JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten penyedia layanan pembayaran digital PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) melalui jenama cashUP terus memperluas kolaborasi dan kerja sama strategis di berbagai sektor usaha.

Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem layanan bagi merchant, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perseroan menyatakan, langkah tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan merchant yang tidak hanya memerlukan layanan pembayaran digital, tetapi juga solusi lain yang dapat mendukung pengembangan usaha.

Salah satu inisiatif yang tengah dikembangkan adalah memperluas akses pembiayaan usaha melalui kerja sama dengan berbagai institusi keuangan dan mitra penyedia pendanaan.

Dengan basis lebih dari 30.000 merchant yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM, integrasi layanan pembiayaan dari mitra strategis diharapkan dapat membantu menjawab tantangan keterbatasan akses modal kerja yang selama ini dihadapi usaha kecil melalui jalur pembiayaan formal.

"Perluasan kerja sama dengan berbagai mitra strategis merupakan bagian dari strategi kami dalam memperkuat ekosistem cashUP. Kami ingin memastikan merchant memperoleh akses terhadap solusi yang terintegrasi, mulai dari layanan pembayaran digital hingga berbagai layanan pendukung usaha yang dapat membantu mereka tumbuh secara berkelanjutan," ujar manajemen cashUP dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Perluas layanan di luar pembayaran digital

Perseroan menjelaskan, penguatan kerja sama dengan berbagai mitra menjadi bagian dari strategi untuk membangun ekosistem layanan yang lebih komprehensif.

Seiring perkembangan kebutuhan merchant, cashUP tidak hanya menyediakan layanan pembayaran digital, tetapi juga mengembangkan berbagai solusi bernilai tambah yang dapat mendukung aktivitas dan pengembangan usaha.

Melalui integrasi layanan tersebut, merchant diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai kebutuhan operasional, termasuk pembiayaan usaha.

Skema kerja sama dengan institusi keuangan dan penyedia pendanaan juga dinilai dapat memperkuat posisi cashUP di industri pembayaran digital.

Kembangkan solusi pembayaran berbasis smartphone

Selain memperluas kerja sama strategis, cashUP juga mengembangkan inovasi pada produk pembayaran digital.

Salah satu produk yang diperkenalkan adalah cashSoftPOS, solusi pembayaran contactless tap-to-phone berbasis smartphone Android yang dilengkapi fitur Near Field Communication (NFC).

Melalui teknologi tersebut, merchant dapat menerima pembayaran nontunai tanpa memerlukan perangkat electronic data capture (EDC) tambahan.

Perseroan menyebut, solusi ini dirancang agar merchant dapat menerima pembayaran kartu secara lebih praktis, aman, dan efisien sehingga dapat mendukung percepatan digitalisasi transaksi di berbagai sektor usaha.

Melalui cashSoftPOS, merchant dapat menerima pembayaran contactless secara langsung, memantau transaksi secara digital, serta memperoleh akses ke berbagai layanan yang tersedia dalam ekosistem cashUP.

Dalam operasionalnya, cashSoftPOS didukung sistem keamanan dengan sertifikasi internasional PCI MPoC yang memungkinkan transaksi terlindungi dan data terenkripsi secara langsung.

Fokus pada ekosistem pembayaran non-tunai

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk merupakan perusahaan teknologi finansial yang menyediakan solusi pembayaran digital terintegrasi, serta distribusi perangkat dan infrastruktur penerima pembayaran bagi merchant mulai dari skala UMKM hingga korporasi.

Perseroan berfokus pada pengembangan ekosistem penerimaan pembayaran non-tunai berbasis teknologi informasi melalui model bisnis infrastruktur pembayaran (payment acquiring).

Model bisnis tersebut menggabungkan perangkat, sistem, dan layanan operasional transaksi dalam satu platform terintegrasi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wacana penghentian insentif kendaraan listrik mulai memunculkan berbagai alternatif kebijakan baru. Salah satunya ialah penerapan kawasan rendah emisi atau Low Emissions Zone (LEZ) yang dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus tetap mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai skema sebelum memutuskan menghentikan insentif kendaraan listrik. Menurut dia, langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu percepatan adopsi kendaraan listrik maupun menciptakan ketidakpastian bagi industri.

