REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan pemerintah menyiapkan masjid sebagai tempat istirahat bagi pemudik yang melintas di jalur arteri selama masa angkutan Lebaran. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan fasilitas tersebut untuk membantu pemudik, terutama pengguna sepeda motor, agar dapat beristirahat dengan aman di sepanjang perjalanan.

Dudy menjelaskan kebijakan itu merupakan bagian dari sejumlah langkah yang disiapkan Kemenhub guna mendukung kelancaran arus mudik. Pemerintah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan pemangku kepentingan transportasi, untuk memastikan pelayanan bagi masyarakat berjalan optimal.

“Kami bersama Kementerian Agama menyiapkan masjid sebagai tempat beristirahat bagi para pemudik, khususnya kendaraan roda dua di jalan-jalan arteri,” kata Menhub setelah mengikuti apel gelar pasukan persiapan Operasi Ketupat 2026 di Monas, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ia menyampaikan kesiapan angkutan Lebaran merupakan hasil koordinasi lintas lembaga yang dilakukan pemerintah. Dukungan dari aparat keamanan hingga pemangku kepentingan transportasi diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.

“Kita melihat bahwa insyaallah semua siap untuk membantu dan melayani masyarakat, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan perjalanan mudik Lebaran,” ujar Dudy.

Dalam pengaturan lalu lintas selama masa mudik, pemerintah juga menerapkan pembatasan operasional kendaraan berat. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat keputusan bersama untuk mengatur kendaraan dengan sumbu tiga ke atas agar tidak beroperasi pada periode tertentu.

“Kementerian Perhubungan menyiapkan beberapa kebijakan, di antaranya pembatasan kendaraan berat melalui surat keputusan bersama. Dengan tidak beroperasinya kendaraan sumbu tiga ke atas pada periode tertentu, diharapkan perjalanan pemudik menjadi lebih aman dan nyaman,” ucapnya.

Pemerintah juga memberi perhatian pada arus penyeberangan yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang. Penyeberangan Merak–Bakauheni serta Ketapang–Gilimanuk menjadi titik penting yang dipantau selama masa angkutan Lebaran.

“Di penyeberangan kami menyiapkan dua titik yang menjadi pusat perhatian masyarakat selama angkutan Lebaran, khususnya di Merak. Kami menyiapkan empat pelabuhan yang diharapkan dapat memperlancar arus penyeberangan Merak–Bakauheni dan juga Ketapang–Gilimanuk,” jelas Dudy.

Menhub menambahkan pemerintah juga menyiapkan berbagai fasilitas tambahan bagi pemudik, termasuk memanfaatkan jembatan timbang sebagai tempat istirahat sementara. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga disiapkan untuk mendukung keselamatan perjalanan masyarakat.

“Kami juga menyiapkan jembatan timbang untuk digunakan sebagai rest area, serta beberapa titik lain yang bisa dimanfaatkan. Kementerian Kesehatan juga menyiapkan puskesmas sebagai tempat istirahat bagi pemudik,” kata Dudy.

Ia juga mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan dengan baik dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemudik diingatkan memantau informasi perjalanan serta kondisi cuaca sebelum berangkat agar perjalanan berlangsung lebih aman dan lancar.

JAKARTA - Operasi Zebra 2025 memasuki hari kelima (H5), Korlantas Polri berkomitmen melindungi pejalan kaki sebagai pengguna jalan paling rentan. Kegiatan perlindungan pejalan kaki meningkat signifikan pada hari kelima operasi, tercatat sebanyak 989 kegiatan di seluruh wilayah.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, menyampaikan apresiasi atas peningkatan kegiatan tersebut. Pola ini menegaskan komitmen jajaran untuk menjaga keselamatan kelompok pengguna jalan yang paling rentan. Dokumentasi H5 memperlihatkan personel ditempatkan di titik penyeberangan, kawasan sekolah, dan pasar, serta di simpang rawan dan kawasan pendidikan.

