JAKARTA, KOMPAS.com - Harga bitcoin (BTC) kembali mengalami tekanan setelah turun ke bawah level psikologis 100.000 dollar AS dan menembus area support di sekitar 96.000 dollar AS.

Pelemahan ini terjadi meskipun pemerintahan Amerika Serikat (AS) kembali beroperasi sepenuhnya usai Presiden Donald Trump menandatangani rancangan anggaran yang mengakhiri shutdown selama 43 hari, Rabu (13/11/2025) waktu setempat.

Penandatanganan anggaran tersebut mengakhiri shutdown terpanjang dalam sejarah AS dan memulihkan pendanaan federal hingga 30 Januari 2026.

GETTY IMAGES/ANNA MONEYMAKER via AFP Presiden AS Trump. Shutdown AS Resmi Berakhir, Apa Kesepakatan yang Diperoleh?

Dengan aktifnya kembali sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), pelaku pasar awalnya memperkirakan akan muncul sentimen positif.

Meski demikian, harga bitcoin justru melanjutkan tren pelemahan.

Tekanan pasca shutdown AS dan ketertundaan data ekonomi

Berakhirnya shutdown pemerintah AS kali ini tidak serta-merta mendorong pemulihan harga aset kripto.

Aksi jual justru berlanjut, terutama karena sejumlah indikator ekonomi penting tertunda rilisnya selama periode penutupan pemerintahan AS.

Shutdown AS menyebabkan gangguan pada proses pengumpulan data indeks harga konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) dan laporan pekerjaan non-farm payrolls untuk Oktober 2025, yang seharusnya dirilis November 2025.

FREEPIK/VWALAKTE Ilustrasi inflasi.

Ketertundaan ini membuat pelaku pasar kekurangan acuan fundamental untuk menilai arah kebijakan moneter AS ke depan.

Data inflasi terakhir yang tersedia menunjukkan tekanan harga masih berlanjut. Inflasi tahunan AS naik menjadi 3 persen pada September 2025, tertinggi sejak Januari 2025, dari sebelumnya 2,9 persen pada Agustus 2025.

Angka tersebut sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 3,1 persen.

Dengan absennya data terbaru akibat shutdown, pasar tetap mengacu pada data CPI terakhir tersebut untuk membaca kemungkinan langkah bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) dalam beberapa bulan ke depan.

Perhatian beralih ke regulasi kripto

Dengan kembali aktifnya regulator utama seperti SEC dan CFTC, fokus pasar kini beralih dari persoalan politik ke agenda regulasi. Hal ini termasuk potensi kelanjutan pembahasan ETF kripto, aturan terkait stablecoin, dan kejelasan pengawasan aset digital lainnya.

Pelaku industri menilai beroperasinya lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi momentum penting bagi perkembangan regulasi jangka panjang.

Namun, sentimen jangka pendek masih dibayangi kondisi makro yang tidak stabil.

Ketidakpastian suku bunga dan konsolidasi pasar

Vice President Indodax, Antony Kusuma, menyebut pergerakan harga bitcoin saat ini berada pada fase konsolidasi di tengah ketidakpastian kebijakan moneter global.

“Kebijakan suku bunga The Fed memiliki imbas terhadap pergerakan harga bitcoin. Selain itu, selama arah kebijakan masih belum pasti, volatilitas pasar akan tetap tinggi karena investor cenderung menunggu kejelasan sebelum kembali masuk,” ujar Antony dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).

Ia menilai, potensi penurunan suku bunga The Fed pada Desember 2025 mendatang bisa menjadi titik balik penting, terutama jika arah kebijakan The Fed mulai menunjukkan pelonggaran.

Menurut Antony, perubahan tersebut dapat membuka kembali ruang pemulihan harga untuk pasar kripto global.

DOK. INDODAX Vice President Indodax Antony Kusuma.

Tekanan dari faktor makro eksternal

Antony juga menuturkan bahwa pelemahan harga bitcoin ke bawah 100.000 dollar AS tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang masih diwarnai ketidakpastian.

