Puluhan gerai minimarket waralaba seperti Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), kembali beroperasi setelah sempat ditutup pemerintah daerah karena melanggar aturan zonasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin membenarkan penutupan tersebut dilakukan lantaran gerai-gerai terkait melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

"Pertama, benar ditutup. Kedua, memang toko-toko tersebut melanggar Perda 7 tahun 2021 mengenai jarak antar pasar dan antar minimarket," ujar Solihin, Selasa (26/5) mengutip detikfinance.

Namun, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akhirnya mengizinkan seluruh gerai kembali beroperasi dengan mempertimbangkan nasib para pekerja di toko-toko tersebut.

"Sehingga atas hal tersebut, di samping juga ada karyawan yang tadi meluapkan kegelisahannya kalau terjadi tutup, akhirnya seluruh toko minggu lalu sudah dibuka kembali," katanya.

Solihin menegaskan penutupan gerai minimarket tersebut tidak berkaitan dengan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Meski begitu, ia mengatakan relokasi gerai dimungkinkan dilakukan setelah masa kontrak sewa habis agar sesuai dengan aturan daerah.

[Gambas:Youtube]

"Ke depannya nanti setelah masa kontrak habis, tolong disesuaikan lah. Bisa aja (buka gerai baru), tergantung potensinya. Kalau masih ada kita buka," tuturnya.

Ia juga memastikan seluruh gerai yang sempat ditutup kini telah kembali beroperasi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

"Semua, saya pastikan sudah dibuka semuanya. Nggak ada sama sekali, tidak ada (PHK)," ujar Solihin.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut persoalan penutupan minimarket di Lombok Tengah murni berkaitan dengan perizinan dan penataan wilayah.

"Nah, saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali mungkin ya. Jadi, tadi kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5).

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai supermarket waralaba karena dinilai melanggar ketentuan daerah. Mayoritas gerai tersebut berada kurang dari 1 kilometer dari pasar tradisional.

Kepala Satpol PP Lombok Tengah Zaenal Mustakim mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan hasil kajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 2021.

"Jadi, itu adalah hasil tim kajian dari lintas OPD. Yang terdiri dari Dinas Perizinan, Perdagangan, Pol PP, PUPR," ujar Zaenal kepada detikBali beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengaku menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.

Bobby menyebut, sejak dirinya dinyatakan menang Pilgub Sumut oleh KPU beberapa waktu lalu, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.

Namun, sejumlah pengajuan itu justru membuat Bobby geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
“Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby dalam keterangannya.

Salah satu yang disorot Bobby yakni proyek pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.

“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” katanya.

Bobby menegaskan dirinya tidak ingin asal menyetujui proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.

Ia mengaku akan lebih ketat memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

“Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” tegasnya.

Sikap Bobby tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bagi OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal ataupun hanya mengandalkan kedekatan politik untuk mendapatkan persetujuan anggaran.

Menurut Bobby, setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah.

PALEMBANG - Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang resmi dilantik. Pelantikan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat peran pelaku usaha periklanan dalam pembangunan daerah.

Momentum ini menjadi titik awal kolaborasi nyata antara asosiasi dan Pemerintah Kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor periklanan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang Indrayani menegaskan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah kota, khususnya dalam penataan dan penertiban reklame. Asosiasi siap menjadi mitra aktif dalam memastikan seluruh aktivitas periklanan berjalan sesuai regulasi, berizin resmi, serta memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.

“Ke depan, kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan usaha anggota, tetapi juga berperan dalam menciptakan ekosistem periklanan yang tertib, transparan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kota Palembang,” tegasnya, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, asosiasi juga akan mendorong percepatan proses perizinan reklame melalui koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir praktik ilegal serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha.

Pemerintah Kota Palembang menyambut baik terbentuknya asosiasi ini sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan penataan reklame. Kolaborasi ini diyakini mampu menciptakan tata kota yang lebih rapi, estetis, serta berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

Dengan semangat kolaborasi, Asosiasi Pengusaha Advertising Palembang optimistis mampu menjadi garda terdepan dalam mendorong industri periklanan yang profesional, tertib regulasi, dan berdaya saing tinggi di tingkat daerah maupun nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pihaknya telah menyusun jadwal piket di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama hari raya Idulfitri 2026.

