REPUBLIKA.CO.ID, NATUNA -- Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Kepulauan Riau mencatat kelapa bulat asal Kabupaten Natuna menjadi komoditas primadona yang diminati daerah lain menjelang Ramadhan.

Pada Rabu (18/2), sebanyak 148,89 ton kelapa bulat akan dikirim ke Tanjungpinang setelah melalui pemeriksaan karantina dan diterbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-3).

Kelapa bulat merupakan istilah untuk buah kelapa utuh yang masih dalam kondisi segar dan belum diolah. Tanaman kelapa sendiri dikenal sebagai "pohon kehidupan" karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, mulai dari batang untuk bahan bangunan, lidi untuk sapu, hingga buah yang memiliki nilai ekonomi tertinggi . Penanggung Jawab Satuan Layanan BKHIT Natuna, Iwan Setiawan, menyebutkan kelapa asal Natuna dikenal dengan sebutan kelapa jambul.

Secara ilmiah, tanaman kelapa memiliki nama latin Cocos nucifera L. . Tanaman ini termasuk dalam famili Arecaceae (suku pinang-pinangan) dan merupakan satu-satunya spesies dalam genus Cocos . Meskipun ada varietas yang pernah diusulkan seperti Cocos nucifera var. javanica, secara taksonomi nama tersebut disinonimkan dengan Cocos nucifera .

Produk Olahan Kelapa Bulat

Kelapa bulat dapat diolah menjadi beragam produk turunan dengan nilai tambah signifikan:

Virgin Coconut Oil (VCO) dan minyak kelapa: Memberikan nilai tambah hingga 11 kali lipat dibanding kelapa mentah .

Arang tempurung dan briket: Produk unggulan ekspor untuk kebutuhan shisha di Timur Tengah dan barbeque di Eropa, dengan nilai tambah 4,5 kali lipat .

Nata de coco: Olahan dari air kelapa dengan nilai tambah 3,6 kali lipat .

Cocofiber dan cocopeat: Berbahan dasar sabut kelapa, digunakan untuk media tanam organik dan geotekstil .

Produk lainnya adalah desiccated coconut (kelapa parut kering), gula kelapa, serta santan UHT dan air kelapa kemasan.

Tingginya permintaan kelapa bulat dipicu beberapa faktor. Menjelang Ramadhan, konsumsi rumah tangga dan UMKM meningkat signifikan karena masakan bersantan menjadi hidangan khas.

Faktor lainnya adalah lonjakan ekspor. Sepanjang Januari-Oktober 2025, nilai ekspor kelapa bulat melonjak 143,90 persen mencapai US$208,2 juta (Rp3.507.545.400.000/Tiga triliun lima ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). China menjadi pasar utama dengan nilai impor mencapai US$57,24 juta (Rp964.150.560.000/Sembilan ratus enam puluh empat miliar seratus lima puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) pada Januari-April 2025.

Potensi Ekonomi Nasional dari Komoditas Kelapa Bulat

Komoditas kelapa memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada 2024, ekspor kelapa bulat dan produk turunannya mencapai 431.915 ton dengan nilai devisa sekitar US$1,55 miliar atau setara Rp25 triliun. Bahkan jika hilirisasi dioptimalkan, potensi ekspor diperkirakan bisa mencapai US$6,5 miliar .

Produksi kelapa nasional mencapai sekitar 2,8 juta ton per tahun dengan luas perkebunan 3,32 juta hektare, dan 98 persen dikelola petani rakyat . Pemerintah mengalokasikan Rp750 miliar pada 2025 untuk revitalisasi perkebunan kelapa guna meningkatkan produktivitas .

Petugas karantina berkomitmen mendorong potensi daerah untuk menembus pasar dalam negeri. "Dengan diperdagangkannya kelapa Natuna ke daerah lain, menjadi bukti hasil pertanian Natuna dapat bersaing dengan daerah lainnya," ujar Iwan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pemerintah tidak berencana menghentikan sementara atau melakukan moratorium ekspor kelapa bulat menjelang Ramadan dan Lebaran 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut belum diperlukan meski permintaan domestik diperkirakan meningkat.

"Kita tidak ada rencana untuk moratorium (ekspor kelapa), enggak ada," ujar Budi ditemui di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).

