WASHINGTON - Penciptaan kekayaan global telah meningkat pesat meskipun ada ketidakpastian geopolitik, kekhawatiran suku bunga yang lebih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dengan 89 individu super kaya baru tercipta setiap hari selama lima tahun terakhir. Itu terungkap dalam Laporan Kekayaan Knight Frank 2026.

Edisi ke-20 laporan ini menunjukkan populasi global individu ultra-kaya, yang didefinisikan sebagai orang dengan aset bersih setidaknya USD30 juta, meningkat sebesar 162.191 antara tahun 2021 dan 2026. Hal ini meningkatkan total di seluruh dunia dari 551.435 menjadi 713.626.

Melansir Gulf News, peningkatan ini menunjukkan perubahan yang lebih dalam dalam kekayaan pribadi global, dengan AS tetap menjadi mesin dominan penciptaan kekayaan sementara India, Arab Saudi, Indonesia, Vietnam, dan pasar-pasar lain yang berkembang pesat semakin menguat.

Saat Perang Iran dan Krisis Global, 89 Miliarder Baru Muncul Setiap Hari

1. AS tetap menjadi mesin kekayaan

AS menciptakan 41% dari semua individu ultra-kaya baru antara tahun 2021 dan 2026, meningkatkan pangsa populasinya di dunia dari 33% menjadi 35%.

Asia-Pasifik terus memegang posisi utama dalam kekayaan global, menyumbang hampir 31% dari individu ultra-kaya. China tetap menjadi pusat kekayaan terbesar kedua di dunia, sementara kawasan ini juga memiliki pangsa terbesar dari populasi miliarder global.

Knight Frank mengatakan populasi miliarder global mencapai 3.110 pada tahun 2026, mencerminkan konsentrasi modal swasta yang berkelanjutan bahkan selama periode yang ditandai oleh tekanan inflasi dan ketidakpastian kebijakan.

2. India dan Arab Saudi Mengalami Pertumbuhan

India mencatat pertumbuhan 63% dalam populasi ultra-kaya antara tahun 2021 dan 2026, dengan perkiraan ekspansi lebih lanjut sebesar 27% pada tahun 2031.

Pertumbuhan tercepat selama lima tahun ke depan diperkirakan berasal dari Indonesia, di mana populasi ultra-kaya diproyeksikan meningkat 82%. Arab Saudi dan Polandia diperkirakan akan tumbuh 63%, sementara Vietnam diperkirakan akan berkembang 59%.

Populasi ultra-kaya Australia diperkirakan akan meningkat hampir 60% pada tahun 2031, sebuah tren yang dikaitkan Knight Frank dengan diversifikasi ekonomi yang mendalam.

Timur Tengah juga meningkatkan pangsa individu ultra-kaya global, naik dari 2,4% menjadi 3,1% antara tahun 2021 dan 2026. Kawasan ini diperkirakan akan mempertahankan pangsa tersebut hingga tahun 2031.

3. Adanya Pergeseran Kekayaan Global

Liam Bailey, kepala penelitian global di Knight Frank, mengatakan temuan tersebut menunjukkan perubahan besar dalam cara kekayaan global diciptakan dan didistribusikan.

“Kita sedang menyaksikan salah satu pergeseran paling signifikan dalam distribusi kekayaan global dalam sejarah modern. AS tetap menjadi mesin dominan, tetapi kita juga melihat peningkatan kekuatan dari India dan sekelompok ekonomi yang berkembang pesat yang kini membentuk lanskap global. Terlepas dari guncangan geopolitik besar dan tekanan inflasi, modal swasta telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Hasil terbaru kami mencerminkan percepatan struktural yang mendalam dalam penciptaan kekayaan di seluruh dunia.”

Laporan tersebut juga menunjukkan pola pergerakan modal yang lebih selektif, dengan kekayaan semakin terkonsentrasi di kota-kota yang menawarkan peluang, prediktabilitas, dan akses.

“Volatilitas politik, reformasi pajak, dan gesekan regulasi yang lebih berat berarti modal terkonsentrasi ke dalam kelompok kota yang lebih kecil yang menawarkan peluang dan prediktabilitas. Dalam lanskap baru ini, keluarga-keluarga paling canggih melakukan diversifikasi di berbagai pusat, seringkali mempertahankan pijakan strategis di London, New York, Dubai, dan Singapura untuk menyeimbangkan peluang, keamanan, dan akses,” kata Bailey.

