JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti surat kamar dagang (Kadin) China yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui, kamar dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pelaku usaha. Mulai dari kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga dugaan praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi serta pemerasan.

“Ini juga menjadi pantauan kami. Kemarin kami juga berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi menyeluruh oleh pemerintah,” katanya, Jumat (21/5/2026).

Menurut Firman, langkah kamar dagang China menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi pelaku usaha nasional. Firman menyayangkan persoalan tersebut justru lebih dahulu disampaikan pihak asing melalui nota diplomatik resmi.

“Harusnya pelaku usaha Indonesia lebih awal menyampaikan kepada pemerintah, atau mungkin sudah tetapi tidak didengar. Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Firman membandingkan dengan negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing. Firman juga menilai sejumlah persoalan seperti perizinan dan dugaan kriminalisasi masih menjadi hambatan investasi di Indonesia.

Lihat video: Kadin Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh di Atas 5,5%



Firman mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Tekanan terhadap pelaku usaha, juga datang dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan. Ada acara 17 Agustusan, ulang tahun, semua menjadi cost tambahan. Kalau biaya-biaya itu tidak masuk dalam perencanaan investasi, tentu akan menjadi beban,” tuturnya.

Firman juga menyinggung adanya tekanan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan organisasi maupun aparat penegak hukum dan keamanan. “Kelompok-kelompok seperti preman yang mengatasnamakan lembaga tertentu, juga ada dari aparat penegak hukum maupun keamanan. Kalau tidak diikuti, diancam. Itu sudah sering terjadi dan berlangsung lama,” keluhnya.

Firman memperingatkan kondisi tersebut dapat membuat investor hengkang dari Indonesia apabila tidak segera dibenahi. “Oh bisa. Itu warning keras, peringatan keras,” katanya.

Selain persoalan investasi, Firman juga menyoroti rencana kebijakan ekspor satu pintu yang dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak memicu gejolak pasar. Firman mencontohkan perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini masih bergantung pada pusat perdagangan internasional di Eropa.

“Kenapa CPO dulu ke Amsterdam dan Rotterdam, kemudian baru ke negara lain? Kenapa kita tidak bisa direct? Nah ini yang harus dievaluasi pemerintah,” ucapnya.

Firman menekankan pemerintah dan DPR perlu menyederhanakan regulasi agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah juga tidak boleh tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan baru di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang belum stabil.

Firman menegaskan seluruh kebijakan terkait ekspor dan investasi harus dibahas terlebih dahulu bersama pelaku usaha agar pemerintah memahami dampak dan risiko di lapangan. “Nah yang mengenai ekspor itu harus betul-betul dilakukan diskusi dulu dengan pelaku usaha, untung ruginya,” tegasnya.

Sebelumnya, kamar dagang China di Indonesia mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi berbagai keluhan terkait iklim usaha di Indonesia. Dalam surat tersebut, investor China mengaku selama ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri hilir, hingga tanggung jawab sosial.

Namun, mereka menilai situasi belakangan berubah drastis. “Dalam beberapa waktu terakhir, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia secara umum menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait,” tulis surat tersebut.

Menurut mereka, kondisi itu telah mengganggu operasional bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, serta memunculkan kekhawatiran terhadap masa depan investasi China di Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kenaikan pajak dan pungutan yang disebut terjadi berulang kali.

Investor China juga mengeluhkan pemeriksaan pajak yang semakin intensif disertai ancaman denda besar. “Pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral, telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta Dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan,” tulis surat tersebut.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara selama minimal satu tahun yang dinilai dapat mengganggu likuiditas perusahaan.

Selain itu, investor China juga memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal tahun ini. Mereka menyebut pemangkasan kuota untuk tambang besar mencapai lebih dari 70% atau sekitar 30 juta ton secara total.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, bahwa tim khusus gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menindaklanjuti temuan terkait 40 perusahaan baja asal China yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan .

Setelah dilakukan kunjungan langsung, puluhan perusahaan tersebut menyatakan komitmennya untuk mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Purbaya mengonfirmasi bahwa pihak otoritas pajak telah menjalin komunikasi intensif guna memastikan perusahaan-perusahaan tersebut segera melegalkan seluruh aspek perpajakannya.

"Itu pajak sudah bicara dengan mereka. Maksudnya mereka tentunya mau go legal," kata Purbaya di kawasan Kantor Pusat Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Purbaya Bongkar Skandal Pajak Perusahaan Baja China Rp500 Miliar: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok



Hingga saat ini, Bendahara Negara tersebut belum merinci total nilai kewajiban pajak yang telah disetorkan oleh ke-40 perusahaan baja tersebut ke kas negara. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau pergerakan mereka secara ketat dan tidak ragu untuk melakukan pengejaran kembali jika komitmen tersebut tidak segera direalisasikan.

"Kita lihat seperti apa ke depannya. Kalau enggak ada gerakan lagi dari mereka ya sudah kita kejar lagi," tutur Purbaya.

