JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti surat kamar dagang (Kadin) China yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Ini juga menjadi pantauan kami. Kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah,” katanya, Jumat (21/5/2026).

Menurut Firman, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. Firman menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

“Harusnya pelaku usaha Indonesia lebih awal menyampaikan kepada pemerintah, atau mungkin sudah tetapi tidak didengar. Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. Firman juga menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Lihat video: Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%



Firman mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Tekanan terhadap pelaku usaha, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan. Ada acara 17 Agustusan, ulang tahun, semua menjadi cost tambahan. Kalau biaya-biaya itu tidak masuk dalam perencanaan investasi, tentu akan menjadi beban,” tuturnya.

Firman juga menyinggung adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi maupun aparat penegak hukum dan keamanan. “Kelompok-kelompok seperti preman yang mengatasnamakan lembaga tertentu, juga ada dari aparat penegak hukum maupun keamanan. Kalau tidak diikuti, diancam. Itu sudah sering terjadi dan berlangsung lama,” keluhnya.

Firman memperingatkan kondisi tersebut dapat membuat investor hengkang dari Indonesia apabila tidak segera dibenahi. “Oh bisa. Itu warning keras, peringatan keras,” katanya.

Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti rencana kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memicu gejolak pasar. Firman mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini masih bergantung pada pusat perdagangan internasional di Eropa.

“Kenapa CPO dulu ke Amsterdam dan Rotterdam, kemudian baru ke negara lain? Kenapa kita tidak bisa direct? Nah ini yang harus dievaluasi pemerintah,” ucapnya.

Firman menekankan pemerintah dan DPR perlu menyederhanakan regulasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan baru di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil.

Firman menegaskan seluruh kebijakan terkait ekspor dan investasi harus dibahas terlebih dahulu bersama pelaku usaha agar pemerintah memahami dampak dan risiko di lapangan. “Nah yang mengenai ekspor itu harus betul-betul dilakukan diskusi dulu dengan pelaku usaha, untung ruginya,” tegasnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, investor China mengaku selama ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga tanggung jawab sosial.

Namun, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis. “Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait,” tulis surat tersebut.

Menurut mereka, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali.

Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta Dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat tersebut.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai dapat mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Mereka menyebut pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.

Belum lama ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berdebat langsung dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Hercules soal lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang.

Tahun lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan ormas yang sama, terkait dugaan pendudukan lahan negara di Tangerang Selatan, sementara Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyoroti adanya tindakan premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Indonesia.

Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu pernah pula menyatakan bahwa praktik premanisme berkontribusi sekitar 15%-40% terhadap biaya investasi dan produksi. Pelakunya bukan cuma ormas, tetapi juga dari kalangan instansi pemerintah. Contohnya, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhamad Salim yang terjerat kasus premanisme dan pemerasan Rp5 triliun pada proyek pabrik Chandra Asri Alkali di Cilegon.

Di peristiwa-peristiwa itu, respons pejabat publik cenderung seragam. Yaitu, “praktik premanisme tidak boleh terjadi lagi”, “ini negara hukum”, dan “negara tidak boleh kalah terhadap preman”. Namun, keresahan akan praktik premanisme tidak juga surut di banyak wilayah seperti di Batam, Kepulauan Riau.

Premanisme justru bereskalasi dan bertransformasi, membuatnya menjadi kian masuk ke area abu-abu. Pergeseran ini tidaklah terjadi di ruang hampa. Ketika negara lebih banyak meresponnya dengan pidato dan retorika, premanisme pun berkesempatan belajar untuk menyusup lebih dalam.

Akibatnya, yang kemudian menguat adalah apa yang bisa disebut sebagai “ekonomi gerilya”, khususnya di wilayah perkotaan. Ini adalah sistem perburuan rente melalui pemaksaan, penguasaan wilayah, serta eksploitasi celah hukum, dan bukan melalui aktivitas pasar yang sah namun mampu menyusup ke dalam ekonomi formal.

Namun, berbeda dengan premanisme rendahan, gejala baru ini membawa ciri tidak cuma berani menantang negara, tetapi juga bernegosiasi atau malah berkolaborasi dengan aparat negara. Ketika ada tekanan atau penertiban, sistem ini hanyalah meresponnya dengan melangkah mundur untuk kemudian muncul kembali dengan cara operasional yang semakin beragam dan baru.

Itulah sebabnya, ekonomi gerilya memiliki daya tahan yang kuat. Di baliknya, ada semacam kebutuhan struktural yang bukan semata-mata demi keserakahan. Kebutuhan ini muncul karena adanya kelemahan mendasar seperti lapangan kerja formal yang terbatas, ketimpangan ekonomi-sosial yang tinggi, dan lemahnya kehadiran negara.

Maka, ketika kelemahan-kelemahan struktural seperti itu kian menjadi, dengan sendirinya terciptalah lahan subur bagi berkembang biaknya ekonomi gerilya. Ambiguitas hukum pun menjadi senjata ekonomi gerilya untuk berani terang-terangan muncul di perdebatan legalitas formal.