Dalam kajian INDEF GTI, penerapan LEZ disebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Sebagai contoh, kawasan pusat bisnis Jalan Sudirman di Jakarta diperkirakan mampu menghasilkan penerimaan hingga Rp 383 miliar per tahun.

“Potensi ini baru dari satu kawasan dan bisa terus bertambah jika diterapkan di wilayah lain. Selain berdampak secara ekonomi, kebijakan ini juga mendukung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Andry dalam acara Media Briefing dan Launching White Paper Kajian Pajak Kendaraan Listrik Daerah di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Selain LEZ, INDEF GTI juga menilai penerapan cukai emisi bisa menjadi sumber pemasukan negara yang besar. Berdasarkan hasil perhitungan mereka, penerimaan dari cukai emisi diperkirakan dapat mencapai Rp 40 triliun per tahun.

Jumlah tersebut disebut melampaui gabungan penerimaan cukai plastik dan minuman berpemanis, bahkan mencapai tiga kali lipat dibandingkan cukai alkohol.

Andry menilai dana dari cukai emisi nantinya dapat disalurkan kembali ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil berbasis kinerja ekonomi dan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau.

Sementara itu, jika pemerintah tetap ingin mengenakan pajak kendaraan listrik, INDEF GTI menyarankan penerapan pajak progresif berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan.

Berdasarkan kajian mereka, kepemilikan kendaraan listrik pada 2025 didominasi kendaraan kedua dengan porsi mencapai 66,2 persen. Adapun kendaraan listrik yang menjadi kendaraan pertama baru berada di angka 4 persen.

Dengan kondisi tersebut, penerapan pajak progresif untuk kendaraan kedua dan seterusnya diperkirakan mampu menghasilkan penerimaan hingga Rp 1,9 triliun per tahun.

Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Jimmi Pardede mengatakan pembahasan terkait pajak kendaraan listrik masih terus berjalan.

Menurut dia, pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer anggaran dari pusat sehingga perlu mencari sumber penerimaan baru.

Jimmi menilai salah satu opsi yang dapat diterapkan ialah pajak progresif kendaraan listrik berbasis nilai jual kendaraan, sehingga mobil dengan harga lebih tinggi akan dikenakan pajak lebih besar.

“Usulan pajak progresif ini menarik. Yang terpenting penerapannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan,” ujar Jimmi.

Di sisi lain, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sunandar mengatakan insentif kendaraan listrik memang tidak dapat diberikan secara permanen.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat perkembangan ekosistem industri kendaraan listrik, mulai dari investasi pabrik, baterai, hingga jumlah pengguna sebelum memutuskan keberlanjutan insentif tersebut.

Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo mengatakan pembahasan pajak kendaraan listrik juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari institusional, sosiologis, hingga kesiapan pemerintah pusat dan daerah.

Ia menambahkan, pemerintah pusat sebenarnya telah menerbitkan sejumlah aturan yang mendorong pemberian insentif kendaraan listrik, termasuk melalui Perpres 55/2019 dan Perpres 79/2023.

Namun, pelaksanaan kebijakan fiskal tetap berada dalam kewenangan masing-masing pemerintah daerah sesuai otonomi yang dimiliki.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) mencatatkan dinamika kinerja sepanjang tahun buku 2025 di tengah penyesuaian strategi bisnis dan transformasi model usaha pada industri pembayaran digital yang semakin kompetitif.

Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital nasional pada kuartal I-2026 mencapai 14,39 miliar transaksi atau tumbuh 33,76 persen secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu, transaksi QRIS tumbuh 119 persen (YoY).

Perseroan menilai, pertumbuhan industri tersebut menunjukkan adopsi pembayaran non-tunai di Indonesia masih berada dalam tren positif dan terus berkembang.

Sejalan dengan perkembangan industri, CASH mencatat pertumbuhan aktivitas transaksi yang tercermin dari peningkatan jumlah merchant menjadi 29.700 merchant.

Selain itu, jumlah dan nilai transaksi juga meningkat sepanjang 2025.