Ke-40 perusahaan baja ini sejatinya telah menjadi target pengawasan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, sejak awal tahun 2026. Berdasarkan investigasi awal, praktik pengemplangan pajak yang dilakukan puluhan perusahaan tersebut diperkirakan telah merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dalam kurun waktu empat tahun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto sebelumnya mengungkapkan bahwa kerugian negara diperkirakan mencapai Rp4 triliun setiap tahunnya selama periode 2016 hingga 2019.

"Kerugian 40 perusahaan tersebut estimasinya, estimasinya 40 perusahaan setiap tahun sekitar 4 triliun. Dari 2016 sampai 2019," ujar Bimo saat memberikan keterangan di Cikupa, Banten, Rabu (5/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian menggandeng perusahaan asal China, Qiaoyin City Management Co., Ltd., untuk menyiapkan proyek percontohan pengolahan air baku dan air limbah di lima kawasan industri di Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenperin, Qiaoyin, dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan lima kawasan industri akan dipilih sebagai lokasi pilot project penerapan teknologi pengolahan air dan limbah terpadu.

“Akan ada lima kawasan industri yang menjadi pilot project dalam kerja sama ini, tetapi kami tidak hanya mencari sistem pengolahan air yang baik, tetapi juga mencari model pengelolaan yang paling efektif dan mudah diterapkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (12/5/2026).

Kerja sama tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pengelolaan air dan limbah industri seiring ekspansi kawasan industri nasional. Kemenperin menilai pengembangan sistem pengolahan air terpadu menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur penunjang industri hijau dan target penurunan emisi sektor manufaktur.

Berdasarkan data Kemenperin, hingga 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia dengan total luas mencapai 98.291,68 hektare. Kawasan tersebut menampung sekitar 11.970 tenant industri dengan nilai investasi mencapai Rp6.744,58 triliun serta menyerap 2,35 juta tenaga kerja.

Dalam proyek tersebut, Qiaoyin menawarkan teknologi Efficient Denitrogenation Integrated Airlift Loop Bioreactor (DIAB) untuk pengolahan limbah industri. Teknologi itu diklaim dapat menekan biaya pembangunan instalasi pengolahan limbah dan mengurangi kebutuhan lahan dibandingkan sistem konvensional.

Perwakilan Qiaoyin City Management Co., Ltd. Wan Yiming mengatakan teknologi DIAB diklaim mampu memangkas biaya pembangunan fasilitas pengolahan limbah hingga 20% dan menghemat kebutuhan lahan sampai 60%. Selain itu, sistem prefabrikasi disebut dapat mempercepat proses pembangunan fasilitas pengolahan limbah.

“Melalui teknologi DIAB, kami menghadirkan cara baru dalam mengolah air limbah pabrik yang jauh lebih hemat,” ujarnya.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan penerapan teknologi pengolahan air dan limbah dinilai makin penting bagi kawasan industri, terutama untuk memenuhi standar keberlanjutan yang diterapkan pasar global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Tri Supondy berharap proyek percontohan tersebut dapat berlanjut ke tahap investasi dan transfer teknologi.

“Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada tahap pilot project saja, tetapi juga mampu mendorong investasi, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, serta pengembangan industri berbasis inovasi di Indonesia,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Arc’teryx Equipment, divisi dari Amer Sports Canada Inc. merespon positif putusan yang mengabulkan gugatan pembatalan kedua yang diajukan di Pengadilan Niaga terkait pendaftaran merek logo Arc’teryx di Indonesia atas nama perusahaan asal yang tidak mendapatkan persetujuan dari Arc'teryx.

Cameron Clark, Vice President of Legal, Arc’teryx menjelaskan pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Arc’teryx tersebut adalah merek terkenal dan pendaftaran merek di Indonesia atas nama perusahaan asal China tersebut memiliki persamaan dengan merek milik Arc’teryx, dan juga menyatakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Dia menjelaskan dengan adanya putusan gugatan pembatalan kedua yang dikeluarkan pada akhir Februari 2026 memberikan penilaian lebih substantif terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Arc'teryx.

Hal ini berbeda dengan putusan gugatan pembatalan merek pertama pada akhir Desember 2025, yang menolak gugatan dari Arc'teryx terhadap perusahaan asal China yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Kami menyambut baik putusan ini sebagai bentuk pengakuan yang jelas atas hak Arc’teryx sebagai pemilik asli merek," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya hasil saat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran dengan iktikad tidak baik oleh pihak ketiga, serta mencerminkan penilaian yang adil dan menyeluruh oleh pengadilan.

"Kami berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual kami sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang positif di Indonesia," imbuhnya.

Arc’teryx berharap putusan yang adil saat ini dapat terus dipertahankan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga, termasuk kasasi di Mahkamah Agung maupun pendaftaran lainnya yang dilakukan tanpa izin oleh pihak ketiga mana pun.

