Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026) dengan mengusung tema nasional "80 Tahun Mengabdi untuk Masyarakat".

Tema tersebut menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengabdian yang berorientasi pada kepentingan warga.

Sejalan dengan tema tersebut, Polri juga merilis logo resmi Hari Bhayangkara ke-80 yang sarat makna filosofis. Logo menampilkan angka 80 sebagai simbol perjalanan delapan dekade pengabdian institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sejak berdiri sebagai institusi nasional pada 1 Juli 1946.

Adapun, angka 80 merepresentasikan kematangan organisasi, pengalaman panjang dalam menjalankan tugas negara, sekaligus semangat transformasi menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan dipercaya publik.

Perpaduan warna emas dan perak pada angka tersebut melambangkan keseimbangan antara capaian pengabdian selama ini dengan semangat inovasi untuk menjawab tantangan masa depan.

Sementara itu, lingkaran berwarna merah putih yang mengelilingi angka 80 menjadi simbol identitas nasional dan komitmen Polri dalam menjaga persatuan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjunjung nilai-nilai kebangsaan

Di bagian bawah logo tercantum frasa "Tahun Mengabdi untuk Masyarakat" yang menegaskan orientasi seluruh tugas kepolisian pada pelayanan yang humanis, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Logo tersebut juga dilengkapi garis-garis dinamis (speed lines) yang menggambarkan semangat Polri Presisi sebagai institusi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini menjadi momentum bagi Polri untuk merefleksikan perjalanan pengabdian selama 80 tahun sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Tema yang diusung menekankan bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Hari Bhayangkara diperingati setiap 1 Juli untuk mengenang Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD Tahun 1946 yang menetapkan Kepolisian Negara sebagai institusi nasional yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Tanggal tersebut kemudian menjadi tonggak lahirnya Polri sebagai satu kesatuan kepolisian nasional Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi pelayanan publik melalui perluasan akses layanan TASPEN di 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta integrasi layanan pada MPP Digital Nasional. Upaya TASPEN ini telah menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau, cepat, dan terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, turut mengapresiasi langkah strategis tersebut saat Peresmian 8 Mal Pelayanan Publik Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (15/6).

Kehadiran TASPEN di MPP mampu memperluas akses peserta terhadap berbagai layanan, mulai dari layanan informasi dan konsultasi, pengajuan klaim, layanan administrasi kepesertaan dan pensiun, hingga layanan pendukung lainnya yang dapat diakses secara lebih mudah melalui satu titik layanan terpadu.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menilai kehadiran TASPEN di Mal Pelayanan Publik memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang aktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pastikan kehadiran MPP berperan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, tetapi juga harus menjadi kanal layanan yang aktif dan konsisten. Beberapa waktu lalu saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut bergabung untuk berdiskusi dengan para pensiunan yang memang kesulitan mendapatkan layanan,” ujar Menteri PANRB.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem MPP, TASPEN menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses melalui layanan satu pintu yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah.

Corporate Secretary TASPEN, Henra,menyatakan, “Sebagai pengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang Mal Pelayanan Publik sebagai simpul layanan yang mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Melalui kehadiran layanan TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang tertentu. TASPEN ingin memastikan layanan yang cepat dapat dijangkau peserta di mana pun mereka berada.”

Lebih lanjut, Henra menjelaskan bahwa penguatan layanan melalui MPP dan aplikasi MPP Digital Nasional sejalan dengan transformasi layanan TASPEN sebagai Center of Excellence yang berfokus pada peningkatan pengalaman peserta melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas instansi, serta perluasan akses layanan hingga menjangkau seluruh lapisan peserta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan komitmen untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebagai strategi upaya untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan untuk melakukan optimalisasi PAD butuh penguatan kerja sama lantaran pada perubahan APBD 2026, PAD Padang ditargetkan meningkat hingga Rp3,05 triliun. Hal ini butuh sebuah langkah konkret agar target tersebut bisa terealisasi dengan baik.

"Jadi sekarang ada perubahan Perda Padang No.1/2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kami perlu menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk menyinkronkan," kata Fadly Amran dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Fadly menyampaikan bahwa revisi regulasi tersebut bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan fondasi penting untuk menciptakan sistem pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, peningkatan target pendapatan daerah harus dibarengi strategi konkret yang mampu menggali potensi baru tanpa menambah beban masyarakat.

