Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa selama ini harga ekspor sumber daya alam (SDA) ditentukan oleh pihak negara lain. Kemudian, keuntungannya pun bocor.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026), di Gedung Pancasila, Jakarta.

"Sudah lama harga ditentukan pihak lain, negara lain. Keuntungan sumber daya alam mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di ibu partiwi," kata Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa selama beberapa dasa warsa terakhir ekonomi tumbuh, tetapi pertumbuhannya tidak secara merata dirasakan rakyat indonesia secara adil.

"Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan SDA yang luar biasa. Indonesia merupakan produsen komoditas mineral-mineral penting dari tembaga, timah, emas, hingga nikel. Namun, masyarakat tidak menikmatinya.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai langkah, di antaranya dengan penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE).

"Memastikan bahwa kekayaan Indonesia harus memberi manfaat kepada seluruh rakyat indonesia," katanya.

Pemerintah memang telah menerapkan ketentuan baru mengenai DHE SDA yang resmi berlaku efektif pada 1 Juni 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026.

Mengacu aturan ini, eksportir SDA wajib memulangkan devisa hasil ekspor ke dalam negeri dengan kepatuhan 100% dan menahannya di perbankan Indonesia selama 12 bulan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga ekspor beras Indonesia ke Malaysia akan berada di atas harga eceran tertinggi (HET) domestik guna meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan petani.

Ditemui usai pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan penetapan harga ekspor dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar ekspor beras Indonesia mampu memberikan keuntungan bagi petani serta meningkatkan penerimaan negara.

"Karena sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) kemarin harga yang kita ekspor harus menguntungkan untuk petani, untuk bangsa dan negara kita," kata Rizal.

Menurut dia, harga ekspor beras Indonesia ke Malaysia berpotensi lebih tinggi dibandingkan penawaran sebelumnya yang berada pada kisaran Rp16.000 per kilogram dari pihak Malaysia.

"Ya, insya Allah seperti itu ya (harga ekspor beras di atas Rp16.000 per kilogram)," ujarnya.

Rizal mengatakan Bulog bersama tim dari Kementerian Pertanian berencana melakukan kunjungan ke Sarawak, Malaysia, setelah momentum Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi untuk membahas rencana ekspor beras Indonesia.

Menurut dia, kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan jumlah kebutuhan beras yang akan diekspor sekaligus membahas komposisi harga dan skema perdagangan terbaik bagi kedua negara nantinya.

"Rencana habis Idul Adha ini dalam waktu dekat kami akan ke Sarawak Insya Allah dengan tim dari Kementerian Pertanian untuk sekaligus memastikan berapa jumlahnya dan berapa harga fiksnya," ucapnya.

Selain itu, pembahasan teknis juga akan mencakup mekanisme pengiriman beras apakah dilakukan melalui skema pelabuhan ke pelabuhan atau pembelian langsung di Pelabuhan Priok Jakarta.

Ia mengatakan keputusan mekanisme pengiriman nantinya dibahas lebih lanjut bersama pihak Malaysia agar proses ekspor berjalan efektif sekaligus memberikan keuntungan optimal bagi kedua belah pihak.

"Nanti kita setelah diskusi di sana (Malaysia). Apakah kita port to port atau mereka langsung beli di kita di Pelabuhan Priok," bebernya.

Meski begitu, ia menyebut Bulog masih akan berdiskusi dengan jajarannya terutama direktur pemasaran dan juga Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman untuk menentukan harga terbaik sebelum pelaksanaan ekspor beras ke Malaysia secara resmi.

"Ini untuk minta petunjuk yang terbaik seperti apa," beber Rizal.

Bulog optimistis rencana ekspor beras tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan pangan regional sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perekonomian nasional.

Adapun harga eceran tertinggi (HET) beras premium berdasarkan regulasi zonasi Badan Pangan Nasional berada pada kisaran Rp14.900 hingga Rp15.800 per kilogram menyesuaikan wilayah penjualan di berbagai daerah Indonesia.

Sebelumnya, dalam peluncuran 1.061 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung langsung kesiapan Bulog menghadapi peluang ekspor beras Indonesia.

Di tengah pidatonya, Presiden tiba-tiba memanggil Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani yang berada di bawah panggung. Prabowo mengingatkan agar beras Indonesia tidak dijual terlalu murah saat masuk pasar ekspor.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa telah mengantongi daftar 10 perusahaan crude palm oil (CPO) yang telah melakukan manipulasi harga ekspor. Purbaya mengatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas upaya manipulasi harga tersebut.

Purbaya mengatakan 10 perusahaan besar itu telah dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicing dalam melakukan ekspor.

Under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Ditanyai terkait penindakan atas upaya manipulasi harga 10 perusahaan itu, Purbaya mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus.

"Kita sudah jalan sejak 2 bulan, 3 bulan lalu. Ada tim dengan Kejaksaan, BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang," ujarnya setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan upaya penindakan itu menurutnya akan berdampak baik terhadap kinerja pajak dan ekspor Indonesia.

"Datanya kuat sekali itu. Jadi dampaknya bagus ke pajak ke ekspor kita. Dan kalau perusahaan listed di bursa, ke nilai perusahaan itu, karena sebelumnya biasanya dimainkan pemiliknya, sekarang tidak bisa, dia akan masuk ke perusahaan itu, jadi perusahaan akan untung berkali-kali lipat," tuturnya.

Purbaya juga memberi contoh langkah manipulasi harga ekspor perusahaan CPO. Purbaya misalnya menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta.

"Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akan melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan adanya 10 perusahaan crude palm oil (CPO) besar yang melakukan manipulasi harga saat ekspor.

Hal itu akan disampaikan Purbaya saat menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

"Diundang makan siang. [Akan melaporkan] jaga-jaga jangan sampai kalau ditanya tidak bisa. 10 perusahaan CPO mana saja yang melakukan manipulasi harga. Kalau ditanya saya akan jawab," ujarnya.

Menurutnya, 10 perusahaan besar itu dipilih secara acak. Hasilnya, ke-10 perusahaan CPO itu telah melakukan praktik under invoicing dalam melakukan ekspor."Hasilnya signifikan. Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," ujarnya.

Dia memberi contoh, terdapat perusahaan CPO yang melakukan ekspor ke AS dengan nilai mencapai US$2,6 juta. Sementara, di AS nilai sebenarnya mencapai US$4,2 juta.

"Jadi 57% bedanya," ujar Purbaya.

Bahkan, dia menjelaskan bahwa terdapat perusahaan CPO yang mencatat nilai ekspor ke AS US$1,44 juta. Sementara, di AS nilainya mencapai US$4 juta.

"Ini baru CPO. Nanti ada batu bara juga," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, under invoicing merupakan praktik kecurangan dalam perdagangan internasional. Dalam praktik tersebut, baik eksportir maupun importir dengan sengaja melaporkan faktur atau invoice lebih rendah dari nilai transaksi yang sebenarnya.

Prabowo Singgung Praktik Under Invoicing

Dalam pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna, Prabowo menyinggung praktikunder invoicingatau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya yang menurutnya telah merugikan negara selama 34 tahun terakhir dengan nilai US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

“Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebutunder invoicing. Under invoicingadalah sebenarnyafraudatau penipuan,” ujar Prabowo.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha diduga menjual komoditas ekspor dengan nilai sebenarnya yang tidak dilaporkan kepada negara. Praktik tersebut dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri.

“Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” katanya.

Prabowo menyebut, praktik tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menjelaskan modus manipulasi laporan ekspor dapat dilakukan di dalam negeri, tetapi sulit ditutupi ketika barang telah masuk ke negara tujuan.

“Kita kirim 10.000 tonbatu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton bisa di Indonesia, di sana tidak bisa karena dicatat,” ujarnya.

Menurut dia, praktik serupa terjadi di berbagai komoditas strategis, termasuk minyak kelapa sawit dan komoditas ekspor lainnya. “Itu terjadi pada kelapasawit, itu terjadi hampir semua komoditas,” kata Prabowo.