Meski demikian, peningkatan aktivitas tersebut belum sepenuhnya diikuti pertumbuhan pendapatan.

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 110,19 miliar pada 2025, turun dibandingkan Rp 138,34 miliar pada tahun sebelumnya.

“Kami melihat bahwa pertumbuhan volume transaksi belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pendapatan yang optimal. Hal ini menjadi fokus utama perseroan dalam melakukan penyesuaian strategi ke depan, khususnya dalam meningkatkan monetisasi dan efisiensi operasional,” kata manajemen CASH dalam siaran pers, Rabu (13/5/2026).

Dari sisi profitabilitas, perseroan masih mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 67,74 miliar pada tahun 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Perseroan menyebutkan, peningkatan rugi bersih dipengaruhi oleh kenaikan beban operasional, biaya pendanaan, serta penurunan pendapatan. Selain itu, struktur pendapatan yang masih didominasi penjualan perangkat juga mengalami penurunan kontribusi terhadap pendapatan.

Perusahaan menilai, kondisi tersebut membuat prospek pendapatan jangka panjang relatif terbatas dibandingkan model bisnis financial technology (fintech) berbasis layanan.

Di tengah kondisi tersebut, perseroan melakukan aksi korporasi melalui rights issue untuk memperkuat struktur permodalan dan menjaga likuiditas.

Namun, aksi korporasi tersebut juga dinilai berpotensi menimbulkan dilusi bagi pemegang saham apabila tidak diikuti perbaikan kinerja keuangan dalam jangka menengah.

Perseroan juga tengah menjalankan transformasi bisnis, termasuk penguatan ekosistem digital, integrasi teknologi, serta rebranding menjadi “cashUP”.

Namun, langkah tersebut dinilai masih memerlukan waktu untuk memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut perseroan, kondisi itu mencerminkan adanya risiko dalam proses transisi strategi, khususnya dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan dan profitabilitas.

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk merupakan perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan solusi pembayaran digital terintegrasi serta distribusi perangkat dan infrastruktur penerima pembayaran bagi merchant dari skala UMKM hingga korporasi.

Perseroan berfokus pada pengembangan ekosistem penerimaan pembayaran non-tunai berbasis teknologi informasi dengan model bisnis payment acquiring yang menggabungkan perangkat, sistem, dan layanan operasional transaksi dalam satu platform terintegrasi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) berencana menggelar rights issue untuk modal kerja hingga pelunasan utang perseroan.

Perseroan akan menerbitkan 996,7 juta saham baru di harga pelaksanaan Rp238 per saham dengan rasio 168:117.

Dalam prospektus, Kamis (9/4/2026) jumlah itu setara 41,05 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I.

Adapun para pemegang saham yang tidak melaksanakan rights issue akan mengalami dilusi maksimum sebesar 41,05 persen setelah periode pelaksanaan HMETD.

Potensi perolehan dana dari aksi korporasi ini mencapai Rp237,2 miliar. Di mana 45,44 persen di antaranya akan digunakan untuk pelunasan utang, 42,17 persen untuk modal kerja, dan 12,39 persen untuk capital expenditure (capex).

Manajemen CASH menjelaskan, dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Lebih kanjut, Andri Wijono Sutiono dan Hasim Sutiono selaku pemegang saham utama CASH menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya.

Cum rights di pasar reguler dan negosiasi pada 12 Juni 2026, sementara periode perdagangan dan pelaksanaan rights pada 19-25 Juni 2026.

(DESI ANGRIANI)

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Dalam aksi ini, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 996.676.699 saham baru atau sebesar 41,05% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp12 per saham.

Adapun recording date untuk memperoleh HMETD pada 17 Juni 2026, sementara periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD dijadwalkan pada 19 hingga 25 Juni 2026.

"Setiap pemegang 168 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 117 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp238 per saham," kata manajemen.

Jumlah dana yang berpotensi diterima Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp237.209.054.362. Seluruh dana yang diperoleh, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sekitar 45,44% untuk pelunasan utang (payment loan) guna memperkuat posisi keuangan Perseroan.