"Kenaikan target menjadi Rp3,05 triliun dalam Perubahan APBD 2026 harus didukung dengan langkah nyata. PAD harus tergali secara optimal, tetapi tidak boleh membebani masyarakat," tegasnya.

Menurutnya dalam melakukan optimalisasi peningkatan PAD, Pemkot Padang berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dengan pelayanan publik yang semakin baik.

Artinya dalam menjalankan upaya ini, penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas yang penghasil PAD untuk lebih adaptif dan inovatif dalam memetakan sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Sejumlah sektor dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan signifikan, mulai dari pariwisata, perdagangan, jasa, perpajakan, hingga pelayanan kesehatan, dan inilah yang kami petakan untuk menjadi pendapatan baru sumber PAD," katanya.

Fadly menyebut optimalisasi PAD bukan semata mengejar angka pendapatan, tetapi juga harus memastikan setiap potensi ekonomi daerah dapat dikelola menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

"Jangan sampai ada potensi yang terlewat, dan intinya OPD ini harus jeli membaca peluang dan menghadirkan inovasi baru dalam pengelolaan pajak maupun retribusi," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya aspek legalitas dalam setiap kebijakan penggalian PAD. Hal ini mengingat seluruh objek pajak dan retribusi baru harus memiliki dasar hukum yang kuat agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Setiap potensi itu harus digali, sekecil apapun, selama sah secara hukum. Pemanfaatan aset daerah, fasilitas publik, pajak hotel, restoran, hingga berbagai layanan lainnya perlu dipetakan dengan matang," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Atos menjelaskan sinkronisasi perubahan perda dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Menurutnya, terdapat sejumlah catatan strategis yang perlu segera disesuaikan agar regulasi daerah selaras dengan kebijakan nasional.

Atos menjelaskan salah satu poin penting adalah penyesuaian pengaturan objek retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah serta penyempurnaan aturan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Ada beberapa catatan dari Kemendagri yang harus segera kita tindak lanjuti, termasuk pengaturan retribusi RSUD dan penyempurnaan batang tubuh perda terkait PKB dan BBNKB," jelas Atos.

Oleh karena itu, melalui sinkronisasi regulasi ini, Pemko Padang berharap perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah dapat segera dirampungkan dan diimplementasikan secara efektif.

Kemudian untuk langkah tersebut diharapkan menjadi pengungkit utama pembangunan kota, memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendorong Padang menuju kota yang semakin mandiri secara ekonomi dan berdaya saing tinggi.

JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan inovasi menjadi jawaban utama atas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda) saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Kickoff Penjaringan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2026 di Command Center BSKDN di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Yusharto menegaskan, IID tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja inovasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kapasitas pemerintah daerah yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penguatan budaya inovasi menjadi kunci peningkatan tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi teknis, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa inovasi benar-benar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Yusharto menambahkan, saat ini pemerintah daerah berada pada fase implementasi RPJMN 2025–2029 yang menuntut transformasi nyata. Lebih dari 90% layanan publik berada di tangan daerah, sehingga inovasi menjadi mekanisme wajib dalam memastikan layanan tetap relevan.

“Tanpa inovasi, birokrasi hanya menghasilkan rutinitas, bukan solusi,” tegasnya.

Yusharto menjelaskan, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin menuntut lahirnya berbagai terobosan kebijakan dan tata kelola.

Ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah serta terbatasnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah menjadikan inovasi sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

“Dalam situasi seperti ini, inovasi bukan lagi pilihan kreatif, tetapi survival strategy. Kita tidak lagi menilai kekuatan daerah dari besar-kecilnya anggaran, tetapi dari kemampuan bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Inovasi adalah satu-satunya cara mengubah keterbatasan menjadi kapasitas,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih terjadi, sehingga inovasi diperlukan sebagai instrumen koreksi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan potensi lokal. Menurutnya, inovasi harus dipahami sebagai instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar administratif. Karena itu, daerah didorong memperbaiki tata kelola, menyederhanakan layanan, dan membangun budaya kerja adaptif.

