Investor di Cirebon Masih Dibayangi Gangguan Premanisme Ormas
Iklim investasi di Cirebon menghadapi tantangan klasik terkait premanisme ormas dan birokrasi rumit, menghambat kepastian hukum dan keamanan bagi investor.
(Bisnis.Com) 25/02/26 15:24 147069
Bisnis.com, CIREBON - Iklim investasi di Kabupaten Cirebon kembali menjadi sorotan. Sejumlah calon penanam modal menilai aspek keamanan dan kepastian hukum di daerah tersebut belum sepenuhnya kondusif, terutama akibat gangguan organisasi masyarakat (ormas) serta proses perizinan yang dinilai masih berbelit.
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengakui masih terdapat persoalan mendasar yang memengaruhi persepsi investor terhadap daerahnya. Menurutnya, keluhan yang masuk tidak hanya terkait prosedur administrasi, tetapi juga dinamika di lapangan yang berpotensi mengganggu aktivitas usaha.
“Keamanan dan kepastian hukum memang menjadi faktor utama dalam keputusan investasi. Kami tidak menutup mata bahwa masih ada tantangan yang perlu dibenahi,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan tekanan dari kelompok tertentu yang meminta keterlibatan dalam aktivitas operasional perusahaan, mulai dari pengadaan jasa hingga distribusi. Praktik tersebut dinilai menambah biaya tidak resmi dan meningkatkan risiko usaha. Dalam beberapa kasus di wilayah industri nasional, aksi serupa bahkan berujung pada pemblokiran akses produksi dan distribusi barang.
Fenomena itu tidak hanya terjadi di Cirebon. Beberapa kawasan industri di Bekasi, Karawang, Batam, hingga Jawa Timur sebelumnya juga menghadapi persoalan serupa. Gangguan keamanan yang berulang disebut-sebut telah mendorong sebagian investor menyampaikan pengaduan langsung kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, persoalan tata ruang dinilai menjadi hambatan struktural. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengaku sudah menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang selesai pada 2025. Dokumen tersebut diharapkan mampu memperjelas zona industri, perdagangan, dan pariwisata agar tidak memicu konflik lahan di kemudian hari.
Imron menyebut, penyusunan tata ruang menjadi langkah krusial untuk menekan ketidakpastian. “Tanpa kejelasan zonasi, potensi sengketa dan tumpang tindih pemanfaatan ruang akan terus terjadi. Investor membutuhkan kepastian sejak awal,” katanya.
Meski demikian, perbaikan dokumen perencanaan dinilai belum cukup jika tidak diiringi reformasi birokrasi. Proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung (PBG), masih dikeluhkan memakan waktu panjang. Investor menilai kecepatan layanan menjadi faktor penentu daya saing daerah dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat.
Imron menegaskan pihaknya berupaya memangkas prosedur yang tidak efisien serta memperkuat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah guna menjaga stabilitas keamanan. Namun, ia mengakui efektivitas pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat.
Tekanan terhadap dunia usaha berisiko menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain menahan realisasi investasi baru, gangguan operasional juga berpotensi menghambat produksi dan distribusi barang. Jika situasi berlarut, kerugian ekonomi dapat membesar dan mengurangi kepercayaan pasar terhadap daya saing kawasan industri di Cirebon.