"Sekitar 42,17% akan dialokasikan sebagai modal kerja (operational expenditure/opex) untuk mendukung kegiatan operasional bulanan Perseroan. Sekitar 12,39% akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) guna penguatan infrastruktur teknologi informasi, pengadaan perangkat kerja, serta renovasi fasilitas kantor," ujar manajemen.

Andri Wijono Sutiono (AWS) dan Hasim Sutiono (HS) adalah Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki 483.748.114 saham dan 448.043.551 saham yang mewakili 33,80% dan 31,31% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. AWS dan HS menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterimanya sebanyak 336.896.007 saham dan 312.030.330 saham.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang bukti HMETD, maka sisa saham baru akan dialokasikan kepada pemegang saaham Perseroan atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan.

"Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan dilaksanakan/dibeli oleh AWS dan HS sebagai pembeli siaga dengan harga pelaksanaan berdasarkan perjanjian pembelian sisa saham," jelas manajemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) menegaskan kegiatan usaha perseroan tetap berada di sektor teknologi dan layanan solusi pembayaran digital (cashless paymentsolutions), termasuk penyediaan sistem penerimaan pembayaran elektronik bagi pelaku usaha.

Manajemen menyampaikan, kegiatan usaha tersebut dijalankan berdasarkan klasifikasi kegiatan usaha sektor teknologi dan jasa penunjang keuangan yang berada dalam rezim perizinan sistem pembayaran Bank Indonesia.

Dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2026), perseroan menjelaskan bahwa perizinan sistem pembayaran memiliki karakteristik khusus yang melekat pada kegiatan usaha perusahaan.

Karakteristik itu mencakup persyaratan kepemilikan, pengendalian, model bisnis, serta pengawasan berkelanjutan dari regulator.

“Perizinan sistem pembayaran memiliki karakteristik khusus yang melekat pada kegiatan usaha perseroan, termasuk persyaratan kepemilikan, pengendalian, model bisnis, serta pengawasan berkelanjutan dari regulator,” tulis manajemen.

Perseroan menegaskan, kegiatan usaha tersebut tidak dapat dialihkan, diubah secara fundamental, maupun digabungkan dengan kegiatan usaha dari sektor industri lain tanpa melalui proses perizinan ulang dan evaluasi menyeluruh dari regulator.

“Struktur perizinan tersebut secara inheren membatasi perubahan kegiatan usaha utama di luar sektor sistem pembayaran,” tulis manajemen.

Dengan demikian, operasional perseroan disebut tetap berada pada industri teknologi sistem pembayaran dan dijalankan sesuai dengan kerangka regulasi sektor keuangan digital.

Pertumbuhan struktural sistem pembayaran digital

Di tengah dinamika aksi korporasi, Cashlez juga menyoroti perkembangan industri pembayaran digital nasional yang menunjukkan pertumbuhan struktural kuat.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, volume transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar transaksi pada kuartal III-2025 atau tumbuh sekitar 38 persen secara tahunan.

Sementara itu, transaksi QRIS pada Semester I-2025 tercatat sekitar 6,05 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp 579 triliun. Jumlah merchant QRIS telah melampaui 39 juta, dengan mayoritas merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan adopsi sistem pembayaran non-tunai di berbagai segmen pelaku usaha, sekaligus memperluas basis transaksi digital di dalam negeri.

Secara regional dan global, pembayaran digital juga disebut menjadi tulang punggung ekonomi digital dengan tingkat adopsi yang terus meningkat.

Dalam beberapa tahun ke depan, metode pembayaran digital diproyeksikan mendominasi transaksi e-commerce di Asia Tenggara.

Perkembangan ini dinilai memperkuat peran penyedia infrastruktur penerimaan pembayaran sebagai bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital.

Kinerja keuangan CASH 2025

Pada tahun buku 2025, perseroan membukukan pendapatan sekitar Rp 110,19 miliar. Namun, Cashlez mencatat rugi bersih sekitar Rp 68,11 miliar.

Nilai rugi tersebut meningkat dibandingkan rugi tahun sebelumnya yang tercatat sekitar Rp 33,7 miliar.

