Bisnis.com, PALEMBANG — Berawal dari pengalaman sebagai anak petani kelapa di Banyuasin, Sumatra Selatan, Alfius Dakhi dan Mustopa Patapa membangun Kulaku Indonesia, perusahaan pengolah kelapa yang kini mengekspor produknya ke Malaysia, Singapura, Korea Selatan, hingga sejumlah negara di Eropa.

Didirikan pada 2020, tepat sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Kulaku Indonesia tumbuh menjadi salah satu pelaku industri pengolahan kelapa yang menembus pasar internasional. Namun bagi para pendirinya, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari ekspor maupun pertumbuhan penjualan.

Meski saat ini sekitar 98% pendapatannya berasal dari bisnis B2B dan white label, Kulaku Indonesia dibangun dengan tujuan yang lebih luas, yakni meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui berbagai program pemberdayaan.

Co-Founder Kulaku Indonesia, Alfius Dakhi, mengatakan bahwa pohon kelapa bagi banyak orang mungkin hanya tanaman biasa. Namun, baginya dan Founder Kulaku Indonesia, Mustopa Patapa, pohon kelapa merupakan bagian dari perjalanan hidup keluarga mereka selama puluhan tahun.

Masa kecil mereka dihabiskan di kebun, menyaksikan bagaimana ayah, ibu, kakek, dan nenek menggantungkan kehidupan dari hasil panen tanaman yang dikenal sebagai pohon kehidupan tersebut.

“Jadi sudah tahu pedihnya menjadi petani kelapa, kondisi ekonominya, kesibukannya. Itu yang jadi tekad kami untuk tetap menggeluti kelapa, tetapi dengan versi yang lebih baik,” ujarnya saat dibincangi Bisnis.

Berangkat dari pengalaman tersebut, Kulaku Indonesia tidak hanya berfokus pada produksi dan pemasaran produk, tetapi juga memosisikan diri sebagai perusahaan social enterprise.

Tujuannya bukan sekadar menghasilkan keuntungan, melainkan meningkatkan kesejahteraan petani melalui model bisnis yang melibatkan mereka tidak hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dalam proses pengolahan hingga pengembangan produk.

Dengan cara itu, mereka memperoleh pemahaman bahwa kelapa tidak harus dijual dalam bentuk bahan mentah yang bernilai ekonomi lebih rendah.

Gagasan tersebut lahir dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki sekitar 3,2 juta hektare perkebunan kelapa, tetapi sebagian besar hasil panennya masih dipasarkan sebagai bahan baku.

Padahal, menurut Alfius, kelapa memiliki lebih dari seribu potensi produk turunan yang dapat memberikan nilai tambah lebih tinggi sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

“Makanya bukan hanya pure membuat produk, tetapi juga melibatkan para petani kelapa di seluruh unit bisnis kami. Misalnya seperti rantai pasoknya kita beli dari petani langsung, kemudian untuk dipabrik kita libatkan petani dengan memberikan pelatihan lalu mereka yang mengolah produknya, dan terakhir kita juga buat program beasiswa khusus untuk anak petani kelapa,” jelas Alfius.

Berdasarkan temuan perusahaan di lapangan, produktivitas kebun kelapa rakyat di Indonesia rata-rata baru mencapai sekitar 30% dari potensi idealnya.

Karena itu, perusahaan melakukan intervensi langsung di tingkat budidaya melalui pelatihan Good Agricultural Practices (GAP), bantuan pupuk, perbaikan tata kelola kebun, hingga penggunaan bibit unggul.

Program yang dijalankan bersama sejumlah mitra, seperti Dompet Dhuafa dan Bank Indonesia, mulai menunjukkan hasil positif.

Produktivitas kebun petani binaan meningkat dari sekitar 30% menjadi 50% hingga 70% dari kapasitas produksi optimal. Sementara itu, pendapatan petani tercatat naik rata-rata 15% hingga 20% per tahun.

Kini, inisiatif yang berawal dari Banyuasin tersebut telah menjangkau berbagai daerah. Kulaku Indonesia menjalankan program pendampingan petani di Lampung, Papua, dan Sulawesi melalui beragam skema kemitraan dengan perusahaan maupun lembaga sosial.

"Konsep Kulaku adalah intervensi 360 derajat, yakni pendampingan menyeluruh dari hulu hingga hilir," katanya.

Komitmen sosial perusahaan juga diwujudkan melalui program Beasiswa Anak Petani Kelapa. Program tersebut telah membantu 13 penerima yang kini menempuh pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari SMA hingga perguruan tinggi.

Bagi para pendiri Kulaku, program itu memiliki makna personal. Mereka pernah merasakan bagaimana keterbatasan ekonomi hampir memaksa mereka menghentikan pendidikan.

