Bisnis.com, JAKARTA — Praktik jual-beli kendaraan tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau STNK Only semakin meningkat, bahkan mencapai jutaan unit di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan hampir di setiap daerah, praktik ini ramai dibicarakan dan bahkan dipromosikan di media sosial. Selain itu, terdapat komunitas gagal bayar alias galbay yang saling berbagi cara menghindari kewajiban, bahkan disebut-sebut mendapat perlindungan dari oknum tertentu.

“Dan setiap daerah ada di sosmed, Facebook, Instagram, TikTok, dan Youtube. [Dan] sosmed gagal bayar yang di-protect oleh Oknum-Oknum LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat]. Proses edukasi dan literasi yang tidak ada kontrol karena semua orang bebas berpendapat di sosmed,” paparnya dalam Infobank Talk News secara daring, Kamis (5/2/2026).

Suwandi menilai, praktik STNK Only ini terjadi karena ada pasar dan masih banyak pembelinya. Menurutnya, selama masih ada orang yang membeli kendaraan tanpa dokumen lengkap, praktik ini akan terus hidup.

Lebih lanjut, Suwandi mengatakan bahwa hingga saat ini, meskipun sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), uang muka (down payment/DP) sepeda motor di lapangan masih tergolong sangat rendah, bahkan bisa hanya Rp500.000, tanpa melihat berapa harga motornya.

Menurut Suwandi, persoalan utamanya adalah adanya orang yang sejak awal memang tidak berniat melunasi cicilan. Dengan modal awal sekitar Rp500.000, orang tersebut mengambil motor. Setelah itu, cicilan hanya dibayar sebentar, misalnya selama 3 sampai 6 bulan, lalu berhenti membayar dan mulai menghindar.

Di sisi lain, aturan penagihan kini semakin ketat. Penagih tidak diperbolehkan menelepon sebelum pukul 08.00 pagi dan setelah pukul 20.00 malam. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak yang berniat menghindar. Mereka bisa keluar rumah sebelum jam 08.00 dan baru pulang setelah jam 20.00, sehingga secara praktik sulit dihubungi selama berbulan-bulan.

Setelah merasa aman dan lelah dikejar, motor tersebut kemudian dijual secara ilegal. Misalnya, motor dijual seharga Rp4 juta, padahal modal awal yang dikeluarkan hanya Rp500.000. Artinya, pelaku sudah memperoleh keuntungan jutaan rupiah. Motor itu lalu berpindah tangan ke pembeli kedua, ketiga, dengan harga yang semakin naik, seperti Rp6 juta atau Rp8 juta.

“Nah, yang terakhir barangkali sudah enggak mau beli karena motornya misalnya Rp20 juta. Kalau saya beli Rp10 juta kan rugi-rugi banget gitu, ya. Nah itulah tempat peristirahatan terakhir si motor itu yang akhirnya dicari ada di pihak orang lain. Ini yang terjadi kalau saya lihat siklusnya,” jelas Suwandi.

Oleh karena itu, dia mengimbau perusahaan pembiayaan untuk mulai meninjau kembali kebijakan uang muka atau DP yang terlalu rendah. Dengan DP yang lebih tinggi, potensi munculnya konsumen yang sejak awal tidak serius dan berniat buruk dapat diminimalisir. Dari hal ini, risiko kredit macet juga bisa dikurangi.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa ditentukan oleh satu pihak saja. Perlu ada pembahasan dan kesepahaman bersama antara pelaku industri dan pemerintah. Tanpa perubahan kebijakan, pola yang sama akan terus berulang dan justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi banyak pihak.

Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Maman Firmansyah juga turut menanggapi praktik STNK Only ini.

Maman menegaskan bahwa di Indonesia, bukti kepemilikan kendaraan yang sah adalah BPKB, bukan STNK. Oleh karena itu, jual beli kendaraan tanpa BPKB tidak boleh dinormalisasi meski praktik tersebut banyak terjadi di masyarakat. Pembiaran terhadap praktik ini justru menciptakan celah konflik hukum yang merugikan konsumen.

“Tidak ada kepastian hukum di sana, dan dampaknya sudah terbukti bahwa merugikan bagi calon konsumen. Jadi, konsumen ketika beli kendaraan harus dipastikan legalitasnya, kepastian hukumnya,” tegas Maman.

Untuk mencegah persoalan tersebut, Maman menyebut OJK mengatur proses pembiayaan secara komprehensif, sejak tahap awal penyaluran kredit.

Perusahaan pembiayaan diwajibkan menjelaskan secara transparan isi perjanjian, termasuk suku bunga, agunan, denda, hingga mekanisme eksekusi. Debitor juga dituntut untuk memahami isi perjanjian, bukan sekadar menandatangani dokumen tanpa mengetahui konsekuensinya.