Tidak aneh pula bila pencari kerja yang gagal memperoleh pekerjaan di sektor formal, mudah menjadi target rekrutmen ekonomi gerilya. Studi tentang informalitas di negara berkembang juga menunjukkan adanya korelasi antara kontraksi sektor formal dengan ekspansi ekonomi bayangan (shadow economy) (Schneider dan Enste, 2000).

Ketika PHK banyak terjadi dan penyerapan tenaga kerja melemah, gangguan terorganisasi terhadap dunia bisnis cenderung meroket. Soal tersebut, Apindo sudah lama mengeluhkannya dan meminta pemerintah untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap persoalan ini. Bahkan, program-program bantuan sosial tak luput dari gangguan gerilya ini, berupa setoran kepada para pelaku ekonomi gerilya.

Perlambatan ekonomi sudah tentu membuat ekonomi gerilya makin mendapatkan tempat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) baru-baru ini menyampaikan hasil survei mereka, yang menemukan bahwa 50% perusahaan tidak mempunyai rencana ekspansi dalam lima tahun ke depan, dan 67% tidak akan merekrut karyawan baru dalam lima tahun ke depan. Ini sinyal jelas yang harus disikapi secara serius.

Kemnaker juga mencatat, sepanjang kuartal pertama tahun ini, jumlah PHK sudah lebih dari 8.000 orang. Ribuan tenaga kerja di sektor padat karya terutama di Jabar dan Banten juga terancam PHK sebagai imbas dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Capaian pertumbuhan selama ini, di satu sisi diklaim stabil, tetapi lapangan kerja tidak bertambah secara memadai (jobless growth).

Tanpa ada ekspansi usaha di sektor formal, terlebih yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, ekonomi gerilya bisa dilihat sebagai solusi. Namun ini bukanlah solusi yang diharapkan dan seharusnya tidak terus berlanjut. Justru sistem inilah yang harus tegas dihentikan karena terus menambah beban ekonomi. Target-target pertumbuhan, apalagi yang spektakuler, hanya akan menjadi monumen janji jika ekonomi gerilya tetap merajalela.

Di sinilah negara perlu langkah tegas sebagai titik balik menekan ekonomi gerilya demi memajukan sektor formal. Namun ini hanya mungkin jika negara juga bersih dari sulur-sulur ekonomi gerilya. Seperti sudah disebutkan di atas, sistem ekonomi gerilya bahkan bisa bernegosiasi dan berkolaborasi dengan aparat negara dan elit politik. Tepatnya, ekonomi gerilya ini dapat menumpang dan menjadi benalu melalui kebijakan publik sehingga skala rente dan dampak buruknya menjadi berlipat.

Persoalannya menjadi kian rumit ketika jaringan sulur ekonomi gerilya malah berawal dari dalam institusi negara itu sendiri. Kepentingannya tidaklah berbeda, yakni sama-sama berburu rente. Namun, ini berbeda dengan kepentingan pada level bawah yang cuma untuk sekadar bertahan hidup, tetapi justru demi terus memupuk sistem ekonomi gerilya untuk terus menghisap keuangan negara dan mencekik ekonomi nasional melalui tingginya biaya produksi dan investasi.

Pertanyaannya, akan adakah kemauan politik untuk memutus jalinan sulur antara kekuasaan dan ekonomi gerilya ini? Jelaslah, pernyataan “negara tidak boleh kalah” tidaklah cukup. Yang dibutuhkan setidaknya adalah perluasan lapangan kerja formal secara terukur dan rasional, bukan sebatas target pertumbuhan agregat semata.

Selain itu, perlu pula hadirnya sistem pengawasan publik terhadap aparatur negara yang berkolaborasi dengan ekonomi gerilya. Sudah tentu pula, celah-celah pemerasan seperti dalam perizinan, harus ditutup. Langkah-langkah ini harus berjalan bersamaan agar upaya menekan ekonomi gerilya tidak justru mendorongnya makin masuk ke institusi negara.

JAKARTA - Video yang memperlihatkan mobil pelat luar Jakarta dipalak ‘Bang Jago’ atau preman di wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial. Polisi pun mengungkapkan kronologinya.

Adapun pelaku diduga memaksa dan menawarkan jasa pengawalan. Pelaku diduga berjumlah tiga orang dengan mengendarai satu sepeda motor.

Mereka menghampiri mobil berpelat luar Jakarta yang tengah berhenti untuk melihat Google Maps. Dinarasikan dalam video tersebut bahwa para pelaku meminta uang sebesar Rp300 ribu dengan alasan ‘uang lewat’ lantaran mobil milik korban bernomor pelat luar Jakarta.

Tak hanya uang, para pelaku juga mengambil kartu E-toll milik korban. Setelah mengambil uang dan kartu tersebut, para pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Secara terpisah, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo membenarkan peristiwa itu. Dhimas menjelaskan peristiwa terjadi pada Jumat (27/3/2026) sore. Pihaknya juga telah mengamankan dua orang pelaku.

