Bisnis.com, JAKARTA - Pergerakan bursa saham Amerika Serikat (AS) pekan ini akan dipengaruhi oleh sikap investor yang mencermati arah ekonomi Negeri Paman Sam.

Pasar AS saat ini menghadapi dilema karena minimnya data resmi akibat shutdown pemerintah dan tekanan di saham teknologi yang mengguncang Wall Street dari rekor tertingginya.

Melansir Reuters pada Senin (10/11/2025), indeks S&P 500 ditutup melemah pada akhir pekan lalu, mengakhiri tren kenaikan selama tiga pekan berturut-turut. Meski kinerja emiten besar AS umumnya kuat pada musim laporan keuangan kuartal III/2025, indeks acuan itu masih turun sekitar 2,4% dari rekor penutupan tertinggi yang tercatat pada 28 Oktober.

Kekhawatiran terhadap valuasi saham yang dinilai terlalu tinggi—terutama pada emiten yang terkait euforia kecerdasan buatan (AI)—kian meningkat setelah munculnya data tenaga kerja yang lemah, termasuk laporan lonjakan pengumuman pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan AS.

Minimnya rilis data resmi pemerintah akibat penutupan operasional (shutdown) sejak 1 Oktober membuat investor kini lebih banyak mengandalkan data alternatif dari sektor swasta.

“Kami tidak mendapatkan banyak data ekonomi. Dengan valuasi saat ini dan kenaikan yang sudah signifikan, investor mulai sedikit lebih berhati-hati. Itu bukan hal buruk, tapi terjadi di saat ketidakpastian terhadap laju pertumbuhan ekonomi makin besar," ujar Anthony Saglimbene, Chief Market Strategist di Ameriprise Financial.

Investor kini menimbang apakah pelemahan saham belakangan ini hanya aksi ambil untung dan koreksi sehat setelah reli panjang, atau sinyal awal penurunan yang lebih dalam.

Kekhawatiran akan terjadinya “gelembung AI” masih membayangi Wall Street, di mana S&P 500 telah naik 14% sepanjang tahun berjalan dan 35% sejak posisi terendah pada April.

Sektor teknologi, yang menjadi motor utama reli pasar sejak lebih dari tiga tahun lalu, justru paling terpukul dalam penurunan terakhir, melemah sekitar 6% sejak pekan lalu.

Sejumlah laporan pada Kamis menunjukkan tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS. Data Revelio Labs mencatat sekitar 9.100 kehilangan pekerjaan pada Oktober, sementara laporan Challenger, Gray & Christmas mengungkap rencana PHK melonjak hingga lebih dari 153.000 posisi. Bank Sentral Chicago memperkirakan tingkat pengangguran AS naik ke level tertinggi dalam empat tahun.

Data tersebut muncul sehari setelah laporan ADP menunjukkan penambahan 42.000 pekerjaan di sektor swasta pada Oktober.

Peter Cardillo, Chief Market Economist di Spartan Capital Securities menuturkan, laporan PHK dari Challenger, ditambah absennya data ketenagakerjaan resmi pemerintah, menjadi sinyal peringatan bahwa pasar tenaga kerja mungkin belum benar-benar stabil.

Pekan ini seharusnya menjadi periode padat rilis data ekonomi, termasuk laporan inflasi konsumen dan produsen serta penjualan ritel. Namun, publikasi tersebut kemungkinan tertunda akibat penutupan pemerintah.

Investor kini akan mengandalkan laporan sekunder seperti indeks optimisme usaha kecil dari National Federation of Independent Business (NFIB) yang dijadwalkan terbit Selasa.

Sementara itu, Menteri Transportasi AS memperingatkan pada Jumat bahwa pemerintah dapat memaksa maskapai mengurangi hingga 20% jadwal penerbangan bila shutdown tidak segera berakhir.

Keterbatasan data resmi juga memperumit keputusan bank sentral AS (The Fed) yang harus menentukan langkah suku bunga pada rapat Desember. Setelah memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin untuk kedua kalinya pada 29 Oktober, Ketua The Fed Jerome Powell menegaskan bahwa penurunan lanjutan belum menjadi kepastian.

“The Fed membutuhkan lebih banyak panduan untuk memahami kondisi pasar tenaga kerja. Mereka mendapatkan sinyal yang saling bertentangan, dan keputusan pada Desember tentu akan berdampak besar bagi pasar saham,” ujar Chuck Carlson, CEO Horizon Investment Services.

Data futures Fed Funds pada Jumat malam memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga Desember sekitar 65%. Sebelum pernyataan Powell pada Oktober, pasar hampir sepenuhnya yakin pemangkasan akan dilakukan.

Investor juga menantikan perkembangan negosiasi yang dapat mengakhiri shutdown, yang kini menjadi yang terpanjang dalam sejarah AS.

Selain itu, perhatian pasar tertuju pada sisa laporan keuangan kuartalan sejumlah emiten besar, menjelang berakhirnya musim rilis laba yang umumnya positif. Dari 446 perusahaan dalam indeks S&P 500 yang telah melaporkan, 82,5% mencatatkan laba di atas ekspektasi analis — tingkat tertinggi sejak kuartal II/2021, menurut LSEG IBES.