“Penurunan harga bitcoin di bawah 100.000 dollar AS dipengaruhi oleh beberapa faktor makro yang bersifat eksternal. Dengan berakhirnya shutdown dan operasional regulator kembali berjalan, pasar memiliki ruang untuk menata ulang arah dalam beberapa minggu ke depan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa volatilitas saat ini tidak perlu disikapi secara berlebihan.

“Seluruh investor bisa tetap tenang dan fokus pada prinsip manajemen risiko. Koreksi semacam ini adalah bagian dari mekanisme pasar, dan setiap investor perlu meninjau kembali strategi investasi jangka panjang sesuai profil risiko masing-masing,” tambah Antony.

Prospek ke depan

Dengan shutdown AS berakhir dan regulator kembali beroperasi, pasar kripto kini menanti rilis data ekonomi terbaru serta arah kebijakan The Fed.

Ketiadaan data selama lebih dari satu bulan membuat ketidakpastian meningkat, terutama terkait inflasi dan kebijakan suku bunga.

Dalam jangka panjang, kejelasan regulasi yang lebih terarah dari SEC dan CFTC berpotensi menjadi faktor pendukung bagi aset kripto.

UNSPLASH/ERLING LOKEN ANDERSEN Ilustrasi bitcoin.

Namun untuk jangka pendek, tekanan makro seperti inflasi yang tinggi, data ekonomi yang tertunda, serta ketidakjelasan kebijakan moneter masih menjadi beban bagi Bitcoin.

Pergerakan harga bitcoin sejak awal tahun 2025

Sebagai informasi, sejak awal tahun 2025, bitcoin memulai perjalanan dengan tren positif yang cukup signifikan.

Pada beberapa bulan pertama tahun ini, harga aset kripto tertua tersebut telah bergerak naik secara substansial, tercatat sebagai salah satu aset dengan performa terbaik.

Sebagai contoh, pada pertengahan Juli 2025, harga bitcoin menembus rekor tertinggi baru di kisaran 118.000 dollar AS hingga 123.000 dollar AS. Kenaikan harga bitcoin didorong oleh optimisme regulasi dan masuknya dana institusional.

Selanjutnya, menjelang Oktober 2025, harga bitcoin sempat menyentuh puncak sekitar 126.272 dollar AS.

Namun demikian, dari titik tertinggi tersebut, harga bitcoin mulai terkoreksi dan akhirnya turun ke bawah level support di bawah 100.000 dollar AS, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun reli di awal tahun cukup kuat, faktor makro dan regulasi kini mulai memberi tekanan yang nyata terhadap arah harga bitcoin.

Penyebab harga bitcoin bergejolak tahun ini

Ada beberapa penyebab harga bitcoin naik dan turun sepanjang tahun 2025, yakni sebagai berikut.

1. Likuiditas

Pertama, likuiditas pasar yang menipis menjadi salah satu pemicu utama volatilitas harga bitcoin tahun ini.

UNSPLASH/KANCHANARA Ilustrasi bitcoin.

Menurut laporan CoinDesk, indeks volatilitas bitcoin (BVIV) telah menembus resistensi garis tren, yang menunjukkan potensi lonjakan pergerakan harga yang lebih besar.

Analis menyebut bahwa thin liquidity amplifying moves, likuiditas yang menipis sehingga perintah beli atau jual besar dapat menggerakkan harga secara signifikan, menjadi katalis penting dalam fase ini.

2. Aliran modal

Kedua, perubahan aliran modal institusional dan perilaku pemegang jangka panjang berkontribusi terhadap koreksi harga.

Sebagaimana diungkap di Decrypt, pemegang jangka panjang (long-term holders) melepas sekitar 815.000 BTC dalam satu bulan terakhir, menjadikan tekanan jual pada pasar spot semakin besar.

3. Kondisi makroekonomi dan kebijakan moneter global

Ketiga, lingkungan makroekonomi dan kebijakan moneter global tetap menjadi faktor penentu arah harga.

Sebagai contoh, dikutip dari The Economic Times, setelah bitcoin mencapai 123.000 dollar AS pada Juli 2025, harganya kemudian terkonsolidasi di kisaran 106.800 dollar AS, dengan tekanan jangka pendek karena kurangnya kejelasan terhadap langkah suku bunga dan dampak inflasi.

