Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut pajak dari orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI) dinilai tepat.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok orang super kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut.

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak. Aturan yang menjadi alas hukum pajak orang kaya itu ditargetkan rampung pada 2028.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai rencana memajaki orang super kaya merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Pemerintah mencari berbagai cara perluasan objek pajak dan basis pajak. Segala upaya ditempuh sepanjang sesuai aturan agar tax ratio yang sudah ditetapkan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) itu tercapai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Namun, ia menilai aturan baru sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena instrumen yang ada sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak super kaya oleh kantor pajak.

Prianto mengatakan pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4). Kantor pajak tersebut dinilai perlu meningkatkan pengawasan pelaporan pajak orang super kaya, dalam hal ini ketika melaporkan terkait dengan benefit in kind.

Benefit in kind yang dimaksud adalah natura dan kenikmatan atau fasilitas dari kantor yang diterima bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, fasilitas tersebut sudah termasuk sebagai penghasilan.

Ia menilai banyak individu berpenghasilan sangat tinggi yang memperoleh benefit in kind. Nah, kantor Pajak LTO 4 harus mengawasi apakah PPh 21 yang dipotong ada yang terkait dengan objek pajak benefit in kind.

Nantinya, data yang dilaporkan wajib pajak orang super kaya ini dibandingkan dengan PPh 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja.

"Saya melihat pengawasannya akan bisa lebih intensif untuk PPh 21 pemberi kerjanya terkait benefit in kind," ujar Prianto.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mengapresiasi rencana pajak bagi orang super kaya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini efektif jika pemerintah benar-benar mengejar kelompok super kaya yang selama ini belum tersentuh. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah serta regulasi yang jelas.

"Secara filosofis, pajak adalah kontrak sosial. Negara dibolehkan mengambil hak warganya sebatas yang disepakati dalam legislasi. Lebih dari itu namanya perampokan yang dilakukan oleh negara. Itu akan mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia," jelasnya.

Ia pun mendorong kebijakan pajak bagi kelompok super kaya bisa diberlakukan sebelum 2028. Pasalnya, jumlah kelompok berpenghasilan tinggi meningkat seiring menyusutnya kelas menengah, sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Kenapa harus menunggu tahun 2028, mengingat kelompok kaya naik semenjak pandemi lalu? Saya sangat mengapresiasi kebijakan pajak yang progresif mengingat meningkatnya kelas atas, tetapi kelas menegah berkurang, ketimpangan meningkat. Opsi memajaki kelompok super kaya sangat tepat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum membaca detail rencana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol dan pajak orang super kaya.

Ia menilai usulan tersebut seharusnya dianalisis terlebih dahulu oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Purbaya belum mengetahui apakah kajian tersebut sudah dilakukan atau belum oleh BKF. Ia akan meminta BKF melakukan analisis terhadap rencana pengenaan pajak baru tersebut.

"Saya enggak tahu, saya belum baca, nanti saya lihat lagi. Itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal. Saya enggak tahu sudah ada apa belum," katanya di sela-sela acara Simposium PT SMI, Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya mengaku heran saat ini tiba-tiba muncul banyak isu mengenai perpajakan, seperti penambahan dan pemungutan pajak.

Ia menegaskan kebijakan pajak baru hanya akan diterapkan jika daya beli dan kondisi ekonomi sudah membaik secara signifikan.

"Sekarang tiba-tiba ada banyak isu pajak, penambahan pajak sana sini. Janji saya sama, enggak berubah. Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada," ujar Purbaya.

Purbaya memperkirakan penerapan pajak baru dapat dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen. Namun, ia menekankan kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian.

"Hitungan saya sih dekat-dekat ke sana (6 persen), tapi ya jangan sama persis. Kita pastikan bahwa itu (penerapan pajak baru) tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan," ucap Purbaya.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, ada rencana mengenakan pajak terhadap orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI).

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok wajib pajak orang kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut yang dikutip pada Rabu (22/4).

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru, sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak.

Selain pengenaan pajak orang super kaya, DJP juga menyiapkan sejumlah regulasi lain.

Ada penyusunan aturan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dengan sistem pemungutan pajak digital luar negeri, penyusunan regulasi pajak karbon, serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Seluruh regulasi ini, termasuk pengenaan pajak orang super kaya, ditargetkan rampung pada 2028.

[Gambas:Youtube]