekerja di Indonesia.

“Di tengah ketimpangan yang makin lebar, negara sebenarnya punya ruang untuk menarik kontribusi lebih besar dari kelompok paling atas, bukan dari masyarakat biasa yang sudah terbebani,” lanjut Media.

Media menyampaikan pajak kekayaan 50 triliuner bisa untuk membangun 387 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memenuhi kebutuhan hidup 21,7 juta orang, kuliah gratis bagi 1,2 juta mahasiswa, menyediakan 41,34 juta ton pupuk subsidi kepada petani, membiayai 465 ribu penelitian ilmiah, dan menggratiskan KRL Jabodetabek selama delapan tahun, serta menambah 40 rangkaian KRL baru untuk menghilangkan penumpukan penumpang.

Ia menyebut pajak kekayaan juga dapat membangun 1,76 gigawatt kapasitas energi nasional dari pembangkit listrik mikrohidro, menyediakan 5,8 juta unit panel surya untuk desa terpencil, merestorasi 5,47 juta hektare hutan hujan tropis, menanggung 180 juta warga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS, memberi subsidi 13,3 juta perawatan kendaraan selama setahun untuk seluruh pengemudi ojek online di Indonesia, hingga menggratiskan seluruh biaya pengobatan penyakit kronis seperti cuci darah.

“Penerimaan pajak akan bertambah signifikan, artinya pemerintah dapat menaikkan anggaran belanja untuk fungsi perlindungan sosial tanpa menaikkan tarif pajak yang sudah berlaku. Di saat krisis, pajak kekayaan juga dapat menjadi shock absorber bagi fiskal,” sambung Media.

Bisnis.com, JAKARTA - Glaukoma merupakan penyakit saraf mata progresif yang secara perlahan merusak saraf optik. Kerap berkembang tanpa gejala, pengecekan dini pun jadi keniscayaan, apalagi bagi yang sudah menginjak 40 tahun.

Jaringan rumah sakit dan klinik mata kenamaan, JEC Group pun menggelar edukasi dan skrining di sejumlah kota dalam rangka memperingati Pekan Glaukoma Sedunia 2026 pada 8–14 Maret, dengan harapan masyarakat mengenal glaukoma sejak dini.

Dokter Mata Subspesialis Glaukoma di JEC Group dr. Zeiras Eka Djamal, SpM(K) menekankan penyakit yang kerap dijuluki 'the silent thief of sight' ini telah menjadi penyebab kebutaan tertinggi kedua setelah katarak.

"Sekitar 80%–90% kasus glaukoma tidak terdiagnosis, terutama di negara berkembang. Biasanya baru setelah sudut pandangan semakin menyempit, ada kehitaman di atas dan bawah, sehingga pasien biasanya jadi sering tersandung," jelasnya dalam acara edukasi peringatan Pekan Glaukoma Sedunia JEC Group, dikutip Jumat (13/3/2026).

Sekadar info, glaukoma terbilang merepotkan kalau sudah telanjur alias telah sampai tingkat ekstrem. Sebab, pandangan mata pasien mayoritas buram kehitaman, tersisa bulat saja di tengah (tunnel vision), sebelum akhirnya mencapai kebutaan total.

Terlebih, berbeda dengan katarak, kerusakan akibat glaukoma tidak dapat dipulihkan, meskipun dapat dicegah dan ditekan melalui deteksi dini dan pengobatan.

Walaupun kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja, faktor risiko lebih tinggi buat individu di atas 40 tahun, punya mata minus tinggi, diabetes, penggunaan obat dengan steroid secara jangka panjang, dan punya riwayat genetik dari keluarga.

Peningkatan tekanan di dalam bola mata merupakan penyebab utama kondisi ini. Tekanan ekstrem akan membuat saraf optik menjadi lebih rentan, dan kerusakan dapat terjadi secara bertahap, hingga menyebabkan penyempitan pandangan dan berujung pada kebutaan.

"Tekanan bola mata normal berada pada kisaran 10–21 mmHg. Glaukoma di atas itu. Makanya, pengobatan utamanya buat mengontrol tekanan lewat membuat jalan aliran air bola mata bisa ke depan," ungkapnya.

Glaukoma bukan satu jenis penyakit tunggal. Terdapat beberapa tipe yang memiliki karakteristik berbeda.