Yusharto juga menekankan pentingnya IID sebagai national learning system yang memungkinkan pertukaran praktik baik antar daerah. Pada 2025, tercatat sekitar 36 ribu inovasi dari 531 daerah, namun masih terdapat tantangan pada kualitas, konsistensi pelaporan, dan ketersediaan data yang dapat ditindaklanjuti.

“Yang kita butuhkan bukan hanya banyak inovasi, tetapi inovasi yang terukur, dapat direplikasi, dan berdampak nyata,” katanya.

BSKDN juga mendorong replikasi inovasi agar praktik baik tidak berhenti di tingkat lokal. Menurutnya, replikasi dapat mempercepat adopsi kebijakan dan menjadi bentuk efisiensi di tengah keterbatasan fiskal.

“Tidak ada daerah yang akan maju sendiri, dan tidak ada inovasi yang boleh berhenti di satu titik keberhasilan,” ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat strategi promosi untuk menarik minat investor ke Kawasan Rebana melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penyediaan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta optimalisasi layanan berbasis digital. Upaya ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempermudah akses bagi calon investor maupun masyarakat.

Selain memperkuat infrastruktur pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi di dunia industri. Melalui program pelatihan terpadu, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

"Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, kompetensi tenaga kerja yang tersedia dapat selaras dengan kebutuhan perusahaan yang berinvestasi di Sumedang," jelas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah juga menyiapkan instrumen pendukung berupa insentif fiskal. Kebijakan tersebut mencakup pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Dony menegaskan stabilitas daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan investasi di Sumedang. Pemerintah daerah berkomitmen hadir sebagai fasilitator yang menjamin kenyamanan bagi para investor.

"Kami harus menjadi daerah yang terbuka dan ramah terhadap para investor. Kehadiran mereka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir sebagai penggerak, pengorkestrasi, sekaligus membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi daerah," tuturnya.

Promosi intensif terhadap potensi Kawasan Rebana di tingkat nasional maupun internasional mulai membuahkan hasil. Sejumlah investor dari berbagai negara dilaporkan mulai menjajaki peluang bisnis di wilayah Sumedang.

"Kami terus melakukan promosi dan alhamdulillah hasilnya mulai terlihat. Investor dari berbagai negara seperti China, Arab Saudi, Kuwait, Rusia, dan negara lainnya mulai datang untuk melihat potensi Sumedang. Tentu kami juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Pak Helmi Yahya, yang turut membantu memperkenalkan potensi daerah ini," pungkasnya.

Munculnya sejumlah laporan mengenai terganggunya layanan publik di daerah akibat efisiensi anggaran memunculkan kekhawatiran akan risiko "government shutdown" di tingkat daerah.

Namun, ekonom menilai kondisi yang terjadi saat ini belum dapat dikategorikan sebagai government shutdown seperti yang kerap terjadi di Amerika Serikat (AS). Kondisi yang dialami pemerintah daerah saat ini adalah tekanan fiskal yang semakin berat akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat di tengah kenaikan biaya operasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan akar persoalan yang dihadapi berbagai daerah saat ini berasal dari menurunnya Transfer ke Daerah (TKD), yang membuat kemampuan fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.

"Yang sedang terjadi sebenarnya bukan government shutdown seperti di Amerika Serikat ketika pemerintahan berhenti beroperasi karena anggaran tidak disahkan. Situasi yang kita hadapi lebih tepat disebut sebagai tekanan fiskal daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat," ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Senin (15/6).

Menurutnya, berbagai kasus yang muncul di daerah merupakan gejala dari persoalan struktural yang sama. Di Yogyakarta, misalnya, anggaran operasional pemadam kebakaran secara nominal tidak mengalami pemotongan. Namun, kenaikan harga bahan bakar Pertamina Dex menyebabkan daya beli anggaran menurun sehingga volume BBM yang dapat dibeli berkurang.

Akibatnya, dana operasional diperkirakan hanya mampu menopang layanan hingga September 2026 dan prioritas penanganan laporan terpaksa dilakukan.

Sementara itu, di Maluku Utara, tekanan fiskal dinilai lebih serius karena menyangkut struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yusuf menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima provinsi tersebut sekitar Rp 960 miliar, sedangkan belanja pegawai mencapai Rp 1,1 triliun.

