JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti surat kamar dagang (Kadin) China yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Ini juga menjadi pantauan kami. Kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah,” katanya, Jumat (21/5/2026).

Menurut Firman, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. Firman menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

“Harusnya pelaku usaha Indonesia lebih awal menyampaikan kepada pemerintah, atau mungkin sudah tetapi tidak didengar. Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. Firman juga menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Lihat video: Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%



Firman mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Tekanan terhadap pelaku usaha, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan. Ada acara 17 Agustusan, ulang tahun, semua menjadi cost tambahan. Kalau biaya-biaya itu tidak masuk dalam perencanaan investasi, tentu akan menjadi beban,” tuturnya.

Firman juga menyinggung adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi maupun aparat penegak hukum dan keamanan. “Kelompok-kelompok seperti preman yang mengatasnamakan lembaga tertentu, juga ada dari aparat penegak hukum maupun keamanan. Kalau tidak diikuti, diancam. Itu sudah sering terjadi dan berlangsung lama,” keluhnya.

Firman memperingatkan kondisi tersebut dapat membuat investor hengkang dari Indonesia apabila tidak segera dibenahi. “Oh bisa. Itu warning keras, peringatan keras,” katanya.

Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti rencana kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memicu gejolak pasar. Firman mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini masih bergantung pada pusat perdagangan internasional di Eropa.

“Kenapa CPO dulu ke Amsterdam dan Rotterdam, kemudian baru ke negara lain? Kenapa kita tidak bisa direct? Nah ini yang harus dievaluasi pemerintah,” ucapnya.

Firman menekankan pemerintah dan DPR perlu menyederhanakan regulasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan baru di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil.

Firman menegaskan seluruh kebijakan terkait ekspor dan investasi harus dibahas terlebih dahulu bersama pelaku usaha agar pemerintah memahami dampak dan risiko di lapangan. “Nah yang mengenai ekspor itu harus betul-betul dilakukan diskusi dulu dengan pelaku usaha, untung ruginya,” tegasnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, investor China mengaku selama ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga tanggung jawab sosial.

Namun, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis. “Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait,” tulis surat tersebut.

Menurut mereka, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali.

Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta Dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat tersebut.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai dapat mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Mereka menyebut pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.

JAKARTA - Preman pemalak sopir bajaj di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Pelaku berinisial DP (27) itu kini dilakukan pemeriksaan intensif usai aksinya yang viral di media sosial (medsos) tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukumnya.

“Pelaku sudah kami amankan. Kami pastikan setiap tindakan yang meresahkan masyarakat, sekecil apa pun, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Reynold, Senin (13/4/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap tindakan yang meresahkan melalui layanan 110. “Masyarakat jangan ragu melapor agar dapat segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 12 April 2021, sekitar pukul 16.00 WIB di kawasan Pasar Blok A Tanah Abang, Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang.

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini, memperlihatkan detik-detik aksi pemalakan oleh preman Tanah Abang melakukan pemalakan kepada sopir bajaj. Video ini direkam oleh penumpang yang berada di dalam bajaj tersebut.

Saat kendaraan berjalan, tiba-tiba sang sopir di kursi kemudi dihampiri oleh pelaku pemalakan. Pelaku pun meminta uang kepada sopir tersebut. Dalam percakapan perekam video dan sang sopir, nominal yang diminta cukup besar. Pelaku disebut meminta uang hingga Rp100.000.

"Kalau di Tanah Abang emang kaya gitu ya, diminta apa tuh. Tapi palak atau apa sih bang," tanya penumpang.

"Iya palak. Sehari Rp100.000 sih," jawab sang sopir.

Pelaku juga kerap mengancam para sopir bila tidak diberikan uang. Bahkan kaca bagian depan bajaj tersebut telah rusak akibat ulah pelaku.

"Terus kalau nggak dikasih gimana Bang," ucap penumpang.

"Diteriakin maling. Ini pada pecah nih (kaca depan bajaj)," jawab sopir.

