Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menunjuk Wakil Wali Kota Armuji sebagai pelaksana harian (Plh) untuk menggantikannya sementara waktu dalam menjalankan komando roda pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan optimal.

Adapun Eri dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji menuju Tanah Suci bersama istrinya, Rini Indriyani. Selain itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto juga turut menunaikan ibadah haji pada periode yang sama.

“InsyaAllah pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Ini sekaligus menjadi pembuktian terhadap sistem yang sudah kami bangun," ucap Eri, Rabu (20/5/2026).

Selain menunjuk Armuji sebagai Plh Wali Kota, Eri juga menunjuk Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Syamsul Hariadi sebagai Plh Sekda Kota Surabaya.

Selama meninggalkan Kota Pahlawan dalam dua pekan, Eri berharap kinerja birokrasi akan dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam menjaga kecepatan pelayanan publik dan penanganan keluhan masyarakat dalam waktu 1x24 jam.

Menurutnya, Kota Surabaya tidak boleh hanya bergantung pada sosok wali kota semata. Namun, tutur dia, terletak pada kekuatan sistem birokrasi yang mampu bekerja cepat, tepat, dan konsisten melayani segenap masyarakat.

“Surabaya tidak boleh bergantung pada wali kotanya. Keberhasilan Surabaya ditentukan oleh birokrasi yang cepat, sistem yang tepat, serta kolaborasi yang baik dengan masyarakat,” tegasnya.

Sebelum bertolak ke Tanah Suci, Eri mengungkapkan bahwa dirinya telah mengumpulkan seluruh jajaran birokrat di Pemerintah Kota Surabaya. Ia meminta agar seluruh sistem pelayanan publik tetap berjalan optimal selama dirinya menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji.

Menurut Eri, sistem birokrasi yang telah dibangun selama ini diharapkan mampu berjalan baik dengan memberikan pelayanan yang tanggap kepada seluruh masyarakat selama waktu dua pekan dirinya meninggalkan Kota Surabaya.

“Karena itu saya tekankan, birokrasi yang baik harus tetap berjalan dan menjadi kekuatan utama dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disebut-sebut masih menjalankan skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pascalibur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan walaupun separuh dari ASN Pemkot Surabaya masih menjalankan skema kerja WFH, pelayanan publik tetap berjalan sepenuhnya usai libur panjang Lebaran.

"Jadi 100% [berjalan] karena pelayanan publik tidak boleh berhenti. Meskipun ada teman-teman [ASN] yang memang belum kembali karena kita masih WFH, tapi pelayanan publik tidak boleh berhenti, tetap berjalan," kata Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Kamis (26/3/2026).

Dia mengeklaim sistem kerja fleksibel sebenarnya bukan hal baru di lingkungan Pemkot Surabaya. Menurut Eri, menjalankan tugas dari Balai RW maupun secara daring telah membentuk kesiapan mental dan infrastruktur yang kuat bagi para pegawai.

Namun, dirinya menegaskan bahwa instansi ataupun organisasi perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti Puskesmas, kantor kelurahan, kantor kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dipastikan tetap melayani warga secara langsung.

"Pelayanan publik hari ini sudah operasional penuh, termasuk sistem daring juga," katanya.

Sementara itu, mengenai skema WFH ASN sehari dalam sepekan yang mulai dilakukan oleh sejumlah jajaran pemerintah daerah di penjuru Tanah Air, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menyebut bahwa Pemkot Surabaya masih melakukan kajian lanjut terkait hal tersebut.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengambil keputusan untuk menjalankan skema WFH sehari dalam sepekan bagi ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur mulai Rabu (1/4/2026).

"Jadi, kita masih pelajari ya, tapi karena memang kita sambil melihat aturannya belum keluar juga. Mungkin dari segi [penghematan] BBM bagus," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pihaknya telah menyusun jadwal piket di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama hari raya Idulfitri 2026.

Kebijakan tersebut ditempuh guna menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kesiapsiagaan kepala daerah.

Eri memastikan bahwa sistem kerja di lingkungan Pemkot Surabaya telah disusun selama bulan Ramadan hingga pascalebaran.

Tujuannya untuk menjamin pelayanan publik tidak terganggu meski di masa libur Hari Besar Keagamaan.

Ia mengklaim tradisi kesiapsiagaan di Surabaya sudah menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi Kota Pahlawan.

Oleh sebab itu, pemkot akan menerapkan kombinasi sistem piket Perangkat Daerah (PD) dan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) secara proporsional.

Ia menyatakan masing-masing Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya akan mendapatkan giliran piket selama satu minggu sebelum dan sesudah hari raya Idulfitri.

Hal tersebut, tutur Eri, dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan keamanan kota terjaga.

“Seperti biasa di Pemkot Surabaya itu ada giliran piket sebelum dan setelah Lebaran. Ini kita jalankan agar pemerintahan tetap berjalan baik dan keamanan terjaga. Semua kepala OPD akan terlibat dalam jadwal ini," beber Eri, Jumat (13/3/2026).

Tak hanya piket secara fisik, Eri menyebut segenap jajarannya juga akan mengoptimalkan kebijakan WFA.

Meski demikian, Ketua APEKSI itu menekankan bahwa seluruh ASN harus tetap dalam status on-call atau siap dipanggil kapan pun dibutuhkan.

“Nanti kita data siapa yang WFA dan siapa yang piket. Yang pasti, sistemnya harus on-call, sehingga koordinasi tidak boleh putus," tegasnya.

Meski sebagian aparatur dapat bekerja secara fleksibel, Eri memastikan pelayanan yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh berhenti selama momentum hari raya Idulfitri.

Beberapa instansi terkait yang dipastikan akan bersiaga penuh selama 24 jam melalui sistem rotasi antara lain adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), dan Satpol PP.

“Pelayanan di dinas-dinas tersebut tidak boleh berhenti. Kita akan lakukan rotasi personel agar petugas tetap bisa menjalankan tugas sekaligus merayakan Lebaran secara bergantian," pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menginstrusikan kepada segenap kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap siaga di wilayah masing-masing selama periode libur Lebaran.

Hal tersebut sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang penundaan perjalanan ke luar negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik Siola Surabaya dapat diselesaikan sekitar 15 menit. Percepatan ini menunjukkan dampak transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi layanan publik di daerah.

Kecepatan layanan tersebut didukung sistem antrean digital yang membantu menata alur kedatangan dan proses layanan. Sistem ini memungkinkan antrean lebih tertib, waktu tunggu lebih terukur, dan proses layanan berjalan lebih transparan.

Pengunjung memperoleh nomor antrean digital dan dipanggil otomatis sesuai urutan. Informasi antrean dan estimasi waktu layanan dapat dipantau secara real time, sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam proses pelayanan.

Di sisi petugas, sistem digital membantu mengurangi pengaturan antrean manual. Petugas dapat lebih fokus pada verifikasi dokumen dan penyelesaian administrasi, sehingga alur pelayanan menjadi lebih efisien.

Dalam layanan PBG, integrasi antrean dan manajemen layanan membantu mempercepat proses sejak penerimaan hingga penyelesaian administrasi. Kecepatan layanan tetap dipengaruhi kelengkapan dokumen pemohon dan kesiapan sistem yang terintegrasi.

MPP Siola menjadi pusat layanan terpadu yang menyediakan berbagai layanan perizinan dan administrasi dalam satu lokasi. Model layanan ini memudahkan masyarakat dan mendorong standar pelayanan publik yang lebih efisien.

Manajer Sales InterActive Group Kosim mengatakan, pihaknya melihat kebutuhan layanan publik yang cepat dan tertata terus meningkat. “Melalui penerapan InterQue di MPP Siola Surabaya, kami berupaya mendukung pengelolaan antrean yang lebih rapi, transparan, dan terukur sehingga masyarakat dapat merasakan proses layanan yang lebih efisien,” ujar Kosim dalam siaran pers, Rabu (25/2/2026).

Kosim mengatakan, sistem antrean digital membantu petugas fokus pada proses verifikasi dan penyelesaian administrasi. “Kecepatan layanan tentu tetap bergantung pada kelengkapan dokumen dan kesiapan sistem yang terintegrasi, namun dengan dukungan teknologi, alur pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan terkendali.”

Perusahaan tersebut juga menyatakan komitmennya mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui penyediaan solusi digital terintegrasi. Pengembangan layanan ke depan diarahkan pada integrasi antrean digital, notifikasi layanan, dan dashboard pemantauan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.