Manajemen menjelaskan, hasil tersebut dipengaruhi oleh penurunan pendapatan secara tahunan serta peningkatan beban penurunan nilai piutang. Kondisi tersebut berdampak terhadap profitabilitas jangka pendek perseroan.

Namun demikian, perusahaan menyebut situasi tersebut merupakan bagian dari fase konsolidasi dan penguatan fondasi operasional untuk mendukung pertumbuhan volume transaksi serta efisiensi operasional pada periode mendatang.

“Kondisi ini berdampak pada profitabilitas jangka pendek, namun merupakan bagian dari fase konsolidasi dan penguatan fondasi operasional Perseroan untuk mendukung pertumbuhan volume transaksi serta efisiensi operasional di periode mendatang,” tulis manajemen.

Fokus pengembangan dan kepatuhan regulasi

Ke depan, Cashlez menyatakan akan tetap berfokus pada pengembangan layanan pembayaran digital, perluasan jaringan merchant, serta inovasi teknologi.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem transaksi non-tunai di Indonesia, sejalan dengan tren peningkatan transaksi digital yang terus berlanjut.

Perseroan juga menegaskan komitmen untuk tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan regulator serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Perseroan akan terus berfokus pada pengembangan layanan pembayaran digital, perluasan jaringan merchant, serta inovasi teknologi guna mendukung pertumbuhan ekosistem transaksi non-tunai di Indonesia dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” demikian pernyataan manajemen.

Penegasan ini disampaikan di tengah perhatian publik terhadap arah strategi dan aksi korporasi perseroan.

Manajemen menekankan, struktur usaha tetap berada dalam koridor izin sistem pembayaran dan tunduk pada kerangka regulasi yang berlaku di sektor keuangan digital Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (CASH) kembali membukukan kerugian pada tahun lalu. Sepanjang 2025, perusahaan pembayaran tersebut mencetak rugi bersih Rp68 miliar, meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp34 miliar.

Dalam laporan keuangan yang diterbitkan Selasa (17/2/2026), Cashlez mencatatkan penurunan pendapatan 2 persen menjadi Rp110,2 miliar. Pendapatan perseroan didominasi oleh penjualan perangkat Rp77 miliar (70 persen) dan sisanya disumbang oleh jasa instalasi (Rp19,8 miliar) dan fee merchant discount rate (Rp13,4 miliar).

Kendati demikian, laba kotor naik tipis 1,3 persen menjadi Rp20,2 miliar, seiring efisiensi pada pos beban pokok pendapatan. Namun, kerugian operasional Cashlez membengkak menjadi Rp46 miliar, terutama akibat kerugian penurunan nilai piutang yang mencapai Rp11,2 miliar.

Dengan aneka beban lain dan pajak tangguhan yang dihapuskan, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp68 miliar.

Dari sisi neraca, likuiditas Cashlez membaik dengan kas dan setara kas yang melesat 323 persen menjadi Rp72 miliar, imbas penarikan utang dari afiliasi. Piutang usaha relatif turun menjadi Rp25 miliar meski persediaan naik tajam hingga 174 persen menjadi Rp17 miliar.

Dengan demikian, aset lancar perseroan naik dari Rp54 miliar menjadi Rp118 miliar, sedangkan aset tidak lancar turun menjadi Rp154 miliar. Jumlah aset naik 9 persen menjadi Rp272 miliar.

Liabilitas Cashlez juga naik 107 persen menjadi Rp117 miliar dengan kenaikan pada pos beban yang masih harus dibayar Rp17 miliar (+2.700 persen) imbas pembelian barang dan uang muka penjualan barang Rp53 miliar (+3.100 persen). Utang lain-lain juga naik menjadi Rp91,5 miliar (+73 persen), imbas kenaikan dari utang berelasi, yakni PT Bara Alam Utama.

Dengan kerugian yang dialami pada 2025, saldo defisit Cashlez kembali meningkat menjadi Rp194 miliar. Sementara ekuitas juga turun menjadi Rp38 miliar.

(Rahmat Fiansyah)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan agar manusia memakan makanan yang sifatnya halal dan thayyib. Mengapa demikian dan apa alasannya? Berikut penjelasan Prof Quraish Shihab.

