Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan pemerintah akan terus memperkuat evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko di tengah dinamika global.

Hal tersebut disampaikan Rini dalam keterangan pers terkait kebijakan pemerintah dalam mitigasi risiko dan antisipasi dinamika global yang digelar secara telekonferensi, Selasa (31/3/2026).

“Bahwa untuk seluruh ASN kami akan terus melakukan evaluasi termasuk PPPK dan evaluasi terhadap kinerja,” ujar Rini.

Menurutnya, penguatan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan kinerja ASN tetap optimal dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global yang berdampak pada tata kelola pemerintahan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah telah menyiapkan sistem digital berbasis kinerja yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Sistem tersebut memungkinkan proses penilaian dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan terintegrasi.

Rini menambahkan, pemanfaatan sistem e-Kinerja yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta mendorong budaya kerja yang lebih produktif di lingkungan birokrasi.

Melalui langkah ini, pemerintah berupaya memperkuat reformasi birokrasi sekaligus memastikan ASN memiliki kinerja yang selaras dengan target pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kami sudah sediakan e-Kinerja dari setiap instansi pemerintah mempunyai tautan yang secara langsung untuk bisa menggunakan penilaian kinerja melalui e-Kinerja yang sudah disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara,” tandas Rini.