Kakorlantas menyampaikan apresiasi atas peningkatan ini dan meminta agar intensitas edukasi tetap dijaga sepanjang operasi. Kakorlantas menekankan masyarakat membutuhkan informasi keselamatan yang berulang agar terbentuk kebiasaan berkendara yang aman.

Selain perlindungan terhadap pejalan kaki, intensitas edukasi dan pencegahan secara keseluruhan juga mengalami lonjakan. Kegiatan pre-emtif (Binluh) H5 mencatat peningkatan signifikan dengan total 64.461 kegiatan. Di sisi preventif, total kegiatan mencapai 730.018 kegiatan, termasuk penempatan personel di titik rawan pelanggaran sebanyak 101.122 kegiatan.

Meskipun fokus pada edukasi dan pencegahan, penindakan hukum tetap berjalan tegas dengan didominasi teknologi. Total penindakan pelanggaran H5 mencapai 347.409 perkara. Penindakan melalui ETLE statis tercatat 35.376 dan ETLE mobile 32.698 perkara. Sementara itu, polisi juga mencatat 396 kegiatan penertiban balap liar di seluruh wilayah, dengan 381 kendaraan R2 terjaring.

Kakorlantas menyampaikan agar jajarannya tetap menjaga kualitas dokumentasi penindakan untuk mendukung transparansi. Kakorlantas mengarahkan agar ETLE tetap menjadi kanal utama penindakan sehingga objektivitas dan akuntabilitas dapat terjaga.

“Penanganan balap liar dan keselamatan pejalan kaki harus tetap menjadi fokus harian seluruh Polda. Hal ini juga penting untuk menanggapi data kecelakaan,” katanya, Sabtu (22/11/2025).

Data laka H5 Operasi Zebra mencatat 912 kejadian, dengan korban meninggal dunia mencapai 95 orang. Kakorlantas meminta seluruh polda segera memperbarui daftar 10 titik rawan laka tertinggi untuk tindakan korektif cepat.

Kakorlantas mengajak seluruh masyarakat untuk terus mematuhi aturan lalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam aktivitas sehari-hari. Kakorlantas juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran dalam menjaga stabilitas kamseltibcarlantas selama pelaksanaan operasi.

"Korlantas Polri berkomitmen untuk melanjutkan Operasi Zebra 2025 dengan standar profesionalisme yang tinggi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Korlantas Polri akan menggelar Operasi Zebra 2025 pada 17–30 November 2025 di seluruh Indonesia. Agenda tahunan ini digelar untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, terutama menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin mengatakan, Operasi Zebra 2025 diarahkan pada tiga fokus utama. Pertama, sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Operasi Lilin.

Kedua, merujuk pada hasil analisis keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam tiga bulan terakhir. Ketiga, merespons perkembangan di masyarakat, termasuk penertiban balap liar yang kini menjadi perhatian khusus aparat.

“Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar tertib dan selamat di jalan raya,” ujar Aries mengutip laman resmi Divisi Humas Polri pada Minggu (16/11/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, menegaskan, operasi ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga edukasi kepada masyarakat, terutama pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan hasil analisis Korlantas Polri, dalam tiga bulan terakhir tercatat 639.739 pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia. Sebagian besar pelanggar berusia produktif 26–45 tahun dan didominasi pengguna sepeda motor.

Meskipun penindakan idealnya dilakukan 95% lewat ETLE dan hanya 5% manual, kenyataannya di lapangan tilang manual masih cukup tinggi. Untuk itu, Korlantas akan memperluas penggunaan ETLE, terutama perangkat ETLE handheld di daerah yang belum memiliki kamera statis.

Selain penindakan balap liar, Operasi Zebra 2025 juga menekankan pentingnya pendataan lewat Sistem Informasi Satuan Operasi (SISLAOPS) Korlantas Polri.

Aries menjelaskan bahwa seluruh kendaraan yang terjaring penertiban akan didata untuk membentuk basis data nasional, yang nantinya dapat diintegrasikan dengan Samsat saat proses perpanjangan kendaraan.

