Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah te­­­kan­­an fiskal yang melanda Indonesia, sum­­ber-sum­­­ber penerima­an baru terus-menerus dicari. Dalam situasi seperti itu, per­hatian kita mudah tertuju kepada kelompok yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi paling besar. Mereka dipandang belum berkontribusi secara cukup, atau setidaknya masih dapat diminta berkontribusi lebih banyak. Tidak mengherankan jika menyoal pajak kekayaan dianggap sebagai alternatif solusi, yakni menyasar kekayaan bersih konglomerat kakap, bukan semata-mata penghasilan, konsumsi, atau transaksi tertentu.

Secara moral, gagasan ini mudah memperoleh simpati. Siapa yang akan menolak ketika yang diminta membayar lebih adalah mereka yang dianggap memiliki lebih? Akan tetapi, hati-hati. Perdebatan pajak kekayaan dapat berubah menjadi pengadilan moral antarkelas, seolah-olah mendukungnya berarti membela rakyat kecil, sedangkan mengkritiknya berarti berdiri di sisi orang kaya.

Pajak bukan arena menang kalah antarkelas. Pajak adalah hubungan antaranegara dan warganya. Artinya, bukan sekadar siapa yang dipungut, berapa besar yang dipungut, atau apa yang dijadikan dasar pemungutan, melainkan juga bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara boleh membedakan pajak berdasarkan penghasilan, konsumsi, kepemilikan, atau kekayaan bersih. Namun, semua itu bukan sekadar angka dalam neraca anggaran, melainkan hasil kerja warga yang diperoleh dengan susah payah.

Saya tidak kaya, atau seperti kata Presiden, bermimpi kaya pun tidak. Sampai akhir hidup pun mungkin tidak terkena pajak kekayaan ini. Akan tetapi, keadilan soal pajak tidak boleh bergantung pada apakah kita ikut memanggulnya atau sekadar menonton. Pramoedya mengingatkan kita untuk berlaku adil sejak dalam pikiran. Dalam perpajakan, keadilan itu berarti melihat pajak secara jernih, bahkan ketika yang dibebani adalah kelompok yang mudah dianggap pantas menanggung lebih banyak.

Perbedaan basis pajak tidak dengan sendirinya menjawab kewajaran beban pajak. Tidak semua pajak yang berbeda dasar pengenaannya otomatis adil ketika akhirnya dipikul oleh warga yang sama. Oleh karena itu, keadilan pajak tidak cukup dibaca secara ekstraktif, tapi juga relasional tentang bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara tidak boleh hanya memulai diskusi pajak dari pertanyaan berapa banyak lagi yang dapat diambil dari rakyat.

BATAS KEADILAN FISKAL

Pajak sepatutnya menjadi janji bahwa kekayaan warga yang diambil negara akan kembali sebagai layanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Janji itu hanya bernilai jika negara disiplin menggunakan uang publik. Jika negara meminta pengorbanan tambahan atas nama keadilan, negara juga harus menunjukkan bahwa pengorbanan itu kembali sebagai manfaat riil.

Tanpa disiplin belanja, pajak tidak otomatis menjadi alat pemerataan. Pajak sebesar apa pun tidak akan cukup jika dihabiskan untuk program yang tidak tepat guna, dan hanya baik bagi popularitas elektoral. Politisi datang dan pergi dengan janji tentang berbagai program gratis agar terpilih. Maka, pajak tidak boleh menjadi sumber dana yang selalu bisa diperluas untuk membiayai semua bujuk rayu itu. Membatasi pajak justru upaya untuk menjaga agar uang warga tidak menjadi cek kosong bagi setiap janji kekuasaan.

Oleh karena itu, persoalannya bukan apakah orang kaya layak membayar lebih, melainkan apakah negara sudah layak diberi kewenangan tambahan untuk mengambil lebih banyak. Keadilan fiskal tidak boleh hanya diukur dari siapa yang berhasil dipungut, tetapi juga dari bagaimana kewenangan itu dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Membela pajak kekayaan hanya karena ia menyasar orang kaya sama kelirunya dengan menolaknya hanya karena ia membebani orang kaya. Pajak yang baik harus berdiri di atas desain hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang dibebani, bagaimana bebannya dihitung, untuk apa hasilnya digunakan, dan bagaimana warga mengawasinya harus dijawab sejak awal. Tanpa itu, pajak kekayaan dapat kehilangan watak keadilannya dan berubah menjadi alat untuk menunjuk kelompok yang hari ini paling mudah dimintai pengorbanan.

Jika tidak, pajak kekayaan tidak memperkuat rasa senasib sebagai warga, tetapi justru menjadi bahan bakar kecurigaan antarkelas. Perdebatan pajak kekayaan di Indonesia bukan soal membela orang kaya atau orang miskin. Soalnya adalah bagaimana membangun sistem yang progresif tanpa kehilangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia mencerminkan apakah warga dilihat sebagai subjek yang dilayani atau sekadar sumber penerimaan.