Dalam bukunya berjudul "Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat" (Penerbit Mizan, 196), Prof Quraish Shihab menjelaskan kata "halal" berasal dari akar kata yang berarti "lepas" atau "tidak terikat". Sesuatu yang halaladalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata "halal" juga berarti "boleh".

Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunah, anjuran untuk dilakukan, makruh (anjuran untuk ditinggalkan) maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkannya, atau dengan kata lain hukumnya makruh. Nabi Shallalllahu Alaihi Wassalam misalnya melarang seseorang mendekati masjid apabila ia baru saja memakan bawang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Ali bin Abi Thalib: Nabi SAW melarang memakan bawang putih kecuali setelah dimasak.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dikemukakan bahwa seseorang bertanya: "Apakah itu haram?"

Beliau menjawab: "Tidak, tetapi saya tidak suka aromanya."

Sedangkan kata thayyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama. Pakar-pakar tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak (kedaluwarsa), atau dicampur benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.

Kita dapat berkata bahwa kata thayyib dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Tentunya sebelum itu adalah halal.

a. Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. Dalam Al-Quran disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan, misalnya padi-padian (QS Al-Sajdah [32]: 27), pangan hewani ( QS Ghafir [40] : 79), ikan ( QS Al-Nahl [16] : 14), buah-buahan ( QS Al-Mutminun [23] : 19; Al-An'am [6] : 14l), lemak dan minyak (QS Al-Mu'minun [23]: 21), madu (QS Al-Nahl [16]: 69), dan lain-lain.

Penyebutan aneka macam jenis makanan ini, menuntut kearifan dalam memilih dan mengatur keseimbangannya.

b. Proporsional, dalam arti sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebih, dan tidak berkurang. Karena itu Al-Quran menuntut orang-tua, khususnya para ibu, agar menyusui anaknya dengan ASI (air susu ibu) serta menetapkan masa penyusuan yang ideal.

"Para ibu (hendaklah) menyusukan anaknya dua tahun sempurna, bagi siapa yang hendak menyempumakan penyusuan". ( QS Al-Baqarah [2] : 233).

Dalam konteks ini juga dapat dipahami dan dikembangkan makna firman Allah:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan jangan juga melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." ( QS Al-Maidah [5] : 87).

Quraish menjelaskan "mengharamkan yang baik dan halal" mengandung arti mengurangi kebutuhan, sedang "melampaui batas" berarti meebihkan dari yang wajar. Demikian terlihat Al-Quran dalam uraiannya tentang makan menekankan perlunya "sikap proporsional" itu. Makna terakhir ini sejalan dengan ayat yang lain yang petunjuknya lebih jelas, yaitu:

"Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang berlebih-lebihan." ( QS Al-A'raf [7] : 31).

Rasul menjelaskan bahwa: Termasuk berlebih-lebihan (bila) Anda makan apa yang Anda tidak ingini.

Dalam hadis lain Rasul SAW mengingatkan: Tidak ada yang dipenuhkan manusia lebih buruk dari perut, cukuplah bagi putra Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus (memenuhkan perut), maka hendaklah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasan. (HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi melalui sahabat Nabi Miqdam bin Ma'di Karib).

c. Aman. Tuntunan perlunya makanan yang aman, antara lain dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 88 yang menyatakan,

"Dan makanlah dan apa yang direzekikan Allah kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu percaya terhadap-Nya."

Dirangkaikannya perintah makan di sini dengan perintah bertakwa, menuntun dan menuntut agar manusia selalu memperhatikan sisi takwa yang intinya adalah berusaha menghindar dari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman.

Takwa dari segi bahasa berarti "keterhindaran", yakni keterhindaran dari siksa Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat. Siksa Tuhan di dunia adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum (Tuhan yang berlaku di) alam ini, sedang siksa-Nya di akhirat adalah akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat.

Hukum Tuhan di dunia yang berkaitan dengan makanan misalnya adalah: siapa yang makan makanan kotor atau berkuman, maka dia akan menderita sakit.