Alhasil, Operasi Zebra 2025 diharapkan mampu menekan angka pelanggaran dan kecelakaan sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas menjelang masa libur panjang Nataru.

Daftar Pelanggaran dan Sanksi pada Operasi Zebra 2025:

Pelanggaran	Sanksi / Denda
Tidak menggunakan sabuk pengaman	Rp 250.000 atau kurungan 2 bulan
Tidak memakai helm SNI	Rp 250.000 atau kurungan 1 bulan
Melanggar rambu atau marka jalan	Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan
Menerobos lampu lalu lintas (APILL)	Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan
Menggunakan ponsel saat berkendara	Rp 750.000 atau kurungan 3 bulan
Kendaraan tidak laik jalan (teknis)	Rp 250.000 atau kurungan 1 bulan
Balap liar	Rp 250.000 atau kurungan 1 bulan
Tata cara pemuatan angkutan barang tidak sesuai	Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan

Bisnis.com, Jakarta — Polda Metro Jaya mengungkap ada 11 pelanggaran yang menjadi target operasi zebra jaya 2025 di wilayah hukumnya.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan operasi zebra jaya mulai digelar hari ini hingga Minggu (30/11/2025). Target operasi zebra ini menyasar pengendara tidak tertib administrasi, pengendara dibawah pengaruh alkohol, hingga balap liar.

"Kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan operasi Zebra Jaya 2025 yang akan digelar selama 14 hari ke depan, mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 30 November nanti," ujarnya di Polda Metro Jaya, Senin (17/11/2025).

Dia menambahkan, dalam operasi ini bakal mengedepankan penindakan secara penyisiran atau hunting system. Dengan demikian, pola razia stasioner tidak lagi digunakan dalam operasi zebra ini.

Selain penyisiran, Komarudin mengemukakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan tilang ETLE mobile. Tilang elektronik jenis ini bisa menangkap pelanggaran terkait tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Dia menjelaskan tilang elektronik jenis mobile memiliki keunggulan dibandingkan dengan ETLE statis. Sebab, jika ETLE statis hanya bisa menangkap pelanggaran dari depan.

"Kita tidak lagi menggunakan pola-pola razia stasioner. Ini untuk diketahui, tidak lagi menggunakan pola razia stasioner tapi kita lebih menggunakan hunting system," imbuhnya.

Adapun, Komarudin berharap dengan adanya operasi ini bisa membuat masyarakat lebih disiplin berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Tentu harapan dari kegiatan ini adalah kembali masyarakat Jakarta dan seluruh masyarakat yang beraktivitas di Jakarta bisa meningkatkan kepatuhannya, sehingga kita bisa menekan angka pelanggaran," pungkasnya.

Nah, berikut daftar pelanggaran operasi zebra 2025 di wilayah hukum Polda Metro Jaya:

1. Menggunakan ponsel saat berkendara

2. Tidak memakai helm berstandar SNI

3. Tidak menggunakan sabuk pengaman

4. Melawan arus

5. Pengendara di bawah umur

6. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

7. Tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)

8. Penggunaan TNKB rahasia atau kedutaan

9. Menerobos lampu merah

10. Berkendara dengan kecepatan di atas batas wajar atau melakukan balap liar

11. Menggunakan knalpot brong

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengerahkan 2.939 anggota untuk pelaksanaan Operasi Zebra 2025 di wilayah hukumnya.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan ribuan pasukan ini terdiri dari anggota kepolisian, TNI hingga Dinas Perhubungan.

"Dalam operasi Zebra Jaya selama 14 hari ke depan, Polri bersama-sama dengan rekan-rekan dari POM TNI, Dinas Perhubungan, kita akan gelar kekuatan personel sebanyak 2.939 yang akan digelar di seluruh wilayah," ujar Komarudin di Polda Metro Jaya, Senin (17/11/2025).

Dia menambahkan dalam operasi ini bakal mengedepankan penindakan secara stasioner. Artinya, penindakan ini bakal menggunakan penyisiran atau hunting system.

"Nanti akan banyak personel gabungan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, akan menyisir ruas-ruas jalan yang biasanya banyak sekali pelanggaran," imbuhnya.