"Ada banyak anak petani yang sebenarnya punya kemampuan, tetapi tidak punya akses. Itu yang ingin kami bantu," ujar Alfius.

Selain memproduksi berbagai olahan kelapa, seperti virgin coconut oil (VCO), gula kelapa, dan nata de coco, Kulaku juga memiliki unit usaha Coconut Service Management yang berfokus pada pendampingan petani serta pengembangan perkebunan kelapa.

Layanan tersebut ditujukan bagi perusahaan maupun kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan kebun kelapa, tetapi belum memiliki pengetahuan teknis memadai, mulai dari pembibitan, penanaman, hingga pengelolaan kebun secara berkelanjutan.

"Kadang ada perusahaan yang ingin membangun kebun kelapa, tetapi belum tahu bagaimana menyiapkan bibit, menanam, sampai mengelola kebunnya. Di situ kami masuk memberikan pendampingan," katanya.

Tidak hanya itu, Kulaku juga mengembangkan lini usaha jasa melalui penyediaan alat berat berupa ekskavator yang digunakan untuk membuka lahan maupun memperbaiki sistem drainase di kawasan perkebunan kelapa.

Bagi Alfius, keberhasilan Kulaku tidak hanya diukur dari volume ekspor atau pertumbuhan bisnis. Yang lebih penting, kata dia, adalah semakin banyak petani dan anak petani yang memiliki peluang hidup lebih baik dibanding generasi sebelumnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Anjloknya harga kelapa dalam beberapa waktu terakhir membuat petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, semakin tertekan.

Kondisi tersebut mendorong Himpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) bersama Pemerintah Kabupaten Inhil mendesak pemerintah pusat segera menetapkan standardisasi harga untuk melindungi pendapatan petani dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Wakil Ketua Umum Perpekindo Ikbal Sayuti mengatakan, pendapatan petani kelapa saat ini dalam kondisi yang tidak stabil akibat fluktuasi harga yang terus terjadi. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang mampu memberikan kepastian harga di tingkat petani.

“Kita setuju apabila sudah ada standardisasi kelapa. Jangan sampai dibuat suatu kebijakan, tapi nanti penghasilan petani kelapa malah menurun,” kata Ikbal, Selasa (19/5/2026).

Ia menilai selama ini harga kelapa sangat dipengaruhi mekanisme pasar. Ketika permintaan ekspor meningkat, harga di tingkat petani ikut naik. Sebaliknya, ketika pasar melemah atau muncul isu kebijakan tertentu, harga di tingkat petani langsung tertekan.

“Hanya sebatas wacana saja sebenarnya sudah memengaruhi harga di Inhil,” ujarnya.

Ikbal menegaskan perlindungan terhadap petani kelapa harus menjadi prioritas, mengingat komoditas tersebut menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di sejumlah daerah, terutama di Indragiri Hilir.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Inhil juga mulai mendorong campur tangan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga kelapa. Bupati Inhil Herman telah mengirim surat resmi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman tertanggal 18 Mei 2026 untuk mengusulkan penetapan harga acuan pembelian (HAP) kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram.

Dalam surat tersebut, Pemkab Inhil menyebut, fluktuasi harga kelapa yang terjadi belakangan ini berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan perekonomian masyarakat.

“Fluktuasi harga kelapa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir hingga saat ini telah berdampak terhadap pendapatan petani dan stabilitas perekonomian daerah,” tulis Herman dalam surat itu.

Pemkab Inhil menilai sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa, memiliki peran penting terhadap ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menyumbang sekitar 46,67% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena itu, kestabilan harga kelapa dinilai sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha perkebunan rakyat di daerah berjuluk Negeri Hamparan Kelapa Dunia tersebut.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 425.470 hektare. Produksi kelapa di daerah itu diperkirakan mencapai 6,95 juta butir per hari atau sekitar 2,32 miliar butir per tahun.

Di sisi lain, Ikbal menyebut, wacana pungutan ekspor kelapa memang sempat menjadi pembahasan antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara hati-hati agar tidak semakin menekan harga di tingkat petani.

“Iya tentu saja bisa menjadi sumber penerimaan baru bagi daerah, tetapi yang perlu kita ingat jangan sampai penerapan pungutan ekspor itu semakin membebankan petani. Sekarang saja posisi petani tidak stabil, tidak seperti kelapa sawit,” ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Harga kelapa yang terus berfluktuasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membuat pemerintah daerah mulai mendorong campur tangan pemerintah pusat.

Bupati Inhil, Herman, mengirim surat resmi kepada Menteri Pertanian RI untuk meminta penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) komoditas kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram guna melindungi petani dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam surat tertanggal 18 Mei 2026 itu, Bupati Herman menyebut anjloknya harga kelapa dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan perekonomian masyarakat.