Dalam kondisi seperti ini investor cenderung menunggu sinyal kebijakan The Fed sebelum masuk kembali ke pasar kripto.

4. Regulasi aset digital

Keempat, regulasi dan ekspektasi terhadap pengaturan aset digital juga memberi sentimen campuran bagi pasar bitcoin.

Walaupun perhatian terhadap agenda seperti ETF kripto dan stablecoin meningkat, kejelasan implementasi masih relatif lambat.

Hal ini menciptakan ketidakpastian yang kemudian memunculkan risiko terhadap harga. Aspek regulasi disebut merupakan salah satu faktor yang perlu dicermati terkait pergerakan harga bitcoin ke akhir 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis pada akhir pekan seiring tekanan di bursa Asia yang tertekan ketidakpastian kebijakan moneter AS. Pelaku pasar mencermati sikap Federal Reserve yang masih ragu melanjutkan pemangkasan suku bunga pada Desember 2025 di tengah tertundanya sejumlah rilis data ekonomi AS.

IHSG Jumat (14/11/2025) sore berakhir turun 1,56 poin atau 0,02 persen ke 8.370,44, sementara indeks LQ45 naik 0,33 persen ke 844,13. Tim Riset Phillip Sekuritas Indonesia menyebut ketidakpastian arah kebijakan The Fed menjadi faktor utama penahan sentimen. Sejumlah pejabat The Fed dalam beberapa hari terakhir menyampaikan skeptisisme terhadap pemangkasan suku bunga lanjutan tahun ini.

Pasar juga menunggu penumpukan rilis data ekonomi AS yang tertunda akibat shutdown selama 43 hari, meskipun Presiden Donald Trump telah menandatangani RUU untuk mengakhirinya. Pejabat Gedung Putih memperkirakan sebagian data yang tertunda kemungkinan tidak akan pernah dirilis. Data penting seperti inflasi dan Non-Farm Payrolls Oktober 2025 juga belum pasti waktunya.

Kondisi tersebut membuat peluang penurunan suku bunga Desember semakin kabur. Pelaku pasar kini memperkirakan sekitar 52 persen peluang The Fed akan memangkas suku bunga bulan depan, turun dari 63 persen sebelumnya dan jauh dari 96 persen sebulan lalu.

Secara sektoral, tiga sektor menguat, dipimpin infrastruktur yang naik 1,17 persen, disusul transportasi dan logistik 1,01 persen serta properti 1,02 persen. Sebaliknya, sebelas sektor melemah, dengan industri turun terdalam 1,80 persen, diikuti kesehatan 1,67 persen dan barang industri 1,23 persen.

Saham yang menguat terbesar adalah LION, CSIS, TRUK, PURI, dan KDTN, sementara penurunan terdalam dialami TIRA, BEEF, BAJA, ITMA, dan BELL. Frekuensi transaksi tercatat 2,45 juta kali dengan volume 45,25 miliar saham dan nilai transaksi Rp20,69 triliun. Tercatat 221 saham menguat, 458 melemah, dan 136 stagnan.

Bursa Asia juga bergerak turun, dengan Nikkei melemah 1,76 persen, Shanghai turun 0,97 persen, Hang Seng terkoreksi 1,82 persen, dan Straits Times melemah 0,99 persen.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) resmi keluar dari masa government shutdown setelah kebuntuan anggaran yang berlarut akhirnya mencapai kesepakatan.

Meski shutdown telah berakhir, dinamika politik di Washington tetap menjadi sorotan pelaku pasar global. Ketidakpastian fiskal di AS berpotensi menimbulkan volatilitas dan efek ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu mitra dagang penting sekaligus acuan utama pasar keuangan dunia, pulihnya aktivitas fiskal pemerintahan AS akan memengaruhi pergerakan modal, nilai tukar, hingga sentimen di pasar keuangan Tanah Air.

Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Managing Editor CNBC Indonesia Muhammad Iqbal dan Editor CNBC Indonesia Lucky LeonarddalamEditor's Viewdi Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,019% atau di level 8.370,44 pada perdagangan Jumat (14/11/2025). Sementara itu, berakhirnya shutdown pemerintahan AS bukan hanya meredakan ketidakpastian di pasar global, tetapi juga membawa sejumlah implikasi langsung bagi perekonomian Indonesia.

Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning dan Safrina Nasution dalam Market Focus di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Penutupan pemerintah (shutdown) Amerika Serikat (AS) resmi berakhir. Ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menandatangani RUU untuk mengakhiri penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS Rabu malam waktu setempat.

Perlu diketahui, shutdown terjadi sejak 1 Oktober. Saat pengumuman, Trump menuduh oposisi dari Partai Demokrat melakukan "pemerasan" selama kebuntuan 43 hari tersebut.

"Hari ini kami mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami tidak akan pernah menyerah pada pemerasan," kata Trump sebelum menandatangani RUU tersebut, disambut tepuk tangan meriah dari anggota parlemen Republik yang berkumpul di sekelilingnya di Ruang Oval.

"Partai Demokrat mencoba memeras negara kita... Partai Republik tidak pernah menginginkan penutupan pemerintah... Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi lagi," ujarnya.

Sebelumnya Senat mengesahkan RUU pendanaan Senin malam. Kesepakatan pengeluaran tersebut akan mendanai operasional pemerintah hingga akhir Januari.

Kesepakatan juga membatalkan semua PHK pegawai pemerintah federal karena shutdown pemerintah. Pegawai akan menerima gaji normal.

Paket tersebut juga mendanai program SNAP, yang membantu memberi makan 42 juta warga Amerika melalui kupon makanan. Sebelumnya, pemerintahan Trump mencoba mengakhiri tunjangan kupon makanan tersebut pada bulan November, dengan alasan penutupan pemerintah, dan kemudian menolak untuk menggunakan dana selain US$4,6 miliar dalam dana kontingensi untuk membayar penuh tunjangan SNAP bulan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Senat akan melakukan pemungutan suara terkait pencabutan subsidi asuransi kesehatan AS "Obamacare". Program ini merupakan unggulan Demokrat tapi hendak dihapus Trump dengan klaim banyak dimanfaatkan imigran.

Sebelum ke Trump, RUU ini juga sudah mendapat persetujuan DPR AS. Politik AS menganut dua kamar, sehingga Kongres terdiri dari DPR dan Senat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah didorong optimisme investor atas potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS.

“Rupiah melemah karena permintaan global terhadap dolar AS menguat, sehingga memperkuat dolar AS. Peningkatan permintaan ini didorong oleh meningkatnya optimisme investor atas potensi penyelesaian penutupan pemerintah AS, yang mendorong minat terhadap aset berdenominasi dolar AS,” katanya di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah sebesar 22 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.716 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.694 per dolar AS.

“Rupiah diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran Rp16.625–Rp16.725 per dolar AS,” ujar Josua.

Seperti dikutip Anadolu, Senat AS telah memutuskan untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang mengakhiri penutupan pemerintah (government shutdown) terlama yang pernah ada, yakni memasuki hari ke-41.

Dengan suara 60-40, Senat mengesahkan RUU Alokasi dan Perpanjangan Berkelanjutan 2026, sebagaimana telah diamandemen.

Undang-undang tersebut mencakup paket alokasi dana selama tiga tahun yang mencakup lembaga dan program penting sekaligus memulihkan pegawai federal yang kehilangan posisi mereka selama penutupan.

Majelis tinggi sedang mengirimkan RUU tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk persetujuan akhir.

Pada hari ini, majelis rendah diperkirakan akan kembali bersidang untuk pertama kalinya sejak 19 September setelah Ketua DPR AS Mike Johnson mendesak para anggota parlemen pada Senin (10/11), untuk mulai kembali menyelesaikan penutupan pemerintahan yang terus mengganggu perjalanan udara di seluruh negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka suara soal penutupan pemerintahan federal yang akan segera berakhir, penutupan ini menjadi yang terlama dalam sejarah Amerika berlangsung selama 40 hari.

Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Selasa 11/11/2025) berikut ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kongres Amerika Serikat (AS) akhirnya berkompromi untuk memulihkan pendanaan federal dan sesegera mungkin menghakhiri penutupan pemerintah atau government shutdown terlama dalam sejarah AS. Meski demikian, belum jelas kapan akan memberikan persetujuan akhirnya.

Kesepakatan tersebut, demikian melansir dari Reuters, akan memulihkan pendanaan untuk badan-badan federal, memberikan peluang bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk kembali memperoleh subsidi pangan, ratusan ribu pegawai federal yang tidak dibayar selama lebih dari sebulan, serta para pelancong yang menghadapi ribuan penerbangan yang dibatalkan.

“Kesepakatan ini akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari, yang untuk saat ini membuat pemerintah federal menambah utang sekitar $1,8 triliun per tahun yang kini telah mencapai $38 triliun,” tulis Reuters, Selasa (11/11/2025).

Saat ini, Partai Republik yang mengusung Presiden Donald Trump memegang mayoritas Kongres. Namun demikian, Partai Demokrat menggunakan aturan yang mengharuskan 60 dari 100 senator menyetujui sebagian besar undang-undang, dalam upaya perpanjangan subsidi asuransi kesehatan bagi 24 juta warga Amerika yang akan berakhir akhir tahun ini.

Kompromi Senat akan menetapkan pemungutan suara pada bulan Desember untuk RUU tersebut.

Adapun, seminggu setelah Partai Demokrat memenangkan pemilihan penting di New Jersey dan Virginia serta memilih seorang sosialis demokrat sebagai wali kota New York City berikutnya, keputusan delapan anggota Demokrat moderat untuk memajukan kesepakatan tersebut memicu kemarahan.

Para pemilih Demokrat menyatakan tidak ada jaminan bahwa pemungutan suara RUU layanan kesehatan akan lolos di Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kami berharap bisa berbuat lebih banyak," kata Senator Dick Durbin dari Illinois, anggota Demokrat nomor 2 di majelis tersebut. "Penutupan pemerintah tampaknya menjadi kesempatan untuk mengarahkan kami pada kebijakan yang lebih baik. Namun, itu tidak berhasil."

Adapun jajak pendapat Reuters/Ipsos akhir Oktober menemukan bahwa 50% warga Amerika menyalahkan Partai Republik atas penutupan tersebut, sementara 43% menyalahkan Partai Demokrat. Saham AS naik pada hari Senin, didorong oleh berita kemajuan kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump buka suara soal penutupan pemerintah federal (shutdown) yang akan segera berakhir. Sebelumnya penutupan sudah memasuki rekor terlama dalam sejarah, yakni 40 hari, dan membuat operasi pemerintah terhenti, dengan ancaman 750 ribu pegawai dirumahkan, 40 bandara lumpuh dan 41 juta warga miskin penerima tunjangan sosial kelaparan.

Trump memuji kesepakatan kompromi seraya mengatakannya "sangat bagus". "Kita akan membuka negara kita dengan sangat cepat," kata Trump kepada para wartawan di Ruang Oval, dikutip AFP, Selasa (11/11/2025).

Trump pun menambahkan bahwa ia akan "mematuhi kesepakatan" . Ditegaskannya hasil pembicaraan Partai Republik dan Partai Demokrat AS menghasilkan "kesepakatan yang sangat bagus".

Sebelumnya, penutupan terjadi sejak 1 Oktober. Hal ini akibat deadlock rancangan undang-undang (RUU) anggaran di Kongres AS.

Inti kebuntuan anggaran adalah tuntutan Partai Demokrat untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan yang berakhir pada akhir tahun. Partai Republik bersikeras agar negosiasi dilakukan setelah pemerintah dibuka kembali.

Ini terkait dengan, pembelian asuransi kesehatan melalui program "Obamacare" oleh jutaan warga AS, Jika tidak mendapat perpanjangan disubsidi, para pembeli premi akan menerima kenaikan biaya dua kali lipat.

Hal ini yang tidak disetujui Demokrat. Dalam kesepakatan Minggu, dilaporkan bahwa tetap belum ada kata deal soal ini namun pembahasan akan dilakukan kembali.