Selain itu, mitigasi risiko dilakukan melalui kewajiban pengikatan fidusia, asuransi kredit, dan asuransi atas objek pembiayaan. Tanpa fidusia yang sah, penagihan tidak dapat dilanjutkan ke tahap eksekusi. Proses penagihan pun harus diawali dengan peringatan yang jelas serta didukung dokumen hukum yang lengkap.

“Kalau enggak ada fidusia maka tidak boleh ada penagihan, enggak boleh ada eksekusi. Penagihan boleh, tapi eksekusi tidak boleh,” terangnya.

Dia juga menegaskan bahwa eksekusi agunan bukanlah tujuan utama perusahaan pembiayaan, melainkan opsi terakhir. Penyelesaian ideal diawali dengan komunikasi dan restrukturisasi kredit.

Jika debitur benar-benar tidak mampu melanjutkan kewajiban, penyerahan agunan secara sukarela menjadi solusi yang lebih diutamakan sebelum langkah hukum ditempuh.

“Jadi debitur-debitur yang baik, ketika terkendala pembayarannya, maka dia bisa menyerahkan ke perusahaan pembiayaan. Pembiayaannya nanti akan dihitungkan berapa nilai agunannya, mudah-mudahan cukup untuk menutupi nilai piutangnya, nilai utang. Nah, eksekusi agunan maupun eksekusi hak tanggungan ini adalah opsi sebelum hapus buku,” jelas Maman.

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kondisi pembiayaan bermasalah, mulai dari debitur dan agunan yang masih ada, hingga kondisi paling berat ketika debitur dan agunan sama-sama tidak dapat ditemukan.

“Akhirnya berujung ke jual-beli STNK Only. Agunan tidak ada, inilah yang nanti beralih ke berbagai pihak tanpa BPKB. Akhirnya berujung ke forum jual-beli STNK Only, berujung ke mata elang [debt collector], berujung ke viral. Viral petugas penagihan,” tutupnya. (Putri Astrian Surahman)

JAKARTA, KOMPAS.com – Maraknya praktik jual-beli kendaraan bermotor hanya bermodalkan STNK atau STNK only, ditambah aksi premanisme oknum organisasi masyarakat (ormas), mengancam keberlangsungan industri pembiayaan nasional.

Berdasarkan laporan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), fenomena tersebut tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi sudah berdampak sistemik terhadap ekosistem multifinance.

Menanggapi laporan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai praktik STNK only dan premanisme oknum ormas telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan aset jaminan, kepastian hukum, serta stabilitas industri pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan praktik tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan, terutama pada segmen kendaraan bermotor yang selama ini mendominasi portofolio perusahaan multifinance.

“OJK memandang praktik jual-beli kendaraan STNK only dan aksi premanisme sebagai ancaman terhadap keamanan aset jaminan, kepastian hukum, dan stabilitas industri pembiayaan. Praktik tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya pada segmen mobil dan sepeda motor,” ujar Agusman dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Dalam praktik STNK only, kendaraan berpindah tangan tanpa dokumen kepemilikan yang sah, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kondisi ini dinilai sangat berisiko karena menyulitkan penelusuran aset apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar.

Akibatnya, perusahaan pembiayaan berpotensi kehilangan hak atas objek jaminan, sementara konsumen berada dalam posisi hukum yang lemah karena tidak memiliki legalitas kepemilikan yang lengkap.

Isu ini sebelumnya juga disoroti APPI, yang menyebut surat pengaduan kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital terkait maraknya praktik STNK only belum mendapatkan respons.

OJK pun menegaskan pentingnya percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius di tingkat pemerintah.

Agusman memastikan OJK terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk merespons praktik-praktik yang berpotensi merugikan industri pembiayaan.

“Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat. Perusahaan multifinance juga didorong untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan verifikasi dokumen agunan dan perlindungan konsumen,” jelasnya.

Selain praktik STNK only, OJK juga menyoroti maraknya aksi premanisme dan intervensi oknum ormas yang kian mengganggu ekosistem pembiayaan.

Dalam pernyataan resminya, APPI mencatat pertumbuhan industri pembiayaan sepanjang 2025 diperkirakan hanya sekitar 1 persen, jauh di bawah target pertumbuhan 8–10 persen.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menuturkan perlambatan itu tidak hanya disebabkan oleh tekanan daya beli masyarakat, tetapi juga karena terganggunya ekosistem pembiayaan akibat premanisme dan praktik STNK only.