4. Orang-orang super kaya menjadi lebih mobile

Rory Penn, ketua Private Office di Knight Frank, mengatakan penciptaan kekayaan meningkat pada saat latar belakang investasi global menjadi lebih sulit dinavigasi.

“Apa yang kita lihat di lapangan adalah bahwa penciptaan kekayaan meningkat di tengah latar belakang ekonomi global yang lebih kompleks. Orang-orang super kaya menjadi jauh lebih mobile, namun daftar pasar tempat mereka merasa benar-benar nyaman berinvestasi atau membangun keluarga mereka semakin menyempit.”

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan belum akan menambah jenis pajak baru dalam waktu dekat. Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol maupun pajak tambahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi diputuskan tidak dilanjutkan untuk sementara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih dalam fase pemulihan. Pemerintah memilih menahan diri agar tidak menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.

“Jadi, posisi kita enggak berubah. Bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonominya dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat,” kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Purbaya, indikator utama dalam penentuan kebijakan fiskal saat ini adalah stabilitas konsumsi. Pemerintah baru akan mempertimbangkan pajak baru jika daya beli masyarakat benar-benar pulih dan ekonomi menunjukkan perbaikan signifikan.

Wacana PPN jalan tol dan pajak untuk kelompok kaya sebelumnya tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2025–2029.

Rencana itu menjadi bagian dari upaya memperluas basis pajak di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tekanan fiskal.

Selain itu, kebijakan tersebut juga sempat masuk dalam rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) terkait perluasan basis perpajakan guna menciptakan sistem pajak yang lebih berkeadilan.

Namun hingga kini, rencana tersebut belum ditetapkan sebagai aturan resmi.

Purbaya mengungkapkan, dirinya tidak terlibat dalam perumusan awal wacana tersebut karena muncul sebelum ia menjabat sebagai menteri keuangan. Saat ini, pemerintah melakukan penyesuaian agar arah kebijakan fiskal lebih terukur.

“Jadi itu masih rezim yang lama. Makanya kita ada perubahan sedikit-sedikit supaya lebih teratur,” ujarnya.

Alih-alih menyiapkan pajak baru, pemerintah kini memfokuskan strategi pada optimalisasi penerimaan dari sistem yang sudah berjalan. Penegakan hukum terhadap wajib pajak menjadi prioritas untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktik underinvoicing, yakni pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya. Dugaan ini ditemukan pada sejumlah perusahaan baja penanaman modal asing asal China.

Sekitar 40 perusahaan disebut belum menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh. Pemerintah menilai langkah meningkatkan kepatuhan tersebut lebih mendesak dibanding memperluas jenis pungutan.

“Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual,” kata Purbaya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Tahan Pajak Baru, Fokus Kejar Kepatuhan 40 Perusahaan Baja China dan telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Tok! Menkeu Purbaya Tarik Rencana Pungut Pajak Tol dan Orang Kaya

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah bakal memungut pajak baru dalam waktu dekat, termasuk isu pajak jalan tol dan pajak bagi orang kaya.

"Karena simpang siur, kita kenakan pajak orang kaya, pajak jalan tol, wah macam-macam. Saya tanya Dirjen Pajak," ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan menambah beban pajak masyarakat dalam waktu dekat, terutama sebelum kondisi ekonomi dinilai cukup kuat.

"Kita tidak akan mengenakan pajak baru sampai ekonomi kita cukup baik," tegasnya.

Adapun isu tersebut berawal dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025-2029 yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dalam dokumen itu, DJP merancang kerangka regulasi melalui sejumlah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK). Salah satu fokusnya adalah perluasan basis pajak guna menciptakan keadilan sistem perpajakan.

Salah satu rencana yang tercantum yakni pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol yang ditargetkan rampung pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," demikian dikutip dari dokumen tersebut.

Selain itu, pemerintah juga merancang implementasi pajak karbon pada 2026 serta melanjutkan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang telah mulai diterapkan sejak 2025.