Menindaklanjuti video yang beredar luas di media sosial, Unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mencari informasi terkait pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi pelaku dan mengamankannya di rumah kontrakannya.

Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pelaku negatif dari penggunaan narkoba berdasarkan tes urine.

JAKARTA - Aksi pemalakan yang diduga dilakukan oleh preman terhadap sopir bajaj sebesar Rp100 ribu di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat diselidiki oleh polisi. Pelaku pemalakan sedang diburu polisi.

“Saat ini anggota masih melakukan lidik penyelidikan untuk menemukan pelaku yang diduga melakukan pemalakan," kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo kepada wartawan Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna mencegah aksi premanisme di wilayah tersebut. "Dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait misal kecamatan dan Satpol PP serta Dinas Perhubungan untuk laksanakan patroli bersama-sama di wilayah rawan pungli," ujarnya.

Adapun video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini, memperlihatkan detik-detik aksi pemalakan oleh preman Tanah Abang melakukan pemalakan kepada sopir bajaj. Video ini direkam oleh penumpang yang berada di dalam bajaj tersebut.

Saat kendaraan berjalan, tiba-tiba sang sopir di kursi kemudi dihampiri oleh pelaku pemalakan. Pelaku pun meminta uang kepada sopir tersebut. Dalam percakapan perekam video dan sang sopir, nominal yang diminta cukup besar. Pelaku disebut meminta uang hingga Rp100.000.

"Kalau di Tanah Abang emang kaya gitu ya, diminta apa tuh. Tapi palak atau apa sih bang," tanya penumpang.

"Iya palak. Sehari Rp100.000 sih," jawab sang sopir.

Pelaku juga kerap mengancam para sopir bila tidak diberikan uang. Bahkan kaca bagian depan bajaj tersebut telah rusak akibat ulah pelaku. "Terus kalau nggak dikasih gimana Bang," ucap penumpang.

"Diteriakin maling. Ini pada pecah nih (kaca depan bajaj)," jawab sopir.

Bisnis.com, BANDUNG —Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf atas insiden tragis yang menewaskan Dadang (58), warga Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta saat tengah menggelar hajatan pernikahan anaknya pada Sabtu (4/4/2026).

Dadang tewas dikeroyok sejumlah preman lantaran korban menolak memberikan uang saat dipalak para pelaku yang memicu terjadi pengeroyokan hingga korban tak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nahas nyawanya tidak tertolong.

Dedi Mulyadi menyampaikan belasungkawa sekaligus permohonan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat.

Menurut dia, peristiwa itu menjadi pukulan bagi pemerintah daerah karena belum mampu memberikan rasa aman secara maksimal kepada masyarakat yang tengah menggelar kegiatan sosial di lingkungannya.

“Saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian kami sebagai penyelenggara daerah sehingga tidak bisa melindungi warga yang melaksanakan kegiatan kenduri yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa yang menyedihkan,” katanya dalam pernyataannya, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi serius agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan harus diperkuat, terlebih kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Dedi menambahkan, setiap nyawa warga memiliki nilai yang sangat berarti sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan serta pengawasan di lingkungan masyarakat.

“Semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi kita ke depan untuk terus meningkatkan upaya perlindungan kepada warga karena satu nyawa sangat berarti dalam kehidupan kita,” katanya.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya menegaskan komitmen penuh Polres Purwakarta untuk mengungkap kasus ini secara profesional dan transparan. Tim Satreskrim Polres Purwakarta saat ini bekerja intensif memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian saat pengeroyokan berlangsung.

“Kami berkomitmen untuk melakukan penyidikan secara profesional guna mengungkap secara terang peristiwa yang terjadi. Saat ini anggota kami masih bekerja melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” tegasnya.

Meskipun belum dapat membeberkan motif dan identitas pelaku secara detail, AKBP Anom menyebutkan bahwa pihak penyidik sudah mulai mengantongi gambaran awal kronologi kejadian dan identitas para pelaku sudah mulai teridentifikasi.