Putusan ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menandatangani enam nota kesepahaman (MoU) dengan China-Shanghai Cooperation Organization Economic and Trade Exchange Center (SCO-ETEC) bersama beberapa perusahaan dari China untuk pembangunan fasilitas perikanan berbasis koperasi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan ekonomi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping tahun lalu.

"Kesepakatan yang kami lakukan adalah khususnya dalam rangka pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan, di dalamnya termasuk pembangunan industri pendukung bagi sektor kelautan dan perikanan," kata Ferry dalam keterangan persnya.

MoU, yang ditandatangani di Jakarta, Kamis, tersebut mencakup pembangunan beberapa fasilitas seperti pabrik es, cold storage, galangan kapal, hingga pembangkit listrik tenaga surya skala mini terutama yang akan dikelola oleh koperasi desa/kelurahan (kopdes) merah putih.

Ferry menegaskan Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, tetapi masih menghadapi kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir.

"Dengan penandatanganan ini kita harapkan bisa meningkatkan potensi kapasitas perikanan dan sekaligus mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan di desa pesisir terutama para nelayan di Indonesia," katanya.

Menkop juga berharap agar kerja sama ini dapat menjadi model pengembangan kawasan perikanan berbasis koperasi yang modern dan terintegrasi.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk dari SCO-ETEC, kopdes merah putih diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.

Ketua SCO-ETEC Yang Zijun menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan ekosistem industri perikanan Indonesia.

Ia juga mengapresiasi program koperasi desa/kelurahan merah putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan yang sangat merakyat ini membuat kami penuh dengan kepercayaan terhadap masa depan Indonesia," ujarnya.

Zijun menambahkan kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak sekaligus memperkuat sinergi ekonomi yang telah terjalin.

"Kami siap memahami lebih dalam mengenai iklim investasi dan kebutuhan pasar di Indonesia serta berdiskusi dengan berbagai pihak di Indonesia mengenai peluang kerja sama di bidang perikanan, kawasan industri, pertanian dan logistik," ucapnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan kecerdasan buatan (AI) asal Amerika Serikat Anthropic, menuduh tiga perusahaan AI dari China melakukan pencurian teknologi besar-besaran dari chatbot andalannya, Claude, dengan menggunakan akun palsu.

Mereka menilai tindakan ini sebagai pencurian kekayaan intelektual berskala industri, mirip dengan tuduhan yang sebelumnya diajukan OpenAI bulan lalu.

Anthropic menyebut tiga perusahaan tersebut yaitu DeepSeek, Moonshot AI, dan MiniMax, menggunakan teknik yang disebut distilasi. Cara ini memungkinkan mereka mengekstrak kemampuan dari sistem AI yang lebih canggih untuk memperkuat sistem yang kurang mumpuni dengan cepat.

Menurut Anthropic, kampanye ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan metode yang sangat canggih sehingga kesempatan untuk mencegahnya sangat terbatas.

“Kesempatan untuk bertindak sangat terbatas,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari The Guardian, Selasa (24/2/2026).

Distilasi sebenarnya praktik yang umum di dunia AI, biasanya digunakan untuk membuat versi model yang lebih kecil dan lebih murah. Namun dalam kasus ini menjadi sorotan karena DeepSeek setahun lalu meluncurkan model AI generatif murah yang kinerjanya hampir setara dengan ChatGPT dan chatbot top lainnya, menggoyahkan dominasi perusahaan AI AS.

Anthropic menjelaskan, ketiga perusahaan China itu melakukan sekitar 16 juta interaksi dengan Claude menggunakan 24.000 akun palsu. Sehingga mereka bisa menyedot kemampuan AI tanpa mengembangkan sendiri, sekaligus menghindari kontrol ekspor teknologi AS yang ketat.

Perusahaan menekankan risiko keamanan nasional dari praktik ini. Model yang diperoleh melalui penyulingan ilegal kemungkinan tidak memiliki pengamanan yang sama, misalnya pencegahan penyalahgunaan untuk senjata biologis atau serangan siber.

MiniMax disebut sebagai pelaku terbesar dengan lebih dari 13 juta interaksi, khususnya menargetkan kemampuan pengkodean, penalaran, dan penggunaan alat bidang di mana Claude unggul.

Untuk menghindari pembatasan akses komersial dari AS, laboratorium Tiongkok ini diduga menggunakan proksi dan jaringan akun palsu.