Dari sisi strategi penerimaan, DJP menargetkan peningkatan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 10,24 persen pada 2025 menjadi kisaran 11,52 persen hingga 15 persen pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, terdapat tiga pilar utama strategi. Pertama, peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak strategis, termasuk kelompok wajib pajak badan (grup usaha), wajib pajak dengan transaksi afiliasi, serta wajib pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi.

Kedua, perluasan basis pajak melalui optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi digital, termasuk menjangkau aktivitas ekonomi digital dan sektor informal (shadow economy).

Ketiga, penguatan sistem pengawasan yang lebih terarah dan berbasis risiko, terutama pada sektor-sektor dengan potensi penerimaan besar.

Dalam implementasinya, DJP juga akan mengandalkan pendekatan Cooperative Compliance Mechanism (CCM) atau Tax Control Framework (TCF), yakni model kepatuhan berbasis transparansi, kerja sama, dan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN jasa jalan tol dan pajak orang kaya belum akan diterapkan pada 2026. Pemerintah berkomitmen tidak akan memberlakukan pajak baru hingga kondisi ekonomi dinilai cukup baik dan daya beli masyarakat sudah kuat.

“Pajak orang kaya, saya enggak tahu. Barangnya sih saya baru dengar kemarin malah. Terus pajak jalan tol juga sama, itu rencana jangka panjang yang dibuat sebelumnya,” kata Purbaya saat media briefing di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Purbaya menjelaskan, rencana itu telah ada sebelum dirinya menjabat. Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah akan menggalakkan penarikan pajak yang saat ini telah berlaku. Salah satunya dengan menjalankan penegakan hukum jika ada perusahaan-perusahaan yang salah melaporkan dengan sengaja under invoicing ekspor.

“Ini kan saya sudah janji kita akan naikkan pajak atau kenakan pajak baru ketika kondisi memungkinkan kita melakukan kebijakan countercyclical. Percuma kalau saya naikkan pajak orang kaya, pajak tol, pajak itu, lalu orang-orang pada berhenti bisnis. Pajaknya akan turun, ekonomi susah, rugi saya,” kata dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Rencana pengenaan PPN untuk jalan tol ini telah disebutkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak 2025-2029.

Renstra ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa jalan tol hingga untuk orang kaya (high-net worth individual) tidak akan berlaku tahun ini.

Untuk diketahui, sejumlah kerangka regulasi yang tengah dipersiapkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) itu tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Purbaya mengatakan bahwa regulasi pemungutan pajak yang tertuang dalam Renstra ini masih dalam pipeline alias belum ada yang dilaksanakan. Dia menegaskan komitmennya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Jadi posisi kami enggak berubah. Kami tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya," terangnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya bahkan mengaku belum mengetahui terkait dengan Renstra salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dalam waktu dekat, dia memastikan DJP akan mengoptimalkan peraturan perpajakan yang sudah ada saat ini.

Fokus dari otoritas fiskal, terang Purbaya, adalah melakukan penegakan hukum bagi para wajib pajak (WP) yang tidak patuh termasuk melakukan praktik underinvoicing.

Salah satu praktik underinvoicing yang tengah diincarnya adalah perusahaan baja yang merupakan penanaman modal asing (PMA) China. Jumlahnya ada sekitar 40 perusahaan yang diduga belum patuh membayar kewajiban pajaknya sebagai aturan berlaku.

"Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya telah melakukan sidak ke perusahan dimaksud di Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026). Purbaya mengungkap potensi kerugian negara yang mencapai Rp4 triliun per tahun akibat ulah pengusaha nakal tersebut.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu turun langsung ke lokasi PT PSM, salah satu dari tiga entitas utama yang tengah diusut.

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut pajak dari orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI) dinilai tepat.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok orang super kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut.

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak. Aturan yang menjadi alas hukum pajak orang kaya itu ditargetkan rampung pada 2028.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai rencana memajaki orang super kaya merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Pemerintah mencari berbagai cara perluasan objek pajak dan basis pajak. Segala upaya ditempuh sepanjang sesuai aturan agar tax ratio yang sudah ditetapkan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) itu tercapai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Namun, ia menilai aturan baru sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena instrumen yang ada sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak super kaya oleh kantor pajak.