“Sudah ada gambaran peristiwanya, namun untuk detailnya nanti akan kami sampaikan setelah seluruh fakta terkumpul. Untuk pelaku sudah ada titik terang,” pungkasnya.

JAKARTA - Video yang memperlihatkan mobil pelat luar Jakarta dipalak ‘Bang Jago’ atau preman di wilayah Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial. Polisi pun mengungkapkan kronologinya.

Adapun pelaku diduga memaksa dan menawarkan jasa pengawalan. Pelaku diduga berjumlah tiga orang dengan mengendarai satu sepeda motor.

Mereka menghampiri mobil berpelat luar Jakarta yang tengah berhenti untuk melihat Google Maps. Dinarasikan dalam video tersebut bahwa para pelaku meminta uang sebesar Rp300 ribu dengan alasan ‘uang lewat’ lantaran mobil milik korban bernomor pelat luar Jakarta.

Tak hanya uang, para pelaku juga mengambil kartu E-toll milik korban. Setelah mengambil uang dan kartu tersebut, para pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Secara terpisah, Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo membenarkan peristiwa itu. Dhimas menjelaskan peristiwa terjadi pada Jumat (27/3/2026) sore. Pihaknya juga telah mengamankan dua orang pelaku.

“Diamankan 2 orang inisial MN dan N warga Kecamatan Tanah Abang,” ujar Dhimas dikutip pada Minggu (29/3/2026).

Saat itu, korban sedang menepi di Jalan Kebon Kacang 12 untuk melihat Google Maps. Tak berselang lama, para pelaku pun menghampirinya.

“Tiba-tiba diduga pelaku datang bertiga dengan mengendarai sepeda motor meminta uang rokok kepada korban,” ujarnya.

Korban sempat tidak memberikan uang kepada pelaku yang memalaknya. Karena tidak memberikan uang, pelaku kemudian menawarkan jasa pengawalan sebesar Rp300 ribu.

"Namun oleh korban cuma di kasih Rp100 ribu. Karena merasa kurang, akhirnya pelaku mengambil paksa kartu e-toll korban," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Preman, buntut kasus pembongkaran rumah dan pengusiran seorang wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) oleh oknum yang diduga anggota organisasi masyarakat (ormas).

"Insya Allah kita buatkan tempat di Pemkot Surabaya untuk Satgas Anti-Preman. Surabaya harus aman," tegas Eri dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

Eri mengungkapkan, Satgas Anti Preman tersebut melibatkan jajaran kepolisian, TNI, hingga unsur Forkompinda. Selain itu, ia juga akan merangkul tokoh-tokoh dari berbagai suku yang ada di Kota Pahlawan untuk bergabung dalam satgas itu.

"TNI, Polri, dan seluruh elemen suku akan bergabung. Siapa pun yang melakukan premanisme akan ditindak dan dihilangkan dari kota ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Eri membeberkan bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan dengan semua suku dan organisasi masyarakat (ormas) di Surabaya pada Januari 2026.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondusivitas, menumbuhkan kesadaran kolektif serta memastikan warga memahami bahwa penyelesaian konflik harus berlandaskan hukum.

“Surabaya terdiri dari beragam suku dan agama. Kita harus menjaga persatuan dan kerukunan. Jangan biarkan perbedaan dijadikan alasan untuk memecah belah masyarakat,” ajak Eri.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini turut menyampaikan bahwa partisipasi aktif warga merupakan pilar utama dalam merawat keamanan serta keharmonisan kota. Melalui serangkaian kebijakan ini, dirinya optimis setiap sengketa dapat diputus secara adil dan transparan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Warga yang mencintai Surabaya pasti akan membantu menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah,” pungkasnya.

Terkait kondisi nenek Elina yang rumahnya dibongkar dan dirobohkan, Pemkot Surabaya tengah melakukan asesmen mengenai kebutuhan mendesak korban. Selain bantuan fisik atau tempat tinggal, ia juga menekankan pentingnya pemulihan kondisi psikis korban.