Anthropic menyerukan kerja sama antara industri dan pemerintah untuk menghadapi praktik ini, karena menurut mereka satu perusahaan saja tidak mampu menanganinya. (Nur Amalina)

Bisnis.com,JAKARTA — Danantara mengungkapkan sebanyak 24 perusahaan internasional berhak mengikuti tender sebagai badan usaha pengembang dan pengelola proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Lead of Waste-to-Energy Danantara Indonesia Fadli Rahman mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap ratusan calon penyedia teknologi PSEL.
Dari lebih dari 200 perusahaan yang masuk Daftar Penyedia Teknologi (DPT), 24 perusahaan dari Tiongkok, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong, dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tender sebagai badan usaha pengembang dan pengelola PSEL.
Adapun rencana pengumuman pemenang tender bakal disampaikan pada akhir Februari 2026 mendatang.
“Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender WtE kami wajibkan untuk membentuk konsorsium. Adanya konsorsium ini kami harapkan bisa memberikan transfer teknologi dengan perusahaan lokal atau pemda,ˮ kata Fadli melalui keterangan resmi dikutip Senin (16/2/2026).
Dia menjelaskan, untuk tahap pertama PSEL difokuskan pada empat kota, yakni Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta. Kota-kota tersebut dinilai paling siap secara administratif serta memiliki volume sampah yang mendesak untuk ditangani.
Fadli juga menegaskan PSEL bukan hanya sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor.
“Kami juga ingin memastikan bahwa terjadinya tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek BUPP PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,ˮ ujarnya.
Dari total 24 perusahaan, Danatara pun hingga saat ini baru mengungkapkan 8 perusahaan yang berhak mengikuti tender tersebut.
Adapun dari 8 perusahaan, sebanyak 6 perusahaan berasal dari China. Perusahaan itu adalah Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd, Wangneng Environment Co., Ltd, dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd.
Lalu, SUS Indonesia Holding Limited, China Conch Venture Holding Limited, dan PT Jinjiang Environment Indonesia. Sementara, 2 perusahaan lainnya merupakan perusahaan dari Prancis dan Jepang.
Kedua perusahaan itu yakni Veolia Environmental Services Asia Pte Ltd (Prancis) dan Mitsubishi Heavy Industries Environmental and Chemical Engineering (Jepang).

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 24 perusahaan telah terpilih sebagai peserta tender dalam proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE). Lima di antaranya tercatat berasal dari China, negara eksportir teknologi energi hijau terbesar di dunia.

Adapun tahap pertama proyek WtE yang dikelola Danantara Indonesia bakal difokuskan pada empat kota, yakni Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta. Kota-kota tersebut dinilai paling siap secara administratif serta memiliki volume sampah yang mendesak untuk ditangani. Proyek ini memasuki tahap krusial dengan rencana pengumuman pemenang tender pada akhir Februari 2026.

Dalam proses tersebut, Danantara Indonesia melakukan peninjauan menyeluruh terhadap ratusan calon penyedia teknologi. Dari lebih dari 200 perusahaan yang masuk Daftar Penyedia Teknologi (DPT), 24 perusahaan dari China, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong, dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tender sebagai Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL.

“Perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta tender WtE kami wajibkan untuk membentuk konsorsium dengan mitra lokal. Adanya konsorsium ini kami harapkan bisa memberikan transfer teknologi dengan perusahaan lokal atau pemda,” ujar Lead of Waste-to-Energy Danantara Indonesia, Fadli Rahman dalam siaran pers yang dikutip Jumat (13/2/2026).

Fadli juga memastikan bahwa waste to energy bukan hanya sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor.

“Kami juga ingin memastikan bahwa terjadinya tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Dari 24 perusahaan yang lolos menjadi peserta tender, berikut profil lima perusahaan yang berasal dari China.

Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd.

Perusahaan ini hadir sebagai spesialis waste to energy dengan rekam jejak panjang sebagai investor, pengembang, sekaligus operator fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah. Berbeda dengan kontraktor Engineering Procurement Construction (EPC) umum yang memiliki divisi lingkungan, Sanfeng Environment sejak awal menempatkan WtE sebagai inti bisnis.

Perusahaan yang berdiri pada 2009 dan berkantor pusat di Chongqing, China, ini telah tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Saham Shanghai dengan kode saham 601827.SH.

Sanfeng Environment dikenal sebagai pemegang lisensi teknologi grate incinerator dari Martin GmbH (Jerman). Teknologi ini kemudian dilokalisasi dan dikembangkan hingga mampu memproduksi sendiri peralatan inti WtE, mulai dari tungku pembakaran, pemurnian gas buang, hingga pengolahan residu. Hingga akhir 2023, teknologi dan peralatan Sanfeng telah diterapkan di lebih dari 250 proyek WtE dengan lebih dari 400 lini insinerasi di berbagai negara, berkapasitas total lebih dari 220.000 ton sampah per hari.

Selain sebagai penyedia teknologi, Sanfeng Environment juga berperan sebagai investor dan operator proyek melalui skema build, operate, dan transfer (BOT) dan Public Private Partnership (PPP), dengan lebih dari 50 proyek WtE yang telah beroperasi atau dalam tahap konstruksi. Model terintegrasi ini memungkinkan pengendalian kualitas, efisiensi biaya, serta kepastian kinerja fasilitas jangka panjang.

Wangneng Environment Co., Ltd.

Wangneng Environment Co., Ltd merupakan perusahaan asal China dengan kantor pusat yang berlokasi di Huzhou, Zhejiang. Aktivitas perusahaan yang mulai beroperasi pada 2012 ini mencakup pemanfaatan sumber daya limbah dapur, pengolahan air limbah, pengolahan lumpur, hingga daur ulang karet.