Selain manipulasi dokumen ekspor, Kepala Negara juga menyoroti praktik penyelundupan melalui pelabuhan yang disebut masih terjadi hingga kini.

“Di atas kertas ada lagi penyelundupan, ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya seperti Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani ke Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun turut hadir di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Agus, Perry, dan Rosan tiba di Istana Nega pada sekitar pukul 12.15 WIB. Kemudian disusul Purbaya yang tiba di Istana Negara pada pukul 12.30 WIB.

Rosan mengatakan bahwa maksud kedatangannya ke Istana Negara adalah untuk menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo. Selain itu, dia menjelaskan bahwa dirinya akan melaporkan terkait dengan pembentukan BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Ini mau lapor mekanismenya," kata Rosan.

Sementara, Agus mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan arahan. Dirinya pun bersiap untuk melaporkan kondisi industri di Tanah Air.

"Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan," ujarnya.

Purbaya mengatakan bahwa dirinya dipanggil Presiden untuk makan siang. Kemudian, dirinya telah berjaga-jaga untuk melaporkan terkait dengan kondisi ekspor.

Dia telah memegang data 10 perusahaan besar di bidang crude palm oil (CPO) yang melakukan manipulasi harga saat ekspor.

"Kalau ditanya saya akan jawab," jelasnya.

Purbaya menjelaskan bahwa 10 perusahaan besar itu secara acak dipilih. Hasilnya signifikan.

"Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," kata Purbaya.

Dia menjelaskan contoh nilai ekspor yang ditetapkan 10 perusahaan itu mencapai seperempat atau sepertiga dari AS.

"Di sini jadi rugi. Jadi di sana, income lebih rendah, nilai ekspornya lebih rendah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menegaskan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak bertujuan menekan maupun “membunuh” pelaku usaha sawit dan batu-bara.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan pembentukan ini dilakukan untuk memastikan harga ekspor komoditas strategis tetap mengacu pada harga pasar dan mencegah praktik under invoicing yang merugikan negara selama puluhan tahun.

“Berapa banyak pengusaha sawit di Indonesia? Puluhan? Saya tanya. Pengusaha sawit, eksportir sawit sama batu bara nggak banyak lah. Puluhan, seratus. Perhaps. Masyarakat Indonesia berapa? 280 juta? Which one lebih penting?” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Dia menegaskan DSI tidak akan menciptakan ketidakpastian baru dalam perdagangan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

“Saya nggak akan membunuh pengusaha. Jadi bukan ada uncertainty. Harganya akan sebagus harga di pasar, karena pasar akan jadi acuan,” ujarnya.

Rohan menyampaikan harga sawit maupun batu bara sudah memiliki acuan pasar internasional sehingga tidak mungkin dipatok secara sepihak oleh DSI.

“Indonesia beli crude oil, minyak di luar, harga sudah ada acuannya. Harga sawit sudah ada acuannya. Tapi jangan jual di bawah itu. Jauh, yang namanya under invoicing itu. Itu yang ingin kita hilangkan,” katanya.

Lebih lanjut, Rohan mengatakan pemerintah tetap membutuhkan pasar internasional untuk menyerap ekspor sawit dan batu bara Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk menghambat perdagangan.

“Nggak ada uncertainty dari pembeli karena kita tetap harus lempar sawit itu ke internasional. Jumlahnya domestik juga nggak akan nyerap. Nggak ada uncertainty. Certain banget itu. Certain harus dijual. Certain harganya market price. Nggak juga over price,” tuturnya.

Dia menilai praktik under pricing dan under invoicing selama ini menjadi persoalan serius karena menyebabkan potensi devisa dan penerimaan negara bocor ke luar negeri.

“Yang kita nggak mau under price yang selama ini dilakukan mengakibatkan kerugian Rp15.400 triliun selama 30 tahun ini. Itu yang kita nggak mau,” katanya.

