Bisnis.com, JAKARTA - Satu tahun memimpin Jawa Barat, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Program Jalan Leucir menjadi salah satu terobosan yang mendorong tingkat kepuasan warga paling tinggi dalam setahun terakhir.

Dulu, Junaedi kerap mengeluh setiap kali harus mengangkut hasil tani melintasi ruas jalan di Cianjur Selatan. Berjam-jam truk engkelnya harus menembus jalan tanah merah. Selepas hujan, jalan berubah lembek seperti bubur. Saat kemarau, kondisi tak kalah menyiksa—setir harus dicengkeram kuat karena jalanan bergelombang kiri-kanan.

“Kalau bukan karena butuh, sebetulnya malas kalau harus ke Cianjur Selatan, apalagi ke wilayah Cikawung dan Jayagiri. Aduh, jalan hancur, kiri-kanan leuweung [hutan], kalau kemalaman, wassalam,” ujar lelaki berusia 55 tahun itu. Sebagai sopir angkutan hasil tani, ia menjadi saksi bagaimana ruas tersebut lama tak tersentuh kebijakan serius.

Mimpi buruk itu berakhir pada akhir 2025. Program “Jalan Istimewa, Jalan Leucir” membuka babak baru bagi perjalanan Junaedi dan warga Cianjur Selatan.

“Alhamdulillah, jalanna enak sekarang, mulus, caang [terang benderang]. Waktu tempuh lebih cepat, jalannya beton kokoh, jadi hasil tani yang diangkut bisa optimal. Sae [bagus],” katanya.

Jalan Leucir merupakan program unggulan di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi yang menargetkan percepatan perbaikan jalan provinsi maupun nonprovinsi. Fokus diarahkan pada ruas rusak berat, dengan standar ketebalan dan kualitas konstruksi yang diperketat, serta perbaikan bertahap di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Leucir sendiri dalam bahasa Sunda berarti mulus, lancar, dan berkualitas.

Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan jalan hingga pelosok desa adalah bentuk menghadirkan keadilan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Desa yang menjadi sumber pangan harus mendapat prioritas pembangunan. Sekolah, kesehatan, sanitasi, air bersih, semuanya harus selesai di sana. Desa yang menjaga hutan, air, oksigen, dan mencegah banjir punya peran penting bagi industri dan kehidupan kita semua. Mereka juga berhak atas keadilan pembangunan,” ujarnya.

Tekad KDM—sapaan akrabnya—menjadikan 2025 sebagai momentum lompatan besar perbaikan infrastruktur. Anggaran jalan provinsi meningkat secara signifikan dari Rp400 miliar menjadi Rp2,009 triliun. Ditambah anggaran jalan nonprovinsi sebesar Rp 187,580 miliar.

Belanja besar itu, menurutnya, penting agar masyarakat Jawa Barat memiliki ketahanan pangan yang kuat, akses pendidikan yang memadai, serta jaminan kesehatan yang layak.

Langkah tersebut tidak tanpa tantangan. Di tengah tekanan fiskal APBD 2025, Pemprov Jabar melakukan efisiensi besar-besaran dengan memangkas pos anggaran yang dianggap tidak prioritas. Hasilnya, ruang fiskal tersedia untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan.

Dalam satu tahun, total panjang Jalan Leucir telah mencapai 474,12 kilometer, terdiri atas 446,327 kilometer jalan provinsi dan 18,038 kilometer jalan nonprovinsi. Selain itu, 11 paket jembatan telah rampung dibangun atau diperbaiki.

“Saya mohon maaf apabila masih ada jalan provinsi yang bolong. Tetapi kami berkomitmen tahun ini minimal 90% dalam kondisi baik, dan kita inginnya 100% bisa dilewati dengan nyaman,” ujar KDM.

Kepuasan Publik Tinggi

Komitmen tersebut berbuah apresiasi publik. Sejumlah urusan wajib bidang infrastruktur yang dilakukan Pemprov Jabar mencatat tingkat kepuasan di atas 80%.