Prianto mengatakan pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4). Kantor pajak tersebut dinilai perlu meningkatkan pengawasan pelaporan pajak orang super kaya, dalam hal ini ketika melaporkan terkait dengan benefit in kind.

Benefit in kind yang dimaksud adalah natura dan kenikmatan atau fasilitas dari kantor yang diterima bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, fasilitas tersebut sudah termasuk sebagai penghasilan.

Ia menilai banyak individu berpenghasilan sangat tinggi yang memperoleh benefit in kind. Nah, kantor Pajak LTO 4 harus mengawasi apakah PPh 21 yang dipotong ada yang terkait dengan objek pajak benefit in kind.

Nantinya, data yang dilaporkan wajib pajak orang super kaya ini dibandingkan dengan PPh 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja.

"Saya melihat pengawasannya akan bisa lebih intensif untuk PPh 21 pemberi kerjanya terkait benefit in kind," ujar Prianto.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mengapresiasi rencana pajak bagi orang super kaya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini efektif jika pemerintah benar-benar mengejar kelompok super kaya yang selama ini belum tersentuh. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah serta regulasi yang jelas.

"Secara filosofis, pajak adalah kontrak sosial. Negara dibolehkan mengambil hak warganya sebatas yang disepakati dalam legislasi. Lebih dari itu namanya perampokan yang dilakukan oleh negara. Itu akan mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia," jelasnya.

Ia pun mendorong kebijakan pajak bagi kelompok super kaya bisa diberlakukan sebelum 2028. Pasalnya, jumlah kelompok berpenghasilan tinggi meningkat seiring menyusutnya kelas menengah, sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Kenapa harus menunggu tahun 2028, mengingat kelompok kaya naik semenjak pandemi lalu? Saya sangat mengapresiasi kebijakan pajak yang progresif mengingat meningkatnya kelas atas, tetapi kelas menegah berkurang, ketimpangan meningkat. Opsi memajaki kelompok super kaya sangat tepat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut pajak dari orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI) dinilai tepat.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok orang super kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut.

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak. Aturan yang menjadi alas hukum pajak orang kaya itu ditargetkan rampung pada 2028.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai rencana memajaki orang super kaya merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Pemerintah mencari berbagai cara perluasan objek pajak dan basis pajak. Segala upaya ditempuh sepanjang sesuai aturan agar tax ratio yang sudah ditetapkan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) itu tercapai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Namun, ia menilai aturan baru sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena instrumen yang ada sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak super kaya oleh kantor pajak.

Prianto mengatakan pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4). Kantor pajak tersebut dinilai perlu meningkatkan pengawasan pelaporan pajak orang super kaya, dalam hal ini ketika melaporkan terkait dengan benefit in kind.

Benefit in kind yang dimaksud adalah natura dan kenikmatan atau fasilitas dari kantor yang diterima bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, fasilitas tersebut sudah termasuk sebagai penghasilan.

Ia menilai banyak individu berpenghasilan sangat tinggi yang memperoleh benefit in kind. Nah, kantor Pajak LTO 4 harus mengawasi apakah PPh 21 yang dipotong ada yang terkait dengan objek pajak benefit in kind.

Nantinya, data yang dilaporkan wajib pajak orang super kaya ini dibandingkan dengan PPh 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja.

"Saya melihat pengawasannya akan bisa lebih intensif untuk PPh 21 pemberi kerjanya terkait benefit in kind," ujar Prianto.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mengapresiasi rencana pajak bagi orang super kaya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini efektif jika pemerintah benar-benar mengejar kelompok super kaya yang selama ini belum tersentuh. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah serta regulasi yang jelas.

"Secara filosofis, pajak adalah kontrak sosial. Negara dibolehkan mengambil hak warganya sebatas yang disepakati dalam legislasi. Lebih dari itu namanya perampokan yang dilakukan oleh negara. Itu akan mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia," jelasnya.