Budi menjelaskan produksi kelapa nasional relatif mencukupi dan aktivitas ekspor selama ini banyak berasal dari wilayah barat Indonesia.

Ia mengakui harga ekspor yang baik memang berpengaruh terhadap harga kelapa di dalam negeri, namun pemerintah tetap mempertimbangkan keberlanjutan usaha petani.

"Kelapa kita kan banyak. Memang harga ekspor bagus dan pasti berpengaruh ke harga dalam negeri, tapi petani juga sedang menikmati harga yang baik. Dulu harga kelapa murah sekali," katanya.

Ia menambahkan minat investasi asing di sektor hilirisasi kelapa mulai meningkat, termasuk untuk industri santan dan produk turunan lainnya. Kondisi ini dinilai akan memperkuat ekosistem industri karena investor mendekatkan diri ke sumber bahan baku.

"Sekarang investasi asing sudah mulai banyak masuk untuk bikin santan dan sebagainya. Artinya mereka mendekatkan diri ke bahan bakunya, dan ke depan produknya akan lebih bagus lagi," ujar Budi.

Budi menegaskan hingga saat ini pemerintah juga belum menerapkan pungutan ekspor kelapa.

"Belum, sampai sekarang belum ada (wacana pungutan ekspor kelapa)," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga memastikan belum ada rencana moratorium ekspor kelapa meski permintaan meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran.

Ia menilai kelapa merupakan komoditas milik rakyat sehingga petani perlu mendapat ruang untuk menikmati harga yang layak.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian sempat mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat selama tiga hingga enam bulan sebagai langkah jangka pendek untuk mengatasi kelangkaan bahan baku industri pengolahan dalam negeri, termasuk opsi pungutan ekspor dan penetapan standar harga. Usulan tersebut masih menunggu pembahasan lintas kementerian.

Kemendag sebelumnya menyatakan kebijakan moratorium ekspor belum dapat diterapkan karena harus melalui koordinasi antar kementerian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021.

Pembahasan rencana tersebut berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak merugikan petani, industri, maupun konsumen.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan hingga saat ini belum ada kebijakan moratorium atau penghentian sementara ekspor kelapa meski permintaan domestik diperkirakan meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran.

Menanggapi kekhawatiran soal potensi kenaikan harga akibat ekspor yang terus berjalan, Sudaryono mengatakan pemerintah masih mengendalikan tata niaga kelapa.

Menurutnya, kelapa merupakan komoditas milik rakyat sehingga petani juga perlu mendapat ruang untuk menikmati hasil panen dengan harga yang baik.

"Kan kelapa bagus harganya kan? Ini saya ngomong bukan mahal harga ya, tapi kelapa bagus harganya kan? Sekarang, Lebaran yang lalu juga harganya bagus," ujar Sudaryono di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (12/1).

Ia menegaskan pemerintah hingga kini masih melakukan pengendalian terhadap komoditas kelapa karena sebagian besar produksi berasal dari rakyat. Menurutnya, kebijakan tersebut ditujukan agar petani dapat menikmati hasil panen dengan harga yang layak.

"Kelapa ini kan komoditas milik rakyat, hampir semua yang menanam adalah rakyat, jadi biarkan mereka menikmati hasil panennya dengan harga yang bagus," ujar Sudaryono.

Terkait kemungkinan moratorium ekspor kelapa, Sudaryono menyatakan hingga saat ini kebijakan tersebut belum direncanakan.

"Sementara belum ada (moratorium ekspor kelapa)," tambahnya.

Adapun harga kelapa di DKI Jakarta tercatat mengalami kenaikan. Melansir data Info Harga Pangan Jakarta, harga kelapa kupas naik Rp157 menjadi Rp14.807 per butir.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan rencana moratorium ekspor kelapa belum dapat dilakukan karena masih perlu pembahasan lintas kementerian.

Usulan penghentian sementara ekspor yang diajukan Kementerian Perindustrian masih akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Farid Amir mengatakan pembahasan akan mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak mana pun.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, kebijakan ekspor strategis harus melalui proses koordinasi lintas kementerian sebelum diputuskan.

Di sisi lain, Kemenperin mengusulkan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai langkah jangka pendek selama tiga-enam bulan untuk mengatasi kelangkaan bahan baku industri pengolahan dalam negeri.