Pekan depan, laporan keuangan dari Walt Disney dan Cisco Systems akan menjadi sorotan, sebelum giliran raksasa semikonduktor Nvidia yang dijadwalkan pekan berikutnya. Nvidia kini menjadi perusahaan dengan valuasi pasar terbesar di dunia dan simbol antusiasme investor terhadap AI.

“Saya memperkirakan volatilitas akan meningkat di saham-saham teknologi menjelang laporan Nvidia,” kata Saglimbene.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan pemerintahan Amerika Serikat atau government shutdown memasuki hari ke-35, menyamai rekor terpanjang dalam sejarah, di tengah kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat soal anggaran.

Melansir Reuters pada Rabu (5/11/2025), dampak shutdown semakin meluas. Bantuan pangan untuk warga berpenghasilan rendah dihentikan untuk pertama kalinya, sementara pegawai federal di berbagai sektor—mulai dari bandara, penegak hukum, hingga militer—tidak menerima gaji. Aktivitas ekonomi pun terganggu akibat terbatasnya publikasi data resmi pemerintah.

Senat AS telah menolak lebih dari selusin rancangan anggaran sementara yang disetujui DPR, dan belum ada perubahan sikap dari kedua kubu.

Partai Republik, yang memegang 53 kursi di Senat, membutuhkan dukungan sedikitnya tujuh anggota Demokrat untuk mencapai ambang 60 suara guna meloloskan sebagian besar legislasi. Namun, Partai Demokrat menolak memberikan dukungan tanpa jaminan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan.

“Korban dari shutdown yang dipicu Demokrat terus bertambah. Pertanyaannya, sampai kapan mereka akan menahan ini—sebulan, dua, atau tiga bulan lagi?” ujar Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune.

Sementara itu, Pemimpin Minoritas Demokrat Chuck Schumer menyoroti perhatian Trump yang dinilai tidak fokus pada isu utama.

“Ketika Donald Trump sibuk membanggakan renovasi kamar mandi di Gedung Putih, rakyat Amerika justru cemas memikirkan cara membayar asuransi kesehatan tahun depan,” sindir Schumer.

Meski begitu, sumber di Senat menyebut ada tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan tertutup antara kedua partai.

Shutdown Terpanjang dalam Empat Dekade

Shutdown ke-15 sejak 1981 ini mencatat sejarah, bukan hanya karena lamanya durasi, tetapi juga karena peran yang terbalik: biasanya Partai Republik yang memicu penutupan pemerintahan, kini justru Partai Demokrat yang menolak rancangan dana sementara.

Kondisi politik Amerika Serikat yang sangat terpolarisasi membuat negosiasi hampir mustahil dilakukan.

“Ketegangan antarpartai sudah sangat dalam sejak awal, dan hingga kini masih belum banyak berubah,” ujar Direktur Kebijakan Ekonomi di Bipartisan Policy Center, Rachel Snyderman.

Sekitar 42 juta warga AS penerima bantuan pangan melalui program SNAP kehilangan dukungan pada Sabtu (1/11/2025) lalu. Pemerintah hanya berjanji akan menyalurkan sebagian bantuan pangan untuk November 2025, tetapi memperingatkan bahwa prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Program pendidikan anak usia dini Head Start untuk keluarga berpenghasilan rendah juga terancam berhenti akibat tidak tersedianya dana baru sejak 1 November 2025.

Pegawai federal, termasuk aparat keamanan, anggota militer, serta petugas bandara, kini menanggung dampak langsung karena tidak menerima gaji. Kondisi ini menyebabkan kekurangan staf dan keterlambatan penerbangan—lebih dari 3,2 juta penumpang mengalami gangguan perjalanan sejak shutdown dimulai.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan penutupan ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga US$11 miliar jika berlangsung seminggu lagi.

Selama shutdown, Trump lebih banyak fokus pada isu luar negeri—mulai dari Gaza hingga Rusia dan Asia—namun belakangan ia menyerukan agar Partai Republik menghapus ambang batas 60 suara (filibuster) di Senat demi mempercepat pengesahan kebijakan.

“Jika kami hapus filibuster, semua kebijakan bisa disetujui. Jika tidak, Partai Demokrat akan diuntungkan dalam pemilu mendatang,” tulis Trump di media sosial.

Namun demikian, John Thune dan sejumlah senator senior Republik menolak usulan tersebut.

Survei Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa publik menyalahkan kedua partai atas krisis ini: 50% responden menilai Partai Republik paling bertanggung jawab, sedangkan 43% menyalahkan Partai Demokrat.

Tiga senator Demokrat moderat bahkan memilih berpihak pada Partai Republik untuk membuka kembali pemerintahan, dengan alasan kerugian ekonomi dan sosial lebih besar dibanding manfaat politik jangka panjang. Senator Partai Demokrat Andy Kim dari New Jersey mengatakan masalah utama adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Trump.

“Sulit memastikan kesepakatan benar-benar akan dijalankan, mengingat rekam jejak Trump selama ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada awal Okto -ber 2025, kita mendengar kabar bahwa Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan penutupan atau dikenal dengan government shutdown sebagai dampak belum disetujuinya usulan anggaran oleh parlemen.

Sebagai konsekuensi, peme rintah AS merasionalisasi pekerja federalnya pada periode goverment shutdown tersebut. Dilansir dari NBC News, pemerintah AS telah merumahkan lebih dari 4.000 pegawai federal dari tujuh departemen, dengan porsi terbesar dari Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Goverment shutdown yang berkepanjangan akan mendorong pemutusan hubungan kerja pegawai federal yang diprediksi terus meningkat. Hal ini secara langsung turut menambah akumulasi jumlah pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS, tingkat pengangguran pada Agustus 2025 sebesar 4,3% (month-to-month/MtM), atau lebih tinggi dibandingkan bulan Juli 2025 yang hanya 4,2% (MtM).

Peningkatan jumlah pengangguran di AS akan berdampak pada peningkat-an pesimisme masyarakat terkait kondisi keuangan dan dunia usaha. Hal ini terkonfirmasi dari Indeks Sentimen Konsumen yang dirilis oleh Universitas Michigan pada bulan Oktober 2025 sebesar 55, atau sedikit pesimis dibandingkan dengan September 2025 sebesar 55,1.

Konsumen yang pesimis akan mengurangi konsumsi dan meningkatkan tindakan berjaga-jaga, sehingga dalam jangka panjang berpotensi menurunkan konsumsi barang impor dari negara mitra, termasuk Indonesia.

Masyarakat yang pesimis terhadap kondisi perekonomian akan meningkatkan ekspektasi inflasi ke depan. Hal ini diperkuat dengan realisasi angka inflasi pada September 2025 tercatat 3% (year-on-year/YoY) tertinggi sejak Januari 2025, serta lebih tinggi dari inflasi Agustus 2025 sebesar 2,9% (YoY). Peningkatan tekanan inflasi di tengah kondisi ketenagakerjaan yang masih lemah akan menimbulkan ketidakpastian terhadap pro-babilitas penurunan suku bunga the Fed.

Stance kebijakan the Fed yang tidak pasti, akan memicu gejolak di pasar keuangan global sehingga mendorong terjadinya capital flight dan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara.

Di tengah melambatnya ekonomi global, AS mengenakan tarif tambahan kepada sektor padat karya dan modal. Dikutip dari siaran pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Oktober 2025, AS kembali mengenakan tambahan tarif kepada sektor farmasi, mebel, dan otomotif sejak 1 Oktober 2025, serta mengumumkan rencana pengenaan tarif tambahan sebesar 100% terhadap produk asal China.

Oleh karena itu, kebijakan government shutdown akan makin menghambat dilakukannya negosiasi ulang tarif impor AS sehingga berisiko terhadap penurunan kinerja perdagangan global secara berkepanjangan.

STRATEGI MITIGASI

Fenomena kebijakan government shutdown dan pengenaan tambahan tarif sektor mebel harus dires-pons secara cermat, karena penurunan kinerja industri padat karya dapat memicu meningkatnya pengangguran.

Salah satu strategi antisipasi yang dapat ditempuh dalam jangka pendek salah satunya diversifikasi pasar ke negara yang potensial meningkatkan volume perdagangannya dengan Indonesia, misalnya Afrika.

Hal ini didukung oleh data Indonesia Eximbank yang mencatat pertumbuhan ekspor Indonesia ke Afrika mengalami trend peningkatan dengan pertumbuhan tahunan gabungan mencapai 9,47% dalam lima tahun terakhir.

Selanjutnya, diversifikasi pasar perlu didukung digitalisasi UMKM siap ekspor produk unggulan nasional antara lain fesyen, furnitur, dan makanan olahan. Eksistensi UMKM digital akan mengakselerasi perolehan pasar baru karena pemasaran digital bersifat borderless. Hal ini terkonfirmasi dari penelitian Indef tahun 2024 yang menyatakan bahwa rata-rata omzet UMKM Digital mengalami peningkatan hingga 50% tiap tahun dan mampu menambah jumlah tenaga kerja.

Dalam jangka menengah, perlu dikembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas untuk menyerap tenaga kerja secara inklusif. Sebagai contoh sukses yaitu Provinsi Bali, sektor pariwisata mampu menjaga pengangguran terbuka di level 1,58% pada Februari 2025 atau terendah nasional dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 5,95% pada triwulan II/2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Keberhasilan Bali dapat menjadi role model daerah lain untuk menurunkan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai upaya pengembangan sektor pariwisata dan UMKM, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas termasuk pariwisata.

Bank Indonesia mencatat, total insentif KLM mencapai Rp393 triliun pada minggu pertama Oktober 2025. Pada akhirnya, pengembangan pariwisata dan UMKM merupakan strategi untuk mendorong penyerapan tenaga kerja nasional di tengah kebijakan government shutdown dan ancaman kebijakan tarif resiprokal Amerika. Semoga!