Bisnis.com, SHANGHAI — Huawei Technologies menilai penetrasi teknologi cerdas ini tidak lagi menjadi dominasi korporasi besar, melainkan telah diadopsi secara masif oleh seluruh lapisan sektor usaha mulai dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM), perhotelan, hingga industri inti seperti operator seluler yang berdampak langsung pada keberlanjutan bisnis mereka.

Melalui pemanfaatan arsitektur jaringan terintegrasi, komputasi awan lokal, dan penguatan aspek keamanan siber, para pelaku industri kini dapat mengonversi tantangan operasional menjadi peluang pertumbuhan yang bernilai tinggi hingga merekonstruksi portofolio bisnis Business-to-Business (B2B) mereka melalui penyediaan layanan AI yang merata, aman, dan memiliki jaminan kualitas yang terdiferensiasi sesuai karakteristik unik setiap industri.

Rotating Chairman of Huawei, David Wang, mengungkapkan pemanfaatan solusi cerdas AI sudah sangat dekat di aktivitas harian sektor usaha kecil melalui pemanfaatan teknologi berbasis penglihatan komputer (computer vision).

“Penelitian kami menunjukkan bahwa lebih dari 95-96% UKM menggunakan sistem CCTV (computer vision), terutama di bidang CV (computer vision),” ujarnya dalam MWC Shanghai 2026, Rabu (24/6/2026).

Melihat potensi pasar yang luar biasa besar pada segmen UKM dan pemerintahan tingkat lokal, Huawei memfokuskan inovasi barunya pada penyederhanaan infrastruktur perangkat keras. Selama ini, kendala utama adopsi teknologi cerdas bagi pelaku bisnis adalah tingginya biaya investasi memori dan rumitnya pengkabelan ruang.

Menjawab tantangan tersebut, diperkenalkan sebuah perangkat bawaan berspesifikasi tinggi yang dirancang khusus untuk memotong rantai perangkat keras yang kompleks.

“Dengan kemampuan bawaannya, perangkat kami memungkinkan satu perangkat untuk menggantikan empat perangkat, secara efektif mengurangi biaya keseluruhan hingga 75%,” tutur David Wang.

Penerapan perangkat yang disebut sebagai kotak pintar ini memberikan proposisi nilai yang tinggi, misalnya pada industri perhotelan. Hanya dengan satu kotak, manajemen hotel dapat menyediakan kemampuan set-top box, akses internet, serta fitur hemat energi hijau yang mematikan lampu secara otomatis ketika kamar kosong.

Lebih jauh, inovasi ini dilengkapi perlindungan privasi tinggi berupa kamera anti-mata-mata untuk melindungi kenyamanan pengunjung hotel.

Transformasi ke era AI global ini juga didorong oleh kesiapan infrastruktur komputasi murni yang mampu menjalankan pemodelan skala besar langsung di lokasi kerja.

David mengatakan kemitraan strategis yang dibangun bersama operator dan mitra industri mempercepat durasi penyebaran teknologi dari tiga bulan menjadi hanya satu bulan saja.

“Solusi ini mengintegrasikan infrastruktur jaringan dengan kemampuan komputasi virtual dan mandiri, memberikan daya yang cukup. Sebagai contoh, kami telah mengembangkan perangkat daya komputasi FTTO yang dapat menjalankan model 332 dan 355B. Selain itu, kami berkolaborasi dengan TC untuk merangkul mitra industri,” kata David Wang.

Untuk diketahui, secara sederhana, Huawei berhasil membuat sebuah arsitektur jaringan serat optik di kantor atau ruang kerja pintar yang di dalamnya sudah langsung tertanam komputer berspesifikasi tinggi.

Arsitektur berbentuk kontak tersebut memiliki daya komputasi yang sangat kuat, sehingga mampu menghidupkan dan menjalankan model-model kecerdasan buatan raksasa seperti Model 332 dan 355B, langsung di dalam gedung kantor atau perusahaan pelanggan.

Dampaknya, operasional AI seperti robot AI, asisten digital, atau analisis data perusahaan bisa berjalan sangat cepat (latensi rendah) dan data sensitif perusahaan tetap aman karena diproses di dalam kantor sendiri tanpa keluar ke internet publik.

David mengatakan implementasi konkret dari ekosistem komputasi mandiri ini telah berjalan di wilayah Sichuan untuk mendukung skenario kantor pintar pemerintah tingkat jalanan.

Seluruh proses penulisan dokumen publik, koreksi, hingga penyaringan kata sensitif digerakkan oleh AI lokal berbasis pengetahuan domestik (local data), yang berhasil mendongkrak keandalan sistem daya (UPS) hingga 5 kali lipat sekaligus memperkuat keamanan data negara.

