Petani dan Pemda Inhil Desak Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Pembelian Kelapa
Petani kelapa dan Pemerintah Kabupaten Inhil mendesak pemerintah untuk menetapkan harga acuan pembelian (HAP) kelapa.
(Bisnis.Com) 19/05/26 19:00 225282
Bisnis.com, PEKANBARU - Anjloknya harga kelapa dalam beberapa waktu terakhir membuat petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, semakin tertekan.
Kondisi tersebut mendorong Himpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) bersama Pemerintah Kabupaten Inhil mendesak pemerintah pusat segera menetapkan standardisasi harga untuk melindungi pendapatan petani dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Wakil Ketua Umum Perpekindo Ikbal Sayuti mengatakan, pendapatan petani kelapa saat ini dalam kondisi yang tidak stabil akibat fluktuasi harga yang terus terjadi. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang mampu memberikan kepastian harga di tingkat petani.
“Kita setuju apabila sudah ada standardisasi kelapa. Jangan sampai dibuat suatu kebijakan, tapi nanti penghasilan petani kelapa malah menurun,” kata Ikbal, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai selama ini harga kelapa sangat dipengaruhi mekanisme pasar. Ketika permintaan ekspor meningkat, harga di tingkat petani ikut naik. Sebaliknya, ketika pasar melemah atau muncul isu kebijakan tertentu, harga di tingkat petani langsung tertekan.
“Hanya sebatas wacana saja sebenarnya sudah memengaruhi harga di Inhil,” ujarnya.
Ikbal menegaskan perlindungan terhadap petani kelapa harus menjadi prioritas, mengingat komoditas tersebut menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di sejumlah daerah, terutama di Indragiri Hilir.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Inhil juga mulai mendorong campur tangan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas harga kelapa. Bupati Inhil Herman telah mengirim surat resmi kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman tertanggal 18 Mei 2026 untuk mengusulkan penetapan harga acuan pembelian (HAP) kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram.
Dalam surat tersebut, Pemkab Inhil menyebut, fluktuasi harga kelapa yang terjadi belakangan ini berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan perekonomian masyarakat.
“Fluktuasi harga kelapa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir hingga saat ini telah berdampak terhadap pendapatan petani dan stabilitas perekonomian daerah,” tulis Herman dalam surat itu.
Pemkab Inhil menilai sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa, memiliki peran penting terhadap ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menyumbang sekitar 46,67% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir.
Karena itu, kestabilan harga kelapa dinilai sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha perkebunan rakyat di daerah berjuluk Negeri Hamparan Kelapa Dunia tersebut.
Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 425.470 hektare. Produksi kelapa di daerah itu diperkirakan mencapai 6,95 juta butir per hari atau sekitar 2,32 miliar butir per tahun.
Di sisi lain, Ikbal menyebut, wacana pungutan ekspor kelapa memang sempat menjadi pembahasan antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji secara hati-hati agar tidak semakin menekan harga di tingkat petani.
“Iya tentu saja bisa menjadi sumber penerimaan baru bagi daerah, tetapi yang perlu kita ingat jangan sampai penerapan pungutan ekspor itu semakin membebankan petani. Sekarang saja posisi petani tidak stabil, tidak seperti kelapa sawit,” ujarnya.