Pajak kekayaan boleh dibela sebagai gagasan keadilan. Namun, negara tidak otomatis lebih adil hanya karena mengambil lebih banyak dari orang kaya. Ia menjadi adil ketika pajak dipungut secara proporsional, dibelanjakan secara disiplin, dan dipertanggungjawabkan secara terang. Gagasan keadilan fiskal berangkat dari jalan yang benar. Namun, ketika keadilan hanya berarti mengambil lebih banyak, kita justru bisa tersesat di jalan yang benar itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait defisit APBN kuartal I/2026 sebesar Rp240,1 triliun dinilai sebagai sinyal kewaspadaan fiskal. Rilis angka defisit tersebut dipandang sebagai alarm kebijakan agar pemerintah menjaga disiplin belanja di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi suku bunga internasional.

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai defisit yang muncul lebih awal dari jadwal seharusnya dibaca sebagai peringatan dini (early warning) bagi kementerian dan lembaga untuk mengerem belanja yang tidak produktif di Pemerintahan Prabowo-Gibran serta menjaga daya beli masyarakat.

“Jika kita melihat defisit dari sudut pandang manajemen Risiko, UU Keuangan Negara menetapkan batas defisit maksimal 3% dari PDB. Selama Rp240,1 triliun ini masih jauh di bawah ambang batas tersebut, biasanya di kisaran 1%—2% dari PDB, maka secara konstitusional dan fundamental, kondisi fiskal masih dianggap aman,” ujar Rahma dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Dia mengingatkan dalam regulasi Indonesia defisit maksimal ditetapkan sebesar 3% dari PDB atau sekitar Rp689 triliun. Sedangkan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, posisi defisit ini sekitar 0,93% dari PDB. Proporsi ini dinilai relatif besar jika dibandingkan dengan distribusi ideal per kuartal yang umumnya sekitar 25%.

Pemerintah sendiri terus sering menarik pembiayaan utang atau mempercepat belanja pada periode Januari—Maret untuk mengamankan pendanaan sebelum suku bunga meningkat atau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.

“Risikonya, angka defisit terlihat membengkak dalam tiga bulan pertama, tetapi pemerintah menganggap hal ini masih dalam batas normal,” ujarnya.

Dia menambahkan, pola serupa juga terjadi pada 2025 ketika realisasi pembiayaan utang pada kuartal I mencapai sekitar 34,8% dari target tahunan.

Meski demikian, Rahma mengingatkan bahwa percepatan belanja dan utang tetap perlu diimbangi dengan kemampuan penerimaan negara, khususnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Jika penerimaan negara tidak mampu mengejar ketertinggalan hingga akhir tahun, pemerintah berpotensi melakukan penyesuaian belanja atau refocusing untuk menjaga defisit tetap di bawah ambang batas.

Untuk menilai apakah defisit tersebut menjadi alarm risiko atau sekadar strategi teknis, Rahma menyebut ada empat indikator utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, rasio defisit terhadap PDB. Selama defisit dijaga di bawah 3% dari PDB, Indonesia masih dinilai memiliki disiplin fiskal yang baik oleh lembaga pemeringkat internasional.

Kedua, pertumbuhan penerimaan negara. Defisit akan relatif aman jika penerimaan pajak dan PNBP tumbuh kuat seiring dengan ekspansi ekonomi.

Ketiga, kualitas belanja pemerintah. Belanja yang dialokasikan untuk infrastruktur, belanja modal, atau bantuan sosial dinilai memiliki dampak ekonomi yang lebih produktif dibandingkan belanja rutin yang kurang memberikan efek pengganda.

Keempat, indikator pasar keuangan, terutama yield Surat Berharga Negara (SBN) dan stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas kedua indikator tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap manajemen fiskal pemerintah.

Rahma menilai terdapat beberapa risiko utama yang perlu diantisipasi pemerintah pada kuartal II hingga akhir tahun. Pertama, kemungkinan perlambatan ekonomi jika pemerintah melakukan pengetatan belanja secara mendadak. Penundaan proyek atau pengurangan stimulus fiskal dapat mengurangi momentum pertumbuhan ekonomi.

Kedua, tekanan ganda dari nilai tukar dan biaya bunga utang. Dalam kondisi suku bunga global tinggi, setiap tambahan utang baru akan meningkatkan beban bunga yang harus ditanggung APBN pada tahun-tahun berikutnya.

Ketiga, potensi pelemahan daya beli masyarakat jika belanja pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran utang atau proyek strategis yang tidak langsung meningkatkan konsumsi rumah tangga. Keempat, risiko inflasi pangan yang dapat menahan konsumsi masyarakat, terutama jika dukungan belanja pemerintah menurun pada semester kedua.

Dalam situasi tersebut, pemerintah dinilai perlu menggeser strategi fiskal dari pendekatan agresif pada awal tahun menuju efisiensi selektif pada periode berikutnya.

“Pemerintah harus menjaga agar pengereman belanja tidak membuat ekonomi berhenti secara mendadak,” kata Rahma.