Hal itu terungkap dari survei lembaga Indikator yang dilakukan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 terhadap 800 responden di desa-desa di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pendiri dan peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebut kinerja Pemprov Jabar di bidang infrastruktur mendapat tingkat kepuasan tinggi. Dibandingkan dengan Mei 2024, kepuasan publik pada Januari–Februari 2026 meningkat secara signifikan.

Dalam aspek peningkatan kualitas jalan dan jembatan, 65,4% responden menyatakan cukup puas dan 20,5% sangat puas. Adapun terhadap peningkatan jumlah jalan dan jembatan, 65,9% menyatakan cukup puas dan 18,5% sangat puas.

Capaian infrastruktur itu turut mendongkrak tingkat kepuasan terhadap kinerja Dedi Mulyadi yang mencapai 95,5%—kategori sangat tinggi.

“Ini menandakan bahwa gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusiasme tinggi, tetapi juga diapresiasi setelah hampir satu tahun berjalan,” ujarnya di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga diiringi upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Pemprov Jabar membentuk Satgas Anti Premanisme, meluncurkan aplikasi NyariGawe untuk memfasilitasi pencari kerja, menyederhanakan layanan perizinan, hingga turun langsung mencarikan solusi bagi investor.

Hasilnya, realisasi investasi Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun—melampaui target 109,9% dari Kementerian Investasi/BKPM RI dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat Rp149,8 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp147,02 triliun, mencerminkan pertumbuhan yang relatif seimbang.

Meski demikian, KDM mengingatkan bahwa visi “Jabar Istimewa Lembur Diurus Kota Ditata” bukan semata-mata membangun fisik. Tujuannya adalah menghilangkan kebodohan, mengangkat derajat masyarakat miskin dan anak yatim, serta membangun kemakmuran Jawa Barat secara berkelanjutan.

“Kita membangun bukan untuk lima atau sepuluh tahun, dan bukan hanya untuk kita. Kita membangun untuk anak cucu kita. Apa yang kita titipkan untuk generasi Jabar ke depan kalau kita tidak punya nilai-nilai filosofi besar dan mendasar,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 2.500 orang dari 76 organisasi kemasyarakatan (ormas) kelompok masyarakat, serta organisasi mahasiswa mendeklarasikan Surabaya Bersatu di Balai Kota Surabaya, Rabu (31/12/2025). Hal tersebut adalah bentuk penegasan terhadap segala aktivitas premanisme.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, deklarasi tersebut digelar bukan hanya sekadar seremoni belaka. Namun, sebagai komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari praktik premanisme.

Eri juga menegaskan bahwa dirinya tidak lagi menoleransi terhadap segenap tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami menegaskan komitmen bersama untuk menjaga Kota Surabaya dari segala bentuk premanisme. Tidak ada lagi toleransi terhadap tindakan premanisme. Setiap pelanggaran akan diproses secara hukum, dan kami akan bergerak bersama Forkopimda Kota Surabaya,” ucap Eri.

Dirinya juga menyebut bahwa Pemkot Surabaya dalam waktu dekat segera menggelar apel Satgas Anti Premanisme, yang akan dibagi dalam lima wilayah kerja berbeda, yakni Surabaya Pusat, Timur, Barat, Utara, dan Selatan.

Untuk itu, ia pun mengimbau kepada segenap warga untuk berani melaporkan setiap praktik premanisme yang ada. Namun, tetap mengedepankan proses hukum dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Surabaya harus bersikap tegas, tetapi tetap taat hukum. Laporkan setiap kejadian karena di setiap wilayah telah disiapkan Satgas Anti Premanisme yang akan bertugas menjaga keamanan, ketenangan, dan kenyamanan Kota Surabaya,” tuturnya.