“Diamankan 2 orang inisial MN dan N warga Kecamatan Tanah Abang,” ujar Dhimas dikutip pada Minggu (29/3/2026).

Saat itu, korban sedang menepi di Jalan Kebon Kacang 12 untuk melihat Google Maps. Tak berselang lama, para pelaku pun menghampirinya.

“Tiba-tiba diduga pelaku datang bertiga dengan mengendarai sepeda motor meminta uang rokok kepada korban,” ujarnya.

Korban sempat tidak memberikan uang kepada pelaku yang memalaknya. Karena tidak memberikan uang, pelaku kemudian menawarkan jasa pengawalan sebesar Rp300 ribu.

"Namun oleh korban cuma di kasih Rp100 ribu. Karena merasa kurang, akhirnya pelaku mengambil paksa kartu e-toll korban," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan pemerintah menyiapkan masjid sebagai tempat istirahat bagi pemudik yang melintas di jalur arteri selama masa angkutan Lebaran. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan fasilitas tersebut untuk membantu pemudik, terutama pengguna sepeda motor, agar dapat beristirahat dengan aman di sepanjang perjalanan.

Dudy menjelaskan kebijakan itu merupakan bagian dari sejumlah langkah yang disiapkan Kemenhub guna mendukung kelancaran arus mudik. Pemerintah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan pemangku kepentingan transportasi, untuk memastikan pelayanan bagi masyarakat berjalan optimal.

“Kami bersama Kementerian Agama menyiapkan masjid sebagai tempat beristirahat bagi para pemudik, khususnya kendaraan roda dua di jalan-jalan arteri,” kata Menhub setelah mengikuti apel gelar pasukan persiapan Operasi Ketupat 2026 di Monas, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ia menyampaikan kesiapan angkutan Lebaran merupakan hasil koordinasi lintas lembaga yang dilakukan pemerintah. Dukungan dari aparat keamanan hingga pemangku kepentingan transportasi diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.

“Kita melihat bahwa insyaallah semua siap untuk membantu dan melayani masyarakat, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan perjalanan mudik Lebaran,” ujar Dudy.

Dalam pengaturan lalu lintas selama masa mudik, pemerintah juga menerapkan pembatasan operasional kendaraan berat. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat keputusan bersama untuk mengatur kendaraan dengan sumbu tiga ke atas agar tidak beroperasi pada periode tertentu.

“Kementerian Perhubungan menyiapkan beberapa kebijakan, di antaranya pembatasan kendaraan berat melalui surat keputusan bersama. Dengan tidak beroperasinya kendaraan sumbu tiga ke atas pada periode tertentu, diharapkan perjalanan pemudik menjadi lebih aman dan nyaman,” ucapnya.

Pemerintah juga memberi perhatian pada arus penyeberangan yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang. Penyeberangan Merak–Bakauheni serta Ketapang–Gilimanuk menjadi titik penting yang dipantau selama masa angkutan Lebaran.

“Di penyeberangan kami menyiapkan dua titik yang menjadi pusat perhatian masyarakat selama angkutan Lebaran, khususnya di Merak. Kami menyiapkan empat pelabuhan yang diharapkan dapat memperlancar arus penyeberangan Merak–Bakauheni dan juga Ketapang–Gilimanuk,” jelas Dudy.

Menhub menambahkan pemerintah juga menyiapkan berbagai fasilitas tambahan bagi pemudik, termasuk memanfaatkan jembatan timbang sebagai tempat istirahat sementara. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga disiapkan untuk mendukung keselamatan perjalanan masyarakat.

“Kami juga menyiapkan jembatan timbang untuk digunakan sebagai rest area, serta beberapa titik lain yang bisa dimanfaatkan. Kementerian Kesehatan juga menyiapkan puskesmas sebagai tempat istirahat bagi pemudik,” kata Dudy.

Ia juga mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan dengan baik dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemudik diingatkan memantau informasi perjalanan serta kondisi cuaca sebelum berangkat agar perjalanan berlangsung lebih aman dan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA - Satu tahun memimpin Jawa Barat, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Program Jalan Leucir menjadi salah satu terobosan yang mendorong tingkat kepuasan warga paling tinggi dalam setahun terakhir.

Dulu, Junaedi kerap mengeluh setiap kali harus mengangkut hasil tani melintasi ruas jalan di Cianjur Selatan. Berjam-jam truk engkelnya harus menembus jalan tanah merah. Selepas hujan, jalan berubah lembek seperti bubur. Saat kemarau, kondisi tak kalah menyiksa—setir harus dicengkeram kuat karena jalanan bergelombang kiri-kanan.

“Kalau bukan karena butuh, sebetulnya malas kalau harus ke Cianjur Selatan, apalagi ke wilayah Cikawung dan Jayagiri. Aduh, jalan hancur, kiri-kanan leuweung [hutan], kalau kemalaman, wassalam,” ujar lelaki berusia 55 tahun itu. Sebagai sopir angkutan hasil tani, ia menjadi saksi bagaimana ruas tersebut lama tak tersentuh kebijakan serius.

