Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui hilirisasi industri dan peningkatan harga beli di tingkat petani.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan ke Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Amran menegaskan, hilirisasi tidak akan bermakna jika petani tidak menikmati nilai tambah yang adil dari hasil kebunnya.

"Sekarang harga kelapa butir di petani hanya Rp2-3 ribu. Kita minta pelaku industri untuk menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah hanya berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara," ujar Amran saat berkunjung ke pabrik pengolahan kelapa PT NICO, Minggu (27/10).

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan program pengembangan 10 ribu hektare lahan kelapa di Maluku Utara yang akan dimulai pada 2026. Ke-10 ribu hektare lahan itu dibagi dalam beberapa kabupaten.

Amran mengatakan, dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan berbasis daerah.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan agar pertanian kita tidak hanya berhenti di hulu. Petani harus merasakan langsung nilai tambah dari produk mereka. Tidak cukup hanya tanam, tapi harus olah dan jual dalam bentuk bernilai tinggi," katanya.

Terlebih, saat ini ekspor produk olahan kelapa asal Maluku Utara telah menembus pasar Tiongkok. Produk seperti coconut milk, VCO, dan arang tempurung hasil produksi pabrik lokal seperti PT NICO menjadi bukti nyata, bahwa hilirisasi bisa dilakukan dari tingkat desa.

Selain itu, masih ada produk olahan lainnya yang dihasilkan seperti tepung kelapa, santan kelapa, nata decoco yang telah menembus pasar Asia, Amerika, dan Eropa.

"Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah," ujar Amran.

Ia menambahkan, nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah. Misalnya, sebutir kelapa yang dihargai Rp3 ribu dapat mengalami perubahan nilai ekonomi berkali-kali lipat saat sudah menjadi produksi minuman kelapa, mencapai Rp50 ribu.

"Inilah pentingnya hilirisasi dan harga petani yang adil," kata Amran.

Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga diyakini memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

Gubernur Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap pengembangan komoditas kelapa di Maluku Utara. Ia menyebut, program hilirisasi dan peningkatan harga beli kelapa akan menjadi motor ekonomi baru bagi provinsi kepulauan tersebut.

"Potensi kita luar biasa, lebih dari 150 ribu hektare kelapa produktif. Dengan dukungan 10 ribu hektare tambahan dan harga beli yang lebih baik, kesejahteraan petani pasti meningkat," ujar Sherly.

Sementara itu, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua mengucapkan terima kasih atas perhatian Mentan Amran di Maluku Utara, khususnya Halmahera Utara. Ia menyatakan mendukung penuh langkah Amran dalam mendorong hilirisasi perkebunan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Mentan. Inovasinya dalam meningkatkan level pertanian Indonesia kami dukung penuh. Dan hal ini sejalan dengan apa yang kami inginkan dari daerah serta mensejahterakan petani kita," papar Piet Hein.

Data Kementan menunjukkan, luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari 1 miliar butir per tahun, dengan sekitar 76 persen telah diserap oleh industri pengolahan.

Mentan Amran menegaskan, masih ada ruang besar untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memperluas ekspor produk turunan.

"Kita ingin Maluku Utara menjadi pusat hilirisasi kelapa Indonesia. Dari sini, kita buktikan bahwa desa-desa mampu menembus pasar dunia. Kuncinya satu: harga petani harus naik, industri harus tumbuh, dan semua pihak harus untung," pungkas Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, HALMAHERA UTARA -- Pemerintah menyiapkan lahan seluas 10 ribu hektare di Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk memperkuat hilirisasi kelapa nasional. Program tersebut bagian dari strategi memperluas nilai tambah komoditas perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah penghasil utama.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pengembangan lahan itu dimulai pada 2026. Lahan tersebar di sejumlah kabupaten di Malut, yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia timur. Dukungan negara mencakup penyediaan bibit unggul, sarana produksi, serta kemitraan dengan industri pengolahan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan penguatan hilirisasi harus diikuti dengan peningkatan harga beli di tingkat petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati pelaku industri. Ia menegaskan, hilirisasi harus berpihak kepada petani sebagai produsen utama.

“Sekarang harga kelapa butir di petani hanya dua sampai tiga ribu rupiah. Kita minta pelaku industri menaikkan harga beli supaya petani untung. Jangan sampai nilai tambah berhenti di pabrik. Kalau harga kelapa dinaikkan sedikit, saya bantu 10 ribu hektare untuk seluruh Maluku Utara,” ujar Amran saat meninjau pabrik pengolahan kelapa PT NICO, pada akhir pekan lalu, dikutip Selasa (28/10/2025).

Program hilirisasi kelapa menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar sektor pertanian tidak berhenti di produksi bahan mentah. Pemerintah ingin setiap daerah penghasil memiliki fasilitas pengolahan yang mampu meningkatkan nilai jual dan daya saing produk di pasar global.

Amran menegaskan, arah kebijakan tersebut membuka jalan agar petani turut merasakan manfaat langsung dari ekspor produk olahan. Ia mencontohkan, Maluku Utara kini mampu menembus pasar China melalui ekspor coconut milk, minyak kelapa murni (VCO), dan arang tempurung yang dihasilkan pabrik lokal seperti PT NICO.

“Yang membanggakan, ekspor ini dari Maluku Utara. Ini tonggak sejarah, kita tidak lagi kirim bahan mentah, tapi produk jadi dari daerah,” kata Amran.

Kementan mencatat, nilai ekonomi kelapa dapat melonjak hingga seribu persen bila diolah menjadi produk turunan. Harga kelapa butir di tingkat petani yang hanya sekitar tiga ribu rupiah dapat berubah menjadi 40 sampai 50 ribu rupiah setelah diproses menjadi coconut milk atau coconut water.

Selain membuka pasar ekspor, hilirisasi juga memperkuat ekonomi lokal. Keberadaan pabrik pengolahan seperti PT NICO dan PT Dewa Coco telah menyerap ribuan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan petani di sekitar wilayah operasional.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan, luas lahan kelapa di Maluku Utara mencapai 158.953 hektare dengan potensi produksi lebih dari satu miliar butir per tahun. Sekitar 76 persen hasil tersebut telah terserap oleh industri pengolahan.