Wangneng Environment Co memiliki 98 anak perusahaan, termasuk lima anak perusahaan di luar negeri yang berlokasi di Thailand, Kamboja, Australia, dan Singapura. Terkait WtE yang menjadi fokus utama bisnisnya, perusahaan ini mengubah limbah, terutama limbah padat, menjadi energi (listrik atau panas) melalui berbagai proses, seperti pembakaran, gasifikasi, atau bioteknologi.

Beberapa proyek yang telah dilakukan Wangneng Environment dalam bidang WtE melibatkan instalasi pabrik pengolahan limbah. Mereka mengklaim mampu menghasilkan 3,04 miliar kilowatt hour (kWh) listrik bersih setiap tahun. Dengan pemakaian listrik rata-rata rumah kecil menengah di Indonesia, output ini bisa digunakan untuk 2,53 juta rumah per tahun.

Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd.

Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd bukan pemain baru di Indonesia. Sebelumnya, perusahaan ini masuk dalam daftar penyedia sebagai salah satu pemasok atau calon mitra untuk proyek lingkungan WtE. Melalui anak perusahaannya, Weiming Equipment, mereka menandatangani kontrak penyediaan peralatan insenerator WtE dengan perusahaan Indonesia (Shanghai Dingxin Investment/Qingshan Park). Ini adalah kolaborasi di bidang ekspor teknologi lingkungan.

Selama ini, mereka dikenal sebagai pemain utama dalam teknologi dan operasi WtE di China. Bisnis WtE mereka mencakup desain, investasi, pembangunan, dan operasi fasilitas WtE, manufaktur dan pemasangan peralatan insenerator dan tenaga WtE, serta pengolahan sampah padat perkotaan (MSW) dengan pembangkit listrik dari limbah.

Pada 2023, Weiming Environment menghasilkan total listrik sekitar 3,85 miliar kWh listrik yang mayoritas berasal dari pembangkit WtE. Perusahaan ini pernah menawarkan kerja sama investasi sekitar US$225 juta kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk pengelolaan sampah dan BOO WtE melalui Weiming Environment Protection. Weiming juga pernah menjajaki penggunaan teknologi insinerasi di calon TPPAS (Cirebon Raya) dan bertemu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemenko Marves RI.

SUS Indonesia Holding Limited

Meski bernama SUS Indonesia Holding Limited, perusahaan ini sejatinya terdaftar di China. SUS Indonesia Holding Limited mulai beroperasi pada 19 Juli 2022 dan memiliki fokus bisnis pada waste to energy dan mengelola investasi jangka panjang. Ia merupakan anak usaha dari Shanghai SUS Environment Co., Ltd yang berdiri 2008 di Qingpu District, Shanghai, China.

Sejauh ini, sudah terdapat 84–89 proyek WtE yang sudah dijalankan perusahaan di sejumlah negara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, perusahaan ini membangun fasilitas WtE dengan perjanjian kerja sama lewat pemerintah kota setempat. Volume sampah yang dikelola mencapai 1.300 ton sampah setiap hari, dengan dua jalur insinerasi dan turbine generator yang menghasilkan daya listrik 35 megawatt (MW).

PT Jinjiang Environment Indonesia

PT Jinjiang Environment Indonesia yang berdiri pada 8 Agustus 2017 merupakan bagian dari grup perusahaan lingkungan asal China, yakni Zheneng Jinjiang Environment Holding Co., Ltd. Grup usaha tersebut merupakan pemain utama dalam industri waste to energy di China sejak 1998.

Pada 16 Februari 2025, Zheneng Jinjiang Environment Holding Co., Ltd. menyelesaikan restrukturisasi internal PT Jinjiang Environment Indonesia. Sebelumnya, 90% kepemilikan saham perusahaan itu dipegang oleh Lamoon Holdings Limited di British Virgin Islands.

PT Jinjiang Environment Indonesia sudah memiliki proyek besar dengan mengembangkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa/WtE) di Kota Palembang, Sumatra Selatan. Kapasitas yang dihasilkan sebanyak 1.000 ton sampah perhari dengan output listrik sebesar 20 MW.

Di Palembang, perusahaan ini membangun kolaborasi dengan perusahaan lokal dengan membentuk Build Own Operate atau BOO melalui kontrak konsesi 30 tahun. Investasi awal untuk pembangunan PLTSa di Palembang, perusahaan ini mengucurkan dana US$120 juta atau setara dengan Rp1,8 triliun.

Fokus utama bisnis dari perusahaan ini di bidang WtE, yakni pengolahan limbah padat menjadi energi listrik. Sementara China Jinjiang Environment Holding Co yang merupakan induk dari PT Jinjiang Environment Indonesia, diketahui memegang 27 fasilitas WtE di China. Mereka juga memiliki tiga fasilitas pengolahan limbah dapur atau organic waste dan delapan fasilitas daur ulang sumber daya limbah dengan total kapasitas pengolahan 44.000 ton limbah per hari.