Di sektor industri manufaktur seperti pabrik tekstil dan tembakau di Fujian, gateway canggih berbasis mesin all-in-one FT6 juga sukses melahirkan karyawan digital instan (AI Agent) di bidang keuangan, hukum, dan sumber daya manusia yang mampu memangkas beban kerja operasional lokal hingga 80%.

Di sisi lain, Huawei mengingatkan aspek jaringan memegang peranan vital dalam memastikan kesuksesan komersialisasi agen cerdas di lapangan. Kualitas konektivitas dari ujung ke ujung berpengaruh linear pada efisiensi biaya kuota token layanan.

“Selain itu, dari perspektif pengujian laboratorium kami, latensi jaringan memiliki dampak signifikan pada kinerja aplikasi. Pada dasarnya, Anda lihat, waktu jaringan meningkat sebesar 50 milidetik. Jitter ini meningkatkan kemungkinan kegagalan replikasi, yang pada gilirannya meningkatkan latensi jaringan secara keseluruhan,” jelas David Wang.

Apabila terjadi gangguan atau kehilangan paket data (packet loss) di jalur komunikasi, sistem otomatis akan menginisiasi ulang seluruh proses interaksi data. Hal ini memicu pembengkakan latensi jaringan dan meningkatkan konsumsi data kuota keseluruhan hingga 20%.

Oleh sebab itu, integrasi menyeluruh yang melibatkan jaringan, daya komputasi, model AI, dan fitur keamanan tingkat tinggi mutlak diperlukan.

Untuk memberikan layanan prima lintas industri—seperti industri kesehatan yang membutuhkan model medis khusus—Huawei menetapkan empat pilar utama kemampuan sistem throughput tinggi sebagai pondasi dasar, ketersediaan tinggi (high availability) untuk mencegah interupsi layanan, keamanan tinggi lewat perlindungan tingkat 3 (Three-Level Protection) agar data sensitif tidak keluar dari area operasional perusahaan, serta penyesuaian parameter SLA jaringan yang presisi demi terciptanya ekosistem bisnis digital yang berkelanjutan.

Belum lama ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berdebat langsung dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Hercules soal lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Tanah Abang.

Tahun lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan ormas yang sama, terkait dugaan pendudukan lahan negara di Tangerang Selatan, sementara Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyoroti adanya tindakan premanisme yang mengganggu pembangunan pabrik BYD di Indonesia.

Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu pernah pula menyatakan bahwa praktik premanisme berkontribusi sekitar 15%-40% terhadap biaya investasi dan produksi. Pelakunya bukan cuma ormas, tetapi juga dari kalangan instansi pemerintah. Contohnya, Ketua Kadin Kota Cilegon Muhamad Salim yang terjerat kasus premanisme dan pemerasan Rp5 triliun pada proyek pabrik Chandra Asri Alkali di Cilegon.

Di peristiwa-peristiwa itu, respons pejabat publik cenderung seragam. Yaitu, “praktik premanisme tidak boleh terjadi lagi”, “ini negara hukum”, dan “negara tidak boleh kalah terhadap preman”. Namun, keresahan akan praktik premanisme tidak juga surut di banyak wilayah seperti di Batam, Kepulauan Riau.

Premanisme justru bereskalasi dan bertransformasi, membuatnya menjadi kian masuk ke area abu-abu. Pergeseran ini tidaklah terjadi di ruang hampa. Ketika negara lebih banyak meresponnya dengan pidato dan retorika, premanisme pun berkesempatan belajar untuk menyusup lebih dalam.

Akibatnya, yang kemudian menguat adalah apa yang bisa disebut sebagai “ekonomi gerilya”, khususnya di wilayah perkotaan. Ini adalah sistem perburuan rente melalui pemaksaan, penguasaan wilayah, serta eksploitasi celah hukum, dan bukan melalui aktivitas pasar yang sah namun mampu menyusup ke dalam ekonomi formal.

Namun, berbeda dengan premanisme rendahan, gejala baru ini membawa ciri tidak cuma berani menantang negara, tetapi juga bernegosiasi atau malah berkolaborasi dengan aparat negara. Ketika ada tekanan atau penertiban, sistem ini hanyalah meresponnya dengan melangkah mundur untuk kemudian muncul kembali dengan cara operasional yang semakin beragam dan baru.

Itulah sebabnya, ekonomi gerilya memiliki daya tahan yang kuat. Di baliknya, ada semacam kebutuhan struktural yang bukan semata-mata demi keserakahan. Kebutuhan ini muncul karena adanya kelemahan mendasar seperti lapangan kerja formal yang terbatas, ketimpangan ekonomi-sosial yang tinggi, dan lemahnya kehadiran negara.