Selain itu, Kemenperin juga mengusulkan pungutan ekspor serta penetapan standar harga bahan baku, dengan dana pungutan yang nantinya dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan dan dikembalikan kepada petani.

Kenaikan harga kelapa membuat UMKM hingga ibu rumah tangga (IRT) teriak. Pemerintah didesak segera mengendalikan harga yang diprediksi bakalan makin ngegas di tahun depan, terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran 2026.

Kekhawatiran UMKM hingga IRT tergambar dari hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI, yang dilakukan secara tatap muka pada 24 November hingga 1 Desember 2025 kepada 400 responden di enam kota besar.

Peneliti KedaiKOPI Ashma Nur Afifah menjelaskan survei itu melibatkan tiga kelompok responden, yaitu 200 IRT, 160 pelaku UMKM, dan 40 penjual kelapa utuh. Hasilnya, sebanyak 83 persen responden merasakan kenaikan harga kelapa dan produk olahannya dalam enam bulan terakhir.

"Bahkan, dari masyarakat yang mengalami kenaikan harga kelapa itu, 45,2 persen di antaranya menilai kenaikan tersebut signifikan," kata Ashma dikutip Antara, Rabu (17/12).

Survei ini juga menunjukkan dampak kenaikan harga sudah dirasakan luas. Pengeluaran IRT untuk makanan meningkat. Banyak ibu yang terpaksa mengurangi penggunaan santan atau frekuensi memasak masakan bersantan.

Ngegasnya harga kelapa juga sangat memukul UMKM. Pelaku usaha melaporkan kenaikan biaya modal dua kali lebih besar, sehingga sebagian pengusaha katering terpaksa menaikkan harga jual menu hingga 50 persen pada.

"Penjual kelapa utuh juga mengalami penurunan laba meski sebagian besar sudah menaikkan harga jual," ujar Ashma.

Ashma lalu menjelaskan kenaikan harga tersebut dipicu oleh lonjakan ekspor kelapa utuh besar-besaran. Mayoritas responden menyadari permintaan ekspor tinggi menjadi salah satu penyebab utama pasokan domestik berkurang dan harga kelapa melonjak.

"Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun dan satu-satunya negara yang masih memperbolehkan ekspor kelapa bulat tanpa pembatasan ketat, membuat pasokan dalam negeri rentan terganggu," kata Ashma.

Berdasarkan hasil survei, responden mendesak pemerintah segera memperbaiki regulasi ekspor, meningkatkan pengawasan distribusi, serta menerapkan kebijakan prioritas seperti pungutan ekspor demi mencukupi kebutuhan kelapa nasional.

"Sebanyak 89 persen responden merasa penting untuk segera dibuat kebijakan, keputusan oleh pemerintah agar harga kelapa ini bisa segera terjangkau," imbuhnya.

Survei juga menunjukkan 80 persen responden mendukung penerapan pungutan ekspor (PE) pada kelapa bulat, yang diharapkan dapat menstabilkan stok dan harga dalam negeri.

Pungutan ini sekaligus dilihat dapat menghasilkan pendapatan negara yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan petani, peremajaan kebun, hingga pengembangan UMKM.

"Sebanyak 77,9 persen responden pun optimistis bahwa pungutan ekspor akan efektif menekan harga dan menjaga ketersediaan kelapa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor (HS 08011200) mengalami lonjakan sepanjang Januari—Oktober 2025. Adapun, permintaan tertinggi berasal dari China.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan sepanjang sepuluh bulan pertama 2025, ekspor kelapa bulat mencapai US$208,2 juta. Nilainya melonjak 143,90% dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Jika ditengok dari sisi tujuan ekspor, China mendominasi dengan nilai mencapai US$171,3 juta, disusul Vietnam US$34,4 juta dan Malaysia US$1,2 juta pada Januari—Oktober 2025.

“Negara tujuan utama ekspor kelapa bulat dari Januari—Oktober 2025, ini yang pertama adalah China, itu sebesar US$171,3 juta, kemudian Vietnam sebesar US$34,4 juta, dan Malaysia sebesar US$1,2 juta,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Bahkan, BPS juga mengungkap nilai ekspor kelapa bulat secara tahunan juga naik, yakni mencapai US$22,8 juta. Angkanya tumbuh 71,37% secara tahunan (year-on-year/yoy). Meski demikian, secara bulanan (month-to-month/mtm) kinerjanya turun tipis 1,29%.