Rohan menjelaskan salah satu tujuan utama pembentukan DSI adalah memastikan devisa hasil ekspor SDA kembali masuk ke sistem keuangan domestik, bukan diparkir di luar negeri.

“Kita mau semua, kalau uang itu penjualan itu dikembalikan ke negara, tidak parkir di luar negeri seperti ditenggarai selama ini,” ujarnya.

Dia menilai dana devisa yang masuk ke dalam negeri nantinya akan meningkatkan likuiditas perbankan dan memperbesar kapasitas penyaluran kredit.

“Kalau sekarang, oleh DSI itu sebagai pembeli nantinya dan sebagai pengolah uangnya dibawa ke dalam negeri, ditaruh di bank-bank Himbara jadi deposito, jadi giro, jadi tabungan itu adalah modal untuk memberikan kredit, bukan? Kan bank kerjanya mediasi uang. Itu nasionalisme yang kita inginkan,” tuturnya.

Selain itu, Rohan menilai langkah tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada pembiayaan sektor riil, mulai dari kredit UMKM hingga kredit pemilikan rumah (KPR).

“Kalau ada likuiditas di Indonesia itu akan menjadi sumber modal mulai dari kredit UMKM, kredit konsumer, kredit KPR rumah, KPR yang 30 tahun, 20 tahun, dicicil itulah gunanya hasil devisa,” ucapnya.

Dia juga membantah anggapan bahwa pemerintah ingin mengambil alih bisnis ekspor milik swasta melalui DSI.

“Jadi, nggak ada sifat ingin menguasai ini, menguasai itu, bukan. Ini supaya ekonominya balik,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) kuartal IV/2025. Harga emas mengerek inflasi pada tiga bulan terakhir tahun lalu baik secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq) maupun tahunan (year-on-year/yoy).

Sebagai informasi, IHPI merupakan indeks yang mengukur perubahan harga ekspor barang atau Indeks Harga Ekspor (IHX) yang dikirim dari Indonesia, dan harga impor barang atau Indeks Harga Impor (IHM) yang masuk ke Indonesia.

Adapun Indeks Harga Ekspor (IHX) umum pada kuartal IV/2025 naik ke 111,73 dari periode kuartal III/2025 sebesar 107,46 atau mengalami inflasi 3,97% (qtq). Sementara itu, IHX itu mengalami inflasi 7,15% (yoy) apabila dibandingkan dengan 104,27 pada kuartal IV/2024.

Berdasarkan kelompoknya, indeks harga ekspor migas pada kuartal IV/2025 yakni 84,33 atau mengalami deflasi baik secara kuartalan yakni 7,74% (qtq) maupun tahunan yakni 4,68% (yoy). IHX migas pada kuartal III/2025 yakni 91,40, sedangkan pada kuartal IV/2024 yakni 88,47.

Sebaliknya, indeks harga ekspor nonmigas pada periode yang sama yaitu 113,56 atau mengalami inflasi yakni 4,63% (qtq) dan 7,82% (yoy). Pada kuartal III/2025, IHX nonmigas yakni sebesar 108,53. Sementara itu IHX nonmigas kuartal IV/2024 sebesar 105,32.

"Perkembangan harga berbagai komoditas ekspor pada triwulan IV-2025 secara umum mengalami kenaikan," dikutip dari Berita Resmi Statistik (BRS) No.28/03/Th.XXIX yang diterbitkan hari ini, Senin (2/3/2026).

Harga emas, atau golongan barang logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71), masing-masing mengalami inflasi pada kuartal IV/2025 yakni sebesar 16,73% (qtq) dibandingkan kuartal III/2025, dan 49,67 (yoy) dibandingkan kuartal IV/2024.

"Golongan barang yang dominan memberikan andil inflasi Harga Ekspor pada triwulan IV-2025 (q-to-q) antara lain: Lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15), Logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71), Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya (HS 27), Bijih logam, terak, dan abu (HS 26), dan Bahan kimia organik (HS 29)," bunyi berita resmi itu.

IHX kuartal IV/2025 emas atau golongan barang logam mulia dan perhiasan/permata itu bahkan merupakan yang tertinggi di antara barang lain apabila dibandingkan dengan kuartal IV/2024, atau secara tahunan.