Pemerintah daerah menilai diperlukan kebijakan nasional yang mampu memberikan kepastian harga di tingkat petani.

"Fluktuasi harga kelapa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir hingga saat ini telah berdampak terhadap pendapatan petani dan stabilitas perekonomian daerah,” tulis Herman dalam surat tersebut.

Pemkab Inhil menegaskan sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa, memiliki peranan vital bagi ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menyumbang sekitar 46,67% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena itu, kestabilan harga kelapa dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani di daerah berjuluk "Negeri Hamparan Kelapa Dunia" tersebut.

Dalam usulannya, Pemkab Inhil meminta pemerintah pusat menetapkan harga acuan minimal Rp5.000 per kilogram kelapa bulat. Nilai itu dihitung berdasarkan biaya produksi dan pendapatan petani per masa panen.

Rinciannya, satu hektare kebun dengan 120 batang kelapa diperkirakan menghasilkan 1.800 butir kelapa setiap panen 3 bulan sekali. Dengan harga kelapa saat ini sekitar Rp2.400 per butir, pendapatan petani hanya mencapai Rp4,32 juta per panen.

Sementara total biaya produksi mencapai Rp3,295 juta yang meliputi pupuk, pestisida, upah tebas, upah semprot, biaya panen, distribusi hingga pembersihan parit. Artinya, keuntungan bersih yang diterima petani hanya sekitar Rp1,025 juta setiap 3 bulan.

Pemkab Inhil menilai angka tersebut belum cukup untuk menopang kebutuhan hidup petani maupun menjaga keberlanjutan usaha perkebunan kelapa.

"Jika harga kelapa Rp5.000, maka petani mendapat Rp9.000.000," demikian tertulis dalam surat usulan tersebut.

Penetapan harga acuan itu diharapkan dapat memberikan kepastian harga yang layak bagi petani, menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa, meningkatkan produksi dan kualitas komoditas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan kelapa.

Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 425.470 hektare. Produksi kelapa di daerah itu diperkirakan mencapai 6,95 juta butir/hari atau sekitar 2,32 miliar butir/tahun.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengharapkan dukungan pemerintah terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun karena keberadaannya mampu meningkatkan kesejahteraan petani sawit khususnya petani sawit swadaya.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat ME Manurung menyatakan kehadiran PKS Komersil atau PKS tanpa kebun menyebabkan tata niaga harga tandan buah segar (TBS) sawit petani bermitra dan swadaya menjadi lebih kompetitif dan sehat.

"Tata niaga harga TBS sawit berkeadilan sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, terkhusus petani sawit swadaya," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Namun, lanjutnya, saat ini pabrik kelapa sawit komersil (PKS Tanpa Kebun) satu-satunya harapan petani swadaya malahan mau ditutup karena adanya usulan pihak-pihak yang ingin memonopoli.

Gulat menyebutkan dari 6,87 juta ha kebun sawit yang dikelola oleh petani, hanya 6,8 persen petani bermitra sedangkan 93,2 persen adalah petani swadaya atau petani mandiri.

"Jika PKS komersil benar-benar ditutup dampaknya akan sangat dirasakan oleh jutaan petani swadaya. Apalagi, saat ini ada 6,87 juta hektar kebun sawit rakyat yang menghidupi 17 juta KK (belum termasuk anak istri) petani sawit dan pekerja sawit," ujarnya.

Menurut dia ada sejumlah manfaat yang diterima petani swadaya dengan kehadiran pabrik sawit komersial yakni pasar tata niaga TBS sawit menjadi lebih kompetitif karena secara langsung menjaga stabilitas dan daya saing harga di tingkat petani, baik bermitra maupun swadaya.

Kemudian, akses petani swadaya menjadi lebih mudah untuk menjual buah sawitnya karena kehadiran pabrik sawit komersial akan mengurangi antrian buah sawit ketimbang menjual ke pabrik sawit konvensional (inti-plasma).

"Sebabnya, pabrik sawit konvensional akan mengutamakan mengolah buah dari kebun sendiri dan membeli dari petani mitra," katanya.

Selain itu, kehadiran pabrik sawit komersial membuat kompetisi sehat, tidak ada monopoli oleh satu atau dua pabrik.

Pabrik sawit komersial, menurut dia juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebab ada penyerapan tenaga kerja dan terciptanya investasi serta perputaran uang di masyarakat.

Gulat menegaskan saat ini yang dibutuhkan upaya agar semua PKS konvensional mematuhi regulasi pemerintah khususnya penetapan harga TBS provinsi, sedangkan untuk PKS komersil supaya minimal 20 persen bahan bakunya berasal dari mitra swadaya yang sudah diatur melalui Permentan 13/2024.