Maka, ketika kelemahan-kelemahan struktural seperti itu kian menjadi, dengan sendirinya terciptalah lahan subur bagi berkembang biaknya ekonomi gerilya. Ambiguitas hukum pun menjadi senjata ekonomi gerilya untuk berani terang-terangan muncul di perdebatan legalitas formal.

Tidak aneh pula bila pencari kerja yang gagal memperoleh pekerjaan di sektor formal, mudah menjadi target rekrutmen ekonomi gerilya. Studi tentang informalitas di negara berkembang juga menunjukkan adanya korelasi antara kontraksi sektor formal dengan ekspansi ekonomi bayangan (shadow economy) (Schneider dan Enste, 2000).

Ketika PHK banyak terjadi dan penyerapan tenaga kerja melemah, gangguan terorganisasi terhadap dunia bisnis cenderung meroket. Soal tersebut, Apindo sudah lama mengeluhkannya dan meminta pemerintah untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap persoalan ini. Bahkan, program-program bantuan sosial tak luput dari gangguan gerilya ini, berupa setoran kepada para pelaku ekonomi gerilya.

Perlambatan ekonomi sudah tentu membuat ekonomi gerilya makin mendapatkan tempat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) baru-baru ini menyampaikan hasil survei mereka, yang menemukan bahwa 50% perusahaan tidak mempunyai rencana ekspansi dalam lima tahun ke depan, dan 67% tidak akan merekrut karyawan baru dalam lima tahun ke depan. Ini sinyal jelas yang harus disikapi secara serius.

Kemnaker juga mencatat, sepanjang kuartal pertama tahun ini, jumlah PHK sudah lebih dari 8.000 orang. Ribuan tenaga kerja di sektor padat karya terutama di Jabar dan Banten juga terancam PHK sebagai imbas dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Capaian pertumbuhan selama ini, di satu sisi diklaim stabil, tetapi lapangan kerja tidak bertambah secara memadai (jobless growth).

Tanpa ada ekspansi usaha di sektor formal, terlebih yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, ekonomi gerilya bisa dilihat sebagai solusi. Namun ini bukanlah solusi yang diharapkan dan seharusnya tidak terus berlanjut. Justru sistem inilah yang harus tegas dihentikan karena terus menambah beban ekonomi. Target-target pertumbuhan, apalagi yang spektakuler, hanya akan menjadi monumen janji jika ekonomi gerilya tetap merajalela.

Di sinilah negara perlu langkah tegas sebagai titik balik menekan ekonomi gerilya demi memajukan sektor formal. Namun ini hanya mungkin jika negara juga bersih dari sulur-sulur ekonomi gerilya. Seperti sudah disebutkan di atas, sistem ekonomi gerilya bahkan bisa bernegosiasi dan berkolaborasi dengan aparat negara dan elit politik. Tepatnya, ekonomi gerilya ini dapat menumpang dan menjadi benalu melalui kebijakan publik sehingga skala rente dan dampak buruknya menjadi berlipat.

Persoalannya menjadi kian rumit ketika jaringan sulur ekonomi gerilya malah berawal dari dalam institusi negara itu sendiri. Kepentingannya tidaklah berbeda, yakni sama-sama berburu rente. Namun, ini berbeda dengan kepentingan pada level bawah yang cuma untuk sekadar bertahan hidup, tetapi justru demi terus memupuk sistem ekonomi gerilya untuk terus menghisap keuangan negara dan mencekik ekonomi nasional melalui tingginya biaya produksi dan investasi.

Pertanyaannya, akan adakah kemauan politik untuk memutus jalinan sulur antara kekuasaan dan ekonomi gerilya ini? Jelaslah, pernyataan “negara tidak boleh kalah” tidaklah cukup. Yang dibutuhkan setidaknya adalah perluasan lapangan kerja formal secara terukur dan rasional, bukan sebatas target pertumbuhan agregat semata.

Selain itu, perlu pula hadirnya sistem pengawasan publik terhadap aparatur negara yang berkolaborasi dengan ekonomi gerilya. Sudah tentu pula, celah-celah pemerasan seperti dalam perizinan, harus ditutup. Langkah-langkah ini harus berjalan bersamaan agar upaya menekan ekonomi gerilya tidak justru mendorongnya makin masuk ke institusi negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengatakan aksi premanisme masih menjadi momok yang menakutkan bagi dunia investasi di Indonesia. Todotua menyebut aksi premanisme memiliki dampak cukup signifikan bagi upaya peningkatan realisasi investasi.