Sebaliknya, barang kakao dan olahannya sama-sama menjadi indeks harga ekspor yang mengalami deflasi terdalam pada kuartal IV/2025 baik secara kuartalan maupun tahunan. Pada akhir tahun lalu, IHX golongan barang kakao dan olahannya mengalami deflasi 10,47% (qtq) dan 15,96% (yoy).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) kuartal IV/2025. Harga emas mengerek inflasi pada tiga bulan terakhir tahun lalu baik secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq) maupun tahunan (year-on-year/yoy).

Sebagai informasi, IHPI merupakan indeks yang mengukur perubahan harga ekspor barang atau Indeks Harga Ekspor (IHX) yang dikirim dari Indonesia, dan harga impor barang atau Indeks Harga Impor (IHM) yang masuk ke Indonesia.

Adapun Indeks Harga Ekspor (IHX) umum pada kuartal IV/2025 naik ke 111,73 dari periode kuartal III/2025 sebesar 107,46 atau mengalami inflasi 3,97% (qtq). Sementara itu, IHX itu mengalami inflasi 7,15% (yoy) apabila dibandingkan dengan 104,27 pada kuartal IV/2024.

Berdasarkan kelompoknya, indeks harga ekspor migas pada kuartal IV/2025 yakni 84,33 atau mengalami deflasi baik secara kuartalan yakni 7,74% (qtq) maupun tahunan yakni 4,68% (yoy). IHX migas pada kuartal III/2025 yakni 91,40, sedangkan pada kuartal IV/2024 yakni 88,47.

Sebaliknya, indeks harga ekspor nonmigas pada periode yang sama yaitu 113,56 atau mengalami inflasi yakni 4,63% (qtq) dan 7,82% (yoy). Pada kuartal III/2025, IHX nonmigas yakni sebesar 108,53. Sementara itu IHX nonmigas kuartal IV/2024 sebesar 105,32.

"Perkembangan harga berbagai komoditas ekspor pada triwulan IV-2025 secara umum mengalami kenaikan," dikutip dari Berita Resmi Statistik (BRS) No.28/03/Th.XXIX yang diterbitkan hari ini, Senin (2/3/2026).

Harga emas, atau golongan barang logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71), masing-masing mengalami inflasi pada kuartal IV/2025 yakni sebesar 16,73% (qtq) dibandingkan kuartal III/2025, dan 49,67 (yoy) dibandingkan kuartal IV/2024.

"Golongan barang yang dominan memberikan andil inflasi Harga Ekspor pada triwulan IV-2025 (q-to-q) antara lain: Lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15), Logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71), Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya (HS 27), Bijih logam, terak, dan abu (HS 26), dan Bahan kimia organik (HS 29)," bunyi berita resmi itu.

IHX kuartal IV/2025 emas atau golongan barang logam mulia dan perhiasan/permata itu bahkan merupakan yang tertinggi di antara barang lain apabila dibandingkan dengan kuartal IV/2024, atau secara tahunan.

Sebaliknya, barang kakao dan olahannya sama-sama menjadi indeks harga ekspor yang mengalami deflasi terdalam pada kuartal IV/2025 baik secara kuartalan maupun tahunan. Pada akhir tahun lalu, IHX golongan barang kakao dan olahannya mengalami deflasi 10,47% (qtq) dan 15,96% (yoy).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan harga referensi (HR) biji kakao periode Januari 2026 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh peningkatan suplai dari negara produsen.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis (1/1/2026), Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Tommy Andana, mengatakan HR biji kakao ditetapkan sebesar 5.662,38 dolar AS per metrik ton (MT), turun 315,08 dolar AS atau 5,27 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan tersebut berdampak pada Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao Januari 2026 yang menjadi 5.296 dolar AS per MT, turun 308 dolar AS atau 5,49 persen dari periode sebelumnya.