Mimpi buruk itu berakhir pada akhir 2025. Program “Jalan Istimewa, Jalan Leucir” membuka babak baru bagi perjalanan Junaedi dan warga Cianjur Selatan.

“Alhamdulillah, jalanna enak sekarang, mulus, caang [terang benderang]. Waktu tempuh lebih cepat, jalannya beton kokoh, jadi hasil tani yang diangkut bisa optimal. Sae [bagus],” katanya.

Jalan Leucir merupakan program unggulan di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi yang menargetkan percepatan perbaikan jalan provinsi maupun nonprovinsi. Fokus diarahkan pada ruas rusak berat, dengan standar ketebalan dan kualitas konstruksi yang diperketat, serta perbaikan bertahap di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Leucir sendiri dalam bahasa Sunda berarti mulus, lancar, dan berkualitas.

Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan jalan hingga pelosok desa adalah bentuk menghadirkan keadilan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Desa yang menjadi sumber pangan harus mendapat prioritas pembangunan. Sekolah, kesehatan, sanitasi, air bersih, semuanya harus selesai di sana. Desa yang menjaga hutan, air, oksigen, dan mencegah banjir punya peran penting bagi industri dan kehidupan kita semua. Mereka juga berhak atas keadilan pembangunan,” ujarnya.

Tekad KDM—sapaan akrabnya—menjadikan 2025 sebagai momentum lompatan besar perbaikan infrastruktur. Anggaran jalan provinsi meningkat secara signifikan dari Rp400 miliar menjadi Rp2,009 triliun. Ditambah anggaran jalan nonprovinsi sebesar Rp 187,580 miliar.

Belanja besar itu, menurutnya, penting agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang kuat, akses pendidikan yang memadai, serta jaminan kesehatan yang layak.

Langkah tersebut tidak tanpa tantangan. Di tengah tekanan fiskal APBD 2025, Pemprov Jabar melakukan efisiensi besar-besaran dengan memangkas pos anggaran yang dianggap tidak prioritas. Hasilnya, ruang fiskal tersedia untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan.

Dalam satu tahun, total panjang Jalan Leucir telah mencapai 474,12 kilometer, terdiri atas 446,327 kilometer jalan provinsi dan 18,038 kilometer jalan nonprovinsi. Selain itu, 11 paket jembatan telah rampung dibangun atau diperbaiki.

“Saya mohon maaf apabila masih ada jalan provinsi yang bolong. Tetapi kami berkomitmen tahun ini minimal 90% dalam kondisi baik, dan kita inginnya 100% bisa dilewati dengan nyaman,” ujar KDM.

Kepuasan Publik Tinggi

Komitmen tersebut berbuah apresiasi publik. Sejumlah urusan wajib bidang infrastruktur yang dilakukan Pemprov Jabar mencatat tingkat kepuasan di atas 80%.

Hal itu terungkap dari survei lembaga Indikator yang dilakukan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 terhadap 800 responden di desa-desa di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pendiri dan peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebut kinerja Pemprov Jabar di bidang infrastruktur mendapat tingkat kepuasan tinggi. Dibandingkan dengan Mei 2024, kepuasan publik pada Januari–Februari 2026 meningkat secara signifikan.

Dalam aspek peningkatan kualitas jalan dan jembatan, 65,4% responden menyatakan cukup puas dan 20,5% sangat puas. Adapun terhadap peningkatan jumlah jalan dan jembatan, 65,9% menyatakan cukup puas dan 18,5% sangat puas.

Capaian infrastruktur itu turut mendongkrak tingkat kepuasan terhadap kinerja Dedi Mulyadi yang mencapai 95,5%—kategori sangat tinggi.

“Ini menandakan bahwa gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusiasme tinggi, tetapi juga diapresiasi setelah hampir satu tahun berjalan,” ujarnya di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga diiringi upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemprov Jabar membentuk Satgas Anti Premanisme, meluncurkan aplikasi NyariGawe untuk memfasilitasi pencari kerja, menyederhanakan layanan perizinan, hingga turun langsung mencarikan solusi bagi investor.

Hasilnya, realisasi investasi Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun—melampaui target 109,9% dari Kementerian Investasi/BKPM RI dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat Rp149,8 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp147,02 triliun, mencerminkan pertumbuhan yang relatif seimbang.

Meski demikian, KDM mengingatkan bahwa visi “Jabar Istimewa Lembur Diurus Kota Ditata” bukan semata-mata membangun fisik. Tujuannya adalah menghilangkan kebodohan, mengangkat derajat masyarakat miskin dan anak yatim, serta membangun kemakmuran Jawa Barat secara berkelanjutan.

“Kita membangun bukan untuk lima atau sepuluh tahun, dan bukan hanya untuk kita. Kita membangun untuk anak cucu kita. Apa yang kita titipkan untuk generasi Jabar ke depan kalau kita tidak punya nilai-nilai filosofi besar dan mendasar,” tutupnya.