Apkasindo menyayangkan adanya wacana untuk melarang pabrik sawit tanpa kebun yang akhir-akhir ini bermunculan, sebab, pabrik sawit ini juga memiliki payung hukum melalui KBLI 10431 (Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit) berkaitan pengolahan di mana sesuai dengan norma perizinan tercantum pada PP No. 28 Tahun 2025 dan Permenperin No. 37 Tahun 2025.

Sebagai solusi, menurut dia, pemerintah mewajibkan semua pabrik sawit tanpa kecuali untuk bermitra dengan petani, minimal 20 persen dari kebutuhannya. Dengan bermitra, semua pasokan tandan buah segar (TBS) sawit dipastikan akan bersumber dari petani mitranya dan mendapatkan harga yang ditetapkan Disbun (dinas perkebunan).

“Usulan skema kemitraan dari Apkasindo menguntungkan semua pihak baik pabrik sawit konvensional, PKS komersil, petani sawit Swadaya dan plasma, yaitu adanya kepastian pasokan TBS," katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi menyatakan dukungan keberadaan pabrik sawit tanpa kebun karena melindungi harga TBS sawit.

“Harga TBS sawit di Bangka Selatan yang diterima petani sangatlah rendah, di bawah Rp3.000/kg. Jauh di bawah ketetapan harga TBS provinsi,” ujarnya saat audiensi jajaran DPRD Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung dengan DPP Apkasindo.

Oleh karena itu dia menolak usulan larangan pabrik sawit tanpa kebun karena petani butuh keseimbangan harga dan tata niaga yang berkeadilan.

"Sebaiknya ada sinergi serta keseimbangan antara pabrik sawit dengan kebun dan tanpa kebun," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU -- Sambu Group kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pertanian kelapa berkelanjutan melalui kegiatan Kenduri Kelapa 2026.

Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi operasional perusahaan, yakni PT Riau Sakti United Plantations Divisi Industri dan Divisi Perkebunan, dengan melibatkan lebih dari 45 petani kelapa dari Indragiri Hilir dan sekitarnya.

Melalui tema Warisan Kelapa, Masa Depan Bersama, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara petani dan industri untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem kelapa yang lebih berkelanjutan.

Camat Pulau Burung Razali menilai kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk mempererat hubungan antara petani dan pelaku industri.

“Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mempererat hubungan antara petani dan industri, sehingga tercipta saling pengertian dan kepercayaan yang lebih kuat,” ujarnya.

Corporate Communication Manager Sambu Group Dwianto Arif Wibowo menjelaskan bahwa penguatan ekosistem kelapa tidak hanya bergantung pada aspek produksi dan teknologi, tetapi juga pada hubungan yang saling percaya antara seluruh pemangku kepentingan.

“Kami melihat bahwa ekosistem kelapa berkelanjutan harus dimulai dari pemahaman dan kepercayaan, termasuk petani sebagai pemasok utama bahan baku. Kenduri Kelapa menjadi wadah untuk menyatukan perspektif tersebut,” jelasnya, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini dirancang sebagai forum lintas generasi, mempertemukan petani senior dan petani muda dalam suasana setara tanpa sekat, guna berbagi pengalaman dan tantangan di lapangan.

Pendekatan dialog dua arah ini dinilai mampu menciptakan solusi yang lebih adaptif terhadap dinamika sektor kelapa.

Salah satu peserta, Khoidul Anwar, mengaku mendapatkan manfaat besar dari kegiatan tersebut. Ia menilai kesempatan berdialog langsung dengan pihak industri memberikan wawasan baru, terutama terkait proses hilirisasi kelapa.

“Kami jadi lebih mengerti bagaimana kelapa yang kami hasilkan diproses di industri. Selain itu, kami juga bisa menyampaikan langsung kondisi di kebun,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, Kenduri Kelapa merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkelanjutan. Program ini difokuskan pada penguatan hubungan antara petani dan industri, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem kelapa yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing.

Sebagai perusahaan yang telah berdiri sejak 1967, Sambu Group terus mengembangkan industri kelapa terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Melalui berbagai inisiatif, perusahaan berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat stabilitas ekonomi di wilayah operasionalnya.

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara petani, perusahaan, dan pemerintah, sektor kelapa di Riau diharapkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing secara global.

Jakarta: Upaya memperkuat industri kelapa nasional terus digencarkan. PT Sasa Inti bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar diskusi strategis untuk membahas masa depan sektor ini, mulai dari hilirisasi hingga penguatan kemitraan petani.