“Bahkan saya bilang, premanisme di kalangan institusi pemerintahan juga ada,” ujar Todotua dalam acara Antara Business Forum di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Todotua menyampaikan hasil survei sebuah lembaga riset yang menyebutkan premanisme berkontribusi 15 persen hingga 40 persen terhadap biaya investasi dan biaya produksi dalam investasi di Indonesia. Todotua juga menyinggung kasus pemerasan proyek PT Chandra Asri Alkali senilai Rp 5 triliun oleh oknum Kadin Cilegon.

“Ini sudah enggak boleh lagi. Terakhir kejadian itu kita sampai kandangin, mohon maaf namanya Kadin Cilegon,” ucap Todotua.

Todotua menyampaikan aksi premanisme tersebut memiliki dampak besar terhadap kepercayaan investor. Ia mengatakan hal tersebut kontradiktif dengan upaya pemerintah menarik minat investor.

“Semenjak itu (kepercayaan investor) turun drastis dan terus kita monitor tiap minggu karena ini dampaknya cukup besar. Negara harus ada di sini, memberikan kepastian,” lanjut Todotua.

Todotua mengingatkan iklim investasi yang baik akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pembukaan lapangan kerja. Ia mengatakan setiap investasi pun memiliki efek berganda dalam menggerakkan perekonomian di daerah maupun nasional.

“Investasi itu tujuannya untuk membuka atau membangun suatu cycle ekonomi baru. Investasi itu juga adalah salah satu strategi untuk kita bisa menciptakan pembukaan lapangan kerja baru,” kata Todotua.

Muhammad Nursyamsyi

Jakarta, CNBC Indonesia - Adopsi AI oleh perusahaan membutuhkan pertimbangan yang rumit. Pasalnya, teknologi tersebut membutuhkan investasi yang sangat besar.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal menjelaskan balik modal jadi hal penting dalam investasi. Namun, 90% perusahaan dunia yang menggunakan AI belum menemukan cara untuk modalnya bisa kembali lagi.

"Ini baratnya kalau kami menghadapinya itu seperti kita punya mobil yang sudah agak batuk-batuk, tapi masih kepakai, tiba-tiba harus beli mobil baru. Yang belum tahu nanti garasinya kayak apa," dia mencontohkan, dalam Coffee Morning Tech & Telco Edition, Selasa (11/11/2025).

Oleh karena itu, keputusan soal investasi memang sangat penting. Dia juga mengingatkan kolaborasi memiliki peranan dalam pengambilan keputusan tersebut.

"So, keputusan investasi itu sangat kritikal banget. Makanya ketika harus investasi something new, besar, dan harus balik modal cepat, itu kalau enggak kolaborasi nanti itu kita tidak akan berani, dan enggak akan melangkah juga akan ragu-ragu," ujar Fauzan.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah mengatakan perusahaan yang harus membangun infrastruktur AI akan mengeluarkan dana sangat besar. Mulai dari membangun server hingga storagenya sendiri.

"Padahal kuncinya itu adalah bagaimana sharing infrastructure supaya menurunkan cost. Jadi itu menurut saya salah satu persepsi yang harus kita bangun bersama," kata pria yang akrab disapa Danny.

"Karena kami juga di Indosat, selain menyediakan tadi service AI, cloud storage, computing, kita membangun data center dengan bekerja sama membuat investasi di GPU yang luar biasa besarnya, ratusan juta dolar yang kita keluarkan tahun lalu, tahun ini, bahkan tahun depan juga," dia menambahkan.

Konsep berbagi ini juga dilakukan para perusahaan global dengan data yang luar biasa besar. Danny kembali mengingatkan jika kuncinya berasal dari infrastruktur sharing.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) diwajibkan untutk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah sebagai komitmen atas penggunaan frekuensi 1,4 GHz. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam 10 tahun.

Seperti diketahui, berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025, pemerintah melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD). Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

Sementara itu pada Juli 2025, Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agung Harsoyo memperkirakan ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan telekomunikasi dalam menggelar FWA tidak jauh berbeda dengan ongkos untuk menggelar layanan seluler. Namun ada beberapa komponen tambahan.

“Saya yakin struktur biaya FWA mirip dengan struktur biaya selular. Artinya, pelanggan pada jarak tertentu dari pemancar FWA, struktur biayanya pasti sama,” kata Agung kepada Bisnis.

Untuk menyediakan layanan FWA, perusahaan telekomunikasi terlebih dahulu harus menggelar serat optik ke menara telekomunikasi sebagai jalur trafik internet. Adapun yang membedakan dengan seluler eksisting, perusahaan FWA perlu menambah biaya untuk radio unit (modul), frekuensi, dan antena.