Selain penyisiran, Komarudin mengemukakan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan tilang ETLE mobile. Tilang elektronik jenis ini bisa menangkap pelanggaran terkait tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

Dia menjelaskan tilang elektronik jenis mobile memiliki keunggulan dibandingkan dengan ETLE statis. Sebab, jika ETLE statis hanya bisa menangkap pelanggaran dari depan. Namun, dengan tilang elektronik mobile bisa menangkap pelanggaran dari depan dan belakang.

Adapun, jenis pelanggaran yang menjadi target operasi Zebra adalah helm non-SNI, pengendara di bawah pengaruh alkohol hingga balap liar.

"Melanggar traffic light, yang merobos traffic light. Kemudian balap-balap liar, kemudian mana kala di malam hari kita temukan ada perilaku ugal-ugalan, kebut-kebutan, kita periksa dan lain sebagainya," pungkasnya.

JAKARTA - Langkah Korlantas Polri menertibkan balap liar di berbagai daerah bukan semata tindakan penegakan hukum. Lebih dari itu, razia balap liar dilakukan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan membina generasi muda agar hobi otomotifnya tersalurkan secara positif.

“Penertiban balapan liar bukan untuk mematikan hobi anak muda, tapi untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan dan masa depan yang terancam akibat perilaku berbahaya di jalan raya,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Jumat (7/11/2025).

Menurut Irjen Agus Suryo, selama ini banyak pelaku balapan liar berasal dari kalangan remaja yang memiliki ketertarikan besar pada dunia otomotif, namun belum memiliki wadah penyaluran yang tepat. Oleh karena itu, Korlantas Polri mendorong pendekatan humanis dan edukatif dalam setiap operasi penertiban.

Kakorlantas menekankan tujuan utama operasi penertiban balapan liar adalah keselamatan publik. Jalan raya bukan arena balap, dan tindakan ugal-ugalan dapat mengancam nyawa pelaku maupun pengguna jalan lain.

Namun, berbeda dengan pendekatan represif semata, Korlantas kini mengedepankan pembinaan dan edukasi sebagai bagian dari penegakan hukum. Setiap operasi lapangan diharapkan disertai dengan dialog bersama komunitas motor, pembinaan remaja yang terlibat, serta kegiatan sosial yang membangun kesadaran.

“Kami ingin para pelaku sadar bahwa balapan liar bukan hanya melanggar aturan, tapi juga bisa merenggut nyawa mereka sendiri. Karena itu, pembinaan menjadi langkah utama sebelum penindakan,” ujarnya.

Korlantas Polri telah menyiapkan beberapa langkah konkret untuk menyalurkan hobi otomotif remaja ke arah positif. Misalnya program Safety Riding Goes to School dan Goes to Campus untuk membangun budaya keselamatan berkendara sejak dini.

Kemudian kerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan pemerintah daerah untuk menghadirkan ajang balap resmi atau street race legal yang aman dan terkontrol sangat diperlukan. Pelatihan modifikasi dan mekanik legal bagi komunitas otomotif muda agar kreativitas mereka tersalurkan ke bidang profesional. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah pola pikir pelaku balapan liar menjadi lebih sadar hukum dan bertanggung jawab di jalan raya. Suara 'Tot Tot Wuk Wuk' Lenyap di Jalan Gatot Subroto Jakarta

Kakorlantas Polri menegaskan, penertiban balapan liar tidak sekadar soal disiplin berlalu lintas, melainkan bagian dari upaya menjaga masa depan generasi muda Indonesia. “Kami ingin generasi muda bangga karena berprestasi, bukan karena ugal-ugalan di jalan. Keselamatan adalah kemenangan yang sesungguhnya,” tandasnya.

Melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan komunitas otomotif, Korlantas Polri berkomitmen menjadikan penertiban balapan liar sebagai gerakan pembinaan berkelanjutan. Tujuannya melindungi masyarakat, menumbuhkan kesadaran, dan menciptakan budaya berkendara yang aman serta beretika di jalan raya.