Ia pun mendorong kebijakan pajak bagi kelompok super kaya bisa diberlakukan sebelum 2028. Pasalnya, jumlah kelompok berpenghasilan tinggi meningkat seiring menyusutnya kelas menengah, sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Kenapa harus menunggu tahun 2028, mengingat kelompok kaya naik semenjak pandemi lalu? Saya sangat mengapresiasi kebijakan pajak yang progresif mengingat meningkatnya kelas atas, tetapi kelas menegah berkurang, ketimpangan meningkat. Opsi memajaki kelompok super kaya sangat tepat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum membaca detail rencana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol dan pajak orang super kaya.

Ia menilai usulan tersebut seharusnya dianalisis terlebih dahulu oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Purbaya belum mengetahui apakah kajian tersebut sudah dilakukan atau belum oleh BKF. Ia akan meminta BKF melakukan analisis terhadap rencana pengenaan pajak baru tersebut.

"Saya enggak tahu, saya belum baca, nanti saya lihat lagi. Itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal. Saya enggak tahu sudah ada apa belum," katanya di sela-sela acara Simposium PT SMI, Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya mengaku heran saat ini tiba-tiba muncul banyak isu mengenai perpajakan, seperti penambahan dan pemungutan pajak.

Ia menegaskan kebijakan pajak baru hanya akan diterapkan jika daya beli dan kondisi ekonomi sudah membaik secara signifikan.

"Sekarang tiba-tiba ada banyak isu pajak, penambahan pajak sana sini. Janji saya sama, enggak berubah. Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada," ujar Purbaya.

Purbaya memperkirakan penerapan pajak baru dapat dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen. Namun, ia menekankan kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian.

"Hitungan saya sih dekat-dekat ke sana (6 persen), tapi ya jangan sama persis. Kita pastikan bahwa itu (penerapan pajak baru) tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan," ucap Purbaya.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, ada rencana mengenakan pajak terhadap orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI).

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok wajib pajak orang kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut yang dikutip pada Rabu (22/4).

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru, sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak.

Selain pengenaan pajak orang super kaya, DJP juga menyiapkan sejumlah regulasi lain.

Ada penyusunan aturan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dengan sistem pemungutan pajak digital luar negeri, penyusunan regulasi pajak karbon, serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Seluruh regulasi ini, termasuk pengenaan pajak orang super kaya, ditargetkan rampung pada 2028.

[Gambas:Youtube]

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan pajak terhadap orang kaya atau High Wealth Individual (HWI).

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok wajib pajak HWI.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut yang dikutip pada Rabu (22/4).

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak.

Selain pengenaan pajak untuk orang super kaya, DJP juga menyiapkan sejumlah regulasi lain.

Ada penyusunan aturan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dengan sistem pemungutan pajak digital luar negeri, penyusunan regulasi pajak karbon, serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Seluruh regulasi ini, termasuk pengenaan pajak khusus orang kaya, ditargetkan rampung pada 2028.

Ada sejumlah unit penanggung jawab yang terlibat dalam penyiapan peraturan ini, yaitu Direktorat Peraturan Perpajakan I; Direktorat Peraturan Perpajakan II; serta Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.

[Gambas:Youtube]

Wali Kota New York Zohran Mamdani dan Gubernur negara bagian Amerika Serikat (AS) Kathy Hochul mengumumkan kebijakan baru berupa pajak orang kaya untuk kepemilikan rumah kedua di atas US$5 juta atau sekitar Rp85,6 miliar.

Penetapan kebijakan pajak untuk orang kaya New York tersebut bertujuan meningkatkan keadilan pajak. Hasil penerimaan pajak tersebut rencananya akan digunakan untuk program publik seperti perumahan dan layanan sosial.

"Selamat Hari Pajak, New York. Kami memajaki orang kaya," tulis Mamdani dalam sebuah unggahan di X, bersama dengan video yang mengumumkan pajak baru yang menargetkan rumah kedua milik orang kaya, Kamis (15/4).

Dalam unggahannya Mamdani mengaku senang mengumumkan kebijakan pajak properti kedua untuk orang kaya, sekaligus yang pertama dalam sejarah New York tersebut. Video juga menunjukkan ia tengah berdiri tepat di depan penthouse (apartemen mewah).

"Seperti Penthouse ini, yang dibeli CEO Ken Griffin seharga US$238 juta. Pajak ini dirancang khusus untuk orang terkaya dari orang kaya, mereka yang menyimpan kekayaan di real estate New York," ujar Mamdani dalam video dikutip, Jumat (17/4).