Adapun WIFI nantinya harus menggelar serat optik di Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Sementara itu DSSA wajib menggelar di Sumatra, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dalam menghadirkan serat optik di wilayah tersebut, pemenang dapat menggunakan serat optik eksisting, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi lain, atau membangun sendiri.

Dari sisi modul, berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, biaya yang harus disiapkan per site sekitar Rp125 juta - Rp700 juta per site tergantung kelengkapan alat. Belum diketahui jumlah site yang harus dibangun untuk melayani 20 juta rumah dengan internet murah.

Dari sisi pelanggan, para pengguna layanan FWA 1,4 GHz nantinya harus menyiapkan uang lebih untuk membeli modem yang dapat menangkap sinyal FWA. Ruter di masyarakat harganya beragam, bisa mencapai Rp656.000 atau US$30.

WIFI belum lama memperkenalkan perangkat Wi-Fi 7 yang dijual seharga Rp299.000. Perangkat tersebut juga dapat digunakan oleh pelanggan dengan harga yang lebih murah.

WIFI dan DSSA juga perlu menyiapkan biaya bandwidth yang tidak murah. Ongkos tersebut dapat ditekan lewat kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui diskon biaya hak penggunaan frekuensi.

"Saya yakin yang tidak mirip [antara seluler dan FWA 1,4 GHz] adalah harga PNBP atau BHP frekuensinya. Jadi, kalau dari sisi biaya, lebih murah. Kira-kira. Kan itu ranahnya adalah ranah kebijakan. Pemerintah punya kewenangan untuk menurunkan harga mulai dari regulasi,” kata Agung.

Sementara itu, Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim. Di luar ratusan miliar biaya yang harus dibayarkan para pemenang lelang, ongkos membangun ekosistem juga tidak murah. Pemenang perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan purna jual yang optimal.

“Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

Beban yang lebih tinggi ....

Kinerja WIFI-DSSA

Di tengan beban baru yang akan dihadapi para pemenang, WIFI mencatatkan kinerja positif pada semester I/2025, dengan peningkatan pendapatan 66% menjadi Rp513,5 miliar dan laba bersih melonjak 153,6% menjadi Rp227,8 miliar.

Kinerja ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan dari iklan dan bandwidth, serta efisiensi biaya pokok pendapatan. Perusahaan berencana memanfaatkan momentum ini untuk ekspansi jaringan serat optik lebih lanjut. Beban pokok pendapatan WIFI turun 6,59% menjadi Rp121,1 miliar.

Beban WIFI akan bertambah sekitar Rp403 miliar untuk biaya penggunaan frekuensi yang dibayarkan selama 10 tahun ke depan, dengan tahun pertama mereka wajib membayar tiga kali dari biaya penawaran di awal. Beban tersebut belum termasuk ongkos untuk investasi perangkat di FWA 1,4 GHz, dan SDM.

Beban frekuensi yang harus dibayarkan WIFI lebih besar dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada semester I/2025.

Bisnis coba menghubungi WIFI mengenai persiapan perusahaan dalam mewujudkan kewajiban menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah. Hingga berita ini diturunkan WIFI tidak memberi jawaban.

Sementara itu, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), induk Eka Mas Republik, mengalami penurunan pendapatan usaha sebesar 13,16% YoY menjadi US$1,32 miliar atau Rp21,92 triliun pada semester I/2025.

Sejalan dengan pendapatan yang turun, laba bersih anjlok 48,88% menjadi US$97 juta atau Rp1,6 triliun, terutama dipengaruhi penurunan kinerja di segmen pertambangan dan perdagangan batu bara serta kenaikan beban usaha dan beban pokok pendapatan.

Sama seperti WIFI, beban DSSA akan bertambah ke depan untuk menggelar FWA 1,4 GHz dan biaya frekuensi sebesar Rp400,8 miliar untuk melayani regional II dan regional III.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), dan PT Eka Mas Republik, anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

“Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya.

Meutya menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru saja menyelesaikan proses lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang diperuntukkan bagi pengembangan teknologi Fixed Wireless Access(FWA).

Teknologi ini diharapkan dapat menjadi pendekatan baru untuk menghadirkan konektivitas yang lebih baik, khususnya di kawasan perumahan.

“Dan FWA ini juga mendorong internet lebih murah dan juga lebih merata,” imbuhnya.

Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026.

Komdigi membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Dalam hasil seleksi, PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar.

WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

Sementara itu, PT Eka Mas Republik memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar dua kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.