IDXChannel - Danantara Indonesia akan mengumumkan pemenang tender proyek Waste-to-Energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) pada akhir Februari 2026.

Dari 200 calon Penyedia Teknologi (DPT), 24 perusahaan dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tender sebagai Badan Usaha Pengembang dan Pengelola PSEL.

Puluhan perusahaan tersebut berasal dari China, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong.

“Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender WtE kami wajibkan untuk membentuk konsorsium. Adanya konsorsium ini kami harapkan bisa memberikan transfer teknologi dengan perusahaan lokal atau pemda,” ujar Lead of Waste-to-Energy Danantara Indonesi Fadli Rahman dalam keterangan, Kamis (12/02/2026).

Fadli menegaskan, WtE bukan hanya sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor.

"Kami juga ingin memastikan bahwa terjadinya tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko," ujarnya.

Adapun tahap pertama proyek WtE yang dikelola Danantara Indonesia difokuskan pada empat kota, yakni Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta.

Kota-kota tersebut dinilai paling siap secara administratif serta memiliki volume sampah yang mendesak untuk ditangani.

Profil Lima Perusahaan yang Lolos Tender Proyek Waste-to-Energy (WtE):

1. Chongqing Sanfeng Environment Group Co Ltd

Chongqing Sanfeng Environment Group Co Ltd merupakan spesialis Waste-to-Energy (WtE) dengan rekam jejak panjang sebagai investor, pengembang, sekaligus operator fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah.

Berbeda dengan kontraktor EPC (Engineering, Procurement, Construction) umum yang hanya memiliki divisi lingkungan, Sanfeng sejak awal menjadikan WtE sebagai inti bisnisnya. Perusahaan yang berdiri pada 2009 dan berkantor pusat di Chongqing, China, ini telah tercatat di Bursa Saham Shanghai dengan kode 601827.SH.

Sanfeng dikenal sebagai pemegang lisensi teknologi grate incinerator dari Martin GmbH (Jerman). Teknologi tersebut kemudian dilokalisasi dan dikembangkan sehingga perusahaan mampu memproduksi sendiri peralatan inti WtE, mulai dari tungku pembakaran, sistem pemurnian gas buang, hingga pengolahan residu.

Hingga akhir 2023, teknologi dan peralatan Sanfeng telah diterapkan di lebih dari 250 proyek WtE dengan lebih dari 400 lini insinerasi di berbagai negara, berkapasitas total lebih dari 220.000 ton sampah per hari.

Selain sebagai penyedia teknologi, Sanfeng juga aktif sebagai investor dan operator melalui skema BOT (build, operate, transfer) dan PPP (public-private partnership), dengan lebih dari 50 proyek yang telah beroperasi atau dalam tahap konstruksi.

2. Wangneng Environment Co Ltd

Wangneng Environment Co Ltd merupakan perusahaan asal China yang berkantor pusat di Huzhou, Zhejiang, dan mulai beroperasi pada 2012. Perusahaan ini bergerak di pengolahan limbah dapur, air limbah, lumpur, hingga daur ulang karet.

Saat ini Wangneng memiliki 98 entitas usaha, termasuk lima anak perusahaan di luar negeri yang berlokasi di Thailand, Kamboja, Australia, dan Singapura.

Dalam bisnis WtE, Wangneng mengolah limbah padat menjadi energi listrik atau panas melalui proses pembakaran, gasifikasi, maupun pendekatan bioteknologi. Perusahaan mengklaim mampu menghasilkan sekitar 3,04 miliar kWh listrik bersih per tahun dari proyek-proyeknya.

Jika dikonversikan dengan rata-rata konsumsi listrik rumah tangga kecil-menengah di Indonesia, kapasitas tersebut berpotensi melistriki sekitar 2,5 juta rumah per tahun.

Terkait tender di Indonesia, Wangneng berencana membentuk konsorsium dengan mitra lokal, baik BUMN, swasta nasional, maupun BUMD, guna mengimplementasikan proyek di sejumlah kota.

3. Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd

Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd bukan nama baru di Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya tercatat sebagai calon pemasok atau mitra dalam sejumlah proyek WtE.

Melalui anak usahanya, Weiming Equipment, perusahaan telah menandatangani kontrak penyediaan peralatan incinerator WtE dengan entitas di Indonesia, termasuk yang terkait dengan Shanghai Dingxin Investment/Qingshan Park.

Di China, Weiming dikenal sebagai pemain utama dalam teknologi dan operasi WtE. Kegiatan usahanya mencakup desain, investasi, pembangunan, dan pengoperasian fasilitas WtE, termasuk manufaktur dan instalasi peralatan insinerasi serta pembangkit listrik berbasis limbah padat perkotaan (municipal solid waste/MSW).

Pada 2023, Weiming mencatatkan produksi listrik sekitar 3,85 miliar kWh, terutama dari pembangkit WtE.