"Yang paling penting adalah psikisnya. Kami juga menguatkan warga dan tetangga di sekitar lokasi. Surabaya boleh jadi kota besar, tapi jangan pernah kehilangan empati terhadap sesama. Harus saling menjaga dan menguatkan,” jelas Eri.

Ia pun mengimbau, agar warga tidak melakukan aksi-aksi anarkis atau benturan antarwarga sebagai reaksi atas kejadian ini. Eri memohon masyarakat mempercayakan penyelesaian kasus sepenuhnya kepada pihak kepolisian sambil terus mengawal prosesnya hingga tuntas.

“Ayo warga Surabaya, kita saling menjaga dan mengawal proses hukumnya hingga tuntas dan Nenek Elina mendapatkan keadilan,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bercerita mengenai kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuknya pada 21 Januari 2025 lalu. Satgas PKH tetap bekerja keras meski tidak mendapat sorotan kamera bahkan influencer.

"Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit. Harus verifikasi, mengecek 4 juta hektare, tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya korporasi untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi," ujar Prabowo usai menyaksikan penyerahan hasil rampasan Satgas PKH di Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Prabowo memahami beratnya tantangan yang dihadapi Satgas PKH di lapangan. Para petugas harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan ancaman di lokasi yang jauh dari perhatian publik.

"Rakyat yang dihasut, preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat kamera, tidak terlihat influencer, vlogger, dan sebagainya. Tapi, saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara terhadap negara," katanya.

Prabowo juga menyinggung nilai hasil rampasan sebesar Rp 6,6 triliun yang diserahkan kepada negara. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari kerugian negara akibat tindakan serakah.

"Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad melawan korupsi. Melawan perampokan kekayaan negara oleh siapa pun, di mana pun, dan baru tiga bulan saya kira, belum sampai tiga bulan kita sudah keluarkan PP Nomor 5. Kita bentuk Satgas terdiri dari banyak unsur yang bertanggung jawab, penegak hukum, melaksanakan tugas yang saya berikan, tak ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini di lobi sana, tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara," ungkapnya.

JAKARTA - Proses penagihan yang dilakukan mata elang atau debt collector kerap menimbulkan masalah. Bahkan, penagihan terhadap pengendara di jalan menjurus aksi premanisme.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, mata elang melakukan penagihan dengan cara bergerombol sehingga membuat orang yang ditagih merasa terintimidasi.

"Kami sampaikan ini sudah menjadi sistem premanisme. Karena apa? Dengan bergerombol melihat konsumen didatangi dengan kelompok orang yang banyak. Ini kan mau lakukan intimidasi dan intervensi," ujar Budi, Sabtu (20/12/2025).

Meski mata elang menunjukkan surat tugas saat menagih, namun pelaksanaannya harus ada proses mediasi hingga somasi. Jangan langsung melakukan penagihan secara paksa.

"Seharusnya menunjukkan surat perintah tugas, surat perintah tugas dari lembaga pembiayaan. Yang paling utama solusinya mediasi dan memberikan somasi, bukan melakukan pengamanan penarikan secara paksa kendaraan-kendaraan tersebut," ungkapnya.

Sebelumnya, kericuhan pecah di kawasan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Desember 2025. Insiden dipicu pengeroyokan 2 mata elang berinisial MET dan NAT hingga tewas.

Pelaku yang mengeroyok 2 mata elang hingga tewas merupakan anggota Polri. Mereka adalah Brigadir IAM, Bripda AMZ, Bripda MIAB, Bripda ZGW, Bripda BN, dan Bripda JLA.

BEKASI - Manajemen Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Bogor melaporkan sekelompok orang tak dikenal (OTK) ke Kepolisian Resor Metro Kota Depok setelah diduga memasuki area pemancar RRI Bogor di Parung Serab, Kota Depok, tanpa izin. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (16/12/2025) sekitar pukul 13.30 WIB.