Dalam catatanBisnis, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyebut ekspor kelapa bulat dan kopra Indonesia meningkat tajam ke China, yang membuat industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku.

Kondisi ini memicu banyak pabrik hanya beroperasi di kapasitas minim dan sebagian harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menuturkan, tren ekspor kelapa bulat dan kopra selama 2–3 tahun terakhir meningkat signifikan.

“Tren ekspor kelapa khususnya kelapa bulat dan kopra menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi nilai maupun kuantitasnya karena ada kenaikan permintaan global di tengahsupplyterbatas,” kata Eliza kepadaBisnis, Jumat (28/11/2025).

Eliza mengungkap, lonjakan ekspor kelapa ini lebih banyak dipicu kenaikan harga internasional daripada peningkatan produksi domestik.

“Karena harga ekspor lebih menarik, banyak yang memilih ekspor ketimbang pemenuhan dalam negeri. Makanya harga di dalam negeri melonjak,” ungkapnya.

Dia menyebut beberapa perusahaan harus melakukan PHK, sementara sebagian industri hanya beroperasi di sekitar 33% dari kapasitas totalnya.

“Industri kesulitan bahan baku, kapasitas idle-nya masih besar. Beberapa pabrik bahkan harus PHK pekerjanya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyebut ekspor kelapa bulat dan kopra Indonesia meningkat tajam ke China, yang membuat industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku.

Imbasnya, banyak pabrik hanya beroperasi di kapasitas minim dan sebagian harus melakukan pemutusan hubungan karyawan (PHK).

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menyebut tren ekspor kelapa bulat dan kopra selama 2–3 tahun terakhir meningkat signifikan.

“Tren ekspor kelapa khususnya kelapa bulat dan kopra menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi nilai maupun kuantitasnya karena ada kenaikan permintaan global di tengahsupplyterbatas,” kata Eliza,Jumat (28/11/2025).

Eliza mengungkap, lonjakan ekspor kelapa ini lebih banyak dipicu kenaikan harga internasional daripada peningkatan produksi domestik.

“Karena harga ekspor lebih menarik, banyak yang memilih ekspor ketimbang pemenuhan dalam negeri. Makanya harga di dalam negeri melonjak,” ungkapnya.

Core mencatat, pada 2024, volume ekspor kelapa bulat meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2023. Permintaan terbesar berasal dari China, terutama untuk kelapa butiran (whole coconut) dan kelapa muda, yang dibutuhkan untuk industri makanan dan minuman seperti coconut water dan olahan kelapa lainnya.

Kondisi ini, sambung dia, mendorong produsen China mengalihkan sebagian kebutuhan bahan baku dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia.

Alhasil, Indonesia menjadi eksportir kelapa bulat terbesar ketiga dengan tujuan ekspor ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Ini sebuah ironi, di saat ingin hilirisasi kelapa di dalam negeri, industri eksisting saja kesusahan cari bahan baku kelapanya,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di Vietnam yang mengalami kenaikan harga kelapa domestik imbas peningkatan permintaan global. Di sisi lain, pasokan menurun akibat perubahan cuaca.

Lebih lanjut, Eliza menuturkan sulitnya mendapatkan bahan baku kelapa ini membuat kapasitas produksi industri domestik tidak berjalan secara optimal.

Dia menyebut beberapa perusahaan harus melakukan PHK, sementara sebagian industri hanya beroperasi di sekitar 33% dari kapasitas totalnya.

“Industri kesulitan bahan baku, kapasitas idle-nya masih besar. Beberapa pabrik bahkan harus PHK pekerjanya,” ujarnya.

Eliza mengungkap keterbatasan pasokan juga disebabkan oleh produksi di tingkat petani skala kecil. Sebab, mayoritas kebun kelapa dikelola secara tradisional dengan teknik konvensional, minim pupuk, dan terbatas teknologi.

Dia menuturkan, sebagian besar petani belum menerapkanGood Agricultural Practice(GAP), sehingga produktivitas tetap stagnan. Di samping itu, lanjutnya, cuaca ekstrim seperti El Nino juga berpotensi menurunkan hasil panen.

Untuk itu, Eliza menilai perlu adanya disinsentif bagi eksportir kelapa bulat dengan meningkatkan bea keluar agar mendorong penjualan ke industri dalam negeri, menjaga kontinuitas bahan baku, dan menambah pendapatan negara.