Bisnis.com, CIREBON - Iklim investasi di Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan. Sejumlah calon penanam modal menilai aspek keamanan dan kepastian hukum di daerah tersebut belum sepenuhnya kondusif, terutama akibat gangguan organisasi masyarakat (ormas) serta proses perizinan yang dinilai masih berbelit.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengakui masih terdapat persoalan mendasar yang memengaruhi persepsi investor terhadap daerahnya. Menurutnya, keluhan yang masuk tidak hanya terkait prosedur administrasi, tetapi juga dinamika di lapangan yang berpotensi mengganggu aktivitas usaha.

“Keamanan dan kepastian hukum memang menjadi faktor utama dalam keputusan investasi. Kami tidak menutup mata bahwa masih ada tantangan yang perlu dibenahi,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan tekanan dari kelompok tertentu yang meminta keterlibatan dalam aktivitas operasional perusahaan, mulai dari pengadaan jasa hingga distribusi. Praktik tersebut dinilai menambah biaya tidak resmi dan meningkatkan risiko usaha. Dalam beberapa kasus di wilayah industri nasional, aksi serupa bahkan berujung pada pemblokiran akses produksi dan distribusi barang.

Fenomena itu tidak hanya terjadi di Cirebon. Beberapa kawasan industri di Bekasi, Karawang, Batam, hingga Jawa Timur sebelumnya juga menghadapi persoalan serupa. Gangguan keamanan yang berulang disebut-sebut telah mendorong sebagian investor menyampaikan pengaduan langsung kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, persoalan tata ruang dinilai menjadi hambatan struktural. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengaku sudah menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang selesai pada 2025. Dokumen tersebut diharapkan mampu memperjelas zona industri, perdagangan, dan pariwisata agar tidak memicu konflik lahan di kemudian hari.

Imron menyebut, penyusunan tata ruang menjadi langkah krusial untuk menekan ketidakpastian. “Tanpa kejelasan zonasi, potensi sengketa dan tumpang tindih pemanfaatan ruang akan terus terjadi. Investor membutuhkan kepastian sejak awal,” katanya.

Meski demikian, perbaikan dokumen perencanaan dinilai belum cukup jika tidak diiringi reformasi birokrasi. Proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung (PBG), masih dikeluhkan memakan waktu panjang. Investor menilai kecepatan layanan menjadi faktor penentu daya saing daerah dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat.

Imron menegaskan pihaknya berupaya memangkas prosedur yang tidak efisien serta memperkuat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah guna menjaga stabilitas keamanan. Namun, ia mengakui efektivitas pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat.

Tekanan terhadap dunia usaha berisiko menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain menahan realisasi investasi baru, gangguan operasional juga berpotensi menghambat produksi dan distribusi barang. Jika situasi berlarut, kerugian ekonomi dapat membesar dan mengurangi kepercayaan pasar terhadap daya saing kawasan industri di Cirebon.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah bertujuan untuk menyelesaikan segenap permasalahan premanisme dan sengketa tanah secara hukum di Kota Pahlawan.

Eri menyebut bahwa segenap jajaran Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah tersebut akan bergerak di seluruh wilayah tanpa terkecuali.

“Kita siapkan posko di masing-masing wilayah, Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat,” ucap Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Eri menyatakan pihaknya tidak ingin, bila tiap-tiap permasalahan terdapat oknum yang menggunakan pihak lain untuk mengintimidasi seseorang. Oleh sebab itu, kehadiran Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah yang berisi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu disebutnya dapat menindaklanjuti permasalahan premanisme dan sengketa tanah berdasarkan koridor hukum yang adil.

“Negara kita ini negara hukum. Jangan menggunakan kekuatan lainnya, jangan menggunakan pihak-pihak lainnya. Sehingga tidak ada premanisme di Kota Surabaya,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dirinya pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan untuk melapor setiap permasalahan yang dialami ke Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah. Dengan begitu, maka ia berharap, tidak ada lagi permasalahan sengketa tanah yang sampai merugikan pihak tertentu ke depannya.

“Siapa yang membuat suasana Surabaya tidak tenang dengan kekerasan, dengan pemaksaan, maka satgas penanganan premanisme ini akan turun, tapi saya mohon kepada warga Surabaya untuk melapor, harus berani melapor,” tegasnya.

Masyarakat dapat menghubungi layanan hotline untuk pengaduan masyarakat melalui nomor +62 817-0013-010 dan Call Center (CC) 112. Selain itu, warga juga dapat menyampaikan masalahnya kepada jajaran kelurahan berkaitan dengan aksi premanisme dan sengketa tanah.