"Artinya, dana yang diterima bahkan tidak cukup untuk menutup kebutuhan gaji. Salah satu penyebabnya adalah pengangkatan PPPK dalam jumlah besar yang menciptakan kewajiban pembayaran gaji jangka panjang," katanya.

Waspadai Penurunan Kualitas Layanan Publik

Yusuf memperingatkan, apabila kondisi ini terus berlangsung, dampaknya akan dirasakan melalui beberapa jalur sekaligus. Dampak yang paling cepat terlihat adalah menurunnya kualitas layanan publik, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan keselamatan masyarakat.

Selain itu, aktivitas ekonomi daerah juga berpotensi melambat. Di banyak wilayah, APBD masih menjadi motor utama perekonomian. Ketika belanja modal dan proyek-proyek produktif dikurangi, permintaan barang dan jasa lokal ikut melemah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tertekan.

Dalam jangka panjang, Yusuf menilai tekanan fiskal berisiko memperlebar ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat masih memiliki ruang untuk beradaptasi, sementara daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat menghadapi tekanan yang jauh lebih besar.

"Tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah kemudian berupaya menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan PAD melalui pajak dan retribusi. Pada akhirnya, sebagian beban fiskal dapat berpindah kepada masyarakat," ujarnya.

Penerimaan Negara Melemah

Senada dengan itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai tekanan fiskal yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kondisi penerimaan negara yang melemah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah.

Menurut Huda, pemerintah sejak awal telah diingatkan mengenai risiko fiskal ketika penerimaan negara melambat sementara belanja meningkat tajam, terutama untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ketika penerimaan seret dan belanja melonjak tajam, pertanyaannya dari mana pembiayaan program dilakukan. Masyarakat dan para ekonom sudah memperingatkan bahwa jika penerimaan pemerintah seret, maka yang terjadi adalah pemotongan anggaran yang luar biasa besar," katanya.

Ia menilai dana pemerintah daerah dan desa menjadi salah satu pos yang paling terdampak. Pengurangan transfer ke daerah serta berkurangnya dana desa menyebabkan ruang fiskal daerah semakin sempit, padahal pemerintah daerah masih harus membiayai operasional pemerintahan dan pembayaran pegawai, termasuk PPPK.

Huda memperkirakan dampak ekonomi akan semakin terasa apabila tekanan fiskal berlanjut. Selain mengurangi konsumsi rumah tangga secara agregat, keterbatasan anggaran juga berpotensi mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan.

"Mungkin hari ini belum terasa ada fungsi administrasi yang terdampak, tetapi jika semakin tidak ada uang, maka layanan pemerintahan akan semakin sulit dilakukan," ujarnya.

JAKARTA - Transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam beberapa tahun terakhir mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan pengamat transportasi. Perusahaan pelat merah tersebut dinilai berhasil menghadirkan layanan transportasi publik yang konsisten, sehingga menjadi rujukan bagi berbagai sektor industri dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikan Akademisi dan Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno dalam podcast bertajuk Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!.

Menurut Djoko, keberhasilan KAI tidak terjadi dalam waktu singkat. Perusahaan terus menjaga kualitas layanan melalui komitmen jangka panjang yang berfokus pada keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan.

Layanan yang terus berkembang tersebut dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Bahkan, keberhasilan KAI kini tidak hanya menjadi referensi bagi operator transportasi, tetapi juga bagi perusahaan di berbagai bidang usaha.

“Konsistensi dalam menghadirkan layanan berkualitas membuat banyak perusahaan menjadikan KAI sebagai sumber inspirasi, tidak hanya perusahaan transportasi,” ujar Djoko, Sabtu (13/6/2026).

Dia menilai kualitas layanan transportasi publik di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan signifikan dan mampu bersaing dengan sejumlah negara maju. Dalam pandangannya, KAI menjadi contoh nyata bagaimana sebuah operator transportasi dapat menjalankan sistem yang tertib dengan mengutamakan pengalaman pelanggan.

Selain faktor manajemen dan inovasi layanan, tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik juga dinilai berperan penting dalam mendukung kualitas pelayanan yang diberikan.

