Petani Kelapa Tertekan, Pemkab Inhil Usulkan HAP Minimal Rp5.000/kg ke Kementerian Pertanian
Pemkab Inhil usulkan HAP kelapa Rp5.000/kg ke Kementan untuk stabilkan ekonomi dan lindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan.
(Bisnis.Com) 18/05/26 05:35 223148
Bisnis.com, PEKANBARU - Harga kelapa yang terus berfluktuasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membuat pemerintah daerah mulai mendorong campur tangan pemerintah pusat.
Bupati Inhil, Herman, mengirim surat resmi kepada Menteri Pertanian RI untuk meminta penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) komoditas kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram guna melindungi petani dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dalam surat tertanggal 18 Mei 2026 itu, Bupati Herman menyebut anjloknya harga kelapa dalam beberapa waktu terakhir telah berdampak langsung terhadap pendapatan petani dan perekonomian masyarakat.
Pemerintah daerah menilai diperlukan kebijakan nasional yang mampu memberikan kepastian harga di tingkat petani.
"Fluktuasi harga kelapa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir hingga saat ini telah berdampak terhadap pendapatan petani dan stabilitas perekonomian daerah,” tulis Herman dalam surat tersebut.
Pemkab Inhil menegaskan sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa, memiliki peranan vital bagi ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian menyumbang sekitar 46,67% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir.
Karena itu, kestabilan harga kelapa dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani di daerah berjuluk "Negeri Hamparan Kelapa Dunia" tersebut.
Dalam usulannya, Pemkab Inhil meminta pemerintah pusat menetapkan harga acuan minimal Rp5.000 per kilogram kelapa bulat. Nilai itu dihitung berdasarkan biaya produksi dan pendapatan petani per masa panen.
Rinciannya, satu hektare kebun dengan 120 batang kelapa diperkirakan menghasilkan 1.800 butir kelapa setiap panen 3 bulan sekali. Dengan harga kelapa saat ini sekitar Rp2.400 per butir, pendapatan petani hanya mencapai Rp4,32 juta per panen.
Sementara total biaya produksi mencapai Rp3,295 juta yang meliputi pupuk, pestisida, upah tebas, upah semprot, biaya panen, distribusi hingga pembersihan parit. Artinya, keuntungan bersih yang diterima petani hanya sekitar Rp1,025 juta setiap 3 bulan.
Pemkab Inhil menilai angka tersebut belum cukup untuk menopang kebutuhan hidup petani maupun menjaga keberlanjutan usaha perkebunan kelapa.
"Jika harga kelapa Rp5.000, maka petani mendapat Rp9.000.000," demikian tertulis dalam surat usulan tersebut.
Penetapan harga acuan itu diharapkan dapat memberikan kepastian harga yang layak bagi petani, menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa, meningkatkan produksi dan kualitas komoditas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan kelapa.
Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia dengan luas perkebunan mencapai 425.470 hektare. Produksi kelapa di daerah itu diperkirakan mencapai 6,95 juta butir/hari atau sekitar 2,32 miliar butir/tahun.
#harga-kelapa #petani-kelapa #hap-kelapa #harga-acuan-kelapa #pemkab-inhil #menteri-pertanian #stabilitas-ekonomi #pendapatan-petani #perkebunan-kelapa #ekonomi-daerah #kestabilan-harga #daya-beli-masy