“Inilah penyebab yang sangat kita perlu bantuan dari pemerintah, perlu juga bantuan dari semua pemangku kepentingan bahwa ekosistem kita ini terganggu,” kata Suwandi dalam acara Economic & Insurance Outlook 2026 di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Suwandi menjelaskan polemik yang kerap muncul adalah ketika penagih utang (debt collector) melakukan eksekusi jaminan, perusahaan pembiayaan justru sering disalahkan. Padahal, penagihan dilakukan karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran, bahkan dalam banyak kasus objek pembiayaan telah dialihkan ke pihak lain secara berlapis.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan menilai penyelamatan aset jaminan menjadi langkah krusial mengingat struktur pendanaan industri sangat bergantung pada penerbitan obligasi dan pinjaman perbankan, yang porsinya mencapai 70–80 persen.

“Kalau kami tidak menyelamatkan jaminan dan membiarkan itu selanjutnya di-write off (WO) dan menjadi kerugian, bagaimana nanti ekonomi kita? Krisis kah? Finansial krisis akan datang kan?” ujar Suwandi.

Menurut dia, skala portofolio industri multifinance tergolong besar. Nilai pembiayaan yang masih tercatat di neraca perusahaan (on balance sheet) mencapai lebih dari Rp 500 triliun, sementara total eksposur industri, termasuk yang berada di luar neraca (off balance sheet), diperkirakan menembus Rp 1.800 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, praktik jual-beli kendaraan dengan hanya menyertakan surat tanda nomor kendaraan (STNK) menjadi ancaman serius bagi keamanan aset jaminan. Selain itu, transaksi yang biasa disebut "STNK only" ini mengancam stabilitas industri pembiayaan, terutama di sektor kendaraan bermotor.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengingatkan, praktik tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan dan mengganggu kepastian hukum.

Karena itu, pihaknya menegaskan, risiko dari praktik tersebut harus segera dimitigasi melalui penguatan koordinasi dan pengawasan.

“OJK memandang praktik jual-beli kendaraan STNK only dan aksi premanisme sebagai ancaman terhadap keamanan aset jaminan, kepastian hukum, dan stabilitas industri pembiayaan,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis Konferensi Pers RDKB Desember 2025 yang dikutip pada Ahad (11/1/2026).

Menurut dia, praktik jual-beli kendaraan tanpa kelengkapan dokumen kepemilikan berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya pada segmen kendaraan roda dua dan roda empat. “Praktik tersebut berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan, khususnya pada segmen mobil dan sepeda motor,” katanya.

OJK, lanjut Agusman, terus memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk merespons persoalan tersebut. Di sisi lain, perusahaan multifinance juga diminta meningkatkan kewaspadaan dalam menyalurkan pembiayaan.

“Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat. Perusahaan multifinance juga didorong untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan verifikasi dokumen agunan dan pelindungan konsumen,” ujar Agusman.

Ia menegaskan, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga ekosistem pembiayaan tetap sehat di tengah maraknya praktik yang berpotensi merugikan konsumen dan lembaga pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berujar pertumbuhan industri pembiayaan pada 2025 hanya akan sekitar 1%. Angka ini sangat jauh dari target yang diharapkan yakni 8%—10%.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno menuturkan hal itu terjadi bukan hanya karena tekanan daya beli masyarakat, tetapi ekosistem pembiayaan terganggu karena maraknya aksi premanisme dan intervensi oknum ormas atau LSM, serta maraknya praktik jual-beli kendaraan STNK only.

“Inilah penyebab yang sangat kita perlu bantuan dari pemerintah, perlu juga bantuan dari semua pemangku kepentingan bahwa ekosistem kita ini terganggu,” katanya dalam acara Economic & Insurance Outlook 2026 di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Suwandi menjelaskan polemik yang saat ini muncul adalah ketika penagih utang (debt collector) melakukan eksekusi jaminan, perusahaan pembiayaan justru kerap disalahkan.

Padahal, lanjutnya, proses penagihan dilakukan karena debitur tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, bahkan dalam banyak kasus objek pembiayaan telah dialihkan ke pihak lain secara berlapis.

Di sisi lain, perusahaan pembiayaan menilai penyelamatan jaminan menjadi langkah yang krusial, mengingat struktur pendanaan industri sangat bergantung pada penerbitan obligasi dan pinjaman perbankan yang porsinya mencapai 70%—80%.

“Kalau kami tidak menyelamatkan jaminan dan membiarkan itu selanjutnya di-write off [WO] dan menjadi kerugian, bagaimana nanti ekonomi kita? Krisis kah? Finansial krisis akan datang kan?” singgungnya.