Operator pemancar RRI Bogor di Parung Serab, Olan Sutardi, mengungkapkan sedikitnya lima orang tak dikenal secara tiba-tiba memasuki kawasan terbatas dan tertutup di area menara pemancar. Menurutnya, kelompok tersebut tidak memiliki izin resmi untuk berada di lokasi vital tersebut.

"Kelima orang itu masuk ke areal menara pemancar RRI Bogor di Parung Serab tanpa izin. Mereka sempat menimbulkan kegaduhan dan memaksa agar surat diserahkan, dengan alasan tanah tersebut masih dalam sengketa," ujar Olan dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

Olan menambahkan, kelompok OTK tersebut juga diduga melakukan intimidasi agar pihak pemancar menerima surat yang mereka bawa. Namun, karena prosedur administrasi surat-menyurat harus dilakukan melalui kantor RRI Bogor di Jalan Pangrango Nomor 34, pihaknya menolak menerima surat tersebut di lokasi pemancar.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Bogor, Nordiana, membenarkan kejadian tersebut dan menegaskan bahwa saat peristiwa berlangsung, Olan Sutardi memang tengah menjalankan tugas di pemancar RRI Parung Serab, Kota Depok.

"Kawasan pemancar di Depok merupakan area tertutup dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang memiliki izin tertentu dari Kepala RRI. Masuknya pihak luar tanpa izin jelas melanggar ketentuan yang berlaku," kata Nordiana.

Atas kejadian tersebut, manajemen RRI Bogor menilai telah terjadi dugaan pelanggaran hukum, sehingga memutuskan untuk melaporkannya ke Kepolisian Resor Metro Kota Depok. Laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian pada Selasa (16/12/2025) malam.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam benak banyak orang, pahlawan selalu digambarkan sebagai sosok tanpa cela. Berjiwa besar, gagah berani, dan lahir dari penderitaan rakyat kecil. Namun, tak selamanya demikian. Salah satunya terjadi pada Imam Syafei atau Bang Pi'ie yang menjalani pekerjaan sebagai preman dan pahlawan-pejuang kemerdekaan.

Bang Pi'ie lahir pada Agustus 1923. Sejak kecil, dia dikenal keras kepala tapi juga sangat nasionalis. Dia membenci penjajahan Belanda dan peduli pada sesama pribumi yang hidup susah. Namun, kerasnya hidup di kawasan Pasar Senen menempanya jadi anak jalanan. Dia sering mencuri sayuran untuk bertahan hidup dan bergaul dengan para pedagang serta tukang becak.

Dari lingkungan itu, lahirlah kelompok 4 Sen, perkumpulan kecil yang dibentuk Bang Pi'ie. Setiap orang yang beraktivitas di pasar "menyetor" empat sen sebagai jaminan keamanan. Dengan kata lain, dia membuat sistem perlindungan ala preman, tapi efektif menjaga ketertiban pasar.

Titik balik hidupnya datang setelah menaklukkan jagoan besar di Senen. Kemenangan itu membuatnya menjadi penguasa wilayah tersebut. Tak ada yang berani menantang. Dia dikenal garang, berani, dan punya banyak pengikut. Namun, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Bang Pi'ie memilih berpihak pada perjuangan. Dia menggunakan keberaniannya untuk melawan Belanda.

Dalam catatan Robert Cribb dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949 (2010), dia membentuk pasukan Barisan Bambu Runcing yang kemudian berubah menjadi Laskar Rakyat Jakarta. Dengan kemampuan menggerakkan massa, dia dan kelompoknya ikut berperang bersama TNI mengusir pasukan Belanda. Berkat keberhasilannya di medan tempur, Bang Pi'ie akhirnya direkrut secara resmi menjadi anggota TNI, setelah sebelumnya hanya bertempur sebagai relawan.

Namun, langkahnya tak selalu mulus. Banyak pengikutnya yang kecewa karena tak diterima menjadi tentara. Untuk menampung mereka, Bang Pi'ie mendirikan organisasi bernama Cobra, yakni kumpulan bekas laskar, preman, dan bandit yang menjaga keamanan Jakarta. Cobra dikenal sebagai kelompok yang bisa mengendalikan situasi kota, dari pasar hingga aksi demonstrasi.