“Penurunan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi oleh peningkatan suplai biji kakao seiring meningkatnya produksi di negara produsen utama di wilayah Afrika Barat. Kondisi tersebut disebabkan membaiknya cuaca yang tidak diikuti peningkatan permintaan,” jelas Tommy.

Tommy menegaskan, komoditas lain seperti HPE produk kulit periode Januari 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, komoditas getah pinus periode Januari 2026 meningkat sebesar 27 dolar AS atau 3,24 persen dibandingkan Desember 2025.

Di sisi lain, HPE produk kayu periode Januari 2026 mengalami peningkatan pada sejumlah jenis kayu, yakni kayu veneer dari hutan alam dan hutan tanaman,wooden sheet for packing box, serta kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 milimeter persegi dari jenis meranti, merbau, rimba campuran, dan sortimen lainnya seperti eboni. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada kayu dari hutan tanaman jenis pinus dan gemelina, akasia, sengon, karet, balsa, eucalyptus, dan lainnya.

Sementara itu, kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 milimeter persegi dari jenis jati mengalami penurunan.

Adapunwood in chips or particle,chipwood, kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 milimeter persegi dari hutan tanaman jenis sungkai, serta kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000–10.000 milimeter persegi untuk periode Januari 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan Desember 2025.

Penetapan HR minyak sawit mentah (CPO), HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, serta HPE getah pinus untuk periode 1–31 Januari 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2392 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.

Sementara itu, produk minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dengan berat bersih hingga 25 kilogram dikenakan bea keluar sebesar 0 dolar AS per MT.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat hingga kini masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kebijakan PE kelapa bulat hingga kini belum ditetapkan.

“Kan memang itu keputusannya melalui rakor [rapat koordinasi] di Kemenko [Pangan], sampai sekarang belum ada. Ya [tunggu arahan Menko Pangan], sampai sekarang belum ada,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Budi menilai saat ini harga kelapa bulat tengah menjulang tinggi justru menguntungkan petani karena baru kali ini mereka menikmati harga yang lebih baik.

“Selama ini perasaan baru kali ini deh harga kelapa itu bagus. Artinya petani baru menikmatinya sekarang. Sebelumnya nggak pernah,” ujarnya.

Menurut Budi, kondisi tersebut menunjukkan harga ekspor yang sedang tinggi menjadi peluang bagi petani. Di sisi lain, Budi mempertanyakan kemampuan industri dalam negeri untuk menyerap kelapa dengan harga setara pembeli luar negeri.

Jika importir saja dapat membeli dengan harga lebih tinggi, dia menilai perlu dikaji alasan industri domestik tidak bisa melakukan hal yang sama.

Budi juga membantah isu kelangkaan kelapa di pasar. Dia memastikan ketersediaan komoditas tersebut masih mencukupi di sejumlah wilayah.

Dalam catatan Bisnis, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menuturkan bahwa pemerintah perlu melihat implementasi PE komoditas lain yang efektif sebagai dasar dalam menentukan tarif PE kelapa bulat.

Eliza menuturkan, ada perbedaan harga kelapa bulat yang diekspor dengan lokal yang bisa mencapai kisaran 30–40%. Menurutnya, jika pemerintah hanya menetapkan PE sebesar 15–20%, maka masih ada celah bagi para eksportir meraup keuntungan, meski tak sebesar sebelumnya.

Meski begitu, secara jangka pendek, Eliza menilai pengenaan PE bisa meredam harga kelapa bulat domestik yang masih melambung di tingkat konsumen.

“Efektivitasnya terbatas kalau pungutannya terlalu kecil, belum lagi jika negara importir berani beli [kelapa bulat dengan] harga mahal, jadi PE nggak begitu ngaruh karena masih memberikan insentif yang cukup untuk para eksportir,” kata Eliza kepada Bisnis.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuat kebijakan lain dan tak hanya sebatas mengenakan PE, salah satunya melalui peremajaan kelapa agar produksi dalam negeri meningkat. Serta, peningkatan kapasitas (capacity building) kepada petani agar menerapkan praktik agrikultur yang baik, dan penggunaan bibit unggul.