Eri memaparkan bahwa pihaknya telah mendirikan Posko Satgas Anti Premanisme yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menjelaskan, satgas nantinya akan rutin berpatroli secara bergilir di seluruh wilayah dengan penanggung jawab masing-masing.

Dirinya pun menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung kepada partisipasi aktif masyarakat yang berani untuk melaporkan setiap gangguan keamanan di wilayahnya masing-masing.

“Yang terpenting, warga Surabaya segera melaporkan setiap gangguan keamanan agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dalam bentuk apa pun, setiap pihak yang melanggar aturan dan menggunakan cara-cara premanisme akan ditindak tanpa kompromi,” jelasnya.

Segala bentuk premanisme yang disertai kekerasan, pemaksaan, maupun intimidasi akan ditindak tegas tanpa kompromi. Bahkan, lanjut Eri, jika dalam proses hukum terbukti ada keterlibatan organisasi kemasyarakatan, maka Pemkot Surabaya akan merekomendasikan untuk dibubarkan.

“Indonesia adalah negara hukum. Jika terbukti ada keterlibatan lembaga atau organisasi dalam tindak pidana premanisme, kami akan merekomendasikan pembubaran. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Berikut enam poin isi Deklarasi Surabaya Bersatu yang dibacakan dalam kegiatan tersebut:

1. Menolak segala bentuk premanisme, kekerasan, pemerasan, dan tindakan melanggar hukum yang meresahkan masyarakat.

2. Menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, ketertiban, keadilan, dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Berperan aktif secara gotong royong menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Kota Surabaya.

4. Tidak melakukan, tidak terlibat, tidak mendukung, dan tidak melindungi praktik premanisme dalam bentuk apa pun.

5. Berani melaporkan setiap tindakan premanisme kepada pihak berwenang dan mendukung seluruh proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Surabaya aman, damai, tertib, dan bebas dari premanisme.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan menjadikan kondusivitas iklim investasi sebagai prioritas pada 2026 untuk menjaga serapan tenaga kerja. Khususnya untuk mencegah aksi premanisme.

"Pemprov [Jabar] kan sudah punya Satgas Anti Premanisme, jadi itu harus difungsikan," kata Ekonom asal Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi, Senin (29/12/2025).

Dia menjelaskan, di tengah upaya untuk meningkatkan arus investasi ke Tatar Pasundan untuk menyerap tenaga kerja lokal, jangan lagi ada kasus penggerudukan seperti yang terjadi pada Pabrik VinFast, di Kabupaten Subang beberapa waktu lalu. Nahasnya, peristiwa itu terjadi selang beberapa pekan setelah pabrik itu resmi beroperasi.

Acu, sapaan akrabnya, menilai dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hal ini tidak boleh lagi terjadi di 2026. Sehingga, iklim investasi akan kondusif.

"Kan jadi yang mau investasi ke Jabar agak ngeri juga kalau aksi seperti ini tidak diatasi," jelas dia.

Dia mengatakan, meskipun memang komitmen dari perusahaan akan memprioritaskan serapan tenaga kerja lokal, hanya saja memang perusahaan juga secara prosedural akan menyaring sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

"Itu normal prosedur itu dilakukan, tinggal SDM lokalnya sekitar pabrik bagaimana bisa menguasai kompetensi itu," ungkap dia.

Menurutnya ini menjadi pekerjaan rumah dari Pemerintah Daerah di tingkat kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar aksi seperti ini jangan lagi terjadi.

Pihaknya juga menyarankan agar pemerintah daerah membentuk tim evaluasi untuk mengkaji bagaimana keberadaan perusahaan yang sudah ada terhadap serapan tenaga kerja lokalnya. Sehingga perusahaan juga dipastikan melaksanakan komitmen dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Dia juga berharap dengan berfungsi optimalnya Satgas Anti Premanisme, akan memberikan kondusivitas dunia usaha di Jawa Barat.

"Kan dampaknya nanti ke tenaga kerja juga, selain itu secara produk juga akan mendorong catatan PDRB Jabar," katanya.