Kolaborasi strategis bersama IPB terbentuk dalam penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Kapasitas Sistem Rantai Pasok dan Model Kemitraan Penyediaan Bahan Baku Kelapa melalui Kerja Sama Pentahelix.”

FGD ini menjadi wadah dialog multipihak untuk berbagi perspektif dan merumuskan strategi penguatan rantai pasok kelapa yang adaptif, berkelanjutan, dan inklusif. Inisiatif tersebut sejalan dengan peran Sasa sebagai pelaku industri yang mengelola fasilitas pengolahan kelapa di Minahasa Selatan, sekaligus mengembangkan berbagai program pemberdayaan petani guna meningkatkan kualitas panen dan daya saing produk berbasis kelapa.

Kelapa komoditas strategis penopang ekonomi daerah

Kelapa merupakan komoditas strategis bagi industri pangan Indonesia serta sumber penghidupan utama bagi ribuan petani. Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Minahasa Selatan, tercatat sebagai salah satu sentra produksi kelapa nasional dengan luas perkebunan mencapai 47.164 hektar dan total produksi sekitar 42.209 ton per tahun.

Potensi ini menjadikan kelapa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan penopang mata pencaharian masyarakat setempat. Namun, meningkatnya aktivitas industri pengolahan di wilayah sentra produksi turut memicu persaingan bahan baku, yang berdampak pada stabilitas pasokan dan fluktuasi harga di tingkat petani.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan sistem rantai pasok kelapa yang mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan kesejahteraan petani.

“Kelapa bukan hanya bahan baku industri, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, penguatan rantai pasok harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjawab tantangan pasar sekaligus memberi nilai tambah yang adil bagi petani,” ujar Chief Manufacturing Officer PT Sasa Inti, H. Snowerdi Sumardi dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 April 2026.

Komitmen Sasa pada keberlanjutan ekosistem kelapa Sejalan dengan Sasa Sustainability Framework, kerangka kerja keberlanjutan yang diterapkan di seluruh rantai nilai perusahaan, Sasa telah merintis program pemberdayaan petani kelapa di Minahasa Selatan sejak 2024.

Program ini dirancang sebagai upaya jangka panjang untuk membangun ekosistem kelapa yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Melalui pengoperasian fasilitas pengolahan kelapa yang memanfaatkan hasil panen lokal, Sasa
menempati posisi strategis dalam menghubungkan produksi di tingkat petani dengan industri hilir.

Kehadiran fasilitas tersebut mendorong proses hilirisasi, memperkuat nilai tambah komoditas kelapa, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk olahan dalam negeri.

“Bagi Sasa, keberlanjutan rantai pasok tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan petani. Karena itu, kami mendorong kemitraan jangka panjang yang berfokus pada peningkatan produktivitas, kualitas panen, dan kepastian serapan hasil petani,” jelas Head of Stakeholder Relation PT Sasa Inti, Rida Atmiyanti.

Program pemberdayaan ini mencakup penguatan kemitraan hulu-hilir, edukasi agronomi berbasis praktik modern, serta pendampingan petani dalam menjaga kesinambungan pasokan.

Dengan pendekatan tersebut, penguatan rantai pasok kelapa diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap ketahanan industri sekaligus pembangunan ekonomi lokal. Pentingnya kolaborasi multipihak FGD ini diselenggarakan secara hybrid, dengan pertemuan luring di kawasan Taman Kencana, Bogor, serta partisipasi daring dari Manado dan Minahasa Selatan.

“Penguatan rantai pasok kelapa memerlukan pendekatan berbasis data, riset, dan kemitraan yang setara. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghadirkan kerangka ilmiah untuk mendukung kebijakan dan praktik di lapangan,” ujar Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian dalam bidang ilmu Pertanian Berkelanjutan, Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Hariyadi, MS.

Senada dengan hal tersebut, IPB memandang kolaborasi dengan industri sebagai langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi berbasis riset.

“Kolaborasi IPB dan Sasa merupakan contoh kemitraan akademisi–industri yang dapat memperkuat daya saing komoditas kelapa sekaligus mendorong kesejahteraan petani secara berkelanjutan,” ungkap Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen dalam bidang Ilmu Kebijakan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Berkelanjutan, Institut Pertanian Bogor,Prof.
Dr. A. Faroby Falatehan, SP, ME.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat hingga kini masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kebijakan PE kelapa bulat hingga kini belum ditetapkan.

“Kan memang itu keputusannya melalui rakor [rapat koordinasi] di Kemenko [Pangan], sampai sekarang belum ada. Ya [tunggu arahan Menko Pangan], sampai sekarang belum ada,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Budi menilai saat ini harga kelapa bulat tengah menjulang tinggi justru menguntungkan petani karena baru kali ini mereka menikmati harga yang lebih baik.

“Selama ini perasaan baru kali ini deh harga kelapa itu bagus. Artinya petani baru menikmatinya sekarang. Sebelumnya nggak pernah,” ujarnya.

Menurut Budi, kondisi tersebut menunjukkan harga ekspor yang sedang tinggi menjadi peluang bagi petani. Di sisi lain, Budi mempertanyakan kemampuan industri dalam negeri untuk menyerap kelapa dengan harga setara pembeli luar negeri.

Jika importir saja dapat membeli dengan harga lebih tinggi, dia menilai perlu dikaji alasan industri domestik tidak bisa melakukan hal yang sama.

Budi juga membantah isu kelangkaan kelapa di pasar. Dia memastikan ketersediaan komoditas tersebut masih mencukupi di sejumlah wilayah.

Dalam catatan Bisnis, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menuturkan bahwa pemerintah perlu melihat implementasi PE komoditas lain yang efektif sebagai dasar dalam menentukan tarif PE kelapa bulat.

Eliza menuturkan, ada perbedaan harga kelapa bulat yang diekspor dengan lokal yang bisa mencapai kisaran 30–40%. Menurutnya, jika pemerintah hanya menetapkan PE sebesar 15–20%, maka masih ada celah bagi para eksportir meraup keuntungan, meski tak sebesar sebelumnya.

Meski begitu, secara jangka pendek, Eliza menilai pengenaan PE bisa meredam harga kelapa bulat domestik yang masih melambung di tingkat konsumen.

“Efektivitasnya terbatas kalau pungutannya terlalu kecil, belum lagi jika negara importir berani beli [kelapa bulat dengan] harga mahal, jadi PE nggak begitu ngaruh karena masih memberikan insentif yang cukup untuk para eksportir,” kata Eliza kepada Bisnis.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuat kebijakan lain dan tak hanya sebatas mengenakan PE, salah satunya melalui peremajaan kelapa agar produksi dalam negeri meningkat. Serta, peningkatan kapasitas (capacity building) kepada petani agar menerapkan praktik agrikultur yang baik, dan penggunaan bibit unggul.

Pemerintah menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani naik hingga Rp6.000 per butir melalui percepatan program hilirisasi komoditas perkebunan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pengembangan nilai tambah hasil perkebunan, yang diharapkan mampu menggandakan pendapatan petani kelapa di seluruh Indonesia.

"Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa sebelum kita hilirisasi harganya Rp600 per biji. Sekarang Rp3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500 persen," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (7/11).

"Dan kita harap, harusnya harganya minimal Rp5.000. Dan bisa naik 1.000 persen, harusnya. Rp6.000 berarti 1.000 persen," imbuhnya.

Menurutnya, hilirisasi sektor kelapa memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Saat ini, nilai ekspor kelapa Indonesia mencapai Rp24 triliun per tahun. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan melalui pengembangan industri turunan.

"Sekarang ekspor kita terbesar nomor satu dunia. Nah, ini kita hilirisasi kalau sesuai diagram pohon industri, itu bisa 100 kali lipat. Artinya apa? Bisa Rp2.400 triliun, tapi itu secara teori. Bisa saja hanya 50 persen, 50 kali lipat, atau 20 kali lipat," katanya.

Amran menuturkan percepatan investasi di sektor kelapa akan dilakukan bersama Kementerian Investasi dan lembaga keuangan negara. Ia menyebut total rencana investasi untuk seluruh subsektor pertanian dan pangan mencapai Rp371 triliun.

"Ini atas arahan Bapak Presiden, kita melakukan hilirisasi bersama Pak Menteri Investasi (Rosan Roeslani), juga Kepala Danantara, Kepala BKPM, dan menteri terjaya, karena beliau yang punya uang. Prinsipnya kita sudah sepakati, dan kita percepat," kata dia.

Kementerian Pertanian menilai peningkatan harga kelapa akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani di daerah penghasil utama seperti Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan.

Hilirisasi dinilai mampu memperluas rantai industri turunan, mulai dari pengolahan minyak kelapa, sabut, arang aktif, hingga air kelapa kemasan.

Program ini juga diharapkan menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja baru di sektor perkebunan dan peternakan dalam empat tahun ke depan.

Berdasarkan data Info Pangan Jakarta, harga kelapa kupas saat ini tercatat sebesar Rp14.633 per butir, naik tipis Rp33 dibandingkan hari sebelumnya. Sementara di tingkat petani, harga kelapa bulat di beberapa sentra produksi masih berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp4.000 per butir.

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui hilirisasi industri dan peningkatan harga beli di tingkat petani.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan ke Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Amran menegaskan, hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.

"Sekarang harga kelapa butir di petani hanya Rp2-3 ribu. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara," ujar Amran saat berkunjung ke pabrik pengolahan kelapa PT NICO, Minggu (27/10).

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara yang akan dimulai pada 2026. Ke-10 ribu hektare lahan itu dibagi dalam beberapa kabupaten.

Amran mengatakan, dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi," katanya.

Terlebih, saat ini ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok. Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tempurung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO menjadi bukti nyata, bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.

Selain itu, masih ada produk olahan lainnya yang dihasilkan seperti tepung kelapa, santan kelapa, nata decoco yang telah menembus pasar Asia, Amerika, dan Eropa.

"Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah," ujar Amran.

Ia menambahkan, nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah. Misalnya, sebutir kelapa yang dihargai Rp3 ribu dapat mengalami perubahan nilai ekonomi berkali-kali lipat saat sudah menjadi produksi minuman kelapa, mencapai Rp50 ribu.

"Inilah pentingnya hilirisasi dan harga petani yang adil," kata Amran.

Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga diyakini memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

Gubernur Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap pengembangan komoditas kelapa di Maluku Utara. Ia menyebut, program hilirisasi dan peningkatan harga beli kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

"Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat," ujar Sherly.

Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua mengucapkan terima kasih atas perhatian Mentan Amran di Maluku Utara, khususnya Halmahera Utara. Ia menyatakan mendukung penuh langkah Amran dalam mendorong hilirisasi perkebunan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Mentan. Inovasinya dalam meningkatkan level pertanian Indonesia kami dukung penuh. Dan hal ini sejalan dengan apa yang kami inginkan dari daerah serta mensejahterakan petani kita," papar Piet Hein.

Data Kementan menunjukkan, luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dengan sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan.

Mentan Amran menegaskan, masih ada ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

"Kita ingin Maluku Utara menjadi pusat hilirisasi kelapa Indonesia. Dari sini, kita buktikan bahwa desa-desa mampu menembus pasar dunia. Kuncinya satu: harga petani harus naik, industri harus tumbuh, dan semua pihak harus untung," pungkas Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, HALMAHERA UTARA -- Pemerintah menyiapkan lahan seluas 10 ribu hektare di Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk memperkuat hilirisasi kelapa nasional. Program tersebut bagian dari strategi memperluas nilai tambah komoditas perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah penghasil utama.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pengembangan lahan itu dimulai pada 2026. Lahan tersebar di sejumlah kabupaten di Malut, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia timur. Dukungan negara mencakup penyediaan bibit unggul, sarana produksi, serta kemitraan dengan industri pengolahan.

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan penguatan hilirisasi harus diikuti dengan peningkatan harga beli di tingkat petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati pelaku industri. Ia menegaskan, hilirisasi harus berpihak kepada petani sebagai produsen utama.

“Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” ujar Amran saat meninjau pabrik pengolahan kelapa PT NICO, pada akhir pekan lalu, dikutip Selasa (28/10/2025).

Program hilirisasi kelapa menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor pertanian tidak berhenti di produksi bahan mentah. Pemerintah ingin setiap daerah penghasil memiliki fasilitas pengolahan yang mampu meningkatkan nilai jual dan daya saing produk di pasar global.

Amran menegaskan, arah kebijakan tersebut membuka jalan agar petani turut merasakan manfaat langsung dari ekspor produk olahan. Ia mencontohkan, Maluku Utara kini mampu menembus pasar China melalui ekspor coconut milk, minyak kelapa murni (VCO), dan arang tempurung yang dihasilkan pabrik lokal seperti PT NICO.

“Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” kata Amran.

Kementan mencatat, nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah menjadi produk turunan. Harga kelapa butir di tingkat petani yang hanya sekitar tiga ribu rupiah dapat berubah menjadi 40 sampai 50 ribu rupiah setelah diproses menjadi coconut milk atau coconut water.

Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco telah menyerap ribuan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari satu miliar butir per tahun. Sekitar 76 persen hasil tersebut telah terserap oleh industri pengolahan.

Bisnis.com, HALMAHERA UTARA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi industri kelapa menjadi kunci untuk meningkatkan nilai ekspor komoditas perkebunan nasional. Dengan mengolah kelapa menjadi produk bernilai tinggi, potensi ekonomi sektor ini diperkirakan bisa mencapai Rp1.000 triliun per tahun.

“Saat ini ekspor kelapa kita bernilai sekitar Rp24 triliun per tahun. Jika dihilirisasi secara maksimal, nilainya bisa melonjak hingga 50-100 kali lipat, mencapai Rp1.000 triliun atau lebih. Ini adalah visi besar Presiden yang sedang kita wujudkan,” ujar Mentan Amran saat melepas ekspor produk kelapa dari Maluku Utara ke Tiongkok di Kabupaten Halmahera Utara, Minggu (27/10/2025).

Ekspor kali ini menampilkan produk olahan seperti coconut milk, minyak kelapa murni (VCO), dan berbagai turunan lainnya, yang dihasilkan oleh PT NICO di Halmahera Utara. Langkah ini menjadi tonggak penting, menunjukkan bahwa hilirisasi kelapa kini telah berjalan hingga ke tingkat desa.

“Kerennya, ekspor ini berasal dari Maluku Utara. Kita tidak lagi mengirim bahan mentah, tapi produk olahan. Ini adalah langkah bersejarah yang dimulai dari daerah,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran juga mengumumkan program pengembangan 10 ribu hektare kebun kelapa baru di Maluku Utara pada 2026.

“Di Halmahera Utara akan ada 5 ribu hektare, sisanya di kabupaten lain. Ini gratis untuk petani. Jika berhasil, kita akan tambah lagi,” tegasnya.

Hilirisasi terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomi kelapa secara signifikan. “Harga kelapa mentah hanya Rp3.000 per butir. Tapi kalau diolah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa Rp40.000 hingga Rp50.000 per butir. Kenaikan ini sangat besar dan langsung berdampak pada kesejahteraan petani,” jelas Mentan Amran.

Industri pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. “Perusahaan seperti ini harus didukung karena mereka menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” tambahnya.

Mentan Amran juga memuji peran Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan pemerintah daerah yang mendukung penuh kebijakan hilirisasi ini.

“Terima kasih kepada semua pihak di Maluku Utara, mulai dari gubernur, bupati, hingga DPRD, yang bersama-sama mendorong industrialisasi kelapa,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Maluku Utara memiliki 158.953 hektare lahan kelapa produktif dengan produksi sekitar 1,02 miliar butir per tahun. Sebanyak 76 persen dari produksi ini telah diserap oleh industri hilir di provinsi tersebut. Mentan optimistis bahwa model hilirisasi di Maluku Utara dapat menjadi contoh nasional.

“Kita tidak boleh hanya menjual kopra. Ke depan, kita ekspor coconut milk, coconut chips, hingga coconut flour. Ini akan meningkatkan devisa dan menekan kemiskinan di pedesaan,” katanya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung petani kelapa melalui penyediaan bibit unggul, pupuk, dan akses permodalan.

“Kami mendapat tambahan anggaran Rp10 triliun untuk menyediakan bibit gratis bagi petani, termasuk di Maluku Utara,” ungkap Mentan Amran.

Ia menegaskan bahwa hilirisasi kelapa bukan sekadar soal ekspor, tetapi juga tentang membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

“ Dari Maluku Utara, kita buktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar global,” tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P Roeslani mengatakan ada dua investor besar yang masuk ke bidang hilirisasi kelapa ke Indonesia. Patut diketahui, dari kajian roadmap hilirisasi, Indonesia merupakan penghasil kelapa terbesar dunia.

"Hilirisasi di bidang kelapa, kita baru saja mendapatkan investor yang cukup besar," kata Rosan, dalam konferensi pers realisasi penanaman modal, Jumat (17/10/2025).

Rosan pun menambahkan investasi hilirisasi kelapa ini akan selesai pada 2026. Menurutnya, ini sangat penting bagi Indonesia karena akan mendorong kenaikan ekonomi bagi petani kelapa. Pasalnya, harga kelapa akan menjadi stabil. Dalam kesempatan ini, Rosan pun menuturkan investasi di sektor kelapa memang jauh lebih rendah dari sektor hilirisasi nikel.

Namun, secara penyerapan tenaga kerja, hilirisasi kelapa cukup baik. Dampaknya ke harga komoditas bersangkutan pun sangat positif. Dari catatan BKPM, realisasi investasi hilirisasi kepala di Maluku Utara telah mencapai Rp 150 miliar pada akhir September 2025.

Rosan sebelumnya mengungkapkan ada investor China yang akan menanam modal di sektor perkelapaan Indonesia. Perusahaan itu akan membangun pabrik pengolah kelapa di beberapa kota. Pada tahap awal, nilai investasi yang telah digelontorkan perusahaan itu mencapai US$ 100 juta atau setara Rp 1,6 triliun.

"Nanti mereka akan investasinya di beberapa kota. Tapi satu plan itu US$ 100 juta, dan selama ini ternyata saya baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar gitu ya harganya. Tapi nanti di sini diolah sehingga realisasi kita ini sekarang masuk juga ke realisasi perkebunan dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit tapi di industri-industri lain juga," ucap Rosan.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]