Wali Kota yang baru dilantik Januari tersebut mengungkapkan bahwa pemilik real estate kaya umumnya akan memperoleh imbalan finansial sangat besar dari memiliki properti. Namun, umumnya unit-unit tersebut kosong lantaran orang kaya pemilik properti tidak tinggal di sana.

[Gambas:Youtube]

"Ini adalah sistem yang pada dasarnya tidak adil dan merugikan pekerja di New York. Sekarang, akan segera berakhir," tegasnya.

Senada, Gubernur New York Kathy Hochul turut memperkenalkan pajak baru tersebut  sebagai pajak "pied-à-terre", yakni biaya tahunan untuk properti bernilai di atas US$5 juta yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal utama.

"Jika Anda mampu membeli rumah kedua seharga US$5 juta yang dibiarkan kosong hampir sepanjang tahun, Anda mampu berkontribusi seperti warga New York lainnya," kata Hochul dalam sebuah pernyataan.

Menurut perhitungan Mamdani, pajak tersebut akan menghasilkan setidaknya US$500 juta atau sekitar Rp8,56 triliun per tahun bagi New York. Hal ini menjadi penting, mengingat saat ini kota tersebut tengah menghadapi defisit anggaran miliaran dolar.

Ia mengungkapkan, dana tersebut akan digunakan untuk membantu mendanai hal-hal seperti pengasuhan anak gratis, jalanan yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih aman.

"Sebagai Wali Kota, saya percaya setiap orang memiliki peran untuk bermain dan berkontribusi pada kota kami, dan beberapa, (berkontribusi) sedikit lebih dari yang lain. Selamat hari Pajak New York," tandasnya.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, Orang-orang super kaya di Kota New York geram atas pajak baru untuk rumah kedua yang diusulkan kedua pejabat New York tersebut. Tak terkecuali Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan komentar mengenai usulan tersebut Kamis (16/4), dengan menulis di platform Truth Social miliknya.

"Walikota Mandani sedang menghancurkan New York! Kebijakan pajak, pajak, pajak itu sangat salah," tulis Trump.

Pengelola dana lindung nilai miliarder Daniel Loeb menuduh Mamdani "memancing peperangan kelas" dalam sebuah unggahan di platform X, mengutip dari Financial Times.

Ia juga menyebut Mamdani telah melakukan doxxingalias penyebaran data pribadi terhadap investor Ken Griffin, yakni pemilik penthouse di Manhattan senilai US$238 juta atau setara Rp4,08 triliun, sebagaimana ditampilkan dalam video pajak properti tersebut.

"Anda tidak bisa memajaki sebuah kota menuju kemakmuran dan Anda tidak menarik modal dengan menjelek-jelekkan para filantropis," kata Loeb, yang menyumbangkan dana besar untuk mencegah Mamdani memenangkan pemilihan walikota 2025.

Griffin memiliki portofolio properti di AS dan London, termasuk di Florida di mana ia memindahkan kantor pusat dana lindung nilainya, Citadel, dari Chicago pada 2022. Citadel juga sedang membantu pembangunan gedung pencakar langit baru untuk kantornya di New York yang mampu menampung 1.800 karyawannya.

Beberapa penduduk terkaya di kota itu mendukung Griffin. "Kita seharusnya memuji Ken karena membelanjakan US$238 juta di New York, bukan menyerangnya karena melakukan hal itu," tulis Bill Ackman, pengelola dana miliarder yang menghabiskan US$1 juta untuk menentang pencalonan Mamdani, di X.

Sementara itu, juru bicara Griffin tidak menanggapi permintaan komentar. "Saya tidak memiliki penolakan refleksif terhadap industri apa pun, individu mana pun, atau kategori kekayaan bersih mana pun," kata Mamdani sebelumnya kepada Financial Times.

Walikota New York Zohran Mamdani dan Gubernur negara bagian Amerika Serikat (AS) Kathy Hochul mengumumkan kebijakan baru berupa pajak orang kaya untuk kepemilikan rumah kedua di atas US$5 juta atau sekitar Rp85,6 miliar.

Penetapann kebijakan pajak untuk orang kaya New York tersebut bertujuan meningkatkan keadilan pajak. Hasil penerimaan pajak tersebut rencananya akan digunakan untuk program publik seperti perumahan dan layanan sosial.

"Selamat Hari Pajak, New York. Kami memajaki orang kaya," tulis Mamdani dalam sebuah unggahan di X, bersama dengan video yang mengumumkan pajak baru yang menargetkan rumah kedua milik orang kaya, Kamis (15/4).

Dalam unggahannya Mamdani mengaku senang mengumumkan kebijakan pajak properti kedua untuk orang kaya, sekaligus yang pertama dalam sejarah New York tersebut. Video juga menunjukkan ia tengah berdiri tepat di depan penthouse (apartemen mewah).

"Seperti Penthouse ini, yang dibeli CEO Ken Griffin seharga US$238 juta. Pajak ini dirancang khusus untuk orang terkaya dari orang kaya, mereka yang menyimpan kekayaan di real estate New York," ujar Mamdani dalam video dikutip, Jumat (17/4).

Walikota yang baru dilantik Januari tersebut mengungkapkan bahwa pemilik real estate kaya umumnya akan memperoleh imbalan finasial sangat besar dari memiliki properti. Namun, umumnya unit-unit tersebut kosong lantaran orang kaya pemilik properti tidak tinggal di sana.

[Gambas:Youtube]

"Ini adalah sistem yang pada dasarnya tidak adil dan merugikan pekerja di New York. Sekarang, akan segera berakhir," tegasnya.

Senada, Gubernur New York Kathy Hochul turut memperkenalkan pajak baru tersebut  sebagai pajak "pied-à-terre", yakni biaya tahunan untuk properti bernilai di atas US$5 juta yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal utama.

"Jika Anda mampu membeli rumah kedua seharga US$5 juta yang dibiarkan kosong hampir sepanjang tahun, Anda mampu berkontribusi seperti warga New York lainnya," kata Hochul dalam sebuah pernyataan.

Menurut perhitungan Mamdani, pajak tersebut akan menghasilkan setidaknya US$500 juta atau sekitar Rp8,56 triliun per tahun bagi New York. Hal ini menjadi penting, mengingat saat ini kota tersebut tengah menghadapi defisit anggaran miliaran dolar.

Ia mengungkapkan, dana tersebut akan digunakan untuk membantu mendanai hal-hal seperti pengasuhan anak gratis, jalanan yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih aman.

"Sebagai walikota, saya percaya setiap orang memiliki peran untuk bermain dan berkontribusi pada kota kami, dan beberapa, (berkontribusi) sedikit lebih dari yang lain. Selamat hari Pajak New York," tandasnya.

[Gambas:Twitter]

Di sisi lain, Orang-orang super kaya di Kota New York geram atas pajak baru untuk rumah kedua yang diusulkan kedua pejabat New York tersebut. Tak terkecuali Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan komentar mengenai usulan tersebut Kamis (16/4), dengan menulis di platform Truth Social miliknya.

"Walikota Mandani sedang menghancurkan New York! Kebijakan pajak, pajak, pajak itu sangat salah," tulis Trump.

Pengelola dana lindung nilai miliarder Daniel Loeb menuduh Mamdani "memancing peperangan kelas" dalam sebuah unggahan di platform X, mengutip dari Financial Times.

Ia juga menyebut Mamdani telah melakukan doxxingalias penyebaran data pribadi terhadap investor Ken Griffin, yakni pemilik penthouse di Manhattan senilai US$238 juta atau setara Rp4,08 triliun, sebagaimana ditampilkan dalam video pajak properti tersebut.

"Anda tidak bisa memajaki sebuah kota menuju kemakmuran dan Anda tidak menarik modal dengan menjelek-jelekkan para filantropis," kata Loeb, yang menyumbangkan dana besar untuk mencegah Mamdani memenangkan pemilihan walikota 2025.

Griffin memiliki portofolio properti di AS dan London, termasuk di Florida di mana ia memindahkan kantor pusat dana lindung nilainya, Citadel, dari Chicago pada 2022. Citadel juga sedang membantu pembangunan gedung pencakar langit baru untuk kantornya di New York yang mampu menampung 1.800 karyawannya.