Pertama, Glaukoma Primer Sudut Terbuka yang paling sering ditemui, berkembang perlahan, dan sering tanpa gejala.

Penglihatan biasanya menyempit dari sisi samping secara bertahap sehingga sering tidak disadari hingga stadium lanjut.

Kedua, Glaukoma Primer Sudut Tertutup, merupakan jenis yang dapat terjadi secara mendadak dan menimbulkan gejala seperti nyeri mata hebat, mata merah, sakit kepala, mual, serta penglihatan kabur, sehingga termasuk kegawatdaruratan medis.

Ketiga, Glaukoma Kongenital yang terjadi pada bayi atau anak-anak akibat kelainan bawaan pada sistem aliran cairan mata.

Terakhir, Glaukoma Sekunder terjadi akibat kondisi lain seperti cedera mata, penggunaan obat steroid jangka panjang, diabetes, atau penyakit mata tertentu.

"Jenis Glaukoma pasien turut menentukan sebagai bahan diskusi soal penanganannya nanti. Apakah bisa obat tetes dulu, apakah mau laser, atau harus operasi," tambahnya.

Menurut dr. Zeiras, ada beragam mitos dan pertanyaan umum yang kerap berkembang di masyarakat soal Glaukoma. Berikut beberapa ulasannya:

Apakah minus tinggi bisa menyebabkan glaukoma?

Jawabannya benar sebagian. Sebab hanya minus tinggi di atas enam, bahkan baru signifikan sampai minus belasan atau puluhan.

"Dari panjang bola mata normal, kalau lebih panjang itu jadi minus, kalau lebih pendek jadi plus. Nah, kekhasan struktur yang minus, misalnya saraf lebih tipis, punya risiko saraf mudah lepas, dan ada gangguan saluran keluar air bola mata. Jadi memang risiko lebih tinggi dan harus sering skrining," ungkap dr. Zeiras.

Apakah katarak biasanya beriringan dengan glaukoma?

Jawabannya benar. Lensa mata yang katarak itu menebal dan mendesak struktur mata, memicu peningkatan tekanan bola mata, sehingga bisa menyebabkan glaukoma sudut tertutup.

"Lensa menebal bisa mendorong iris menutup saluran air, jadi kalau katarak diangkat, biasanya saluran itu terbuka lagi, sehingga tekanan bola mata turun. Karena operasi katarak itu kita ganti lensa lama dengan lensa baru yang lebih pipih," jelasnya.

Apakah diabetes selalu berhubungan dengan glaukoma?

Jawabannya mitos sebagian. Pertanyaan ini mengaku banyak ditemui dr. Zeiras, terutama apabila pasiennya enggan menerima diagnosis glaukoma, karena merasa aman dari ancaman diabetes.

"Mereka bilang 'saya kan tidak punya diabetes, dok, ana mungkin kena glaukoma'. Memang tidak salah kalau diabetes itu faktor risiko. Tapi bukan berarti glaukoma itu pasti ada diabetes, atau sebaliknya. Justru mayoritas lebih banyak faktor genetik," tegasnya.

Apakah penglihatan bisa kembali seperti semula dengan cara operasi?

Jawabannya operasi bertujuan mengontrol tekanan bola mata dan agar penglihatan pasien tidak semakin memburuk dan akhirnya kebutaan permanen.

"Makanya yang sudah operasi banyak juga yang tanya, kok, masih buram, tidak terang, dan sebagainya. Ya, memang operasi tidak bisa memperbaiki saraf yang sudah rusak, tapi setidaknya tekanan bola mata membaik dan tidak semakin parah," katanya.

Apakah setelah laser atau operasi di satu mata, sudah benar-benar beres dan tidak perlu kontrol lagi? Apakah mata lainnya pasti aman?

Jawabannya mitos, sebab ada beberapa jenis yang masih perlu kontrol dan pasien pengidap glaukoma di satu mata akan punya punya risiko 50% terjadi lagi pada mata kedua.

"Memang ada beberapa yang langsung beres, seperti kalau jenis yang disebabkan katarak. Jadi setelah katarak diangkat, biasanya sudah aman. Tapi mayoritas jenis lain, tetap harus kontrol dan butuh terapi," tutupnya.