Kekuatan dan pengaruh besar Bang Pi'ie membuatnya disegani. Bahkan pada 1966, dia diangkat menjadi Menteri Urusan Keamanan Jakarta, menjadikannya satu-satunya menteri RI yang berasal dari dunia preman. Namun, kejayaannya tak bertahan lama.

Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, Bang Pi'ie ditangkap dengan tuduhan terlibat G30S/PKI. Dia dipenjara selama delapan tahun, meski tak pernah ada bukti kuat yang menjeratnya. Banyak yang menduga penangkapannya lebih karena kesetiaannya pada Soekarno.

Usai bebas pada 1975, hidupnya tak lagi sama. Tak lama kemudian, Bang Pi'ie meninggal dunia. Namanya pun perlahan tenggelam, nyaris tak disebut dalam buku sejarah. Padahal, di balik julukan "preman Senen", Bang Pi'ie adalah pejuang sejati yang mengangkat senjata demi kemerdekaan bangsanya.

(mfa/wur)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid meminta 'jatah preman' senilai Rp7 miliar dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, kenaikan anggaran tersebut sebesar Rp106 miliar yang dari awalnya Rp71,6 miliar menjadi 177,4 miliar.

Dia menjelaskan, hal tersebut bermula dari Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda bertemu dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Riau di salah satu kafe pada Mei 2025. Dari pertemuan itu, disepakati fee yang akan diberikan ke Abdul Wahid 2,5 persen.

Hasil kesepakatan ini kemudian disampaikan kepada M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau sekaligus pihak yang merepresentasikan Abdul Wahid dan menyatakan meminta fee sebesar 5% atau Rp7 miliar.

“Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah 'jatah preman'," kata Tanak saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/11/2025).

Dari hal itu, Ferry kembali mengumpulkan semua Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR PKPP untuk menyampaikan terkait permintaan fee sebesar 5 persen untuk Abdul Wahid.

"Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode '7 batang'," ujarnya.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur Riau, Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dua orang lainnya yang ditetapkan tersangka adalah, M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau dan Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Riau pada Senin (3/11/2025).

Para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp1,6 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Salah satu yang terjerat adalah Gubernur Riau Abdul Wahid.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang yang disita dalam bentuk pecahan rupiah, USD, poundsterling.

"Uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah," kata Budi kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Budi menjelaskan bahwa penyerahan uang diduga dilakukan sebelum operasi senyap digelar. Adapun uang dalam bentuk rupiah diamankan di Riau, USD dan poundsterling diamankan di Jakarta.

Budi menyebut uang-uang yang disita salah satunya berasal dari rumah Abdul Wahid.

Dia mengimbau kepada pemerintah Provinsi Riau untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan anggaran dan perbaikan lainnya.

"Terlebih, kalau tidak salah hitung ya, sudah empat kali Provinsi Riau ini ada dugaan tindak pidana korupsi atau korupsi yang kemudian ditangani oleh KPK," ujarnya.

KPK juga menemukan dugaan 'jatah preman' terkait tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau, di mana yang disita berkaitan dengan dugaan ini.

"Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah itu modus-modusnya," kata Budi.

Selain itu, pada Selasa (4/11/2025), KPK memeriksa 10 orang, di mana 9 orang dari hasil OTT di Riau, sedangkan satunya menyerahkan diri ke KPK.

Mereka di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, Arif Setiawan; Sekretaris Dinas PUPR-PKPP; lima kepala UPT; serta Tata Maulana (TM), kader PKB yang juga orang kepercayaan Abdul Wahid.

Selain itu, ada satu orang tambahan, yakni Dani M. Nursalam (DMN) selaku Tenaga Ahli Gubernur.

Budi menuturkan bahwa konstruksi perkara akan disampaikan secara detail pada konferensi pers, Rabu (5/11/2025).