“Bisa langsung ke kelurahan untuk menyampaikan ke kelurahan. Kelurahan punya waktu 2x24 jam untuk menyelesaikan langsung dengan Satgas Mafia Tanah. Maka ayo kita jaga kota ini, Surabaya ini adalah kota berdasarkan hukum, negara kita negara hukum,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pembentukan Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah tersebut merupakan respons pemerintah kota atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80), yang terletak di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

Aparat kepolisian telah menetapkan empat orang tersangka atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik Elina tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 2.500 orang dari 76 organisasi kemasyarakatan (ormas) kelompok masyarakat, serta organisasi mahasiswa mendeklarasikan Surabaya Bersatu di Balai Kota Surabaya, Rabu (31/12/2025). Hal tersebut adalah bentuk penegasan terhadap segala aktivitas premanisme.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, deklarasi tersebut digelar bukan hanya sekadar seremoni belaka. Namun, sebagai komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari praktik premanisme.

Eri juga menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menoleransi terhadap segenap tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami menegaskan komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari segala bentuk premanisme. Tidak ada lagi toleransi terhadap tindakan premanisme. Setiap pelanggaran akan diproses secara hukum, dan kami akan bergerak bersama Forkopimda Kota Surabaya,” ucap Eri.

Dirinya juga menyebut bahwa Pemkot Surabaya dalam waktu dekat segera menggelar apel Satgas Anti Premanisme, yang akan dibagi dalam lima wilayah kerja berbeda, yakni Surabaya Pusat, Timur, Barat, Utara, dan Selatan.

Untuk itu, ia pun mengimbau kepada segenap warga untuk berani melaporkan setiap praktik premanisme yang ada. Namun, tetap mengedepankan proses hukum dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Surabaya harus bersikap tegas, tetapi tetap taat hukum. Laporkan setiap kejadian karena di setiap wilayah telah disiapkan Satgas Anti Premanisme yang akan bertugas menjaga keamanan, ketenangan, dan kenyamanan Kota Surabaya,” tuturnya.

Eri memaparkan bahwa pihaknya telah mendirikan Posko Satgas Anti Premanisme yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menjelaskan, satgas nantinya akan rutin berpatroli secara bergilir di seluruh wilayah dengan penanggung jawab masing-masing.

Dirinya pun menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung kepada partisipasi aktif masyarakat yang berani untuk melaporkan setiap gangguan keamanan di wilayahnya masing-masing.

“Yang terpenting, warga Surabaya segera melaporkan setiap gangguan keamanan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dalam bentuk apa pun, setiap pihak yang melanggar aturan dan menggunakan cara-cara premanisme akan ditindak tanpa kompromi,” jelasnya.

Segala bentuk premanisme yang disertai kekerasan, pemaksaan, maupun intimidasi akan ditindak tegas tanpa kompromi. Bahkan, lanjut Eri, jika dalam proses hukum terbukti ada keterlibatan organisasi kemasyarakatan, maka Pemkot Surabaya akan merekomendasikan untuk dibubarkan.

“Indonesia adalah negara hukum. Jika terbukti ada keterlibatan lembaga atau organisasi dalam tindak pidana premanisme, kami akan merekomendasikan pembubaran. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Berikut enam poin isi Deklarasi Surabaya Bersatu yang dibacakan dalam kegiatan tersebut:

1. Menolak segala bentuk premanisme, kekerasan, pemerasan, dan tindakan melanggar hukum yang meresahkan masyarakat.

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, ketertiban, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Berperan aktif secara gotong royong menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Surabaya.

4. Tidak melakukan, tidak terlibat, tidak mendukung, dan tidak melindungi praktik premanisme dalam bentuk apa pun.

5. Berani melaporkan setiap tindakan premanisme kepada pihak berwenang dan mendukung seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Surabaya aman, damai, tertib, dan bebas dari premanisme.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa dirinya siap sedia untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti terlibat dalam tindakan premanisme, termasuk berbagai bentuk kekerasan dan pemaksaan terhadap warga.

Pernyataan tersebut adalah responsnya atas tindakan anggota ormas yang diduga kuat terlibat dalam kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80).

“Jadi, ketika itu yang melakukan atas nama organisasi masyarakat, maka proses hukum harus berjalan, dan kita juga akan merekomendasikan untuk dibubarkan ormas itu ketika melakukan premanisme di Kota Surabaya,” ucap Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (30/12/2025).

Dia juga memastikan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.

Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme.

"Jadi kita tidak ingin ada premanisme dan kegiatan apapun yang meresahkan masyarakat. Kita akan lakukan sosialisasi terkait SK [Satgas] Anti-Premanisme yang ada di Kota Surabaya," ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menyebut bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari seluruh ormas dan tokoh masyarakat dari berbagai suku pada penghujung tahun 2025 mendatang.

"Tanggal 31 Desember, kita akan mengumpulkan semua ormas dan semua suku yang ada di Kota Surabaya untuk memastikan bahwa telah ada Satgas Anti-Premanisme," sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Surabaya dibangun atas nilai agama dan Pancasila sehingga berbagai tindakan kekerasan dalam wujud apapun, termasuk premanisme, tidak dapat ditoleransi.