Dia mencontohkan di beberapa kota besar dunia masih ditemukan pengguna transportasi yang mencoba menghindari pembayaran tiket dengan menerobos pintu masuk. Kondisi tersebut relatif jarang ditemukan di Indonesia.

Pengalaman melakukan studi banding ke sejumlah negara juga memperlihatkan bahwa layanan transportasi publik Indonesia memiliki daya saing yang kuat. Bahkan, beberapa fasilitas publik di Tanah Air dinilai mampu dikelola lebih baik dibandingkan fasilitas serupa di negara-negara yang selama ini kerap dijadikan referensi pembelajaran.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi KAI tidak hanya ditopang oleh modernisasi teknologi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh tumbuhnya budaya disiplin masyarakat yang mendukung terciptanya layanan transportasi publik yang berkualitas.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah sekaligus memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Seluruh unit layanan publik harus dipastikan mampu memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini merupakan langkah dasar agar masyarakat memperoleh hak layanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya," kata Yusril dalam kegiatan Konsolidasi Pelayanan Publik di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (9/6/2026).

Kegiatan tersebut digelar di tengah upaya penguatan kualitas layanan publik, termasuk menyusul sorotan terhadap dugaan penyimpangan layanan keimigrasian yang saat ini tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara itu turut dihadiri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Wakil Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, serta jajaran pimpinan kementerian terkait.

Dalam arahannya, Yusril menyampaikan delapan agenda pembenahan organisasi yang harus menjadi perhatian seluruh unit layanan. Agenda pertama adalah melakukan pemetaan titik-titik layanan publik agar mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kedua, meninjau kembali standar pelayanan untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, kejelasan prosedur, biaya, waktu layanan, dan dasar hukum yang digunakan.

Ketiga, memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat agar lebih efektif dan responsif sebagai sarana pengawasan sekaligus evaluasi layanan. Keempat, mengidentifikasi dan menghilangkan potensi pungutan liar maupun praktik perantara yang berpotensi mengganggu objektivitas, transparansi, dan keadilan pelayanan.

Arahan kelima adalah memperkuat sistem pelayanan dengan menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Keenam, menghentikan seluruh praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Yusril meminta seluruh jajaran menindak setiap indikasi penyimpangan secara objektif, profesional, dan sesuai aturan tanpa memandang jabatan atau posisi pihak yang terlibat. Selain itu, pegawai yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme harus memperoleh perlindungan serta apresiasi dari organisasi.

Menurut Yusril, reformasi pelayanan publik tidak boleh berhenti pada komitmen administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui pembenahan sistem, pengawasan yang konsisten, serta penegakan aturan yang tegas. Dengan demikian, budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada masyarakat dapat terbentuk secara berkelanjutan.

Melalui delapan agenda tersebut, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Bisnis.com, MALANG—Universitas Brawijaya (UB) mempersiapkan berbagai solusi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan mahasiswa untuk menjawab persoalan strategis nasional, khususnya terkait Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan pemetaan kemiskinan dengan menggelar.

Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Said Mirza Pahlevi, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan AITF Batch sekaligus menjadi momentum penting untuk memastikan setiap tim mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, AITF bukan sekadar program pengembangan kemampuan teknologi, tetapi juga wadah untuk melahirkan solusi yang dapat digunakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Workshop ini merupakan workshop ketiga untuk Batch 2 AITF di Universitas Brawijaya dan menjadi workshop pertama pada tahun 2026. Kami berharap melalui program ini lahir berbagai inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan kecerdasan buatan,” ujarnya.

Diamenjelaskan, dalam pelaksanaan AITF tahun ini terdapat sejumlah studi kasus yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu yang paling penting adalah pengembangan solusi untuk mendukung implementasi program Sekolah Rakyat serta sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Dia mengatakan, kedua use case tersebut saat ini sangat dinantikan karena memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hasil pengembangan para peserta akan menjadi bahan evaluasi penting bagi berbagai kementerian terkait.

“Program AITF dari Komdigi maupun universitas bertujuan menjembatani lahirnya inovasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Khusus di Universitas Brawijaya, peserta sedang menyelesaikan use case yang sangat penting terkait Sekolah Rakyat dan bantuan sosial. Kedua use case ini sangat ditunggu hasilnya,” katanya.

Mirza mengatakan hasil pekerjaan mahasiswa akan dipresentasikan dalam agenda Demo Day yang dijadwalkan berlangsung pada 29–30 Juni 2026. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri oleh sejumlah menteri dan pemangku kepentingan nasional. Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, Demo Day akan menjadi ajang pembuktian kualitas solusi yang dikembangkan mahasiswa selama mengikuti AITF. Oleh sebab itu, seluruh peserta didorong untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyempurnakan sistem yang sedang dibangun.

“Acara ini cukup besar dan akan menjadi pertaruhan bagi Universitas Brawijaya untuk menunjukkan seberapa layak solusi yang dihasilkan. Hasil pekerjaan peserta nantinya akan dilihat langsung oleh para pengambil kebijakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, solusi yang dihasilkan berpotensi menjadi fondasi awal pengembangan sistem digital untuk mendukung program Sekolah Rakyat maupun penyaluran bantuan sosial di tingkat nasional. Apabila berhasil, inovasi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut pada program AITF berikutnya dan diperkenalkan kepada kementerian terkait sebagai solusi yang siap diimplementasikan.

Wakil Dekan Bidang Akademik FILKOM UB sekaligus Ketua Pelaksana AITF, Sabriansyah Rizqika Akbar, menegaskan bahwa workshop 3 menjadi fase krusial karena peserta mulai memasuki tahap penyempurnaan solusi menjelang Demo Day.

Dia menyebut AITF sebagai salah satu program mercusuar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penyelesaian persoalan nyata yang dihadapi pemerintah dan masyarakat.

“Melalui AITF, mahasiswa kami mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan berbagai studi kasus yang memiliki tantangan besar. Tahun ini fokus yang sedang dikerjakan antara lain terkait Sekolah Rakyat dan pemetaan kemiskinan di Jawa Timur,” ujarnya.

Menurut Sabriansyah, capaian yang telah diperoleh peserta menunjukkan perkembangan yang positif. Selain memperoleh pengalaman teknis dalam pengembangan kecerdasan artifisial, mahasiswa juga mendapatkan wawasan langsung dari kementerian maupun instansi yang menjadi mitra program.

Dia menjelaskan, selama mengikuti AITF, mahasiswa memperoleh banyak masukan terkait kebutuhan pengguna, strategi implementasi, hingga model pengembangan teknologi yang dapat diterapkan secara nyata dalam layanan publik.

“Peserta mendapatkan banyak pencerahan dari berbagai instansi mengenai kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menjadi pengalaman berharga karena mereka tidak hanya membangun teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.

Untuk memastikan seluruh target dapat diselesaikan tepat waktu, panitia akan memberikan pendampingan tambahan kepada peserta. Bahkan, mahasiswa direncanakan mengikuti workshop lanjutan dengan skema karantina agar dapat lebih fokus menyelesaikan pengembangan sistem yang sedang dikerjakan.

Menurut Sabriansyah, langkah tersebut diperlukan mengingat hasil akhir proyek akan dipresentasikan langsung kepada para pemangku kepentingan nasional pada akhir Juni mendatang.

“Di Universitas Brawijaya, kegiatan AITF dikonversi menjadi 12 SKS. Karena itu kami berharap seluruh peserta dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Akan ada workshop tambahan dan pendampingan intensif agar solusi yang dikembangkan benar-benar siap ditampilkan pada Demo Day,” ujarnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Hukum dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengumpulkan jajaran birokrasi tiga kementerian mulai dari Kemenkum, Kemen Imipas dan Kemen HAM.

Pengumpulan jajaran birokrasi tiga kementerian itu dilakukan di Gedung Kementerian Hukum atau tepatnya di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Yusril mengatakan tujuan dikumpulkannya jajaran birokrasi tiga menteri ini untuk konsolidasi pasca kejadian dugaan korupsi tinggal WNA di RI yang menyeret eks Wamen Imipas Silmy Karim.

"Maksud dari pertemuan konsolidasi ini adalah untuk mengingatkan seluruh jajaran birokrasi pada tiga kementerian di bawah koordinasi Menko Kumham Imipas," ujar Yusril.

Yusril menambahkan, konsolidasi ini dinilai perlu untuk mengingatkan kembali tentang tugas-tugas birokrasi terutama dalam melakukan pelayanan publik dan menciptakan sistem yang baik.