Perusahaan ini juga pernah menawarkan investasi sekitar USD225 juta kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk proyek pengelolaan sampah dengan skema BOO (build-own-operate). Selain itu, Weiming pernah menjajaki kerja sama teknologi insinerasi untuk proyek TPPAS Cirebon Raya serta berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemenko Marves.

4. SUS Indonesia Holding Limited

SUS Indonesia Holding Limited, meski menggunakan nama Indonesia, terdaftar di China dan mulai beroperasi pada 19 Juli 2022. Perusahaan ini fokus pada investasi jangka panjang di sektor Waste-to-Energy.

SUS melihat Indonesia sebagai pasar potensial karena tingginya volume sampah perkotaan, keterbatasan kapasitas TPA, serta meningkatnya kebutuhan energi bersih.

Perusahaan ini merupakan bagian dari Shanghai SUS Environment Co Ltd yang berdiri pada 2008 di Qingpu District, Shanghai. Secara grup, tercatat telah mengembangkan sekitar 84-89 proyek WtE di berbagai negara.

Di Indonesia, SUS membangun fasilitas WtE di Makassar, Sulawesi Selatan, melalui kerja sama dengan pemerintah kota setempat. Fasilitas tersebut mengolah sekitar 1.300 ton sampah per hari dengan dua jalur insinerasi dan turbin generator berkapasitas 35 MW.

5. PT Jinjiang Environment Indonesia

PT Jinjiang Environment Indonesia merupakan bagian dari Zheneng Jinjiang Environment Holding Co Ltd, salah satu pemain utama industri WtE di China sejak 1998.

Perusahaan ini berdiri pada 8 Agustus 2017 dan menjalani restrukturisasi internal pada 16 Februari 2025. Sebelumnya, 90% sahamnya dimiliki Lamoon Holdings Limited yang berbasis di British Virgin Islands.

Di Indonesia, Jinjiang telah mengembangkan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas pengolahan 1.000 ton sampah per hari dengan output listrik sebesar 20 MW.

Proyek ini dijalankan melalui skema BOO dengan masa konsesi 30 tahun, bekerja sama dengan mitra lokal. Nilai investasi awal mencapai sekitar USD120 juta atau setara Rp1,8 triliun.

Secara global, induk usahanya mengoperasikan 27 fasilitas WtE di China, tiga fasilitas pengolahan limbah organik, serta delapan fasilitas daur ulang sumber daya limbah dengan total kapasitas pengolahan mencapai 44.000 ton per hari.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Power Steel Mandiri (PSM), sebuah perusahaan baja asal China di Cikupa, Tangerang, Kamis (5/2/2026). Sidak ini terkait dugaan penggelapan pajak masif yang melibatkan tiga perusahaan afiliasi dengan total potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Dalam kunjungannya, Menkeu memberikan peringatan keras kepada para pelaku bisnis yang mencoba merusak integritas pejabat pemerintah dengan praktik suap.

"Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok, supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan, kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus," tegas Purbaya ke awak media.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto yang mendampingi Menkeu, mengungkap bahwa PT PSM bersama dua perusahaan afiliasinya, PT PSI dan PT VPM diduga melakukan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada periode 2016–2019.

Modus yang digunakan tergolong rapi, yakni dengan sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar dan menyembunyikan omzet penjualan melalui rekening pribadi karyawan, pengurus, hingga pemegang saham.

Purbaya Buru 40 Perusahaan Baja Pengemplang Pajak, Ada dari China hingga Indonesia



"Nah kerugian negara yang kita taksir sementara, angka sementara dari tiga ini sekitar Rp510 miliar, tapi ini belum final. Ini rentang waktu yang sedang kita sidik itu ada dari 2016 sampai 2019. Ada tiga entitas, ada PSI, ada PSM, ada VPM entitasnya," jelas Bimo.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), potensi kerugian negara bahkan diprediksi bisa menyentuh Rp583,36 miliar. PPNS DJP telah mengantongi izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang dan telah melakukan tindakan penggeledahan sejak 28 Januari 2026.

Meskipun staf perusahaan menyatakan komitmen untuk kooperatif, Purbaya menegaskan bahwa proses hukum akan tetap menyasar pemilik perusahaan.

"Pada perjalanannya, staf saya akan memanggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis kalau kita tidak main-main. Tapi saya tidak akan ketemu dia langsung... Dia sekarang saja kabur. Tapi nanti staff saya akan omongin," pungkas Purbaya.

Direktur P2Humas DJP, Rosmauli menegaskan, bahwa penindakan ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP. DJP memastikan proses penyidikan berjalan profesional dan objektif guna mengamankan penerimaan negara.

Kasus ini menjadi peringatan bagi perusahaan asing maupun domestik untuk tidak memanipulasi dokumen penawaran barang guna menghindari pemungutan PPN, karena otoritas kini memiliki data yang lebih terintegrasi untuk melacak transaksi gelap.

