Bisnis.com, BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyebut kondusivitas iklim usaha untuk mendorong perekonomian.

Ning mengatakan, peran ini harus diambil oleh semua pihak tidak hanya asosiasi, tapi juga pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) juga media untuk membentuk persepsi publik mengenai kondusivitas iklim usaha di tatar pasundan.

"Perannya sangat besar ya, apa lagi media merupakan salah satu pilar fundamental," ucap Ning, Kamis (18/2/2026).

Hal ini, kata dia, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat kompleks, bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi, percepatan penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan investasi.

Pasalnya, dunia usaha memerlukan kepastian hukum, stabilitas keamanan dan iklim sosial yang tenang dan rasional.

Ia menilai Jawa Barat memiliki tantangan iklim usaha yang kompleks, mulai dari persoalan upah, investasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga restrukturisasi industri.

Sehingga, perlu adanya peran bersama untuk menjawab tantangan ini melalui kolaborasi antarpihak. Dengan demikian target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat bisa diakselerasi.

Ning juga mengingatkan dengan kondisi geopolitik yang tidak berpihak pada sektor usaha domestik, dia berharap ada keberpihakan market Tanah Air terhadap produk lokal.

"Potensinya sangat besar, jika ceruk itu bisa dioptimalkan bisa jadi industri kita bisa tetap tumbuh meski diterpa masalah politik global," ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadikan kondusivitas iklim investasi sebagai prioritas pada 2026 untuk menjaga serapan tenaga kerja. Khususnya untuk mencegah aksi premanisme.

"Pemprov [Jabar] kan sudah punya Satgas Anti Premanisme, jadi itu harus difungsikan," kata Ekonom asal Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, Senin (29/12/2025).

Dia menjelaskan, di tengah upaya untuk meningkatkan arus investasi ke Tatar Pasundan untuk menyerap tenaga kerja lokal, jangan lagi ada kasus penggerudukan seperti yang terjadi pada Pabrik VinFast, di Kabupaten Subang beberapa waktu lalu. Nahasnya, peristiwa itu terjadi selang beberapa pekan setelah pabrik itu resmi beroperasi.

Acu, sapaan akrabnya, menilai dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hal ini tidak boleh lagi terjadi di 2026. Sehingga, iklim investasi akan kondusif.

"Kan jadi yang mau investasi ke Jabar agak ngeri juga kalau aksi seperti ini tidak diatasi," jelas dia.

Dia mengatakan, meskipun memang komitmen dari perusahaan akan memprioritaskan serapan tenaga kerja lokal, hanya saja memang perusahaan juga secara prosedural akan menyaring sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

"Itu normal prosedur itu dilakukan, tinggal SDM lokalnya sekitar pabrik bagaimana bisa menguasai kompetensi itu," ungkap dia.

Menurutnya ini menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah Daerah di tingkat kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar aksi seperti ini jangan lagi terjadi.

Pihaknya juga menyarankan agar pemerintah daerah membentuk tim evaluasi untuk mengkaji bagaimana keberadaan perusahaan yang sudah ada terhadap serapan tenaga kerja lokalnya. Sehingga perusahaan juga dipastikan melaksanakan komitmen dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Dia juga berharap dengan berfungsi optimalnya Satgas Anti Premanisme, akan memberikan kondusivitas dunia usaha di Jawa Barat.

"Kan dampaknya nanti ke tenaga kerja juga, selain itu secara produk juga akan mendorong catatan PDRB Jabar," katanya.