"Maka [kalau] ada yang melakukan ini [premanisme], hukumnya haram di Kota Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, Eri juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan untuk melapor kepada pihak berwajib apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

"Kami bisa tindaklanjuti dan kita hilangkan yang namanya premanisme di Kota Surabaya," imbuhnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadikan kondusivitas iklim investasi sebagai prioritas pada 2026 untuk menjaga serapan tenaga kerja. Khususnya untuk mencegah aksi premanisme.

"Pemprov [Jabar] kan sudah punya Satgas Anti Premanisme, jadi itu harus difungsikan," kata Ekonom asal Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, Senin (29/12/2025).

Dia menjelaskan, di tengah upaya untuk meningkatkan arus investasi ke Tatar Pasundan untuk menyerap tenaga kerja lokal, jangan lagi ada kasus penggerudukan seperti yang terjadi pada Pabrik VinFast, di Kabupaten Subang beberapa waktu lalu. Nahasnya, peristiwa itu terjadi selang beberapa pekan setelah pabrik itu resmi beroperasi.

Acu, sapaan akrabnya, menilai dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hal ini tidak boleh lagi terjadi di 2026. Sehingga, iklim investasi akan kondusif.

"Kan jadi yang mau investasi ke Jabar agak ngeri juga kalau aksi seperti ini tidak diatasi," jelas dia.

Dia mengatakan, meskipun memang komitmen dari perusahaan akan memprioritaskan serapan tenaga kerja lokal, hanya saja memang perusahaan juga secara prosedural akan menyaring sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

"Itu normal prosedur itu dilakukan, tinggal SDM lokalnya sekitar pabrik bagaimana bisa menguasai kompetensi itu," ungkap dia.

Menurutnya ini menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah Daerah di tingkat kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar aksi seperti ini jangan lagi terjadi.

Pihaknya juga menyarankan agar pemerintah daerah membentuk tim evaluasi untuk mengkaji bagaimana keberadaan perusahaan yang sudah ada terhadap serapan tenaga kerja lokalnya. Sehingga perusahaan juga dipastikan melaksanakan komitmen dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Dia juga berharap dengan berfungsi optimalnya Satgas Anti Premanisme, akan memberikan kondusivitas dunia usaha di Jawa Barat.

"Kan dampaknya nanti ke tenaga kerja juga, selain itu secara produk juga akan mendorong catatan PDRB Jabar," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi masyarakat (ormas) Madura Asli alias Madas mendapat sorotan di media sosial lantaran kejadian yang melibatkan nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijayanti.

Ormas Madas menjadi pembicaraan akibat dugaan aksi intimidasi dan pengusiran terhadap Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, puluhan orang yang diduga anggota Madas tiba-tiba menerobos masuk ke rumah nenek Elina.

Bahkan beberapa orang terlihat melakukan pengancaman agar nenek Elina meninggalkan rumahnya.

Berbagai pihak mengecam keras atas pengusiran di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Kritik juga datang dari Anez Patiraja, pendiri Street Boxing Suroboyo, yang mengaku kesal dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat.

"Menanggapi dengan tegas barai keresahan, bahkan melakukan tindakan fisik. Masa puluhan orang berani ke Mbah-mbah umur 80 tahun," ucap Anez dalam unggahan di Instagram resmi Street Boxing Suroboyo, Sabtu (27/12/2025).

Anez juga menyinggung peran ormas sesuai Pasal 1 ayat 1 UU 17/2013/jo. Perpu 2/2017 yang didirikan secara sukarela dan seharusnya memberikan kesan positif.

"Memangnya kalian berguna ormas ini? Harusnya kalian itu menyejahterakan malah, bukan tambah mengintimidasi," tuturnya.

@soloposofficial

Kisah getir menimpa Elina Widjajanti, seorang nenek berusia 80 tahun asal Surabaya. Di usia senjanya, ia justru harus menghadapi dugaan pengusiran paksa dari rumah yang selama ini ia tinggali. Peristiwa itu diduga dilakukan oleh sejumlah orang yang disebut sebagai oknum dari salah satu organisasi masyarakat. Aksi pengusiran tersebut terekam kamera dan menyebar luas di media sosial, memicu kemarahan publik. Tak berhenti di situ, rumah Elina yang berada di Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Samkerep, kini bahkan telah dibongkar. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menilai pengusiran paksa itu sebagai bentuk main hakim sendiri yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengoyak nurani kemanusiaan. Cak Ji turut menyoroti dugaan keterlibatan oknum ormas dalam peristiwa ini, seraya menegaskan bahwa kekuasaan apa pun tidak boleh berdiri di atas penderitaan orang kecil.

♬ original sound - Solopos Official

Kantor Madas Digeruduk

Akibat unggahan viral tersebut, ratusan Arek Suroboyo mendatangi kantor DPC Madas di Jalan Marmoyo, Surabaya, Jumat (26/12/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap premanisme berkedok ormas yang terjadi dan mencoreng citra Kota Surabaya.

Massa aksi mengecam aksi kekerasan yang dilakukan anggota ormas Madas terhadap nenek Elina.