Bisnis.com, JAKARTA — Singapore Exchange Ltd. (SGX) berupaya menarik lebih banyak perusahaan asal China dan Asia Tenggara untuk mencatatkan saham di Singapura guna mendongkrak momentum penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Melansir Bloomberg pada Kamis (5/2/2026) Kepala Global Sales and Origination SGX, Pol de Win, mengatakan bahwa pihaknya optimistis mekanisme pencatatan ganda (dual listing) terbaru dengan Nasdaq Inc. yang dijadwalkan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini akan menarik lebih banyak perusahaan berpertumbuhan tinggi.

Meski demikian, saham SGX tercatat melemah pada Kamis (5/2/2026) setelah pendapatan paruh pertama tahun fiskal perseroan meleset dari proyeksi analis.

“Pipeline kami kini lebih besar dibandingkan enam bulan lalu. Kami melihat kesepakatan baru dan transaksi baru masuk ke pipeline dengan laju yang lebih cepat.” ujar de Win, yang sebelumnya bekerja di Goldman Sachs Group Inc. sebelum bergabung dengan SGX pada 2021.

Sebagai sinyal kebangkitan pasar, total dana yang dihimpun dari pencatatan saham melonjak ke level tertinggi dalam enam tahun terakhir sebesar US$1,9 miliar pada tahun lalu.

Dalam perkembangan positif lainnya, penyedia data kekayaan intelektual Patsnap dikabarkan tengah mempertimbangkan pencatatan ganda di Hong Kong dan Singapura, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut. Selain itu, unit real estate investment trust (REIT) milik Boustead Singapore Ltd. juga disebut-sebut berencana melantai di bursa Singapura paling cepat pada Maret mendatang.

Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk menghidupkan kembali pasar modal Singapura setelah jumlah perusahaan yang keluar dari bursa (delisting) lebih banyak dibandingkan perusahaan baru yang tercatat hampir setiap tahun selama lebih dari satu dekade.

Pemerintah Singapura pun turut mengambil langkah tambahan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, termasuk rencana mengalokasikan dana sebesar S$5 miliar atau sekitar US$3,9 miliar untuk membeli saham lokal guna memperkuat pemulihan pasar ekuitas.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis pada Kamis (5/2/2026) pagi, laba bersih SGX naik tipis 0,8% secara tahunan menjadi S$342,7 juta untuk periode enam bulan hingga 31 Desember 2026.

Nilai transaksi harian rata-rata sekuritas juga meningkat 20% secara tahunan menjadi S$1,51 miliar. Meski demikian, saham SGX sempat turun hingga 1,7% setelah pengumuman kinerja tersebut.

Tertinggal dari Pesaing

SGX masih tertinggal dibandingkan bursa regional lain seperti Hong Kong dan India di tengah persaingan memperebutkan lonjakan pencatatan saham di Asia sepanjang setahun terakhir.

Perusahaan-perusahaan China, khususnya dari sektor teknologi, cenderung memilih Hong Kong, dengan nilai IPO di kota tersebut mencapai sekitar US$5 miliar hanya dalam satu bulan terakhir. Bursa Tokyo juga gencar menarik startup dari berbagai negara Asia.

Menurut de Win, SGX saat ini tengah membangun pipeline IPO yang solid, baik dari sektor tradisional seperti properti maupun sektor teknologi.

Dia menambahkan, skema pencatatan ganda dengan Nasdaq berpotensi menarik perusahaan yang sebelumnya tidak mempertimbangkan Singapura sebagai lokasi pencatatan saham.

“Jika melihat pasokan perusahaan yang masuk saat ini, banyak di antaranya berasal dari sektor berpertumbuhan tinggi dan ekonomi baru,” katanya.

IDXChannel - Keuntungan perusahaan-perusahaan industri besar China kembali tumbuh pada 2025, mengakhiri penurunan selama tiga tahun berturut-turut.

Dilansir dari Xinhua pada Minggu (1/2/2026), sektor-sektor baru seperti manufaktur peralatan dan manufaktur teknologi tinggi menjadi pendorong pertumbuhan utama.

Keuntungan perusahaan-perusahaan industri besar China meningkat 0,6 persen secara tahunan menjadi hampir 7,4 triliun yuan atau sekitar Rp18 ribu triliun tahun lalu.

Perusahaan-perusahaan industri besar merujuk pada perusahaan-perusahaan dengan pendapatan bisnis utama tahunan setidaknya 20 juta yuan.

Ekonomi China tumbuh lima persen secara tahunan pada 2025, memenuhi target pemerintah.

Produk Domestik Bruto (PDB) China mencapai 140 triliun yuan atau sekitar Rp340 ribu triliun tahun lalu.

Sementara itu, output industri China meningkat 5,9 persen secara tahunan pada 2025. Output industri digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan besar, yakni perusahaan dengan omzet bisnis utama tahunan setidaknya 20 juta yuan. (Wahyu Dwi Anggoro)