Penyakit--akibat pelanggaran ini-- adalah siksa Allah di dunia. Jika demikian, maka perintah bertakwa pada sisi duniawinya dan dalam konteks makanan, menuntut agar setiap makanan yang dicerna tidak mengakibatkan penyakit atau dengan kata lain memberi keamanan bagi pemakannya. Ini tentu di samping harus memberinya keamanan bagi kehidupan ukhrawinya.

Penggalan surat Al-Nisa' (4) : 4 mengingatkan: "Makanlah ia dengan sedap lagi baik akibatnya." (QS Al-Nisa' [4]: 4)

Ayat ini walaupun tidak turun dalam konteks petunjuk tentang makanan, tetapi penggunaan kata akala yang pada prinsipnya berarti "makan" dapat dijadikan petunjuk bahwa memakan sesuatu hendaknya yang sedap serta berakibat baik.

Pada akhirnya kita dapat menyimpulkan pesan Allah tentang makan dan makanan dengan firman-Nya dalam surat Al-An'am (6): 142 setelah menyebut berbagai jenis makanan nabati dan hewani:

Makanlah apa yang direzekikan Allah dan jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang sangat nyata.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mondelez Indonesia memperluas inisiatif ekonomi hijau melalui program edukasi #BijakPlastikSejakDini, yang berfokus menumbuhkan kesadaran pengelolaan sampah plastik sejak usia dini. Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung transisi menuju ekonomi sirkular nasional dan pengelolaan 100% sampah pada 2029.

Program tersebut diresmikan melalui workshop bertema “Generasi #BijakPlastikSejakDini, Anak Hebat Peduli Lingkungan” yang digelar di Jakarta. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program yang telah dijalankan sejak 2021 dan kini telah melibatkan lebih dari 5.700 siswa dari 12 sekolah mitra, dengan total pengumpulan 27,5 ton sampah plastik dan 56,7 ton seluruh jenis sampah.

Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Agus Rusly, menilai program tersebut berkontribusi langsung terhadap penguatan ekosistem ekonomi hijau Indonesia.

“Dengan menanamkan karakter#BijakPlastikSejakDini, kita tidak sekadar mengajarkan anak untuk memilah dan mengurangi sampah, tetapi sedang menumbuhkan kesadaran bahwa mereka bagian dari solusi besar ekonomi sirkular nasional,” ujarnya.

Senada dengan itu, Siti Mariam, Plt Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup (PPGLH) KLH, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menghadapi tantangan sampah plastik nasional.

“Program ini tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk peduli sejak dini, tetapi juga mengajak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menumbuhkan kebiasaan bijak plastik,” katanya.

Dukungan serupa datang dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pernyataan Dr. Khamim, perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah.

“Inisiatif#BijakPlastikSejakDinisejalan dengan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, khususnya pilar kebiasaan bermasyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Marfusita Hamburgiwati, Country Lead Corporate & Government Affairs Mondelez Indonesia, menyatakan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan terhadap pengendalian sampah plastik dan penerapan bisnis berkelanjutan.

“Mondelez percaya anak-anak sebagai generasi penerus merupakan aset bangsa. Dengan menumbuhkan kebiasaan bijak plastik sejak dini, karakter cinta lingkungan akan tumbuh secara alami,” ujar Marfusita.

Sebagai mitra sekolah penerima penghargaan Bank Sampah terbaik, SDN Pesanggrahan 09 Pagi Jakarta Selatanmenunjukkan keberhasilan penerapan kebiasaan memilah sampah melalui dukungan guru dan orang tua. Kepala sekolah Yunita Monike Rahmi Siregar menuturkan, upaya berkelanjutan itu berhasil membangun pemahaman dan pembiasaan positif di kalangan siswa.

Workshop tahun ini juga menampilkan sesi dongeng bertema cinta lingkungan oleh pendongeng Nia Ramlan, serta lomba bank sampah untuk delapan sekolah dengan total hadiah Rp30 juta. Acara tersebut turut menandai bergabungnya empat sekolah mitra baru ke dalam program #BijakPlastikSejakDini.

Dalam skala global, Mondelez International berkomitmen menerapkan kemasan ramah lingkungan dan dapat didaur ulang untuk produk-produk seperti Oreo dan Cadbury. Komitmen tersebut menjadi bagian dari strategi menuju bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan.