Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprioritaskan negosiasi pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas ekspor utama seperti sawit, kopi, tekstil, alas kaki, dan furnitur dalam pembahasan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan upaya tersebut dilakukan seiring masuknya Indonesia ke dalam kelompok negara 'good group' atau yang dinilai patuh terhadap isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas berlebih (excess capacity) berdasarkan laporan awal otoritas AS.

“Itu kan sedang berjalan, kemarin baru preliminary report-nya sudah keluar dan alhamdulillah kita masuk ke good group. Jadi dari 60 negara yang diinvestigasi, itu 6 [negara] dianggap sudah comply dengan masalah forced labor dengan excess capacity,” kata Susi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Susi mengatakan pemerintah masih memiliki waktu hingga 24 Juli 2026 untuk menyampaikan tanggapan atas laporan tersebut sebelum AS menetapkan keputusan final terkait tarif impor.

“Karena tarif global itu kan berlaku sampai 24 Juli. Nah sebelum itu nanti akan ada keputusan. Nah keputusan di report preliminary kemarin kita sudah masuk di good group. Nah nanti tinggal kita jelaskan kembali, mudah-mudahan kita dapat tarif yang lebih rendah,” ujarnya.

Dalam laporan awal tersebut, negara yang masuk kategori baik diperkirakan dikenakan tarif tambahan sekitar 10% di luar tarif most favored nation (MFN). Adapun negara yang dinilai belum memenuhi ketentuan dapat dikenai tarif sekitar 12,5%. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara.

“On topdari MFN itu ada tarif yang terkait dengan Section 301. Sementara di report kemarin kan yang masuk di good group itu sekitar 10%. Mungkin yang 54 negara yang lain yang dianggap belumcomplyitu kan 12,5%. Tapi kan belum keputusan,” ucapnya.

Susi menegaskan fokus pemerintah tidak hanya menekan besaran tarif umum, tetapi juga memperjuangkan pengecualian bagi produk ekspor utama Indonesia.

“Kan yang sudah masuk di-exemption kan, mulai yang sawit, kopi, dan kawan-kawan, sudah. Kemudian tekstil, kemudian yang tambahan-tambahan alas kaki, furnitur segala dan beberapa 18 kelompok produk nanti masih akan didiskusikan lagi,” ujarnya.

Menurutnya, pengecualian tarif terhadap komoditas unggulan akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan sekadar penurunan tarif secara umum.

“Justru yang lebih penting selain yang secara umum berlaku, katakan nanti dapat 18% dan sebagainya, kita lebih penting juga memperjuangkan yang barang-barang yang real kita ekspor supaya dapat pengecualian,” tuturnya.

Lebih lanjut, Susi mengatakan negosiasi masih berlangsung melalui berbagai jalur diplomasi. Pemerintah juga telah melakukan pertemuan dengan Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) dalam forum Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris.

“Kita kan jelaskan bahwa kita sudah mengatur perdagangan kita. Memang sudah akan membuat pelarangan impor untuk barang-barang yang terkena forced labor. Kan sudah ada Permendag-nya. Jadi pemerintah sangat aktif untuk itu semuanya,” terangnya.

Hingga saat ini, pemerintah menegaskan belum ada keputusan final terkait skema tarif yang akan berlaku setelah 24 Juli 2026. Seluruh opsi tarif yang dibahas, baik tarif resiprokal, global, maupun sektoral, masih berada di luar tarif MFN.

“Kan semua tarif yang resiprokal, global, sektoral itu on top dari MFN. Makanya kita minta pengecualian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperingatkan risiko tekanan terhadap kinerja ekspor nasional menyusul temuan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) yang menilai Indonesia belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa. Temuan tersebut dapat berujung pada pengenaan tarif tambahan terhadap produk Indonesia yang masuk ke pasar AS dengan besaran 10%.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai penerapan tarif tambahan sebesar 10% dari USTR akan memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor ekspor yang selama ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar AS.

Menurutnya, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, perikanan, hingga sejumlah produk manufaktur menjadi kelompok yang paling rentan terdampak jika tarif tambahan 10% diberlakukan.

“Jika benar diterapkan tambahan tarif 10%, tentu akan memberi tekanan bagi sejumlah sektor ekspor padat karya yang sangat bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, hingga produk manufaktur tertentu. Dampaknya bisa mengurangi daya saing produk Indonesia dibanding negara pesaing lain dan berpotensi memengaruhi kinerja ekspor ke depan,” kata Erwin ketika dihubungi, Rabu (3/6/2026).

Kadin memandang temuan USTR terkait dugaan lemahnya penegakan larangan impor produk hasil kerja paksa perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan dunia usaha.

Menurutnya, persoalan tersebut juga harus disikapi secara proporsional mengingat Indonesia pada prinsipnya mendukung praktik perdagangan yang adil, berkelanjutan, serta sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional.

“Indonesia pada prinsipnya mendukung perdagangan yang fair, berkelanjutan, dan menghormati standar ketenagakerjaan internasional. Karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan rantai pasok nasional semakin transparan dan sesuai dengan praktik global yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, Kadin memandang dampak terhadap neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan kemungkinan belum akan langsung terasa dalam jangka pendek. Hal itu lantaran kinerja ekspor Indonesia ke AS masih ditopang sejumlah komoditas unggulan yang memiliki posisi kuat di pasar internasional.

“Tetapi apabila isu ini tidak segera diselesaikan, maka risiko jangka menengahnya adalah meningkatnya ketidakpastian bagi investor dan buyer global terhadap rantai pasok Indonesia,” lanjutnya.

Untuk itu, Kadin menilai pemerintah perlu segera mengambil sejumlah langkah strategis untuk merespons temuan USTR tersebut. Menurutnya, penguatan pengawasan dan sertifikasi rantai pasok industri perlu dilakukan agar selaras dengan standar ketenagakerjaan internasional serta prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang berlaku secara global.

Pemerintah juga perlu melakukan dialog yang lebih intensif dengan USTR maupun pelaku usaha di AS untuk mencegah terjadinya generalisasi terhadap seluruh produk ekspor Indonesia.

Di samping itu, Kadin juga mendorong adanya pendampingan bagi dunia usaha, terutama sektor padat karya dan UMKM eksportir, untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) serta keterlacakan (traceability) produk ekspor.

Serta, sambung dia, pemerintah perlu mempercepat harmonisasi regulasi di bidang ketenagakerjaan, kepabeanan, dan perdagangan untuk memperkuat daya saing ekspor nasional sekaligus meminimalkan risiko Indonesia menghadapi berbagai hambatan nontarif di pasar global.

Di sisi lain, Erwin menilai langkah USTR tidak dapat dipandang semata sebagai isu ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga mencerminkan makin maraknya penggunaan instrumen perdagangan dan hambatan nontarif dalam persaingan global.

“Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan engagement diplomatik dan teknis dengan otoritas AS agar ada pemahaman yang lebih objektif terhadap kondisi di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, USTR memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

Temuan tersebut muncul dalam investigasi berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 terhadap 60 negara dan wilayah ekonomi. Jika berlanjut ke kebijakan perdagangan yang lebih ketat, Indonesia berpotensi menghadapi tambahan tarif sebesar 10% untuk sejumlah produk yang masuk ke pasar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menangkap potensi windfallkenaikan harga komoditas kini resmi ditunda. Usai mendapat penolakan dari pelaku industri, otoritas fiskal kini harus mengulur rencana kenaikan royalti sejumlah komoditas mineral maupun pengenaan tarif ekspor.

Sebelumnya, rencana kenaikan royalti komoditas pertambangan ditujukan kepada tembaga, emas, perak, nikel dan timah. Sementara itu, pengenaan bea keluar ditujukan kepada emas dan batu bara. Hanya komoditas emas yang sudah dikenai bea keluar sejak akhir 2025 lalu meski penerimaannya tidak signifikan.

Pada awal April 2026 lalu, ketika harga minyak mulai mendidih, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kepada DPR potensi tambahan penerimaan dari windfall harga komoditas. Lonjakan harga minyak biasanya diikuti oleh kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia.

Potensi tambahan penerimaan ke APBN dari windfall harga komoditas menjadi harapan guna mengimbangi tingginya kebutuhan belanja pemerintah khususnya subsidi dan kompensasi. Sampai kuartal I/2026, belanja subsidi dan kompensasi sudah meroket 266,5% (yoy) ke Rp118,7 triliun.

Realisasi belanja subsidi dan kompensasi pun merupakan yang tertinggi setidaknya beberapa tahun terakhir. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi, sekaligus pembayaran kompensasi ke Pertamina dan PLN yang mulai awal tahun menjadi sebulan sekali sebesar 70%.

Di sisi lain, usai dampaknya terbukti efektif ke pertumbuhan ekonomi jangka pendek kuartal pada I/2026, pemerintah berencana untuk tetap mengakselerasi belanja ke depannya. Setidaknya untuk kuartal II/2026, pemerintah berencana menyalurkan gaji ke-13 ASN dan subsidi maupun PPN DTP kendaraan listrik.

Harapan akan windfall harga komoditas ini didasari secara historis seperti yang terjadi 2022 lalu, ketika meletusnya perang Rusia dan Ukraina. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) saja, kenaikan harga komoditas mendorong penerimaan sumber daya alam (SDA) terealisasi 118,6% dari target APBN.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pertumbuhan PNBP SDA pada 2022 itu tumbuh hingga 79,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Akan tetapi, kini pemerintah nampaknya harus terlebih dulu lapang dada lantaran adanya penolakan dari pelaku industri. Berdasarkan hasil uji publik rencana penaikan royalti maupun pengenaan bea keluar, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda kebijakan tersebut.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengonfirmasi bahwa kedua kementerian sudah menyepakati penundaan rencana penaikan tarif royalti maupun pengenaan bea keluar.

"Betul," ujarnya melalui pesan singkat saat dimintai konfirmasi kembali oleh Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sebelumnya, Rabu (13/5/2026), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa sudah bersepakat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda rencana penaikan royalti maupun pajak ekspor terhadap sejumlah komoditas ekspor.

"Termasuk yang kami bahas itu adalah pengenaan pajak ekspor terhadap beberapa komoditas yang pernah disosialisasikan. Kami sudah sepakati, kami tangguhkan sementara sambil mencari formulasi yang baik dengan tetap mengedepankan kepentingan negara dan juga kepentingan pengusaha," terang Bahlil usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta.

Kesepakatan ini diambil usai pertemuan dengan Purbaya pada hari yang sama. Bahlil menyebut kebijakan untuk menangkap potensi windfall harga komoditas ditunda guna memastikan pemerintah dan pengusaha sama-sama untung.

"Harus sama-sama untung, ya," ujar mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

Di sisi lain, melalui keterangan resmi, Purbaya juga menyatakan bakal mendukung kebijakan Kementerian ESDM. Utamanya, pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung," ujarnnya dikutip dari siaran pers Kemenkeu.

Ke depan, di tengah kinerja penerimaan yang belum optimal, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky menilai pemerintah perlu melakukan prioritisasi belanja guna mencegah pelebaran defisit melampaui batas 3%.

Sebab, pelebaran defisit yang telah ditargetkan dalam APBN berpotensi menambah kebutuhan utang pemerintah yang rasionya sudah mencapai 40,75% terhadap PDB per kuartal I/2026.

"Yang perlu dilakukan pemerintah di kondisi saat ini adalah untuk melakukan realokasi belanja yang meaningful. Artinya mengurangi belanja yang tidak produktif agar bisa dialihkan untuk belanja sosial dan produktif," ujarnya kepada Bisnis.

Antara Posisi Tawar dan Potensi Penerimaan

Menurut Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), kenaikan tarif royalti maupun pengenaan bea keluar yang ditunda menunjukkan daya tawar pemerintah yang lebih rendah dari pengusaha.

Fahmy menilai keinginan pemerintah untuk meraup tambahan penerimaan dari sektor ekstraktif ini adalah hal yang wajar. Sebab, lanjutnya, hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kerap mengingatkan soal amanat pasal 33 UUD 1945.

"Pemerintah harus berani mengatakan take it or leave it. Kalau kemudian terlalu mengalah dengan pengusaha dan sebagainya, saya kira ini kurang baik. Saya yakin kalau royalti misalnya dinaikkan atau bea keluar juga, para pengusaha itu tidak akan keluar begitu saja karena keuntungan mereka itu jauh lebih besar," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai bahwa harapan ke windfall harga komoditas adalah hal yang bisa dipahami sebagai respons fiskal jangka pendek. Secara prinsip, penjajakan soal tambahan penerimaan SDA adalah hal wajar karena itu merupakan milik publik dan negara harus mendapatkan bagian yang layak.

Namun, kenaikan royalti khususnya harus memerhatikan jenis komoditas, struktur biaya, tahap siklus harga, dan daya saing investasi. Tarif yang dinaikkan terlalu agresif saat harga sedang naik, namun dibarengi biaya produksi yang meningkat, bisa memicu perusahaan menahan ekspansi, mengurangi produksi, atau mengalihkan investasi.

Tidak hanya itu, Josua juga menyebut sensitivitas kenaikan harga komoditas ke penerimaan tidak sebanding dengan efek kenaikan harga minyak ke belanja subsidi/kompensasi.

Menurutnya, setiap kenaikan harga 10% pada CPO dapat menambah penerimaan negara sekitar Rp1,5 triliun, batu bara sekitar Rp4,5 triliun, dan minyak sekitar Rp20 triliun secara bruto.

Namun khusus minyak, kenaikan 10% harga minyak juga dapat menaikkan belanja subsidi energi sekitar Rp97 triliun.

"Artinya, windfall minyak secara fiskal bisa bersifat semu karena tambahan penerimaan jauh lebih kecil daripada tambahan beban subsidi dan kompensasi. Untuk CPO dan batu bara, efeknya lebih positif, tetapi tambahan penerimaannya relatif terbatas bila dibandingkan kebutuhan belanja negara dan risiko pelebaran defisit," jelasnya kepada Bisnis.

Perhitungan Josua juga sejalan dengan perhitungan pemerintah atas sensitivitas kenaikan harga minyak (ICP) ke belanja maupun defisit APBN. Sensitivitas harga minyak (ICP) merupakan yang terbesar, mengalahkan nilai tukar.

Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel berpotensi menambah belanja pemerintah Rp10,3 triliun dan memperlebar defisit Rp6,8 triliun. Nilainya tidak sebanding dengan potensi penerimaan yang diproyeksikan hanya bertambah Rp3,5 triliun.

Adapun sampai dengan kuartal I/2026, Kemenkeu mencatat harga minyak atau ICP mengalami deviasi ke rata-rata US$78,5 per barel dengan outlook US$82,3 per barel. Ini sudah melewati asumsi APBN yakni US$70 per barel. Dengan asumsi tersebut, pemerintah tahun ini menargetkan defisit APBN di angka Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

Di samping itu, Josua pun melihat potensi windfall komoditas tahun ini tidak sebesar episode 2021–2022. Dampaknya juga diprakirakan tidak sebesar periode sebelumnya untuk menjadi bantalan fiskal.

"Sensitivitas penerimaan pajak terhadap kenaikan harga 1% komoditas memang masih positif, misalnya CPO Rp4,4 triliun, nikel Rp2,9 triliun, batu bara Rp1,9 triliun, dan gas Rp0,7 triliun, tetapi manfaat ini tidak otomatis menjadi ruang fiskal bersih karena ada beban lain yang ikut naik," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tujuan utama dalam rencana pengenaan bea keluar atau tarif ekspor batu bara bukanlah penerimaan, melainkan untuk memberantas underinvoicing hingga ekspor ilegal yang dinilai marak.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM saat ini tengah menghitung formulasi bea keluar batu bara. Rencana ini diharapkan bisa menambah setoran ke penerimaan negara di tengah potensi windfall harga komoditas.

Namun, Purbaya mengungkap bahwa motif asli dari pengenaan bea keluar ini yaitu agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di pelabuhan bisa memeriksa kapal-kapal eksportir batu bara.

"Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya Bea Cukai enggak bisa masuk. Barangnya sudah berangkat baru dikasih surat pemberitahuan, barangnya sudah jauh. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena [pajak]. Jadi kami enggak bisa masuk katanya," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya tak mempermasalahkan apabila nantinya bea keluar batu bara yang diputuskan pemerintah bertarif kecil. Dia pun mengaku Kemenkeu telah mengusulkan besaran tarif ke Kementerian ESDM.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini bahkan mengaku tak mempermasalahkan apabila tarif yang diusulkan otoritas fiskal lebih kecil lagi. Tujuan dari pihaknya adalah memastikan Bea Cukai bisa masuk ke kapal eksportir batu bara dan memastikan kepatuhan perpajakannya.

"Jadi underinvoicing udah enggak bisa terjadi lagi atau penyelundupan, segala macam. Udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali," terangnya.

Adapun menurut Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan kementeriannya tidak hanya mempertimbangkan bea keluar untuk batu bara. Ada beberapa komoditas ekspor lain yang rencananya akan dikenai bea keluar.

Untuk diketahui, batu bara sebelumnya memang dikategorikan bukan sebagai barang kena pajak (BKP). Industrinya juga bukan merupakan perusahaan kena pajak (PKP). Namun, usai penerapan UU Cipta Kerja, batu bara dikategorikan sebagai BKP.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, yang merevisi UU PPN, batu bara adalah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN.

Konsekuensinya, setelah berlakunya omnibus law itu pada 2020, hasil pertambangan batu bara yang diekspor dikenakan PPN 0% sesuai pasal 7 ayat (2) UU PPN serta pajak masukannya terkait dengan ekspor bisa dikreditkan. Apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka WP bisa mengajukan restitusi atas kelebihan pajak masukan itu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui besaran bea keluar (BK) untuk komoditas batu bara dan nikel, yang berpotensi mulai berlaku pada 1 April 2026.

Purbaya menyebut keputusan terkait besaran tarif tersebut kini tinggal menunggu finalisasi dalam rapat lintas kementerian yang diselenggarakan pada Kamis (27/3).

"Yang jelas kita akan putuskan rapatnya besok. Tapi yang jelas Presiden sudah menuju angka tertentu, jadi nggak ada masalah," ujar Purbaya saat ditemui dalam acara Halal Bihalal bersama pewarta, Rabu (26/3).

Ia menjelaskan, meski arah besaran tarif sudah ditentukan oleh Presiden, pemerintah masih perlu mematangkan aspek teknis sebelum diumumkan secara resmi.

"Presiden bilang sekian aja, tapi kan teknisnya mesti dimatangkan, karena begitu matang, kita umumkan," katanya.

Menurutnya, keputusan final tetap akan dibahas bersama kementerian terkait untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.

"Angka sudah diputuskan oleh Presiden, tapi kan rapatnya bisa didiskusikan dulu, baru kita bisa keluarkan seperti apa nanti. Tapi yang jelas akan dikenakan biaya keluar sesuai dengan arahan Presiden," ujarnya.

Purbaya juga mengakui kebijakan ini berpotensi mendapat penolakan dari pelaku usaha. Namun, ia menilai kondisi harga batu bara yang saat ini tinggi menjadi pertimbangan utama pemerintah.

"Mereka pasti nggak setuju. Tapi kan harga batu bara tinggi sekali sekarang, US$135 lebih," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan tetap mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap industri, khususnya dari sisi profitabilitas.

"Yang kita hitung itu apakah industri bisa menerima, profitability-nya terganggu sejauh mana, itu yang dihitung. Kalau mereka pasti nggak mau," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang perubahan target produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

"Rencana RKAB mungkin akan diubah. Tapi tergantung nanti Kementerian ESDM seperti apa. Tapi yang jelas akan diubah," kata Purbaya.

Terkait waktu penerapan, ia menyebut kebijakan tersebut bisa mulai berlaku awal April jika seluruh proses pembahasan rampung tepat waktu.

"Harusnya kalau besok jadi, ya 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, masih mau saya rapatin dulu. Level teknis seperti apa yang pas," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pengenaan bea keluar terhadap eksportasi batu bara tampaknya tidak bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Padahal, pemerintah sempat sesumbar akan mengenakannya pada awal tahun ini.

Sekadar catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap rancangan peraturan atas pungutan bea keluar terhadap ekspor batu bara. Pembahasan masih bergulir di tengah potensi naiknya harga batu bara.

Awalnya, pungutan bea keluar atau tarif ekspor terhadap batu bara direncanakan mulai berlaku pada awal 2026. Setoran tarif ekspor komoditas tersebut ditargetkan sekitar Rp25 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan di tengah potensi kenaikan harga batu bara itu.

"Ini masih sedang kami finalkan, beberapa pembahasan masih terus berlanjut. Nanti akan kami umumkan untuk persisnya seperti apa, tetapi ini kami harapkan juga akan berkontribusi bagi penerimaan negara khususnya ketika harganya juga sedang meningkat," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu, harga batu bara terpantau tumbuh 4,1% (yoy) dan 28% secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd). Otoritas fiskal menilai adanya potensi harga batu bara ikut tersengat harga minyak dunia.

"Jadi memang ada concern dari pemerintah dan juga urgency untuk kami bisa melihat bagaimana selalu juga bisa memanfaatkan ya, kalau dari sisi kenaikan harga tentunya penerimaan negara juga harus ikut naik," terangnya.

Setoran Bea Cukai Tertekan

Sementara itu sampai dengan Februari 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai APBN terkontraksi hingga 14,7% (yoy).

Realisasinya hanya Rp44,9 triliun atau lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp52,6 triliun.

Kontraksi terdalam terjadi pada bea keluar yakni hingga 48,4% (yoy), atau terkumpul hanya Rp2,8 triliun. Penurunan performa penerimaan bea keluar dipengaruhi oleh harga crude palm oil atau CPO yang anjlok pada awal tahun ini.

Di sisi lain, penerimaan cukai mengalami kontraksi 13,3% (yoy) atau terkumpul Rp34,4 triliun. Sementara itu, penerimaan bea masuk tumbuh positif 1,7% (yoy) ke Rp7,8 triliun.

Patuh Pajak Jadi Syarat RKAB

Sementara itu, pemerintah mensinyalkan akan membuat aturan mengenai kepatuhan perpajakan sebagai syarat pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk perusahaan tambang bakal segera dituntaskan.

Aturan ini tengah difinalisasi antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Minerba ESDM).

"Per hari ini, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minerba ESDM sedang melakukan finalisasi pembahasan surat keterangan fiskal di dalam pengajuan RKAB bagi perusahaan tambang," terang Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Adapun, RKAB adalah dokumen wajib tahunan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) di Indonesia. Dokumen ini berisi perencanaan komprehensif berupa teknis, produksi, pemasaran, lingkungan dan keuangan yang disetujui Kementerian ESDM.

Dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, operasional tambang yang tidak memiliki RKAB bakal dinyatakan tidak legal dan berisiko dihentikan oleh otoritas.

Bimo menyampaikan bahwa pihaknya fokus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), baik melalui pengawasan dan pemeriksaan. Dia menyebut otoritas pajak bakal fokus pada sektor-sektor tertentu berdasarkan compliance risk management.

"Kami lihat profil risiko dari masing-masing wajib pajak dalam memiliki kewajiban perpajakannya, dan tentu kami akan melihat sektor-sektor yang memang berdasarkan compliance risk management mesin kami itu yang high risk, dikompensasikan dengan jumlah pemeriksa yang ada dan target pemeriksaan tahunan," tuturnya.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meningkatkan kepatuhan pajak melalui multidoor approach. Misalnya, joint audit dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta penegakan hukum dengan sejumlah APH.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap rancangan peraturan atas pungutan bea keluar terhadap ekspor batu bara. Pembahasan masih bergulir di tengah potensi naiknya harga batu bara.

Awalnya, pungutan bea keluar atau tarif ekspor terhadap batu bara direncanakan mulai berlaku pada awal 2026. Setoran tarif ekspor komoditas tersebut ditargetkan sekitar Rp25 triliun.

Namun, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan di tengah potensi kenaikan harga batu bara itu.

"Ini masih sedang kami finalkan, beberapa pembahasan masih terus berlanjut. Nanti akan kami umumkan untuk persisnya seperti apa, tetapi ini kami harapkan juga akan berkontribusi bagi penerimaan negara khususnya ketika harganya juga sedang meningkat," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu, harga batu bara terpantau tumbuh 4,1% (yoy) dan 28% secara tahun berjalan atau year-to-date (ytd). Otoritas fiskal menilai adanya potensi harga batu bara ikut tersengat harga minyak dunia.

"Jadi memang ada concern dari pemerintah dan juga urgency untuk kami bisa melihat bagaimana selalu juga bisa memanfaatkan ya, kalau dari sisi kenaikan harga tentunya penerimaan negara juga harus ikut naik," terangnya.

Adapun sampai dengan Februari 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai APBN terkontraksi hingga 14,7% (yoy). Realisasinya hanya Rp44,9 triliun atau lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp52,6 triliun.

Kontraksi terdalam terjadi pada bea keluar yakni hingga 48,4% (yoy), atau terkumpul hanya Rp2,8 triliun.

Di sisi lain, penerimaan cukai mengalami kontraksi 13,3% (yoy) atau terkumpul Rp34,4 triliun. Sementara itu, penerimaan bea masuk tumbuh positif 1,7% (yoy) ke Rp7,8 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Budi Santoso optimistis ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan meningkat setelah penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dilakukan pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat. Budi mengatakan, tarif impor Indonesia ditetapkan sebesar 19 persen untuk masuk ke Amerika Serikat (AS). Namun, terdapat kurang lebih 1.819 pos tarif produk asal Indonesia yang mendapatkan fasilitas bea masuk 0 persen.

"Harapan kita naik ya, target kita naik, harus naik. Karena kan begini, sekarang kan sudah beberapa komoditas 0 persen, komoditas unggulan kita itu yang bisa masuk ke sana. Nah otomatis seharusnya naik dong," kata Budi di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Menteri Perdagangan berharap proses ratifikasi dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) dapat dirampungkan tahun ini sehingga implementasinya dapat segera berjalan.

"Saya kira ratifikasi tahun ini mungkin selesai lah, ini kan masih awal tahun. Jadi bisa tahun ini bisa implementasikan, 90 hari kan setelah ratifikasi. Ya mudah-mudahan, ya harus kita kejar secepatnya lah," ujarnya.

Adapun komoditas yang mendapatkan tarif 0 persen ke pasar AS antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, serta komponen pesawat terbang.

Selain itu, Indonesia dan AS juga menyepakati skema tarif 0 persen untuk produk tekstil dan garmen (apparel) melalui mekanisme tariff rate quota (TRQ).

Skema tersebut memungkinkan volume tertentu ekspor tekstil dan garmen Indonesia masuk ke pasar AS tanpa bea masuk. Namun, besaran kuota akan ditentukan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS, seperti kapas (cotton) dan serat buatan (man-made fiber).

Pada Januari–Desember 2025, Amerika Serikat menyumbang surplus sebesar 21,12 miliar dolar AS. Komoditas penyumbang surplus terbesar adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesori (rajutan), serta alas kaki.

Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tercatat sebesar 30,96 miliar dolar AS, dengan pendorong utamanya mesin/peralatan mekanis dan sejenisnya, kendaraan dan bagiannya, serta besi dan baja.

Sementara itu, nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat tercatat 9,84 miliar dolar AS, dengan komoditas utamanya mesin/peralatan mekanis dan bagiannya, biji dan buah mengandung minyak, serta mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Ahad (15/2/2026) sore. Agenda pertemuan itu untuk membahas arah strategi Indonesia dalam menghadapi perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan dua hal penting," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta.

Pertama adalah memastikan setiap posisi yang diambil Indonesia dalam perundingan ekonomi dengan negara mana pun memberikan manfaat terbaik bagi kepentingan nasional. Fokus terdekat, kata Teddy, adalah persiapan menghadapi perundingan ekonomi dengan Amerika Serikat yang segera bergulir dalam waktu dekat.

"Khususnya, dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan untuk Indonesia," katanya.

Menurut Teddy, Presiden menginginkan agar setiap proses perundingan mampu mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

Hal kedua, kata Teddy, kerja sama ekonomi yang dijalin tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional.

Ia menambahkan Presiden menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus segera menghasilkan keuntungan konkret bagi Indonesia.

Arahan tersebut menjadi pedoman bagi para menteri untuk merumuskan langkah strategis yang cepat, terukur, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 untuk menandatangani pakta perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART) bersama Presiden Donald Trump, sekaligus menghadiri pertemuan perdana Board of Peace.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rincian kesepakatan tarif masih menunggu finalisasi, namun tarif ekspor Indonesia ke AS telah turun dari 32 persen menjadi 19 persen, dan pemerintah meminta publik menunggu hingga seluruh proses rampung.

Dengan tarif nol persen, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimistis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) yang ingin mendapatkan tarif nol persen ekspor tuna - cakalang - tongkol ke Jepang.

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) KKP Machmud dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyatakan kebijakan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan perubahan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

"Alhamdulillah, dalam perubahan kesepakatan tersebut mengakomodir kepentingan Indonesia seperti penghapusan empat pos tarif produk olahan tuna dan cakalang," katanya.

Menurut dia, sebelum adanya perubahan kesepakatan, ekspor tuna dan cakalang kaleng dan olahan non-kaleng lainnya dari Indonesia ke Negeri Sakura dikenakan tarif ekspor sebesar 9,6 persen.

Di pasar Jepang, produk tuna kaleng dan olahan lainnya dari Indonesia menduduki peringkat ketiga, top eksportir dengan nilai 30,28 juta dolar AS.

Selain itu, compound annual growth rate (CAGR) sebesar 13,82 persen, unggul dibanding Thailand dan Filipina, masing-masing dengan CAGR 12,12 persen dan 6,31 persen.

"Dengan tarif nol persen, ekspor tuna-cakalang kita bisa lebih berdaya saing dan kami optimistis Indonesia bisa menjadi nomor satu di Jepang," katanya.

Mahmud menjelaskan KKP sedang menyiapkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan terkait ratifikasi IJEPA yang di dalamnya akan memuat tata cara permohonan nomor registrasi nol persen untuk produk tuna dan cakalang olahan selain kaleng dengan kode harmonized system (HS) Jepang 1604.14.091 dan 1604.14.099.

"Unit Pengolah Ikan (UPI) pengekspor produk dengan kode HS yang disebut di protokol IJEPA harus terdaftar di KKP," ujarnya.

Sementara Direktur Pemasaran Ditjen PDS KKP Erwin menambahkan untuk tahap pertama pengajuan permohonan nomor registrasi IJEPA bisa dikirim ke email ekspor-ikan@kkp.go.id hingga 26 Januari 2026.

Protokol perubahan IJEPA telah ditandatangani pada 8 Agustus 2024 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Jepang.

Tuna-cakalang menempati peringkat 2 top ekspor komoditas Indonesia dengan "market share" produk mencapai 17 persen.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis produksi ikan tuna cakalang Indonesia bisa meningkat ekspornya ke negara Jepang, Singapura dan lainnya.

Dia mengingatkan pentingnya fasilitas gudang pendingin untuk menjaga mutu sekaligus meningkatkan daya saing serta memperluas ekspor tuna ke berbagai negara tujuan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor padat karya mendominasi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat tenaga kerja yang terkena PHK sebanyak 88.519 orang sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat sekitar 13,54% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa berdasarkan data tersebut, PHK tahun lalu banyak terjadi di basis kantong industri manufaktur. Dia pun mendorong sejumlah langkah pembenahan.

“Itu menjadi alarm bahwa gelombang PHK ini menjadi ancaman serius, khususnya di pekerja sektor formal,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, sektor padat karya seperti industri pakaian jadi dan alas kaki diterpa berbagai tekanan, seperti kenaikan tarif ekspor yang berpengaruh besar terhadap omset permintaan produksi. Lebih lagi, pasar terbesar yang disasar produsen berorientasi ekspor itu adalah Amerika Serikat (AS).

Di sisi lain, Bhima menerangkan bahwa produk industri padat karya dalam negeri terimpit oleh derasnya produk impor asal China, sehingga menekan produsen lokal.

Dia juga menyoroti kurangnya stimulus pemerintah ke sektor padat karya, yang dinilai belum dapat mendongkrak konsumsi masyarakat terkhusus kelas menengah. Bhima menyebut pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga menjadi 9% akan dapat memicu geliat belanja.

“Namun, yang terjadi pada 2025 kan insentif perpajakannya juga belum dirasakan untuk mendongkrak konsumsi, khususnya di kelas menengah. Jadi sudah digempur impor, ekspornya kesulitan, insentifnya kurang,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bhima menilai perlu adanya penajaman insentif maupun belanja pajak di sektor manufaktur, alih-alih hanya berfokus kepada sektor hilirisasi tambang.

Pemerintah dipandang dapat memberikan insentif langsung terhadap pengeluaran utilitas seperti air dan listrik dalam jumlah besar, serta diterapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan evaluasi berkala.

Untuk mengatasi hambatan ekspor, dia mendorong adanya diplomasi dagang yang efektif dalam mencari pasar alternatif, di samping penyelesaian negosiasi tarif dengan AS.

“Karena itu juga berpengaruh terhadap hidup matinya pasar ekspor tekstil pakaian jadi dan alas kaki dari Indonesia,” pungkas Bhima.

Adapun, Kemnaker mencatat Jawa Barat sebagai provinsi dengan kasus PHK tertinggi sepanjang 2025, yakni 18.815 orang. Terdapat Jawa Tengah yang menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Dalam perkembangan terakhir, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar keberlangsungan sektor padat karya tetap dijaga, bukan hanya mengejar pertumbuhan sektor padat modal. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan dana senilai US$6 miliar atau sekitar Rp101,28 triliun (asumsi kurs Rp16.880) untuk program peremajaan mesin tekstil dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengenakan bea keluar terhadap ekspor batu bara mulai 2026. Pungutan baru terhadap komoditas 'emas hitam' itu diharapkan bisa menyetorkan sekitar Rp25 triliun ke APBN dalam satu tahun.

Apabila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor batu bara Indonesia sepanjang Januari sampai dengan Oktober 2025 sebesar 320,47 juta ton. Volume tersebut turun 4,10% secara tahunan (year-on-year/YoY), dari 334,19 juta ton pada 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, nilai ekspor batu bara Januari–Oktober 2025 tercatat US$20,09 miliar atau turun 20,25% YoY yakni dari US$25,19 miliar.

Sementara itu, dari kurun waktu 2020–2024, volume ekspor batu bara terus meningkat. Pada 2020, volume ekspor batu bara tercatat sebesar 341,5 juta ton atau anjlok dari 2019 yakni sebelum terjadi pandemi Covid-19, yaitu 374,9 juta ton.

Volumenya kemudian terus merangkak naik ke 345,4 juta ton (2021), 360,1 juta ton (2022), 379,7 juta ton (2023) dan terakhir sebesar 405,7 juta ton (2024).

Secara nilai, ekspor batu bara juga merangkak naik dari 2020 senilai US$14,5 miliar, kemudian ke US$26,5 miliar (2021) dan US$46,7 miliar (2022).

Akan tetapi, mulai 2023 nilainya turun ke US$34,5 miliar dan pada 2024 senilai US$30,4 miliar.

Implementasi Bea Keluar Mulai 2026

Adapun Kemenkeu mengestimasi penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap batu bara mulai Januari 2026 sekitar Rp25 triliun. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Febrio mengatakan pihaknya menargetkan secepatnya akan menerbitkan aturan pengenaan tarif ekspor kepada komoditas emas hitam itu.

"Kami estimasi bisa mencapai Rp24 triliun-Rp25 triliun satu tahun penerimaan dari bea keluar batu bara," terangnya, dikutip Minggu (21/12/2025).

Eselon I Kemenkeu itu menjelaskan, landasan filosofis pengenaan bea keluar batu bara mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pada dasarnya, kekayaan alam di Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan bea keluar batu bara diharapkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas. Bedanya, pengenaan bea keluar untuk emas sudah lebih siap berlaku mulai awal tahun depan sejalan dengan sudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Pada aturan tersebut, ekspor empat produk emas yaknidore,granules,casted barsdanminted barsakan dikenai tarif kisaran 7,5% sampai dengan 15%.

Pengenaan bea keluar emas diharapkan bisa mendorong ketersediaan pasokan emas dalam negeri untuk di antaranya kebutuhan bullion bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pihaknya menargetkan penerimaan dari bea keluar emas senilai Rp3 triliun.

Sementara itu, untuk pengenaan bea keluar batu bara, Purbaya menyampaikan bahwa pungutan itu ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara.

Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Rencana pengenaan bea keluar batu bara tidak lepas dari tingginya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) batu bara akibat diterapkannya Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja. Sebab, dalamomnibus lawtersebut, batu bara masuk ke kategori barang kena pajak (BKP).

Dengan status BKP, maka wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PHK) berhak untuk mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara.

Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat, jika status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran (penjualan).

Namun karena tarif yang berlaku 0%, sedangkan PKP tetap membayar PPN selama produksi maupun proses eksportasi, maka otomatis akan terjadi lebih bayar karena pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran.

Hal ini berarti pengusaha dan para taipan batu bara secara otomatis berhak untuk memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pun mencatat bahwa restitusi PPN sektor batu bara sejak 2021 sampai 2025 terus meningkat. Pada 2021, restitusi PPN batu bara tercatat sebesar Rp5,7 triliun.

Kemudian, nilainya meningkat ke Rp11,3 triliun (2022), Rp20,2 triliun (2023) dan Rp25,2 triliun (2024).

"Sementara itu, hingga November 2025, nilai restitusi PPN sektor batu bara telah mencapai Rp42,9 triliun," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli kepadaBisnis, Rabu (24/12/2025).