Beberapa penduduk terkaya di kota itu mendukung Griffin. "Kita seharusnya memuji Ken karena membelanjakan US$238 juta di New York, bukan menyerangnya karena melakukan hal itu," tulis Bill Ackman, pengelola dana miliarder yang menghabiskan US$1 juta untuk menentang pencalonan Mamdani, di X.

Sementara itu, juru bicara Griffin tidak menanggapi permintaan komentar. "Saya tidak memiliki penolakan refleksif terhadap industri apa pun, individu mana pun, atau kategori kekayaan bersih mana pun," kata Mamdani sebelumnya kepada Financial Times.

WASHINGTON - Seiring kesenjangan kekayaan terus melebar, semakin banyak orang yang terdorong ke kelas miliarder ultra kaya—tetapi ada lapisan eksklusivitas lain di puncak. Meskipun ada ribuan individu di luar sana dengan lebih dari USD1 miliar di rekening bank mereka, sekelompok kecil "miliarder super" adalah orang-orang yang mengalami peningkatan kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Saat ini terdapat 29 "miliarder super" yang memiliki kekayaan lebih dari USD50 miliar—dan sebagian besar dari mereka tinggal di AS, menurut analisis tanggal 21 November dari perusahaan intelijen data Altrata, yang dibagikan secara eksklusif kepada Fortune.

Ini adalah tahun ketiga berturut-turut rata-rata rekening bank miliarder meningkat—tetapi sebagian besar uang terkonsentrasi di antara segelintir orang. Meskipun populasi miliarder global meningkat sebesar 5,6% pada tahun 2024 ke angka tertinggi baru yaitu 3.508 orang, lebih dari setengah dari individu tersebut hanya memiliki kekayaan antara USD1 miliar dan USD2 miliar.

Sementara itu, 17% miliarder yang memiliki lebih dari USD5 miliar mengendalikan 62% dari semua uang dalam kelompok miliarder dengan kekayaan lebih dari USD10 miliar ini. Jika semua miliarder super menggabungkan uang mereka, mereka akan memiliki kekayaan senilai USD4,13 triliun—hampir sama nilainya dengan perusahaan paling berharga di dunia, Nvidia.

“Kelas ‘miliarder super’ ini telah mengalami pertumbuhan kekayaan paling dinamis selama dekade terakhir, yang menggarisbawahi hiperkonsentrasi kekayaan global di puncak,” catat laporan Altrata.

Terdapat juga beberapa tren umum mengenai di mana para miliarder super mengumpulkan kekayaan mereka, dan di industri mana mereka berhasil. Di antara kelas orang kaya yang sangat eksklusif ini, sekitar 65%, atau 19 orang, tinggal di Amerika; sementara itu, sekitar tiga orang tinggal di China; dua orang memiliki tempat tinggal utama di India; dua orang menetap di Prancis; satu orang di Spanyol; sementara satu orang lagi berpindah-pindah antar negara.

Amerika Serikat jelas merupakan inkubator dari peningkatan kekayaan yang sangat besar—dan keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh booming AI di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Orang terkaya di dunia, Elon Musk, telah melihat kekayaannya meroket berkat keberhasilan Tesla dan SpaceX—dan ia dapat melihat lebih banyak uang lagi, karena para pemegang saham baru saja menyetujui paket gaji senilai USD1 triliun yang memecahkan rekor untuk CEO berusia 54 tahun itu.

Sementara itu, Larry Ellison, orang terkaya kedua setelah Musk dengan kekayaan USD286,5 miliar, menikmati keuntungan besar tahun ini berkat kepemilikan saham 40% di Oracle, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama pada tahun 1977.

Secara keseluruhan, para miliarder teknologi meningkatkan kekayaan mereka hampir 200% selama dekade terakhir—terbesar di industri mana pun—sementara mereka yang bekerja di industri hiburan melihat kekayaan mereka membengkak hampir 150%.

“Sektor teknologi menonjol di antara para miliarder terkaya di dunia, dengan booming AI mendorong peningkatan yang kuat baru-baru ini dalam valuasi portofolio individu yang berbasis di AS seperti Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dan Larry Page,” kata laporan itu.