Kebijakan tersebut ditempuh guna menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kesiapsiagaan kepala daerah.

Eri memastikan bahwa sistem kerja di lingkungan Pemkot Surabaya telah disusun selama bulan Ramadan hingga pascalebaran.

Tujuannya untuk menjamin pelayanan publik tidak terganggu meski di masa libur Hari Besar Keagamaan.

Ia mengklaim tradisi kesiapsiagaan di Surabaya sudah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi Kota Pahlawan.

Oleh sebab itu, pemkot akan menerapkan kombinasi sistem piket Perangkat Daerah (PD) dan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) secara proporsional.

Ia menyatakan masing-masing Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya akan mendapatkan giliran piket selama satu minggu sebelum dan sesudah hari raya Idulfitri.

Hal tersebut, tutur Eri, dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan keamanan kota terjaga.

“Seperti biasa di Pemkot Surabaya itu ada giliran piket sebelum dan setelah Lebaran. Ini kita jalankan agar pemerintahan tetap berjalan baik dan keamanan terjaga. Semua kepala OPD akan terlibat dalam jadwal ini," beber Eri, Jumat (13/3/2026).

Tak hanya piket secara fisik, Eri menyebut segenap jajarannya juga akan mengoptimalkan kebijakan WFA.

Meski demikian, Ketua APEKSI itu menekankan bahwa seluruh ASN harus tetap dalam status on-call atau siap dipanggil kapan pun dibutuhkan.

“Nanti kita data siapa yang WFA dan siapa yang piket. Yang pasti, sistemnya harus on-call, sehingga koordinasi tidak boleh putus," tegasnya.

Meski sebagian aparatur dapat bekerja secara fleksibel, Eri memastikan pelayanan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh berhenti selama momentum hari raya Idulfitri.

Beberapa instansi terkait yang dipastikan akan bersiaga penuh selama 24 jam melalui sistem rotasi antara lain adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), dan Satpol PP.

“Pelayanan di dinas-dinas tersebut tidak boleh berhenti. Kita akan lakukan rotasi personel agar petugas tetap bisa menjalankan tugas sekaligus merayakan Lebaran secara bergantian," pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menginstrusikan kepada segenap kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap siaga di wilayah masing-masing selama periode libur Lebaran.

Hal tersebut sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang penundaan perjalanan ke luar negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Bisnis.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkap pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong transformasi total birokrasi Jabar.

Hal itu disampaikan Herman saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Aula Repeh Rapih, Gedung Sate Bandung, Rabu (25/2/2026).

Menurut Herman, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030, Jawa Barat memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi paling maju, sejahtera, dan berdaya saing di Indonesia.

“ Lembur diurus kota ditata, Jawa Barat sedang berada di era yang sangat menentukan. Ini momentum besar. Kita punya peluang untuk mengantarkan Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia,” tegas Herman Suryatman.

Herman mengungkap, saat ini Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,85 persen (triwulan IV 2025 year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,39 persen. Angka ini ditopang oleh belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, serta ekspor-impor.

Bahkan, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat pada 2025 menjadi yang tertinggi di Indonesia, hingga sisa kas daerah hanya Rp500 ribu pada akhir tahun.

“Ini bukti bahwa belanja pemerintah kita agresif dan terukur. Bukan autopilot, tapi hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Herman juga menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen (Survey Indikator Politik Indonesia). Sementara kinerja birokrasi pemerintah berada di angka 72,91 persen, naik signifikan dari tahun sebelumnya.

Namun demikian, pada forum bertema "Penguatan Kebijakan Pemerintahan dalam Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan" itu, Herman menegaskan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan penurunan signifikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Saat ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat berada di angka 6,66 persen berdasarkan data BPS pada November 2025, sedangkan tingkat kemiskinan 6,78 persen. "Kita menargetkan penurunan minimal 0,5 hingga 1 persen per tahun," ucap Herman.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Sugianto Nangolah menambahkan, peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas tata kelola pembangunan harus dilakukan melalui akselerasi kebijakan yang inovatif dan transformatif.

“Sinergi perencanaan menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut reformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur agar adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan.