Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut penutupan pemerintahan atau government shutdown selama 43 hari merugikan ekonomi senilai US$11 miliar.

Meskipun demikian, Pemerintah AS tetap optimistis prospek 2026 membaik berkat penurunan suku bunga dan pemotongan pajak.

Bessent mengatakan dalam program Meet the Press NBC bahwa sejumlah sektor yang sensitif terhadap suku bunga, termasuk perumahan, memang memasuki fase resesi. Namun, dia tidak melihat risiko kontraksi bagi keseluruhan ekonomi AS.

Dia menyalahkan sektor jasa—bukan tarif impor Presiden Donald Trump—sebagai penyebab utama inflasi, mengulang posisi lama pemerintahan Trump, serta menambahkan bahwa penurunan harga energi akan membantu meredam tekanan harga secara lebih luas.

“Saya sangat, sangat optimistis untuk 2026. Kami telah menyiapkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi rendah,” ujar Bessent, dikutip dari Reuters pada Senin (24/11/2025).

Dia menambahkan harga energi turun pada Oktober, sementara penjualan rumah meningkat. Pemerintah, lanjutnya, terus bekerja keras menurunkan inflasi yang saat ini berada di kisaran 3% secara tahunan.

Bessent menyebut inflasi di negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat 0,5% lebih tinggi dibanding negara bagian yang dipimpin Partai Republik, yang menurutnya dipicu regulasi yang lebih ketat.

Trump dalam beberapa pekan terakhir fokus pada isu keterjangkauan setelah Partai Demokrat menang dalam pemilu tingkat negara bagian dan lokal, serta tingkat persetujuannya turun ke 38%, level terendah sejak kembali menjabat, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru.

Meski data terkini menunjukkan perlambatan aktivitas manufaktur akibat lemahnya permintaan imbas kenaikan harga karena tarif impor, Bessent tetap menampilkan nada optimistis. Survei konsumen University of Michigan pada Jumat juga mencatat meningkatnya frustrasi publik atas harga yang lebih tinggi.

Sementara itu, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett mengatakan kepada Fox News bahwa 2026 akan menjadi tahun yang positif, meskipun akan ada gangguan pada kuartal IV tahun ini akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah.

Perkiraan pertumbuhan kuartal IV/2025 telah dipangkas setengahnya, kata Hassett, memproyeksikan pertumbuhan 1,5%—2%. Peningkatan lapangan kerja manufaktur diperkirakan akan mendukung skenario optimistis untuk 2026.

Bessent mengatakan keputusan pekan lalu untuk memangkas tarif impor makanan seperti pisang dan kopi merupakan hasil perjanjian dagang yang dinegosiasikan berbulan-bulan.

“Inflasi adalah angka komposit dan kami melihat semua komponennya. Kami berusaha menekan hal-hal yang bisa kami kendalikan,” ujarnya.

Pada Rabu pekan lalu, Trump menandatangani undang-undang yang mengakhiri penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah AS, memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari 2026 dan membuka peluang terjadinya kebuntuan baru antara Demokrat dan Republik tahun depan.

Bessent mengatakan Partai Republik harus segera menghapus mekanisme filibuster jika Demokrat kembali menutup pemerintahan, tuntutan yang juga disuarakan Trump. Namun, dia menghindari pertanyaan apakah dukungan suara untuk langkah tersebut sudah mencukupi.

Menurut Bessent, perubahan kebijakan seperti batas pajak lembur, pemotongan pajak atas tip dan jaminan sosial untuk kelompok tertentu, serta pengurangan pajak atas pinjaman mobil akan meningkatkan pendapatan riil pekerja dan mengimbangi biaya hidup yang lebih tinggi.

Wajib pajak, tambahnya, akan menerima pengembalian pajak federal dalam jumlah besar pada kuartal I/2026 seiring penyesuaian tarif pajak baru.

Bessent juga mengatakan pemerintahan Trump akan mengumumkan kebijakan baru pekan ini untuk menurunkan biaya layanan kesehatan, meski belum memberikan rincian. Dia menambahkan bahwa gelombang perjanjian dagang yang sedang diselesaikan juga akan mendorong pembukaan pabrik baru di seluruh AS.

Jakarta, CNBC Indonesia- Rupiah harus ditutup melemah hingga menembus level psikologi nya terhadap dolar Amerika Serikat (AS), seiring dengan berakhirnya penutupan pemerintahan AS.

Melansir data Refinitiv, pada penutupan perdagangan hari ini, Kamis (13/11/2025) rupiah harus mengakui kekuatan dolar AS menembus level psikologisnya di Rp16.700/US$ ke level Rp16.730/US$ atau melemah 0,15%. Angka penutupan ini pun sekaligus menjadi level penutupan terlemah rupiah sejak 26 September 2025.

Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) pada pukul 15.00 WIB tengah mengalami pelemahan sebesar 0,12% di level 99,353.

Pelemahan rupiah pada perdagangan hari ini, Kamis (13/11/2025), terjadi meskipun indeks dolar AS justru berada di zona pelemahan.

Melemahnya dolar terjadi setelah pemerintah AS resmi mengakhiri government shutdown selama 43 hari, sehingga meredakan ketidakpastian fiskal dan mendorong pelaku pasar untuk kembali masuk ke aset berisiko.

Namun, momentum penguatan tersebut belum mampu dimanfaatkan rupiah yang masih tertekan oleh dolar AS.

Dengan beroperasinya kembali pemerintah federal AS, pelaku pasar kini menunggu rilis data ekonomi penting seperti inflasi, tenaga kerja, dan penjualan ritel yang sempat tertunda selama shutdown.

Ketersediaan data ini akan menjadi acuan utama bagi The Federal Reserve (The Fed) dalam menentukan arah suku bunga pada FOMC Desember mendatang.

Berdasarkan CME FedWatch Tool, probabilitas pemangkasan suku bunga kini berada di 53%, turun dibanding pekan lalu yang sebesar 69%.

Meski demikian, Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, otoritas moneter tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

"Kami terus berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar non-delivery forward dan juga di pasar spot, yang tentu saja berpengaruh terhadap cadangan devisa," ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Perry menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah hingga akhir tahun 2025 diperkirakan akan bergerak stabil di kisaran Rp16.440/US$, sementara rata-rata kurs rupiah pada 2026 diproyeksikan berada di sekitar Rp16.430/US$.

Bisnis.com, JAKARTA - Senat Amerika Serikat (AS) bergerak menuju pemungutan suara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah berlangsung 40 hari, di tengah tekanan ekonomi dan kekacauan layanan publik yang semakin meluas.

Melansir Reuters pada Senin (10/11/2025), para senator diperkirakan akan menggelar pemungutan suara pada Minggu (9/11/2025) malam waktu setempat untuk meloloskan rancangan undang-undang yang sebelumnya disetujui DPR, dengan amandemen yang menggabungkan langkah pendanaan jangka pendek hingga Januari 2026 serta tiga paket anggaran tahunan penuh.

Menurut sumber yang mengetahui proses negosiasi, sedikitnya delapan senator dari Partai Demokrat diperkirakan akan mendukung langkah tersebut. Jumlah ini cukup untuk meloloskan RUU di Senat yang dikuasai Partai Republik.

Namun, paket hasil amandemen itu masih harus disahkan kembali oleh DPR dan kemudian dikirim kepada Presiden Donald Trump untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

Sebagai bagian dari kesepakatan dengan sejumlah anggota Demokrat, Partai Republik akan menyetujui pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA) atau Obamacare, isu yang menjadi prioritas utama Demokrat dalam perundingan anggaran.

Kesepakatan itu juga mencakup pembatalan sebagian besar kebijakan pemutusan hubungan kerja massal terhadap pegawai federal selama shutdown, serta pendanaan program bantuan pangan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) selama satu tahun.

Menurut sumber tersebut, kesepakatan ini dirancang oleh dua senator Demokrat asal New Hampshire, Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen, bersama senator independen dari Maine, Angus King. Namun, pemimpin minoritas senat Chuck Schumer menegaskan tidak akan mendukung langkah tersebut.

Shutdown yang memasuki hari ke-40 telah melumpuhkan sejumlah layanan publik, termasuk taman nasional dan bantuan pangan, sementara kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara mengancam kelancaran perjalanan selama libur Thanksgiving pada akhir November ini.

Senator Partai Republik asal North Carolina Thom Tillis menyebut dampak ekonomi dan sosial yang kian terasa telah mendorong Senat untuk mencapai kesepakatan.

“Suhu mulai mendingin, tekanan meningkat, dan tiba-tiba tampaknya semuanya mulai bergerak ke arah yang sama,” ujarnya kepada wartawan.

Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, memperingatkan dalam wawancara di CBS bahwa jika shutdown berlangsung lebih lama dan lalu lintas udara belum kembali normal saat Thanksgiving pada 27 November, pertumbuhan ekonomi kuartal IV bisa berbalik negatif.

Trump Kembali Soroti Subsidi Obamacare

Di tengah perundingan di Kongres, Presiden Donald Trump kembali menekan agar subsidi untuk pasar asuransi kesehatan Affordable Care Act digantikan dengan pembayaran langsung kepada individu.

Subsidi tersebut telah membantu menggandakan jumlah peserta Obamacare menjadi 24 juta orang sejak 2021 dan kini menjadi pusat sengketa dalam kebuntuan anggaran.

Melalui akun Truth Social, Trump menilai subsidi ACA sebagai keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika, sambil menuntut agar dana tersebut disalurkan langsung ke masyarakat untuk membeli asuransi secara mandiri.

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintahan dibuka kembali,” tulis Trump.

Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Senator Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, menegaskan dalam wawancara televisi terpisah bahwa usulan tersebut tidak akan diajukan sebelum Kongres menyetujui pendanaan federal.

“Kami tidak akan menegosiasikan isu itu dengan Demokrat sampai pemerintahan dibuka kembali,” kata Bessent di acara This Week di ABC.

Menurut pakar kesehatan, warga AS yang membeli paket asuransi kesehatan untuk 2026 melalui Obamacare berpotensi menghadapi kenaikan premi lebih dari dua kali lipat, seiring berakhirnya subsidi era pandemi pada akhir tahun ini.

Partai Republik sebelumnya menolak usulan Schumer untuk membuka kembali pemerintahan dengan imbalan perpanjangan kredit pajak satu tahun bagi peserta Obamacare.

Senator Demokrat Adam Schiff menilai rencana Trump sebenarnya bertujuan melemahkan ACA dan membuka peluang bagi perusahaan asuransi untuk menolak peserta dengan kondisi kesehatan tertentu.

“Perusahaan asuransi yang dia kritik justru akan mendapat kekuasaan lebih besar untuk membatalkan polis orang dan menolak mereka yang punya riwayat penyakit,” ujar Schiff.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Republik di Senat AS, John Thune, menyebut kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) selama 40 hari mulai mengerucut, dengan rencana pemungutan suara uji coba pada Minggu (9/11/2025) waktu setempat untuk paket anggaran terbatas.

Namun, belum jelas apakah Partai Demokrat akan mendukung langkah tersebut. Sebagian besar anggota Demokrat tetap bersikeras agar perpanjangan subsidi Obamacare bagi warga berpenghasilan rendah selama satu tahun dimasukkan dalam kesepakatan pembukaan kembali pemerintahan.

Melansir Bloomberg pada Senin (10/11/2025), Thune mengatakan di Gedung Capitol bahwa dia akan mengamati hasil pemungutan suara untuk melihat apakah ada 10 suara tambahan dari Demokrat yang mendukung.

Dia menambahkan, teks paket baru tersebut akan segera dirilis, dan pemungutan suara diperkirakan berlangsung dalam 4 hingga 6 jam setelahnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Sean Duffy memperingatkan lalu lintas udara bisa melambat drastis selama libur Thanksgiving jika kebuntuan anggaran tidak segera berakhir.

Senat menyiapkan rancangan undang-undang sementara yang akan mendanai Departemen Pertanian, Departemen Urusan Veteran, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), serta lembaga legislatif hingga 30 September 2026. Lembaga pemerintah lainnya kemungkinan akan mendapatkan dana hingga 31 Januari 2026.

Untuk pertama kalinya sejak penutupan dimulai, para senator tetap berada di Washington selama akhir pekan setelah Presiden Donald Trump menegur mereka agar tidak meninggalkan kota sebelum kebuntuan anggaran terselesaikan.

Partai Demokrat, yang baru saja meraih kemenangan besar dalam pemilu lokal di sejumlah negara bagian, sempat melunakkan tuntutan mereka dengan menawarkan perpanjangan kredit pajak untuk subsidi Obamacare selama satu tahun sebagai imbalan pembukaan kembali pemerintahan.

Namun, Partai Republik langsung menolak usulan itu, meski kedua kubu mulai melakukan pembicaraan informal untuk mencari jalan tengah.

Trump terus menekan senator Partai Republik melalui media sosial agar menghapus aturan filibuster, sehingga partainya bisa meloloskan RUU dengan suara mayoritas sederhana tanpa memerlukan 60 suara dukungan.

Dia juga melontarkan ide memberikan bantuan langsung kepada warga untuk membayar biaya kesehatan, tanpa menunjukkan keinginan bernegosiasi dengan Demokrat.

“Selama beberapa minggu terakhir, ia lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan golf ketimbang berbicara dengan anggota Demokrat yang mewakili setengah populasi negara ini untuk mencari solusi bipartisan,” ujar Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries.

Dampak penutupan pemerintahan kian terasa seiring berlarutnya krisis ini. Pegawai federal belum menerima gaji, sementara dana darurat untuk membiayai tunjangan dan membayar personel militer semakin menipis. Tumpukan permohonan pengembalian pajak, pinjaman usaha kecil, dan aplikasi federal lainnya juga terus meningkat.

Para anggota parlemen memperingatkan sejumlah titik kritis — mulai dari kekacauan penerbangan hingga keterlambatan bantuan pangan — yang bisa menjadi pemicu diakhirinya shutdown. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda jelas kapan kebuntuan tersebut akan berakhir, meningkatkan ketidakpastian politik dan ekonomi.

Penutupan pemerintahan ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$15 miliar per pekan bagi perekonomian AS. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan, shutdown dapat memangkas pertumbuhan PDB riil tahunan sebesar 1,5% pada kuartal keempat tahun ini.

Sentimen konsumen juga turun ke level terendah dalam tiga tahun pada Jumat lalu di tengah kekhawatiran terhadap harga, pekerjaan, dan dampak penutupan pemerintahan yang berkepanjangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Prospek tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri penutupan pemerintahan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat semakin suram, di tengah kebuntuan politik dan dampak ekonomi yang makin meluas.

Melansir Bloomberg pada Jumat (7/11/2025), Ketua DPR AS Mike Johnson menyatakan pesimisme atas pembicaraan bipartisan di Senat. Partai Demokrat menuntut agar Partai Republik menyetujui perpanjangan subsidi asuransi kesehatan sebagai syarat untuk membuka kembali pemerintahan.

Sejumlah senator Demokrat, baik dari kubu moderat yang terlibat dalam perundingan maupun dari kelompok progresif yang mendesak partai tetap tegas, menggelar pertemuan pada Kamis pagi di kantor Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer.

Senator Demokrat Chris Coons dari Delaware mengatakan kebuntuan ini tidak akan berakhir sampai Presiden Donald Trump bersedia bernegosiasi soal perpanjangan subsidi asuransi kesehatan di bawah Affordable Care Act (Obamacare).

“Selama posisi mereka tetap tidak mau berbicara, kita akan terus menghadapi kebuntuan,” ujarnya kepada wartawan.

Penutupan pemerintahan yang telah memasuki hari ke-37 itu berdampak luas. Departemen Transportasi dan Otoritas Penerbangan Federal (FAA) pada Rabu (5/11/2025) mengumumkan akan memerintahkan maskapai memangkas kapasitas penerbangan hingga 10% di 40 bandara utama untuk mengurangi tekanan akibat kekurangan staf.

Para pengendali lalu lintas udara telah bekerja tanpa bayaran sejak shutdown dimulai pada 1 Oktober.

Sejumlah tokoh Partai Demokrat moderat di Senat tengah menjajaki kesepakatan sementara untuk membuka kembali pemerintahan, dengan imbalan janji pemungutan suara di Senat terkait subsidi Obamacare.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pengesahan anggaran penuh untuk Departemen Pertanian, Urusan Veteran, dan lembaga legislatif, guna mengakhiri ketidakpastian bantuan pangan dan gizi anak.

Pada Kamis (6/11/2025), Partai Republik secara resmi menawarkan tiga rancangan anggaran tersebut kepada Demokrat. Mereka juga membahas kemungkinan menambahkan ketentuan untuk membatalkan pemecatan sekitar 6.000 pegawai federal yang dilakukan pemerintahan selama shutdown, menurut seorang staf Partai Republik.

Namun, Johnson menolak menjanjikan pemungutan suara di DPR terkait perpanjangan subsidi Obamacare, yang menjadi penghalang utama bagi tercapainya kesepakatan di Senat.

Senator Partai Demokrat Gary Peters dari Michigan menyebut sikap Johnson sebagai masalah besar dan menilai shutdown kemungkinan belum akan berakhir dalam waktu dekat.

“Kita harus memastikan kesepakatan yang dapat didukung luas,” ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR Hakeem Jeffries mengatakan partainya semakin percaya diri setelah kemenangan besar dalam pemilihan daerah pada Selasa (4/11/2025), termasuk jabatan gubernur di Virginia dan New Jersey, serta wali kota New York.

“Inilah alasan mengapa Partai Republik ditolak di seluruh negeri,” kata Jeffries.

Jakarta, CNBC Indonesia - Puluhan ribu tentara Amerika Serikat (AS) di Jerman menghadapi ketidakpastian finansial setelah pemerintah AS memperingatkan bahwa mereka kemungkinan tidak akan menerima gaji pada November jika penutupan pemerintahan (government shutdown) terus berlanjut.

Sekitar 37.000 tentara AS di Jerman kini bergantung pada dana darurat yang hanya cukup menutupi gaji bulan Oktober. Pentagon menyebut pembayaran berikutnya belum dapat dipastikan seiring kebuntuan anggaran antara Partai Demokrat dan Republik yang kian berlarut.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kepada CBS News bahwa kondisi ini berpotensi membuat para prajurit kehilangan penghasilan mereka sepenuhnya.

"Mulai 15 November, prajurit pria dan wanita kita yang mempertaruhkan nyawa mereka tidak akan lagi dapat menerima gaji jika kebuntuan ini berlanjut," ujar Bessent, dikutip Kamis (6/11/2025).

Dalam panduan terbaru di situs resminya, Angkatan Darat AS bahkan menyarankan tentaranya di Jerman untuk mencari bantuan ke bank makanan, lembaga sosial, atau organisasi berbagi makanan setempat. Beberapa lembaga di Jerman diketahui menyediakan makanan sisa melalui lemari es umum (community fridges).

Namun, akses ke tunjangan sosial Jerman bagi tentara AS sangat terbatas. Pakar hukum ketenagakerjaan Michael Fuhlrott menjelaskan bahwa status hukum mereka tidak memungkinkan menerima bantuan publik Jerman.

"Tunjangan warga negara tidak dapat diberikan kepada tentara asing yang hanya sementara tinggal di Jerman," kata Fuhlrott, menambahkan bahwa peraturan NATO juga melarang pemberian tunjangan ganda bagi tentara asing.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Jerman turun tangan membantu sekitar 12.000 pegawai sipil di pangkalan militer AS, dengan menyediakan 43 juta euro (sekitar Rp776 miliar) untuk menutup gaji pekerja logistik, katering, dan keamanan. Namun dana itu hanya bersifat pinjaman, yang nantinya harus dibayar kembali oleh pemerintah AS setelah krisis anggaran usai.

Untuk gaji Oktober, Pentagon menggunakan dana darurat sebesar US$5,3 miliar (sekitar Rp85,7 triliun) yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk undang-undang pemotongan pajak dan rekening pengadaan militer. Bahkan, seorang donatur anonim dilaporkan menyumbang US$130 juta (sekitar Rp2,1 triliun) untuk membantu menutupi kekurangan gaji pasukan.

Krisis ini menyoroti kerentanan keuangan banyak keluarga militer. Menurut laporan Blue Star Families, "kurang dari satu dari tiga keluarga militer memiliki tabungan lebih dari US$3.000" (sekitar Rp48 juta).

Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, masih menyatakan optimisme bahwa kesepakatan anggaran bisa tercapai pada akhir pekan ini, yang diharapkan dapat mengakhiri penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah AS sejak dimulai 1 Oktober lalu.

Jika tidak, ribuan tentara AS di luar negeri, termasuk di Jerman, terancam menghadapi November tanpa penghasilan, dan mungkin benar-benar bergantung pada solidaritas masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat memerintahkan pemangkasan 10% jadwal penerbangan di 40 bandara utama akibat kekurangan petugas pengendali lalu lintas udara atau air traffic controller.

Pemangkasan tersebut terjadi di tengah penutupan pemerintahan (government shutdown) yang telah berlangsung 36 hari dan menjadi yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat (AS).

Melansir Reuters pada Kamis (6/11/2025), Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengatakan langkah drastis ini diperlukan untuk menjaga keselamatan penerbangan setelah ribuan pengendali lalu lintas udara bekerja tanpa bayaran sejak shutdown dimulai pada 1 Oktober 2025 lalu.

“Kami harus membuat keputusan sulit demi memastikan ruang udara tetap aman,” ujarnya.

Rencana pemangkasan tersebut membuat maskapai penerbangan berebut menyesuaikan jadwal dalam waktu hanya 36 jam, sementara pusat layanan pelanggan dibanjiri pertanyaan dari penumpang terkait potensi gangguan perjalanan.

Menurut Duffy, pemangkasan penerbangan dapat dibatalkan apabila Partai Demokrat menyetujui pembukaan kembali pemerintahan.

Shutdown berkepanjangan ini memaksa 13.000 pengendali lalu lintas udara dan 50.000 petugas keamanan bandara (TSA) tetap bekerja tanpa menerima gaji. Pemerintahan Donald Trump disebut sedang meningkatkan tekanan terhadap Partai Demokrat dengan memperingatkan kemungkinan gangguan besar di sektor penerbangan untuk memaksa mereka menyetujui pendanaan pemerintah.

Namun, Partai Demokrat menilai Partai Republik justru menjadi pihak yang bertanggung jawab karena menolak bernegosiasi terkait subsidi layanan kesehatan dalam rancangan anggaran.

Sejak shutdown dimulai, puluhan ribu penerbangan mengalami keterlambatan akibat kekurangan personel pengendali lalu lintas udara. Data industri penerbangan menunjukkan lebih dari 3,2 juta penumpang telah terdampak.

Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengatakan pengurangan kapasitas akan dimulai sebesar 4% pada Kamis, meningkat menjadi 5% pada Sabtu, 6% pada Minggu, dan mencapai 10% pekan depan. Penerbangan internasional akan dikecualikan dari kebijakan tersebut.

“Kami melihat tekanan besar di 40 pasar utama dan tidak bisa mengabaikannya. Langkah ini diambil untuk mencegah kondisi semakin memburuk dan memastikan sistem penerbangan tetap aman," ujar Administrator FAA Bryan Bedford.

Meskipun daftar bandara yang terdampak belum diumumkan, sumber industri memperkirakan kebijakan itu akan menyasar 30 bandara tersibuk di AS, termasuk di New York, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles, dan Dallas.

Menurut firma analisis penerbangan Cirium, kebijakan tersebut dapat menghapus hingga 1.800 penerbangan dan 268.000 kursi penumpang dari jadwal mingguan.

Langkah ini diambil untuk mengurangi beban kerja pengendali lalu lintas udara, karena FAA saat ini kekurangan sekitar 3.500 pegawai dari target kebutuhan dan banyak di antaranya telah bekerja lembur selama enam hari sepekan bahkan sebelum shutdown terjadi.

Desakan dari Maskapai

Asosiasi maskapai Airlines for America, yang menaungi Delta, United, American, dan Southwest Airlines, menyatakan tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk meminimalkan dampak terhadap penumpang dan pengiriman barang.

“Kami berupaya memahami seluruh detail kebijakan ini dan berusaha mengurangi dampaknya,” tulis asosiasi tersebut dalam pernyataan resmi.

Pemerintah federal AS tetap lumpuh karena Kongres belum mencapai kesepakatan terkait rancangan pendanaan. Demokrat menolak menyetujui anggaran tanpa perpanjangan subsidi asuransi kesehatan, sementara Republik menolak tuntutan itu.

Penutupan pemerintahan yang dimulai 1 Oktober 2025 ini telah menyebabkan sekitar 750.000 pegawai federal dirumahkan, layanan publik ditutup, dan bantuan pangan untuk warga berpenghasilan rendah tertunda.

Sehari sebelumnya, Duffy sudah memperingatkan bahwa jika shutdown berlanjut hingga pekan depan, “kekacauan besar” dapat terjadi di sektor penerbangan, termasuk penutupan sebagian wilayah udara nasional.

Maskapai-maskapai besar pun kembali menyerukan agar pemerintahan segera dibuka kembali demi menjaga keselamatan penerbangan dan stabilitas ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pemerintahan Amerika Serikat atau government shutdown memasuki hari ke-36 pada Rabu (6/11/2025), menjadikannya yang terpanjang dalam sejarah, di tengah kebuntuan politik antara Partai Demokrat dan Republik terkait pendanaan federal.

Rekor shutdown terpanjang sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2019, ketika penutupan berlangsung selama 35 hari sebelum akhirnya berakhir.

Kebuntuan ini bermula pada 1 Oktober 2025 setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait paket pendanaan baru. Akibatnya, ratusan ribu pegawai federal tidak menerima gaji, sementara jutaan warga kehilangan akses terhadap layanan publik penting.

Selama lebih dari sebulan, Partai Demokrat dan Republik terjebak dalam kebuntuan tanpa tanda-tanda kompromi. Namun, sejumlah sinyal positif mulai muncul.

Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, menyebut dirinya merasa optimistis akan adanya terobosan.

“Saya merasa kita mulai mendekati titik keluar dari kebuntuan ini,” ujarnya, dikutip dari BBC International pada Kamis (6/11/2025).

Seiring berjalannya waktu, dampak penutupan pemerintahan semakin terasa di kalangan masyarakat. Ribuan pegawai federal sudah kehilangan beberapa kali gajian, dan kekhawatiran terhadap gangguan penerbangan di seluruh AS semakin meningkat karena pengendali lalu lintas udara dan staf bandara bekerja tanpa bayaran.

Menteri Perhubungan AS Sean Duffy memperingatkan bahwa sebagian wilayah udara Negeri Paman Sam bisa ditutup jika kondisi ini berlanjut.

“Jika pekan depan pemerintah belum dibuka, akan terjadi kekacauan besar—penundaan massal, pembatalan penerbangan, dan mungkin penutupan sebagian wilayah udara karena kekurangan personel,” katanya.

Sekitar 13.000 pengendali lalu lintas udara federal saat ini masih bekerja tanpa kompensasi akibat kebuntuan politik tersebut.

Dampak lain dirasakan oleh warga berpenghasilan rendah yang bergantung pada bantuan pangan dari Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Satu dari delapan warga AS menerima bantuan ini, tetapi hanya sebagian dana yang disalurkan bulan ini karena pendanaan terhenti.

Awalnya, pemerintahan Trump menyatakan tidak akan menyalurkan dana SNAP pada November 2025. Namun, pengadilan federal memerintahkan penggunaan dana darurat agar sebagian bantuan tetap bisa disalurkan.

Meskipun demikian, Trump menolak untuk tunduk sepenuhnya pada keputusan tersebut.

“Bantuan SNAP hanya akan diberikan ketika Partai Demokrat Kiri Radikal membuka kembali pemerintahan, dan tidak sebelumnya,” tulisnya di platform Truth Social.

Gedung Putih menegaskan akan mematuhi perintah pengadilan.

Senat yang dikuasai Partai Republik kembali gagal meloloskan rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek untuk membuka kembali pemerintahan. Upaya pemungutan suara ke-14 pada Selasa (4/11/2025) kembali menemui jalan buntu, dengan hasil 54–44 tanpa dukungan baru dari Partai Demokrat.

Rancangan tersebut sebenarnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan pada September lalu. Namun, Demokrat menolak mendukungnya kecuali Partai Republik menyetujui perpanjangan subsidi kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah—syarat yang ditolak oleh Partai Republik yang menilai hal itu tidak relevan dengan isu pendanaan.

Menurut Thune, jika kesepakatan baru berhasil dicapai, kedua majelis harus segera mengesahkannya. Pasalnya, rancangan sebelumnya hanya mendanai pemerintahan hingga 21 November 2025.

“Jika tidak ada kemajuan minggu ini, akan sulit menyelesaikan apa pun sebelum akhir pekan. Tujuan kami adalah mengirimkan rancangan baru ke DPR yang bisa segera membuka kembali pemerintahan," ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah anggota moderat dari Partai Demokrat dan Republik dikabarkan mulai mendorong perundingan agar kesepakatan bisa tercapai sebelum libur Thanksgiving pada 27 November 2025 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pemerintahan Amerika Serikat atau government shutdown memasuki hari ke-35, menyamai rekor terpanjang dalam sejarah, di tengah kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat soal anggaran.

Melansir Reuters pada Rabu (5/11/2025), dampak shutdown semakin meluas. Bantuan pangan untuk warga berpenghasilan rendah dihentikan untuk pertama kalinya, sementara pegawai federal di berbagai sektor—mulai dari bandara, penegak hukum, hingga militer—tidak menerima gaji. Aktivitas ekonomi pun terganggu akibat terbatasnya publikasi data resmi pemerintah.

Senat AS telah menolak lebih dari selusin rancangan anggaran sementara yang disetujui DPR, dan belum ada perubahan sikap dari kedua kubu.

Partai Republik, yang memegang 53 kursi di Senat, membutuhkan dukungan sedikitnya tujuh anggota Demokrat untuk mencapai ambang 60 suara guna meloloskan sebagian besar legislasi. Namun, Partai Demokrat menolak memberikan dukungan tanpa jaminan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan.

“Korban dari shutdown yang dipicu Demokrat terus bertambah. Pertanyaannya, sampai kapan mereka akan menahan ini—sebulan, dua, atau tiga bulan lagi?” ujar Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune.

Sementara itu, Pemimpin Minoritas Demokrat Chuck Schumer menyoroti perhatian Trump yang dinilai tidak fokus pada isu utama.

“Ketika Donald Trump sibuk membanggakan renovasi kamar mandi di Gedung Putih, rakyat Amerika justru cemas memikirkan cara membayar asuransi kesehatan tahun depan,” sindir Schumer.

Meski begitu, sumber di Senat menyebut ada tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan tertutup antara kedua partai.

Shutdown Terpanjang dalam Empat Dekade

Shutdown ke-15 sejak 1981 ini mencatat sejarah, bukan hanya karena lamanya durasi, tetapi juga karena peran yang terbalik: biasanya Partai Republik yang memicu penutupan pemerintahan, kini justru Partai Demokrat yang menolak rancangan dana sementara.

Kondisi politik Amerika Serikat yang sangat terpolarisasi membuat negosiasi hampir mustahil dilakukan.

“Ketegangan antarpartai sudah sangat dalam sejak awal, dan hingga kini masih belum banyak berubah,” ujar Direktur Kebijakan Ekonomi di Bipartisan Policy Center, Rachel Snyderman.

Sekitar 42 juta warga AS penerima bantuan pangan melalui program SNAP kehilangan dukungan pada Sabtu (1/11/2025) lalu. Pemerintah hanya berjanji akan menyalurkan sebagian bantuan pangan untuk November 2025, tetapi memperingatkan bahwa prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Program pendidikan anak usia dini Head Start untuk keluarga berpenghasilan rendah juga terancam berhenti akibat tidak tersedianya dana baru sejak 1 November 2025.

Pegawai federal, termasuk aparat keamanan, anggota militer, serta petugas bandara, kini menanggung dampak langsung karena tidak menerima gaji. Kondisi ini menyebabkan kekurangan staf dan keterlambatan penerbangan—lebih dari 3,2 juta penumpang mengalami gangguan perjalanan sejak shutdown dimulai.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan penutupan ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga US$11 miliar jika berlangsung seminggu lagi.

Selama shutdown, Trump lebih banyak fokus pada isu luar negeri—mulai dari Gaza hingga Rusia dan Asia—namun belakangan ia menyerukan agar Partai Republik menghapus ambang batas 60 suara (filibuster) di Senat demi mempercepat pengesahan kebijakan.

“Jika kami hapus filibuster, semua kebijakan bisa disetujui. Jika tidak, Partai Demokrat akan diuntungkan dalam pemilu mendatang,” tulis Trump di media sosial.

Namun demikian, John Thune dan sejumlah senator senior Republik menolak usulan tersebut.

Survei Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik menyalahkan kedua partai atas krisis ini: 50% responden menilai Partai Republik paling bertanggung jawab, sedangkan 43% menyalahkan Partai Demokrat.

Tiga senator Demokrat moderat bahkan memilih berpihak pada Partai Republik untuk membuka kembali pemerintahan, dengan alasan kerugian ekonomi dan sosial lebih besar dibanding manfaat politik jangka panjang. Senator Partai Demokrat Andy Kim dari New Jersey mengatakan masalah utama adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Trump.

“Sulit memastikan kesepakatan benar-benar akan dijalankan, mengingat rekam jejak Trump selama ini,” ujarnya.

Meskipun Federal Reserve telah memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis points (bps) pekan lalu, namun komentar Ketua Fed Jerome Powell bahwa pemangkasan suku bunga lebih lanjut bukanlah sesuatu yang pasti,

Jakarta (ANTARA) - Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap, pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi pernyataan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell yang meredam optimisme investor terkait potensi pemangkasan suku bunga lebih lanjut.

“Meskipun Federal Reserve telah memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basispoints (bps) pekan lalu, namun komentar Ketua Fed Jerome Powell bahwa pemangkasan suku bunga lebih lanjut bukanlah sesuatu yang pasti,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Nada kehatian-hatian yang disuarakan oleh pejabat The Fed lainnya, telah mendorong pasar untuk mengurangi ekspektasi pemangkasan suku bunga lagi pada bulan Desember 2025.

Presiden The Fed Kansas City Jeff Schmid menyampaikan bahwa sektor pekerjaan masih stabil dan inflasi AS masih tinggi.

Begitu pula dengan Presiden Federal Reserve Bank Dallas Lorie Logan yang menyinggung hal serupa, dan menentang pemangkasan suku bunga The Fed apabila inflasi tak menurun.

Adapun Presiden Fed Cleveland Beth Hammack menyatakan, suku bunga tinggi masih diperlukan untuk menurunkan suku bunga.

Sentimen lain berasal dari penutupan pemerintah AS yang telah memasuki pekan kelima.

Para senator AS dijadwalkan untuk kembali bersidang pada hari ini, tetapi perundingan tetap mandek kendati Presiden AS Donald Trump mendesak Partai Republik untuk mengakhiri filibuster (taktik parlementer untuk menunda atau mencegah pemungutan suara terhadap Rancangan Undang-Undang/RUU) guna mendorong RUU Pendanaan.

“Penutupan pemerintah ini telah menunda rilis data ekonomi utama AS dan meningkatkan kekhawatiran atas dampaknya terhadap perekonomian secara lebih luas,” ucap Ibrahim.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Senin sore melemah sebesar 45 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.676 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.631 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI) pada hari ini juga melemah di level Rp16.664 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.625 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Bantuan pangan yang digunakan oleh lebih dari 40 juta warga Amerika Serikat (AS) tidak akan didistribusikan mulai November akibat penutupan pemerintahan yang masih berlangsung, menurut Departemen Pertanian AS.

“Intinya, sumber dana telah habis,” kata departemen tersebut dalam pemberitahuan di situs web resminya, sambil menyalahkan Partai Demokrat di Senat atas kebuntuan politik yang terjadi.

Program Bantuan Nutrisi Tambahan atau Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) digunakan oleh satu dari delapan warga Amerika dan memainkan peran penting dalam anggaran kebutuhan pokok banyak keluarga berpenghasilan rendah.

Awal bulan ini, pemerintahan Presiden Donald Trump menolak menggunakan dana cadangan yang seharusnya dapat memperpanjang manfaat program tersebut. Pemerintah beralasan dana itu diperlukan untuk keadaan darurat seperti bencana alam.

Partai Demokrat mengecam keputusan Trump tersebut. “Ini mungkin pelanggaran paling kejam dan tidak sah yang dilakukan pemerintahan Trump sejauh ini,” kata anggota Kongres Rosa DeLauro dan Angie Craig dalam pernyataan bersama, Jumat (24/10/2025), dikutip dari laman BBC News.

Mereka juga mengkritik presiden karena memberikan bantuan ke Argentina dan membangun ballroom baru di Gedung Putih selama masa penutupan pemerintahan.

Menurut Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), lembaga kajian kebijakan yang berfokus pada keluarga berpenghasilan rendah, dana cadangan yang ada hanya cukup untuk menutupi sekitar 60 persen manfaat dalam satu bulan.

Dalam surat yang dikirim ke Departemen Pertanian pada Jumat, anggota DPR dari Partai Demokrat menyatakan masih ada “dana signifikan yang tersedia dalam cadangan SNAP yang disediakan Kongres untuk situasi seperti ini dan dapat digunakan untuk mendanai sebagian besar manfaat bulan November.”

Mereka meminta Menteri Pertanian Brooke Rollins mencairkan dana cadangan tersebut dan mentransfer dana lain yang tersedia di departemennya untuk mendanai program sepenuhnya selama bulan tersebut. Namun, dalam memo internal yang diperoleh media AS, Rollins menegaskan bahwa dana cadangan hanya dapat digunakan untuk “keadaan darurat yang sebenarnya”, terutama bencana alam.

Sebelumnya, dalam rencana darurat yang dipublikasikan untuk menghadapi penutupan pemerintahan, departemennya menyatakan akan mempertahankan sejumlah kecil pegawai agar tidak dirumahkan demi menjalankan program SNAP. Dokumen itu juga mencatat bahwa Kongres telah menciptakan “dana cadangan multi-tahun” untuk memastikan negara bagian tetap dapat mendistribusikan manfaat.

SNAP bekerja dengan memberikan kartu debit isi ulang kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Rata-rata, sebuah keluarga beranggotakan empat orang menerima 715 dolar AS (sekitar Rp11 juta) per bulan, menurut CBPP setara kurang dari 6 dolar AS (sekitar Rp 90 ribu) per orang per hari.

Program ini dijalankan oleh masing-masing negara bagian, dengan sebagian besar pendanaan berasal dari pemerintah federal. Beberapa negara bagian telah berjanji menggunakan dana mereka sendiri untuk menutupi kekurangan, namun pemerintah federal memperingatkan bahwa mereka tidak akan mengganti biaya tersebut.

Beberapa negara bagian, termasuk Massachusetts, yang diperkirakan akan kehilangan manfaat bagi satu juta warganya, menyatakan tidak memiliki cukup dana untuk menutupi kekurangan itu. Banyak negara bagian kini bekerja sama dengan penerima SNAP untuk mencari dapur umum amal dan sumber makanan alternatif. California bahkan mengerahkan Garda Nasional untuk membantu distribusi pangan.

Penutupan pemerintahan AS telah memasuki hari ke-26 pada Ahad (26/10/2025), menjadikannya penutupan pemerintahan terpanjang kedua dalam sejarah negara itu.