Menurut Suwandi, jumlah portofolio multifinance cukup besar. Nilai pembiayaan yang masih tercatat di neraca perusahaan pembiayaan (on balance sheet) mencapai lebih dari Rp500 triliun, sementara total eksposur industri, termasuk yang berada di luar neraca (off balance sheet) diperkirakan tembus Rp1.800 triliun.

Lebih lanjut, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini menceritakan salah satu oknum ormas di Surabaya yang melakukan penculikan terhadap karyawan multifinance karena menarik satu buah truk. Karyawan yang diculik itu staf legal yang hanya berusaha menjelaskan kenapa kendaraan dieksekusi.

“Sangat sedih, sangat miris negara kita ini, seperti ini yang terjadi dan terjadi pembiaran menurut saya,” singgung Suwandi.

Tak sampai di situ, Suwandi juga menyoroti ihwal maraknya praktik jual-beli kendaraan hanya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), alias STNK only secara terang-terangan.

Dia menyebut praktik ini banyak terjadi di media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, hingga YouTube. Menurutnya, masyarakat kini seakan-akan sudah tidak takut lagi dengan hukum.

“Kami masih bisa profit. Kami masih bisa tegar berdiri. Tapi kami tidak akan berani ke depannya untuk bagaimana berbicara pertumbuhan kalau ini tidak dibantu [berantas] oleh pemerintah,” ucapnya.

Sebab demikian, APPI sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Korlantas Polri.

Bahkan, Gaikindo dan AISI juga diajak untuk ikut terlibat mengajukan ke pemerintah. Suwandi khawatir apabila ini tidak segera diberantas, maka perusahaan pembiayaan akan semakin selektif menyalurkan pembiayaan.

“Kami akan mengenakan uang muka yang besar, 30%—40% nanti mungkin ke depannya dan tidak akan lagi kami berikan persetujuan kepada siapapun juga yang tadinya adalah 10 aplikasi, 8 aplikasi kami setujui. Sekarang 10 aplikasi yang masuk hanya 4, maksimum 5 yang kami setujui. Kami benar-benar harus yakin,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya praktik jual-beli kendaraan hanya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), alias STNK only di berbagai platform media sosial memicu kekhawatiran di sektor pembiayaan.

Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman menegaskan praktik tersebut tentu akan memberikan dampak negatif bagi industri pembiayaan alias multifinance.

Menurutnya, ada cedera janji dalam praktik jual-beli kendaraan STNK only. Nasabah yang memiliki kewajiban cicilan tidak lagi datang ke perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya. Mereka justru menjual kendaraan ke orang lain dengan hanya STNK saja.

“Jadi pasti dapat kerugiannya itu tidak membayar cicilan. Cedera janji tapi tidak dibalikin mobilnya, malah dijual ke orang lain hanya dengan STNK saja. Jadi itu dampaknya akan gede sekali ke industri ini, bahaya,” ujar Ristiawan kepada Bisnis, dikutip pada Senin (8/12/2025).

Oleh karena itu, Ristiawan merasa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa praktik itu adalah transaksi ilegal dan tidak boleh terjadi sama sekali. Jika melakukan itu, maka melanggar perundang-undangan yang ada.

Dia menegaskan praktik ini merugikan perusahaan pembiayaan karena menjadi lebih ketat dalam penilaian profil risiko, sehingga tidak bisa membantu banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

“Makanya kita meminta semua aparat yang terkait di sini untuk sama-sama membantu masyarakat. Mengingatkan bahwa transaksi kendaraan hanya STNK saja tanpa buku kepemilikan kendaraan itu ilegal,” ujarnya.

Senada, praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody menekankan bahwa praktik jual-beli mobil dan motor STNK only ini sangat bahaya lantaran terjadi pengalihan kendaraan secara tidak sah.

“Yang beli juga bisa dirugikan karena beli tanpa ada bukti kepemilikan. Ini harus diedukasi OJK dan APPI, agar masyarakat tahu bahwa praktik ini ilegal,” katanya kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Jodjana menilai tampaknya cukup sulit bisa melihat ini terus akan menjadi tantangan industri pembiayaan tahun depan atau tidak. Dia hanya menyebut edukasi sangat diperlukan.

“Ya, ini agak susah juga karena banyak oknum di lapangan yang saling memanfaatkan. Kita sebisa mungkin edukasi agar masyarakat tidak melakukan hal tersebut,” pungkasnya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno tidak menampik bahwa sebenarnya peristiwa ini sudah lama terjadi. Namun, kini industri pembiayaan merasa sangat terbebani akan peristiwa tersebut.

“Sudah kami laporkan juga kepada OJK, ternyata di berbagai sosial media banyak pelanggaran hukum, masyarakat kita melakukan transaksi jual-beli kendaraan STNK only. Ini sesuatu yang tentunya membuat kita semua rasanya gundah gulana,” katanya dalam acara apresiasi APPI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menyikapi peristiwa itu, Suwandi berujar pihaknya telah berdiskusi, berdialog, FGD dan bahkan mengirimkan surat kepada Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 22 Oktober 2025. Surat ini pun APPI sampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kakorlantas Polri, Gaikindo, hingga AISI.

“Kita harus berjibaku bersama untuk menurunkan atau take down semua komunitas-komunitas jual-beli kendaraan STNK only yang sangat mengganggu, terutama operasional perusahaan pembiayaan yang portofolionya lebih dari 50% masih didominasi oleh pembiayaan roda empat dan roda dua,” bebernya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyatakan praktik jual-beli kendaraan hanya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), alias STNK only merupakan pelanggaran hukum yang luar biasa.

Jual beli kendaraan STNK only terjadi baik secara langsung maupun di dunia maya. Iklan-iklan atau penawaran kendaraan bodong, tanpa surat yang lengkap, sangat mudah ditemui.

Harga kendaraan yang hanya memiliki STNK menjadi turun, tetapi di situ masalahnya, permintaan terus ada karena harganya murah.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno tidak menampik bahwa sebenarnya peristiwa ini sudah lama terjadi. Namun, kini industri pembiayaan merasa sangat terbebani akan peristiwa tersebut.

“Sudah kami laporkan juga kepada OJK, ternyata di berbagai sosial media banyak pelanggaran hukum, masyarakat kita melakukan transaksi jual-beli kendaraan STNKonly. Ini sesuatu yang tentunya membuat kita semua rasanya gundah gulana,” katanya dalam acara apresiasi APPI di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menyikapi peristiwa itu, Suwandi berujar pihaknya telah berdiskusi, berdialog, FGD dan bahkan mengirimkan surat kepada Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 22 Oktober 2025. Surat ini pun APPI sampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kakorlantas Polri, Gaikindo, hingga AISI.

“Kita harus berjibaku bersama untuk menurunkan atautake downsemua komunitas-komunitas jual-beli kendaraan STNKonlyyang sangat mengganggu, terutama operasional perusahaan pembiayaan yang portofolionya lebih dari 50% masih didominasi oleh pembiayaan roda empat dan roda dua,” bebernya.

Bukan hanya praktik jual-beli kendaraan STNK only, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini turut mengungkapkan industrinya diganggu oleh sekitar 400 kegiatan oknum LSM di seluruh Indonesia.

Bahkan, dia bercerita pada kuartal III/2025 ada salah satu karyawan perusahaan pembiayaan di Surabaya diculik oleh oknum LSM karena melakukan eksekusi penagihan utang.

“Karena kita bisa bekerjasama dan atas izin OJK juga kita melakukan koordinasi dengan Mabes Polri, penculikan ini dapat diselesaikan dengan akhirnya pembubaran dari komunitas LSM tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa di satu sisi perusahaan pembiayaan juga jangan sampai menyalahkan masyarakat, karena mungkin banyak dari mereka yang tidak tahu mengenai proses hukum yang benar.

“Ingat, mereka adalah aset kita, merekalah yang membuat kita bisa tumbuh sampai dengan hari ini bisa menjadi satu industri, bisa mempunyai jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan pembiayaan lebih dari 200.000,” sebutnya.

Kendati demikian, Suwandi pun tidak mengelak bahwa berita-berita hoax yang ada di media sosial memang selalu ada dan tidak bisa dihindari.

“Inilah tantangan-tantangan kita,challengekita, bagaimana kita bisa terus tumbuh, bagaimana kita bisa yakin bahwa satu saat, satu masa semuanya ini dapat kembali menjadi satu yang indah buat kita semua di industri Pak Agusman, itu harapan kita semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengungkapkan bahwa praktik jual-beli STNK only memang menjadi tantangan dalam industri pembiayaan.

“Kemudian juga yang tadi, STNK only juga tantangan kita hadapi bersama, tetapi kami sudah sangat yakin dan percaya APPI dan semua insan multifinance semua tidak pernah kalah perang,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Lebih jauh, Agusman mengajak agar industri pembiayaan optimistis untuk tahun ini ataupun tahun depan. Baginya, industri ini menjadi salah satu tulang punggung di sektor keuangan.

“Mari kita optimis. Kenapa? Industri multifinance adalah tulang punggung ekonomi kita di sektor keuangan setelah perbankan, setelah asuransi,” pungkas dia.