Sementara itu, Kongres AS, setuju membuka kembali pemerintahan hingga Januari, dengan beberapa program didanai untuk tahun fiskal penuh, dan membatalkan beberapa pemecatan pegawai federal oleh pemerintahan Trump. Pendanaan untuk program bantuan pangan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang membantu lebih dari 42 juta warga Amerika berpenghasilan rendah untuk membeli kebutuhan pokok, juga akan dipulihkan.

Perlu diketahui Kongres AS terdiri dari dua kamar, Senat AS dan DPR AS. Meskipun Kongres sudah meloloskan RUU, aturan tersebut mungkin masih membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke meja Trump mengingat Selasa ini adalah hari libur nasional di AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Senat Amerika Serikat (AS) meloloskan langkah awal untuk membuka kembali pemerintahan federal setelah shutdown selama 40 hari, yang membuat ribuan pegawai negeri dirumahkan, menunda bantuan pangan, dan mengganggu jadwal penerbangan di seluruh negeri.

Pada Minggu (9/11) Senat akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang sebelumnya telah disahkan oleh DPR.

RUU tersebut akan diubah untuk mendanai pemerintahan hingga 30 Januari 2026 serta mencakup tiga rancangan anggaran tahunan penuh.

Jika RUU hasil amandemen ini disetujui oleh Senat, langkah selanjutnya adalah pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) sebelum dikirim ke Presiden Donald Trump untuk ditandatangani. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari.

Kesepakatan dicapai setelah sejumlah senator Demokrat yang menolak kebijakan partainya sepakat dengan Partai Republik untuk menggelar pemungutan suara pada Desember mendatang terkait perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA).

Subsidi ini membantu warga berpenghasilan rendah membayar asuransi kesehatan swasta dan akan berakhir pada akhir tahun.

RUU tersebut lolos dengan perbandingan suara 60:40, jumlah minimum untuk menghindari filibuster (memperpanjang perdebatan) di Senat.

“Sepertinya kita sudah sangat dekat dengan berakhirnya shutdown ini,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum voting senat berlangsung.

RUU ini juga melarang lembaga-lembaga federal memecat pegawai hingga 30 Januari 2026, yang menjadi kemenangan bagi serikat pekerja pegawai negeri dan pendukung mereka, sekaligus menghentikan upaya pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal.

Reuters melaporkan, terdapat sekitar 2,2 juta pegawai sipil pemerintah federal, dan sekitar 300.000 di antaranya diperkirakan akan keluar hingga akhir tahun karena efisiensi Trump.

Selain itu, RUU ini juga mencakup pembayaran gaji tertunda (back pay) bagi seluruh pegawai federal, termasuk anggota militer, petugas patroli perbatasan, serta pengatur lalu lintas udara.

Ketika Senat kembali bersidang pada Senin, para pemimpin Partai Republik berupaya mencapai kesepakatan bipartisan agar proses pengesahan dapat dipercepat.

Jika tidak tercapai, pemungutan suara akhir baru bisa dilakukan pada akhir pekan mendatang, yang berpotensi memperpanjang shutdown.

“Ini hasil pemungutan suara yang baik,” ujar John Thune, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik. Semoga besok kami bisa menyiapkan langkah selanjutnya dengan kerja sama dari kedua pihak.”

Kesepakatan hari Minggu ini dimediasi oleh senator Demokrat Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen dari New Hampshire serta senator independen Angus King dari Maine.

“Selama lebih dari sebulan saya menegaskan bahwa prioritas saya adalah membuka kembali pemerintahan dan memperpanjang kredit pajak ACA. Inilah jalan terbaik untuk mencapai kedua tujuan tersebut," kata Shaheen dalam unggahannya di platform X.

Namun, Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat, memilih menolak RUU tersebut. Beberapa anggota Demokrat lain juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap kesepakatan ini.

Anggota DPR Ro Khanna bahkan menulis di X:

“Senator Schumer sudah tidak efektif dan seharusnya diganti. Jika tidak bisa memperjuangkan agar premi kesehatan tidak melonjak, lalu apa yang diperjuangkan?”