“Jika tidak segera diterapkan kebijakan yang seperti itu, maka sampai kapanpun hilirisasi di dalam negeri akan menjadi angan-angan,” imbuhnya.

Terlebih, kata dia, hilirisasi kelapa di Indonesia juga masih terbatas. Hal ini terbukti dari Indonesia yang masih mengekspor dalam bentuk kelapa bulat. “Atau jika diolah pun baru diparut atau dikeringkan, belum banyak mengekspor produk turunan lain,” lanjutnya.

Pada 2024, Core mencatat Filipina mengekspor 986.000 ton minyak kelapa mentah, sementara Indonesia hanya 333.000 ton.

Di sisi lain, Untuk produk turunan seperti kopra, Malaysia menempati posisi teratas, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-7, meski banyak mengimpor kelapa dari Indonesia.

Lebih lanjut, dia memaparkan permasalahan lain adalah ketiadaan data valid terkait produksi dan kebutuhan kelapa domestik.

Menurutnya, lebih dari 90% kelapa ditanam petani skala kecil, sehingga sulit mengetahui potensi produksi per wilayah, kebutuhan industri, dan sisa untuk ekspor.

Imbasnya, ketika harga ekspor tinggi, produsen lebih terdorong mengekspor ketimbang memasok industri domestik.

Selain itu, sambung dia, produktivitas kelapa juga relatif stagnan dan belum mencapai titik optimal lantaran komoditas ini mayoritas dikelola petani skala kecil.

“Belum banyak perusahaan perkebunan kelapa, sehingga kelapa ini ditanam dan dikelola secara tradisional sebagai tanaman liar numbuh dengan sendirinya. Tidak seperti perkebunan kelapa sawit yang memang lahannya disediakan khusus untuk kelapa,” pungkasnya.

Stoknya nggak langka, banyak di pasar-pasar. Kelapa, banyak. Jangan nanti kesannya nggak ada, banyak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) terkait dengan rencana penerapan Pungutan Ekspor (PE) Kelapa Bulat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebutkan belum ada keputusan atau tindak lanjut terkait pengaturan ekspor komoditas kelapa.

"Sampai sekarang belum ada," ujar Budi di Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan saat ini petani sedang menikmati keuntungan dari penjualan ekspor kelapa. Menurutnya, hal ini jarang terjadi bagi petani kelapa.

Ia juga menyoroti pola perdagangan kelapa bulat, terutama terkait isu bahwa produk kelapa yang diekspor merupakan kualitas unggul. Sementara yang dijual dalam negeri hanya sisa-sisanya.

Menurutnya, pelaku industri dalam negeri harus mampu bersaing dengan para importir yang membeli kelapa dari petani lokal.

"Baru kali ini harga kelapa itu bagus, artinya petani baru menikmatinya sekarang, sebelumnya nggak pernah. Yang kedua, kalau importir saja beli harga segitu, kenapa kita nggak bisa. Pelaku industrinya kan, ini pasarnya ada di dalam negeri. Kalau itu harga yang sekarang kan lebih tinggi, itu pun untuk ekspor," jelasnya.

Budi juga menekankan bahwa tidak ada kelangkaan terhadap komoditas kelapa bulat di pasar. Ia menegaskan bahwa pasokan masih tersedia di pasar.

"Stoknya nggak langka, banyak di pasar-pasar. Kelapa, banyak. Jangan nanti kesannya nggak ada, banyak. Di daerah timur aja banyak kok," imbuh Budi.

Pada Mei 2025, pemerintah berencana menetapkan PE untuk komoditas kelapa bulat. Pemberlakuan PE ini dilakukan agar terjadi keseimbangan antara stok untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Rencana penerapan PE untuk kelapa bulat akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat hingga kini masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kebijakan PE kelapa bulat hingga kini belum ditetapkan.

“Kan memang itu keputusannya melalui rakor [rapat koordinasi] di Kemenko [Pangan], sampai sekarang belum ada. Ya [tunggu arahan Menko Pangan], sampai sekarang belum ada,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Budi menilai saat ini harga kelapa bulat tengah menjulang tinggi justru menguntungkan petani karena baru kali ini mereka menikmati harga yang lebih baik.