Pasalnya, menurut Yusril, meski saat ini sistem yang digunakan untuk pelayanan publik sudah membaik, namun hal tersebut harus ditopang oleh pekerja yang berintegritas.

"Intinya tetap harus ditopang oleh orang-orang, oleh ASN, oleh PNS yang bekerja dengan penuh untuk pengabdian kepada bangsa dan negara," pungkasnya.

Di samping itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan atas peristiwa yang menyeret wakilnya itu.

Evaluasi itu misalnya, meningkatkan pemantauan, pengawasan serta perbaikan sistem khususnya di keimigrasian agar perkara dugaan rasuah ini tidak berulang.

"Mentunya kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses yang berjalan karena sistem sudah dibangun," ujar Agus

Adapun, mantan Wakapolri itu menegaskan pihaknya siap mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tentunya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami akan kooperatif dengan proses hukum yang dilaksanakan oleh teman-teman di KPK," pungkasnya.

JAKARTA - Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi yang tengah menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2026).

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen institusinya terhadap penegakan hukum sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

"Kami menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan rekan-rekan di KPK. Per hari ini, para pegawai yang sedang menjalani proses pemeriksaan telah dinonaktifkan. Langkah ini kami ambil agar yang bersangkutan dapat fokus menjalani proses hukum dengan baik sekaligus memastikan layanan publik tetap optimal," ujar Hendarsam, Jumat (5/6/2026).

Untuk memastikan tugas administratif dan fungsi strategis tetap berjalan, Ditjen Imigrasi juga menunjuk Pelaksana Harian (Plh) pada posisi yang terdampak. "Pergantian dilakukan seketika agar tidak ada stagnasi dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas di lapangan," ucapnya.

Pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat terkait dampak kasus tersebut terhadap pelayanan keimigrasian. Karena itu, penguatan internal dilakukan agar hak masyarakat dalam memperoleh layanan tetap terpenuhi.

"Kami meyakinkan seluruh elemen masyarakat, termasuk warga negara asing bahwa layanan keimigrasian tetap berjalan normal dan optimal. Sistem pelayanan berbasis digital maupun tatap muka dipastikan beroperasi seperti biasa tanpa ada penundaan," ujarnya.

Ditjen Imigrasi menyatakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dapat diberikan kepada WNA pemegang visa tinggal terbatas yang akan langsung memperoleh ITAS elektronik (e-ITAS) setelah tiba di Indonesia dan melewati pemeriksaan imigrasi.

Untuk izin tinggal melalui alih status, WNA wajib melakukan pengambilan foto di kantor imigrasi sesuai domisili. Setelah proses foto selesai, penerbitan ITAS di kantor imigrasi membutuhkan waktu tiga hari kerja. Apabila permohonan memerlukan persetujuan Ditjen Imigrasi, penyelesaiannya memerlukan waktu lima hari kerja sejak permohonan diterima ditambah tiga hari kerja di kantor imigrasi setelah pengambilan foto.

"Saya telah menginstruksikan kepada jajaran untuk memperkuat sistem pengawasan internal di setiap lini. Sistem pelayanan keimigrasian yang ada saat ini juga harus diawasi dengan ketat dan teliti. Seluruh prosedur, terutama yang menyangkut pelayanan publik wajib dijalankan secara lurus, transparan, dan patuh sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hendarsam.

Dia menegaskan komitmen Ditjen Imigrasi meningkatkan sistem digital penerbitan izin tinggal agar proses permohonan menjadi lebih transparan dan dapat dipantau oleh semua pihak. Selain itu, Imigrasi akan meluncurkan kampanye komunikasi publik yang ditujukan kepada para penjamin dan WNA untuk mengedukasi mereka mengenai prosedur resmi serta jangka waktu penyelesaian layanan sesuai standar operasional yang berlaku.

"Apabila masyarakat menemukan keterlambatan yang tidak wajar atau menghadapi upaya pemerasan dan pemaksaan gratifikasi untuk memperlancar proses pelayanan, segera laporkan oknum tersebut melalui kanal resmi pengaduan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melampirkan bukti yang kuat agar dapat kami tindaklanjuti," ujar Hendarsam.