Shutdown yang telah berlangsung selama 40 hari ini telah memengaruhi layanan publik penting seperti bantuan pangan, taman nasional, dan perjalanan udara.

Kekurangan staf pengatur lalu lintas udara juga menimbulkan kekhawatiran mengganggu perjalanan musim liburan Thanksgiving akhir November ini.

Senator Thom Tillis dari Partai Republik mengatakan tekanan ekonomi dan sosial akibat penutupan mendorong kedua pihak untuk segera mencapai kesepakatan.

“Tensi mulai menurun, tekanan meningkat, dan akhirnya semuanya terlihat mulai menyatu,” ujar Tillis sesuai yang dilansir dari Reuters.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett memperingatkan bahwa jika pemerintahan tetap tertutup lebih lama, pertumbuhan ekonomi AS bisa berbalik negatif pada kuartal keempat, terutama bila sektor penerbangan belum pulih menjelang Thanksgiving pada 27 November.

Sementara itu, Trump kembali menegaskan keinginannya mengganti subsidi ACA dengan pembayaran langsung kepada individu. Ia menyebut subsidi tersebut sebagai “keuntungan besar bagi perusahaan asuransi dan bencana bagi rakyat Amerika.”

Trump menulis di platform Truth Social:

“Saya siap bekerja sama dengan kedua partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah pemerintah dibuka kembali.”

Para ahli memperkirakan premi asuransi kesehatan dalam program ACA tahun 2026 dapat meningkat dua kali lipat jika subsidi era pandemi tidak diperpanjang.

Masa pendaftaran program ACA akan berlangsung hingga 15 Januari 2026, memberi waktu bagi Kongres untuk memperpanjang dukungan bagi tahun berikutnya. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, JAKARTA — Harga logam industri seperti aluminium dan tembaga kembali memanas menjelang harapan berakhirnya penutupan (shutdown) pemerintahan di Amerika Serikat. Adapun, shutdown pemerintah AS sudah berlangsung selama beberapa pekan.

Berdasarkan data Bloomberg, harga tembaga di London Metal Exchange (LME) bergerak naik 1% menjadi US$10.826,50 per ton pada pukul 10.36 waktu setempat. Sementara itu, harga tembaga Comex meningkat 1,8% menjadi US$5,047 per pon.

Semua harga logam di LME mencatatkan kenaikan, dengan aluminium memimpin penguatan dengan kenaikan 1,7% menjadi US$2.895 per ton.

Penguatan harga logam-logam itu seiring dengan berita mengenai sekelompok senator dari Partai Demokrat mendukung kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan AS. Langkah itu pun meningkatkan selera risiko di pasar pada awal pekan ini, Senin (10/11/2025).

Pembukaan kembali pemerintahan akan mengakhiri penghentian aktivitas federal terlama dalam sejarah AS, yang mulai mengikis prospek pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Harga logam-logam dasar sebagian besar turun pada pekan lalu di tengah meningkatnya ketidakpastian terkait langkah pemangkasan suku bunga berikutnya oleh Bank Sentral AS (Federal Reserve).

Harga aluminium yang sempat mencapai level tertinggi dalam tiga tahun pada pekan lalu menjadi salah satu komoditas dengan kinerja terkuat di London Metal Exchange (LME) selama beberapa bulan terakhir. Penguatan harga aluminium ditopang oleh para investor yang menimbang dampak pembatasan kapasitas produksi di China di tengah permintaan yang tetap kuat.

Ke depannya, harga aluminium diperkirakan tetap tinggi setidaknya dalam jangka pendek karena sentimen positif di kalangan investor. Namun demikian, margin keuntungan yang tinggi bagi produsen aluminium kemungkinan akan membatasi potensi kenaikan harga lebih lanjut.

Di pasar tembaga, para pedagang kembali membayar premi besar untuk mengamankan pengiriman ke AS. Hal ini turut menjadi tanda kembalinya perdagangan berbasis tarif yang sempat mendorong lonjakan harga di awal tahun ini. Pemerintahan Donald Trump dijadwalkan untuk meninjau kembali rencana penerapan tarif atas tembaga olahan pada tahun depan.