“Selama ini perasaan baru kali ini deh harga kelapa itu bagus. Artinya petani baru menikmatinya sekarang. Sebelumnya nggak pernah,” ujarnya.

Menurut Budi, kondisi tersebut menunjukkan harga ekspor yang sedang tinggi menjadi peluang bagi petani. Di sisi lain, Budi mempertanyakan kemampuan industri dalam negeri untuk menyerap kelapa dengan harga setara pembeli luar negeri.

Jika importir saja dapat membeli dengan harga lebih tinggi, dia menilai perlu dikaji alasan industri domestik tidak bisa melakukan hal yang sama.

Budi juga membantah isu kelangkaan kelapa di pasar. Dia memastikan ketersediaan komoditas tersebut masih mencukupi di sejumlah wilayah.

Dalam catatan Bisnis, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menuturkan bahwa pemerintah perlu melihat implementasi PE komoditas lain yang efektif sebagai dasar dalam menentukan tarif PE kelapa bulat.

Eliza menuturkan, ada perbedaan harga kelapa bulat yang diekspor dengan lokal yang bisa mencapai kisaran 30–40%. Menurutnya, jika pemerintah hanya menetapkan PE sebesar 15–20%, maka masih ada celah bagi para eksportir meraup keuntungan, meski tak sebesar sebelumnya.

Meski begitu, secara jangka pendek, Eliza menilai pengenaan PE bisa meredam harga kelapa bulat domestik yang masih melambung di tingkat konsumen.

“Efektivitasnya terbatas kalau pungutannya terlalu kecil, belum lagi jika negara importir berani beli [kelapa bulat dengan] harga mahal, jadi PE nggak begitu ngaruh karena masih memberikan insentif yang cukup untuk para eksportir,” kata Eliza kepada Bisnis.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuat kebijakan lain dan tak hanya sebatas mengenakan PE, salah satunya melalui peremajaan kelapa agar produksi dalam negeri meningkat. Serta, peningkatan kapasitas (capacity building) kepada petani agar menerapkan praktik agrikultur yang baik, dan penggunaan bibit unggul.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani dapat mencapai level Rp6.000 per butir. Hal ini seiring dengan percepatan program hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan, hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dari sektor kelapa dan produk turunannya.

Amran menyebut, harga kelapa di sejumlah daerah telah menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak program hilirisasi berjalan dari Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.

“Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa, sebelum kita hilirisasi, harganya Rp600 per biji. Sekarang Rp3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%. Kami harap, harusnya harganya minimal Rp5.000 dan bisa naik 1.000%, Rp6.000 berarti 1.000%,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Amran menambahkan, secara teori, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai ekonomi hingga Rp2.400 triliun dari sebelumnya hanya Rp24 triliun.

“Komoditas yang selama ini kita ekspor, contoh kelapa nilainya Rp24 triliun sekarang ekspor kita. Kita terbesar nomor satu dunia,” imbuhnya.

Ke depan, Amran optimistis hilirisasi komoditas pertanian, termasuk kelapa dan gula, akan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja langsung di sektor perkebunan dan peternakan, serta total 3 juta tenaga kerja dalam jangka menengah.

Selain kelapa, Amran menargetkan Indonesia swasembada gula putih pada 2026, sekaligus mengembalikan kejayaan industri gula nasional seperti era kolonial.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan sejumlah proyek hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dia menyebut, sejumlah sektor ini berpotensi besar menciptakan lapangan kerja ketimbang hilirisasi mineral.

“Memang program hilirisasi ini, terutama hilirisasi di bidang peternakan, perkebunan, pertanian akan kita dorong dan kita akan akselerasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] kepada kami di dalam banyak kesempatan,” kata Rosan.

Rosan menyebut, hilirisasi di bidang pertanian dan perkebunan memiliki dampak sosial ekonomi yang lebih luas dibandingkan sektor mineral karena menyentuh jutaan petani dan pelaku usaha kecil.

Terlebih, tambah dia, komoditas kelapa menjadi salah satu produk unggulan Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

“Kami mendukung penuh program-program hilirisasi ini dan insyaallah target-target ini sudah dilakukan karena memang sudah ada beberapa yang sudah berjalan juga, termasuk bagaimana kami lebih meningkatkan produktivitas, efisiensi yang menyangkut sektor penunjangnya seperti pupuk dan yang lain-lain juga sudah dilakukan,” pungkasnya.