Anggota Arek Suroboyo meminta ormas yang membuat masalah dan melakukan praktik premanisme sebaiknya dibubarkan saja.

Sebagai lanjutan aksi, Arek Suroboyo melanjutkan protes ke kantor PAC Madas.

Klarifikasi Madas

Klarifikasi Madas

Ormas Madas membantah melakukan pengusiran paksa terhadap Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun.

Hal itu disampaikan saat perwakilan Ormas Madas mendatangi langsung Nenek Elina pada Jumat (26/12/2025)

Koordinator Madas, Muhammad Yasin, menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah membenarkan tindakan perampasan hak, apalagi terhadap warga lanjut usia.

Dia mengimbau seluruh anggota Madas di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

"Saya berpesan kepada seluruh anggota MADAS di Indonesia, marilah kita melakukan kebaikan. Jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi merampas hak orang lain," kata Yasin.

Dia juga mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Yasin menilai siapapun yang terlibat harus ditindak, termasuk anggota Madas sekalipun.

"Yang kemarin viral di Surabaya itu harus diproses hukum. Meskipun itu anggota MADAS pun, tetap harus diproses hukum," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Nenek Elina, Wellem Mintaraja, memastikan pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Timur.

Laporan awal terkait dugaan pengeroyokan, dan akan disusul laporan lain, termasuk dugaan pencurian serta penggunaan surat palsu.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berujar pertumbuhan industri pembiayaan pada 2025 hanya akan sekitar 1%. Angka ini sangat jauh dari target yang diharapkan yakni 8%—10%.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menuturkan hal itu terjadi bukan hanya karena tekanan daya beli masyarakat, tetapi ekosistem pembiayaan terganggu karena maraknya aksi premanisme dan intervensi oknum ormas atau LSM, serta maraknya praktik jual-beli kendaraan STNK only.

“Inilah penyebab yang sangat kita perlu bantuan dari pemerintah, perlu juga bantuan dari semua pemangku kepentingan bahwa ekosistem kita ini terganggu,” katanya dalam acara Economic & Insurance Outlook 2026 di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Suwandi menjelaskan polemik yang saat ini muncul adalah ketika penagih utang (debt collector) melakukan eksekusi jaminan, perusahaan pembiayaan justru kerap disalahkan.

Padahal, lanjutnya, proses penagihan dilakukan karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, bahkan dalam banyak kasus objek pembiayaan telah dialihkan ke pihak lain secara berlapis.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan menilai penyelamatan jaminan menjadi langkah yang krusial, mengingat struktur pendanaan industri sangat bergantung pada penerbitan obligasi dan pinjaman perbankan yang porsinya mencapai 70%—80%.

“Kalau kami tidak menyelamatkan jaminan dan membiarkan itu selanjutnya di-write off [WO] dan menjadi kerugian, bagaimana nanti ekonomi kita? Krisis kah? Finansial krisis akan datang kan?” singgungnya.

Menurut Suwandi, jumlah portofolio multifinance cukup besar. Nilai pembiayaan yang masih tercatat di neraca perusahaan pembiayaan (on balance sheet) mencapai lebih dari Rp500 triliun, sementara total eksposur industri, termasuk yang berada di luar neraca (off balance sheet) diperkirakan tembus Rp1.800 triliun.

Lebih lanjut, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini menceritakan salah satu oknum ormas di Surabaya yang melakukan penculikan terhadap karyawan multifinance karena menarik satu buah truk. Karyawan yang diculik itu staf legal yang hanya berusaha menjelaskan kenapa kendaraan dieksekusi.

“Sangat sedih, sangat miris negara kita ini, seperti ini yang terjadi dan terjadi pembiaran menurut saya,” singgung Suwandi.

Tak sampai di situ, Suwandi juga menyoroti ihwal maraknya praktik jual-beli kendaraan hanya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), alias STNK only secara terang-terangan.

Dia menyebut praktik ini banyak terjadi di media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, hingga YouTube. Menurutnya, masyarakat kini seakan-akan sudah tidak takut lagi dengan hukum.

“Kami masih bisa profit. Kami masih bisa tegar berdiri. Tapi kami tidak akan berani ke depannya untuk bagaimana berbicara pertumbuhan kalau ini tidak dibantu [berantas] oleh pemerintah,” ucapnya.

Sebab demikian, APPI sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Korlantas Polri.

Bahkan, Gaikindo dan AISI juga diajak untuk ikut terlibat mengajukan ke pemerintah. Suwandi khawatir apabila ini tidak segera diberantas, maka perusahaan pembiayaan akan semakin selektif menyalurkan pembiayaan.

“Kami akan mengenakan uang muka yang besar, 30%—40% nanti mungkin ke depannya dan tidak akan lagi kami berikan persetujuan kepada siapapun juga yang tadinya adalah 10 aplikasi, 8 aplikasi kami setujui. Sekarang 10 aplikasi yang masuk hanya 4, maksimum 5 yang kami setujui. Kami benar-benar harus yakin,” tegasnya.